Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kapasitas Produksi Tambang Freeport Turun Drastis Imbas Longsor

    Kapasitas Produksi Tambang Freeport Turun Drastis Imbas Longsor

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa tragedi longsor di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Grasberg Block Cave (GBC), Papua Tengah mempengaruhi produksi bijih tembaga. Terjadi penurunan produksi, sehingga secara total hanya 30%.

    Produksi bijih konsentrat Freeport Indonesia mengandalkan tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah tersebut antara lain Grasberg Block Cave (GBC), Big Gossan, Deep Ore Zon (DOZ), dan Deep Mill Level Zone (DMLZ).

    Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengakui bahwa tragedi yang menyebabkan tujuh pekerja terjebak longsoran ini mempengaruhi produksi.

    “Produksi pasti berdampak. Sementara ini produksi berhenti,” kata Tri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Tri menjelaskan, penghentian produksi sementara hanya dilakukan di GBC, tambang bawah tanah Freeport yang paling besar. Diperkirakan, langkah ini menyebabkan penurunan produksi 70% dari keseluruhan dan menyisakan hanya 30% kapasitas produksi.

    “GBC saja (yang produksinya dihentikan sementara), tapi turun mungkin cuma 30%-nya lah (sisa kapasitas produksi Freeport secara keseluruhan),” ujarnya.

    Produksi Freeport Indonesia

    Sebagai informasi, data perusahaan pada akhir 2024 mencatat, produksi bijih konsentrat yang dihasilkan bisa mencapai 220-230 ribu ton per hari. Saat ini PTFI sudah mengoperasikan tiga tambang di Kawasan Grasberg yakni Grasberg Block Cave, Deep Mill Level Zone (DMLZ), dan Big Gossan.

    Dalam catatan detikcom, Grasberg Block Cave menghasilkan 140 ribu ton bijih sehari, tambang DMLZ menghasilkan 70.000 ton bijih sehari, dan Big Gossan sebesar 7.000 ton sehari dengan kadar yang lebih tinggi.

    Pada 2027, ditargetkan tambang bawah tanah Kucing Liar mulai produksi. Tambang Kucing Liar akan menggantikan tambang DMLZ yang bakal berkurang produktivitasnya. Tambang baru tersebut diharapkan bisa menjaga stabilitas produksi Freeport yang sekitar 240 ribu ton bijih per hari.

    Tonton juga video “Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik” di sini:

    (shc/ara)

  • Kelola Aset Pailit Triliunan, Profesi Kurator Dinilai Makin Penting

    Kelola Aset Pailit Triliunan, Profesi Kurator Dinilai Makin Penting

    Jakarta –

    Peran kurator kembali disorot sebagai salah satu kunci menjaga iklim usaha tetap sehat, terutama dalam penyelesaian kasus kepailitan. Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) menegaskan pentingnya memiliki kurator profesional dan berintegritas, seiring meningkatnya kompleksitas kasus pailit di Indonesia.

    Ketua PKPI, Dr. Albert Riyadi Suwono, menjelaskan keberadaan kurator profesional penting karena mereka mengelola aset pailit yang bernilai miliaran hingga triliunan rupiah. “Kurator mengelola harta pailit, yang berarti berhubungan langsung dengan uang dan kepentingan kreditur maupun debitur. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang berintegritas agar tidak terjadi kecurangan atau penyalahgunaan,” tegas Albert, Senin (15/9/2025)

    PKPI menilai tata kelola kepailitan yang baik akan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tanpa kurator yang profesional, proses kepailitan bisa berlarut-larut, merugikan kreditur, dan menghambat perputaran ekonomi. “Sertifikasi ini adalah komitmen kami mencetak kurator yang mampu menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha,” tambahnya.

    Selain sertifikasi, PKPI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus yang saat ini dibahas pemerintah dan DPR. Menurut Albert, aturan ini penting sebagai payung hukum untuk melindungi kurator dari risiko kriminalisasi.

    “Profesi kurator belum memiliki hak imunitas seperti advokat. Padahal mereka bekerja mengelola harta pailit yang sensitif. Jika tidak ada perlindungan hukum, bisa mengganggu kelancaran proses bisnis,” ujarnya.

    PKPI juga berencana menyusun naskah akademis tentang aturan khusus advokat kepailitan, mengingat Pasal 7 UU Kepailitan mensyaratkan pengajuan PKPU dilakukan oleh advokat. Albert menilai sertifikasi advokat kepailitan akan meningkatkan kualitas penanganan perkara dan mempercepat pemulihan usaha yang terdampak pailit.

    Tonton juga video “Menaker Ungkap Penyebab Banyak Terjadi PHK: Pailit hingga Efisiensi” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Bappenas Ungkap Pentingnya Giant Sea Wall, Bisa Selamatkan RI

    Bappenas Ungkap Pentingnya Giant Sea Wall, Bisa Selamatkan RI

    Jakarta –

    Kementerian PPN/Bappenas mencatat Pulau Jawa menyumbang 56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan sebagian besar kontribusi berasal dari aktivitas di Pantai Utara Jawa.

    Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul raksasa di kawasan Pantura. Menurutnya, proyek ini menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

    “56% lebih PDB kita ada di Jawa. Sekitar 70% dari 56% itu ada di Pantai Utara. Dan dari total PDB nasional, 26% ada di aglomerasi Jakarta, 18% di antaranya berada di Jakarta. Jadi penyelamatan infrastruktur Pantura, khususnya Jakarta, sama artinya dengan menyelamatkan Indonesia,” ujar Rachmat dalam peluncuran KPN di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menambahkan, Pulau Jawa dapat menjadi model pembangunan kota nasional. Karena itu, Rachmat meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk mempercepat pembangunan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan.

    “Bapak-bapak sekarang mendapat kesempatan membuat sejarah baru. Membuat perkotaan baru, menuju perkotaan berkelanjutan. Dimulai dari Jawa, tapi akan menjadi landmark pembangunan perkotaan Indonesia ke depan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, AHY menegaskan pihaknya akan mendorong sistem transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan mudah diakses publik.

    “Tidak boleh ada kota yang pelayanannya sangat baik, sementara kota lain tertinggal jauh. Ketimpangan ini harus diatasi. Pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga perumahan harus jadi prioritas,” kata AHY.

    Ia juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi inklusif yang memberi ruang bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor digital untuk terus berkembang.

    Tonton juga video “AHY Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Tanggul Laut Pantura Jawa” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Tambang Ilegal Ditertibkan, Ratusan Hektare Lahan Kembali ke Negara

    Tambang Ilegal Ditertibkan, Ratusan Hektare Lahan Kembali ke Negara

    Jakarta –

    Di tengah upaya pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, langkah tegas negara kembali ditunjukkan. Penertiban ratusan hektare lahan tambang yang beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan, menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola energi dan sumber daya mineral.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM, untuk mewujudkan praktik pertambangan yang baik, kami terus memperkuat pengawasan dan penindakan pada praktik pertambangan ilegal,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM RI Rilke Jeffri Huwae, dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

    Dari hasil operasi, negara berhasil menguasai kembali 321,07 hektare lahan tambang. Rinciannya, 148,25 hektare merupakan kawasan milik PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara, sementara 172,82 hektare lainnya adalah milik PT Tonia Mitra Sejahtera di Sulawesi Tenggara.

    “Mereka punya izin tambang, tapi mereka tidak memiliki izin pinjam pakai hutan,” jelas Jeffri.

    Ilustrasi tambang ilegal Foto: Istimewa

    Jeffri menambahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terus mendorong penerapan Good Mining Practices (GMP), konsep pertambangan yang menitikberatkan pada tanggung jawab lingkungan, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum.

    “Kementerian ESDM akan tetap terus berkolaborasi dan mengambil bagian secara proaktif dalam setiap perencanaan dan langkah penindakan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar,” kata Jeffri.

    Untuk diketahui, Kementerian ESDM menjadi bagian integral dari Satgas PKH Halilintar. Bahlil duduk dalam jajaran Tim Pengarah bersama beberapa menteri lain, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala BPKP.

    Sementara itu, dalam struktur pelaksana teknis, peran penting dijalankan oleh Dirjen Penegakan Hukum ESDM dan Dirjen Minerba sebagai anggota aktif.

    Tonton juga video “Komisi XII Soal Prabowo Peringatkan Jenderal Terlibat Tambang Ilegal” di sini:

    (anl/ega)

  • Zulhas Jamin Beras di Ritel Tersedia: Harga Sesuai HET

    Zulhas Jamin Beras di Ritel Tersedia: Harga Sesuai HET

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan stok beras premium sudah tersedia di ritel modern. Zulhas menyampaikan informasi tersebut sembari menunjukkan foto-foto premium yang sudah tersedia di ritel.

    “Ya, premium sudah ada. Di ritel modern sudah ada, sudah,” kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Zulhas memastikan harga beras di ritel juga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras premium, HET-nya Rp 14.500/kg dan beras medium Rp 13.500/kg.

    “Harga sesuai HET beras premium Rp 14.500, yang medium Rp 13.500,” jelasnya.

    Ia juga menerangkan pemerintah telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan Harga dan Pangan (SPHP) sebesar 360 ribu ton untuk dua bulan.

    “SPHP kita kasih bantuan untuk 2 bulan. Semuanya 360.000 ton 2 bulan (kemasan) 20 kg,” jelasnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan tidak ada lagi kelangkaan beras di ritel modern. Hal ini merupakan hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap ritel modern seperti Indomaret, Alfamart hingga supermarket besar Grand Lucky.

    Sidak ini dilakukan di sekitar kawasan Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2025). Lokasi pertama, Rizal sidak ke gerai Alfamart. Ia mengecek bagaimana ketersediaan beras baik itu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium Bulog, hingga beras premium merek lainnya.

    Untuk di gerai Alfamart ini, stok beras terpantau sedikit, karena hanya tersedia dalam rak kecil bertingkat yang terletak di antara mesin ATM. Meski begitu, hasil percakapan antara Rizal dengan petugas Alfamart tersebut, ketersediaan beras terutama SPHP selalu tersedia.

    Tonton juga video “Zulkifli Hasan Bicara Percepatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air” di sini:

    (acd/acd)

  • Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 7.082 Triliun

    Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 7.082 Triliun

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 sebesar US$ 432,5 miliar atau setara Rp 7.082,2 triliun (Kurs Rp 16.375). Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Juni 2025 sebesar US$ 434,1 miliar atau setara Rp 7.108,4 triliun.

    Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,1% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 6,3% (yoy) pada Juni 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

    “Posisi ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar US$ 211,7 miliar, atau tumbuh sebesar 9,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0% (yoy) pada Juni 2025,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

    Denny mengatakan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dalam menjaga momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,0%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9%), Konstruksi (12,1%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,9%).

    “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” katanya.

    Sementara ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2025 tercatat stabil dibandingkan bulan sebelumnya pada kisaran 195,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3% (yoy), relatif sama dengan kontraksi pada bulan sebelumnya.

    Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari peningkatan kontraksi pertumbuhan pada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 1,2% (yoy), di tengah pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang lebih tinggi, sebesar 3,6% (yoy) pada Juli 2025.

    Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

    Denny menyebutkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,0% pada Juli 2025 dari 30,5% pada Juni 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,5% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” katanya.

    Tonton juga video “Rencana Prabowo Tarik Utang Rp 781 T, Terbesar Setelah Pandemi” di sini:

    (kil/kil)

  • Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dengan sejumlah menteri/lembaga hari ini. Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Zulhas mengaku bersyukur berkat kehadiran Purbaya, persoalan keuangan untuk program Koperasi Desa Merah Putih dapat diselesaikan. Salah satu yang menjadi sorotan terkait persoalan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk pembiayaan Kopdeskel Merah Putih yang tak kunjung rampung.

    “Sungguh hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan yang sudah 6 bulan berputar-putar. Alhamdulillah hari ini semua masalah kopdes terjawab soal uang,” ujar Zulhas usai mengadakan rapat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Peraturan yang rumit-rumit selama 6 bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Oleh karena itu yang pertama, hari ini Rakortas,” tambah Zulhas.

    Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, hingga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

    Zulhas juga mengakui Purbaya memang bergaya koboi. Namun, hal itu dalam artian yang positif. Dengan kehadiran Purbaya, Zulhas menyebut peraturan-peraturan yang berbelit itu dapat selesai dalam kurun waktu 1,5 jam.

    “Persoalan kami berapa bulan gak selesai-selesai berputar-putar. Hari ini, satu hari ini rapat setengah jam kelar. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Pak Menkeu Purbaya yang hadir disini, di tengah-tengah kita,” jelasnya.

    Zulhas menekankan dukungan keuangan dari pemerintah menjadi hal penting bagi keberlanjutan KopDesKel Merah Putih. Ia pun menyambut baik terkait kebijakan Purbaya yang menempatkan Rp 200 triliun ke Himbara. Nantinya, dana tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan pinjaman kredit ke KopDesKel Merah Putih.

    “Ini walaupun sama-sama pemerintah tapi sakingnya Pak Ferry (Menteri Koperasi) ya. Kita berapa lama menunggu ini? Sudah berbulan-bulan ya. Dan sekarang sudah ada, oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada, sudah ada modalnya,” terang Zulhas.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kopdeskel Merah Putih dapat mengajukan plafon pinjaman Rp 3 miliar. Saat ini setidaknya 1.000 KopDesKel Merah Putih yang mengajukan pinjaman dapat dicairkan mulai hari ini.

    “Kemudian berlanjut, sambil menunggu yang PMK yang baru, nanti 16 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah bisa dibantu pencairannya menggunakan ini,” ujar Ferry.

    Tonton juga video “Menkop Ferry Bakal Bahas Anggaran Kopdes Merah Putih ke Menkeu Purbaya” di sini:

    (acd/acd)

  • Janji Tinggal Janji, KRL ke Karawang Batal Lagi karena Tak Ada Dana

    Janji Tinggal Janji, KRL ke Karawang Batal Lagi karena Tak Ada Dana

    Jakarta –

    Jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek sempat direncanakan diperpanjang sampai Karawang. Saat ini Jalur KRL arah Bekasi itu masih mentok sampai Cikarang.

    Rencana perpanjangan jalur KRL ini sudah dijanjikan sejak 2019, dan terakhir sempat dipertegas lagi pada 2024. Namun sampai kini belum ada upaya serius untuk memperpanjang jaringan KRL sampai ke Karawang.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLKA) DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menegaskan sampai saat ini pemerintah tak punya rencana untuk memperpanjang jalur KRL lintas Bekasi sampai ke Karawang.

    Sebab menurutnya untuk bisa memperpanjang rute KRL ini, pemerintah harus melakukan pemasangan listrik aliran atas (LAA) alias elektrifikasi di sepanjang rel kereta dari Cikarang hingga Karawang lebih dulu. Dengan begitu rangkaian kereta bertenaga listrik yang dioperasikan oleh KAI Commuter baru bisa melintas.

    “Jadi saat ini memang elektrifikasi baru sampai Cikarang. Rencana untuk ke Karawang saya rasa belum, karena kita harus melakukan elektrifikasi dulu sampai dengan Karawang ya,” kata Arif dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Senin (15/9/2025).

    Di sisi lain, menurut Arif hingga saat ini pemerintah belum memiliki dana untuk melakukan elektrifikasi atau pemasangan LAA sampai Karawang. Sebab di luar rencana perpanjangan jalur KRL tersebut, Kemenhub punya program prioritas lain yang memakan cukup banyak anggaran.

    “Saat ini kapasitas fiskal kita mungkin belum cukup memenuhi ya kalau kita melakukan elektrifikasi sama dengan ke Karawang. Karena ada program-program lain yang lebih prioritas,” jelasnya.

    Karenanya hingga saat ini, pengguna layanan KRL yang ingin bepergian dari atau menuju Stasiun Karawang dapat berganti rangkaian dari Commuter Line ke KA lokal. “Dari Cikarang ke Kerawang ataupun ke Cikampek ini bisa menyambung dengan kereta lokal,” paparnya.

    Berdasarkan catatan detikcom, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi sempat menargetkan rute KRL akan bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

    “Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026,” kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

    Budi menyebut aglomerasi daerah sekitar Jakarta menjadi perhatian pihaknya. Ia juga mencontohkan rute kereta Yogya, Solo hingga Madiun.

    “Sebagai contoh, Yogya-Solo ya sampai Madiun, nanti kita teruskan lagi sampai katakanlah sampai ke Purwokerto ya. Surabaya juga sedang kita lakukan dari Surabaya sampai ke Sidoarjo dan juga ke Mojokerto ya, jadi KRL itu memang menjadi inisiatif untuk kita lakukan,” tutur Budi.

    Tonton juga video “Perjalanan KRL Terganggu Imbas Gempa M 4,9 Bekasi” di sini:

    (igo/fdl)

  • Harga Ayam Mahal, Mentan: Sebentar Lagi Stabil

    Harga Ayam Mahal, Mentan: Sebentar Lagi Stabil

    Jakarta –

    Harga daging ayam mahal. Berdasarkan data terkini di Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga ayam rata-rata tercatat menyentuh Rp 37.838 per kilogram (kg) secara nasional, menuju Harga Acuan Penjualan (HAP) di level Rp 40.000 per kg.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan sejauh ini harga ayam sempat berada di level yang rendah, kenaikan yang terjadi masih dalam tahap wajar dan akan segera stabil.

    “Ya, ini ayam kan harganya baru saja harganya sangat rendah. Nah, saya kira sebentar lagi stabil. Kita harapkan peternak bisa untung dan juga konsumen nyaman,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Zulhas Sebut Harga Ayam Masih Aman

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan harga ayam masih aman karena berada di bawah HAP, belum menyentuh Rp 40.000 per kg.

    “Harga ayam masih di bawah HET. HET-nya kan Rp 40.000 ya, sekarang harga kira-kira Rp 37.000 jadi masih di bawah HET,” kata pria yang akrab disapa Zulhas di tempat yang sama.

    Dari data Panel Harga Bapanas, rata-rata harga ayam per provinsi telah tembus Rp 40.000 per kg atau di atas HAP. Paling tinggi ada di Provinsi Papua Tengah yang mencapai Rp 51.700 per kg, kemudian di Provinsi Papua Selatan tercatat sebesar Rp 48.889 per kilogram. Bahkan di kota besar seperti Jakarta rata-rata harga ayam juga sudah menyentuh Rp 40.065 per kilogram.

    Tonton juga video “Diskon 20%, Harga Ayam di Transmart Full Day Sale Jadi Lebih Murah” di sini:

    (hal/ara)

  • AHY Prihatin Aksi Anarkis yang Bisa Ganggu Iklim Investasi Kota

    AHY Prihatin Aksi Anarkis yang Bisa Ganggu Iklim Investasi Kota

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku prihatin dengan aksi anarkis yang terjadi saat gejolak demonstrasi. Ia menilai perilaku itu dapat menggerus kepercayaan investor dan merusak upaya pemerintah menarik investasi, khususnya di sektor infrastruktur perkotaan.

    “Sedih rasanya ketika kita sedang serius meyakinkan dunia bahwa iklim investasi di Indonesia sehat dan menarik, tetapi justru terjadi kehancuran akibat perilaku anarkis,” kata AHY dalam sambutannya pada acara peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan pentingnya menjaga reputasi dan stabilitas iklim investasi. Menurutnya, memulihkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan.

    “Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita harus menjaga ini semua karena membangun reputasi dan mengembalikan kepercayaan dunia terhadap iklim investasi butuh waktu dan kerja keras yang tiada henti,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengungkap peluang pembiayaan infrastruktur kota melalui skema land value capture (LVC), yakni pemanfaatan nilai tambah dari kenaikan harga tanah. Menurutnya, skema ini bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tanah semakin mahal, sudah pasti harus dimanfaatkan dengan optimal. Ada nilai tambah tanah yang bisa kita kapitalisasi sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di perkotaan,” jelasnya.

    AHY mendorong pembiayaan infrastruktur yang lebih inovatif dengan melibatkan investasi dari dalam dan luar negeri. “Harus inovatif, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investasi dari dalam dan luar negeri,” tegasnya.

    Tonton juga video “AHY Soroti Banjir di Bali dan NTT: Segera Lakukan Penanganan Cepat” di sini:

    (rrd/rrd)