Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kata Bahlil RI Bisa Setop Impor Solar Tahun Depan, tapi Ada Syaratnya

    Kata Bahlil RI Bisa Setop Impor Solar Tahun Depan, tapi Ada Syaratnya

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar pada 2026. Dengan kata lain, tahun depan Indonesia tidak impor solar lagi.

    Cuma, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kepastian penghentian impor solar sangat bergantung pada mulai beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

    Jika kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi Solar yang cukup signifikan.

    “Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor Solar lagi,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

    Meski menargetkan nihil impor solar pada 2026, Bahlil menekankan realisasi kebijakan tersebut masih menunggu kesiapan infrastruktur dan menyesuaikan dengan jadwal operasional kilang yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero).

    Kementerian ESDM terus melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.

    Bahlil menjelaskan, jika operasional penuh kilang baru dimulai pada Maret 2026, maka masih ada kemungkinan dilakukan impor dalam jumlah kecil pada awal tahun untuk menjaga ketahanan stok nasional.

    “Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa (beroperasi penuh), berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit (impor) yang kita eksekusi. Tapi itu perlu saya exercise ya. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah,” jelas Bahlil.

    Selain fokus pada pemenuhan kuantitas dan penghentian impor, Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk meningkatkan kualitas Solar di Indonesia. Saat ini, produk Solar yang beredar telah memiliki angka setana (Cetane Number) 51, namun pemerintah berambisi membawa kualitas BBM dalam negeri setara dengan standar Euro 5.

    Bahlil mengakui tantangan utama dalam peningkatan kualitas ini adalah kesiapan infrastruktur kilang yang ada saat ini. Namun, ia memastikan pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan pemutakhiran teknologi kilang agar standar lingkungan yang lebih baik dapat tercapai.

    “Upaya kita akan ke sana (Euro 5). Memang sekarang infrastruktur kilang kita belum sepenuhnya memadai untuk itu, tapi upayanya akan kesana (Euro 5), terus kita lakukan yang terbaik ya,” ujar Bahlil.

    Proyek RDMP Kilang Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana proyek ini menelan investasi sebesar USD7,4 miliar atau setara dengan Rp 126 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi yang terbesar dilakukan BUMN dalam satu titik kegiatan untuk mengurangi impor BBM.

    (hrp/hns)

  • Wakil Kepala BP BUMN Ungkap Kabar Terbaru Penggabungan 3 Anak Usaha Pertamina

    Wakil Kepala BP BUMN Ungkap Kabar Terbaru Penggabungan 3 Anak Usaha Pertamina

    Jakarta –

    Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengungkapkan perkembangan rencana penggabungan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf mengatakan penggabungan ketiga anak usaha Pertamina itu tengah dalam kajian.

    “Sedang dikaji juga,” kata dia ditemui di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat kemarin, ditulis, Selasa (30/12/2025).

    Saat ditanya apakah induk perusahaan atas penggabungan tersebut adalah Pertamina Patra Niaga, Aminuddin hanya mengatakan kemungkinan besarnya.

    “Kayaknya begitu (Pertamina Patra Niaga menjadi induk usaha),” ucapnya lagi.

    Aminuddin menerangkan, penggabungan sejumlah BUMN ini memang bagian dari perampingan jumlah badan usaha milik negara menjadi sekitar 200-an saja dari total saat ini sekitar 1.000 BUMN.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Badan Usaha Milik Negara akan dirampingkan menjadi hanya 200 saja. Target tersebut, menurut Prasetyo, dari total jumlah BUMN kurang lebih 1.000.

    Prasetyo mengatakan langkah perampingan tersebut untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing BUMN serta adanya perusahaan pelat merah yang berjalan kurang efektif.

    “Ada seribu kurang lebih BUMN kita yang sekarang sedang dalam proses untuk dirampingkan, digabungkan, kemudian juga di situ ternyata banyak ditemukan bahwa ada yang tidak efektif dari sekian ribu BUMN kita itu.Harapan kita menjadi kurang lebih mungkin di 400-200 BUMN itu,” terang Prasetyo dalam rapat bersama Komisi VI DPR mengenai revisi UU BUMN, Selasa (23/9/2025).

    Proses perampingan dilakukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sesuai tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh BUMN.

    “Sekarang kita memiliki Danantara, boleh kami laporkan mewakili pemerintah bahwa kita sekarang punya instrumen untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di BUMN-BUMN kita.Salah satunya adalah penyelesaian permasalahan di Garuda Indonesia,” katanya.

    Lihat juga Video: Kementerian BUMN dan Danantara Merger, Siap-siap Dilema Fokus dan Fungsi

    (kil/kil)

  • Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Lauk Pauk Rp 450 Ribu/Bulan

    Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Lauk Pauk Rp 450 Ribu/Bulan

    Jakarta –

    Pemerintah memberikan tambahan bantuan berupa bantuan lauk pauk bagi masyarakat yang jadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan itu diberikan selama 3 bulan sejak menempati hunian pengganti senilai Rp 450 ribu per bulan per orang.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bantuan ini diberikan berdasarkan patokan Kementerian Sosial senilai Rp 15 ribu per hari.

    “Jadi untuk memberikan dukungan 3 bulan pertama di hunian tetap, kami berikan Rp 450 ribu per orang per bulan selama 3 bulan. Per harinya Rp 15 ribu, per bulan Rp 450 ribu per orang,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam Rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR, disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).

    Dia melanjutkan bantuan diberikan per orang di setiap keluarga. Misalnya per keluarga ada 4 orang, artinya keluarga itu bisa mendapat Rp 1,8 juta per bulan. Selama 3 bulan berarti mendapatkan Rp 5,4 juta.

    “Kalau satu keluarga 4 orang berarti sebulan untuk beli lauk pauk itu bisa Rp 1,8 juta kali 3 bulan, Rp 5,4 juta,” ujar Gus Ipul.

    Selain bantuan lauk pauk itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp 3 juta per keluarga untuk mengisi perabotan hunian pengganti. Kemudian, ada tambahan lagi Rp 5 juta sebagai bantuan pemulihan ekonomi.

    Tonron juga Video: Video: Emak-emak Masak Rendang Nonstop Demi Korban Bencana Sumatera

    (acd/acd)

  • Viral Bukaan Lahan Panas Bumi Gunung Slamet, ESDM Sebut Foto Lama

    Viral Bukaan Lahan Panas Bumi Gunung Slamet, ESDM Sebut Foto Lama

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons foto-foto yang beredar di media soal soal pembukaan lahan tambang di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturaden, di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menegaskan sebagian gambar tersebut tidak mencerminkan kondisi terkini di lapangan.

    Eniya mengatakan area bekas kegiatan eksplorasi saat ini menunjukkan pertumbuhan vegetasi alami sebagai bagian dari proses pemulihan lingkungan.

    “Foto-foto yang beredar diduga merupakan citra lama dari periode 2017-2018 saat kegiatan eksplorasi masih berlangsung. Berdasarkan dokumentasi inspeksi terbaru, lokasi yang sama saat ini telah ditumbuhi vegetasi dan mengalami proses pemulihan lingkungan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

    Eniya menegaskan pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturaden hingga saat ini tetap berada dalam pengawasan pemerintah serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan.

    “Pengelolaan WKP Baturaden kami pastikan tetap terpantau. Setiap kegiatan panas bumi harus memenuhi prinsip keselamatan, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pemerintah tidak membiarkan aktivitas berjalan tanpa pengawasan,” ujar Eniya.

    WKP Baturaden dikelola oleh PT Sejahtera Alam Energy (PT SAE) berdasarkan Izin Usaha Panas Bumi (IUP) dan penyesuaian Izin Panas Bumi (IPB) dengan luas wilayah kerja sekitar 24.660 hektare.

    Dalam periode 2015-2021, PT SAE telah melaksanakan kegiatan eksplorasi berupa pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 28,9 kilometer, pembangunan wellpad H, F, dan C beserta area pendukungnya, serta pengeboran tiga sumur eksplorasi pada 2017-2018 dengan kedalaman hingga 3.447 meter.

    Jangka waktu eksplorasi tersebut telah berakhir pada Desember 2024. Sejak saat itu, tidak terdapat kegiatan eksplorasi aktif maupun pembukaan lahan baru di WKP Baturaden.

    “Setelah masa eksplorasi berakhir, tidak ada lagi kegiatan pengeboran. Yang berjalan adalah pengelolaan wilayah kerja, pemantauan lapangan, serta pemulihan lingkungan yang menjadi kewajiban badan usaha,” jelasnya.

    Dalam inspeksi lapangan, Tim juga menemukan adanya aktivitas pertambangan batuan (galian C) yang berada di dalam wilayah WKP Baturaden namun bukan merupakan bagian dari kegiatan panas bumi, yakni pertambangan batuan. Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi perizinan, pengawasan tata kelola, serta kajian dampak lingkungan terhadap aktivitas pertambangan tersebut.

    Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa kawasan wisata pemandian air panas Guci berada di luar WKP Baturaden dan tidak terdapat kegiatan eksplorasi panas bumi di wilayah tersebut. Kerusakan fasilitas wisata Guci merupakan dampak banjir yang terjadi pada 20 Desember 2025, yang secara historis merupakan kejadian berulang di kawasan tersebut. Saat ini, pembersihan dan perbaikan fasilitas tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal bersama masyarakat setempat.

    Ke depan, Kementerian ESDM akan terus memperkuat pengawasan lintas sektor serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan WKP Baturaden, termasuk perencanaan pengembangan wilayah kerja yang berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (hrp/hns)

  • Belajar Bikin Boneka Ayam, Cara Desa Larangan Tekan Pengangguran

    Belajar Bikin Boneka Ayam, Cara Desa Larangan Tekan Pengangguran

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Selasa, 30 Des 2025 13:30 WIB

    Indramayu – Pemerintah Desa Larangan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar pelatihan pembuatan boneka ayam sebagai upaya membekali pemuda dengan keterampilan kerja.

  • Satgas Buka-bukaan Bangun Jembatan di Sumatera Masih Pakai Dana Swadaya

    Satgas Buka-bukaan Bangun Jembatan di Sumatera Masih Pakai Dana Swadaya

    Jakarta –

    Ketua Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan, Jenderal Maruli Simanjuntak membeberkan upaya perbaikan akses infrastruktur di wilayah terdampak bencana Sumatera, termasuk di Aceh. Sejumlah upaya dikerahkan mulai dari menggunakan dana swadaya hingga berutang ke pabrik.

    Maruli menjelaskan proses pengadaan jembatan memerlukan proses panjang. Bahkan untuk jembatan jenis bailey, Maruli menyebut stok di dalam negeri bahkan di luar negeri sangat terbatas.

    “Alhamdulillah presiden kita sudah merencanakan pembelian jembatan bailey dari luar negeri. Itu pun hampir tidak ada ready stock. Jadi, dikumpulkan dari beberapa negara untuk bisa menyuplai ke tempat bencana ini,” ujar Maruli saat rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana yang disiarkan YouTube DPR RI, Selasa (30/12/2025).

    Saat ini sudah ada 24 jembatan bailey yang diperlukan berdasarkan hasil surveinya. Namun, ia memperkirakan jumlah tersebut terus bertambah.

    “Kami mengumpulkan semua jembatan bailey se-Pulau Jawa, bahkan dari PU Kalimantan Timur dikumpulkan. Dari Lampung juga kita kirim semua,” jelas Maruli.

    Tak hanya jembatan bailey, pihaknya juga mengamankan jembatan armco. Bahkan ia sampai memborong habis seluruh produksi pabrik agar penanganan di Aceh tidak terhenti. Maruli menyebut setidaknya dibutuhkan 39 jembatan armco di Aceh.

    “Untuk Armco, pabrik-pabrik itu kita borong semua habis, suruh bikin lagi habis. Udah tiga tahap kita kerjakan. Itu juga, bisik-bisik Bapak saja, masih utang Pak. Nggak ada masalah, sebetulnya masih bisa berlanjut,” tambah ia.

    Maruli mengaku operasional tim masih mengandalkan dana swadaya karena keterbatasan pemahaman mengenai sistem keuangan. Ia mengungkapkan kemampuan finansial ini mungkin bertahan hingga pertengahan bulan depan.

    “Memang ini perlu disampaikan sampai dengan saat ini belum mengerti sistem keuangannya. Kita swadaya semua ini. Sementara mungkin pertengahan bulan depan masih kuat, pak, setelah itu.. gorek-gorek. Kami keterbatasan pengetahuan prosedur sebetulnya. Tahunya dulu, dikasih uang, kerja,” katanya.

    Tonton juga Video Jembatan Bailey di Teupin Mane Aceh Sudah Bisa Dilalui

    (rea/ara)

  • Rumah Rusak Korban Bencana Sumatera Diganti Uang hingga Huntap

    Rumah Rusak Korban Bencana Sumatera Diganti Uang hingga Huntap

    Jakarta –

    Pemerintah menyiapkan bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rumahnya rusak. Bantuan itu berupa uang hingga hunian tetap (huntap).

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bantuan berupa uang untuk korban yang rumahnya rusak ringan dan sedang. Rinciannya,rumah rusak ringan akan mendapatkan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta per rumah.

    “Intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp 15 juta untuk yang ringan, yang sedang Rp 30 juta,” ujar Tito dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

    Bagi yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan rumah pengganti. Sebagai tahap awal, keluarga yang rumahnya rusak berat akan ditawarkan untuk menempati hunian sementara (huntara) sebelum mendapatkan rumah pengganti.

    “Untuk yang rusak berat itu akan dibangunkan rumah. Tahapannya disiapkan hunian sementara,” ujar Tito.

    Dari data yang dihimpun Tito, kerusakan rumah yang ringan jumlahnya mencapai 68.850 unit. Kemudian yang rusak sedang mencapai 37.520 unit, dan yang rusak berat jumlahnya mencapai 56.108.

    Bagi yang enggan tinggal di hunian sementara, pemerintah tetap menawarkan kompensasi bantuan dengan nominal Rp 600 ribu per bulan yang disebut sebagai dana tunggu hunian.

    “Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan sewa di rumah keluarganya, ada pilihannya. Setelah itu disiapkan hunian, akan dibangunkan hunian tetap,” papar Tito.

    Kapusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan masyarakat yang memilih tidak tinggal di hunian sementara akan mendapatkan kompensasi Dana Tunggu Hunian Rp 600 ribu per bulan. Pemerintah Daerah akan menyusun data siapa saja yang mau menerima kompensasi tersebut.

    Sejauh ini ada sekitar 16.264 KK yang terdaftar untuk menerima Dana Tunggu Hunian di 41 Kabupaten dan Kota di 3 provinsi bencana.

    “Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK, saat ini sudah kita terima sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address yang kita validasi dan verifikasi dengan data dukcapil. Masyarakat tak perlu lagi bawa KK atau KTP,” papar Ahmad dalam konferensi pers yang sama.

    Menurut Ahmad bank BUMN sudah diminta untuk mencairkan dana tersebut secara langsung. Jadi perbankan yang mencairkan akan jemput bola ke titik-titik di tengah masyarakat, yang mendapatkan bantuan tak perlu repot-repot untuk mengantre di bank.

    “Pencairan Rp 600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antri di bank Himbara yang sudah kita tunjuk,” papar Ahmad.

    Di Sumatera Barat, BNPB menugaskan BRI, BNI, dan Mandiri untuk mencairkan Dana Tunggu Hunian. Kemudian, di Sumatera Utara ada Mandiri dan BNI, sementara di Aceh ada BSI.

    “Posisi rekening sudah dibuka, pihak bank Jumat depan akan turun,” kata Ahmad.

    (hal/hns)

  • Bos Bulog Minta Margin Fee 10% ke Pemerintah

    Bos Bulog Minta Margin Fee 10% ke Pemerintah

    Jakarta –

    Pemerintah berencana untuk menaikkan margin dari Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan selama ini margin yang didapat Bulog dari pengadaan beras hanya Rp 50/kilogram (Kg).

    Zulhas mengatakan rencana menaikkan margin Perum Bulog ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Rencananya, pemerintah akan melakukan rapat khusus untuk membahas kenaikan margin tersebut.

    “Yang masih menjadi PR, Bulog ini yang jadi andalan kita, terbukti berhasil. Harga gabah sekarang sudah Rp 6.500/kg. Itu berhasil. Penyaluran SPHP juga Bulog, penyerap gabah juga Bulog. Tapi Bulog itu hanya dikasih margin Rp 50. Kalau Rp 50/kg kali Rp 3 juta (ton beras) berapa itu? Rp 150 miliar. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin,” jelasnya.

    Pemerintah akan melakukan rapat koordinasi lagi untuk membahas khusus mengenai rencana tersebut. Zulhas mengatakan pemerintah juga akan menyampaikan rencana ini kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP. Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh seluruh kita jarak 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu. Tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026,” jelasnya.

    Ditemui di tempat terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar kenaikan margin fee atau keuntungan untuk Bulog menjadi 10%. Usulan ini dipandang sebagai langkah supportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

    Usulan penyesuaian margin fee ini mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang memperoleh margin fee sebesar 10% dalam menjalankan penugasan pemerintah.

    “Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta rewardnya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada rewardnya ada sama, kayak PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10%. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koodinasi terbatas),” kata dia di Kantor Bulog, Jakarta Selatan.

    Rizal mengungkapkan margin Bulog sebesar Rp 50/kg telah berlangsung belasan tahun dan tidak ada perubahan. Padahal Bulog memegang peran besar untuk mengendalikan harga di seluruh Indonesia.

    “Masa sekian tahun dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp 900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp 900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan,”

    Ia menambahkan, apabila usulan kenaikan margin 10% nantinya disetujui, maka diproyeksi margin dari Perum Bulog dapat mencapai Rp 2,1 triliun. Karena selama ini dengan margin pengadaan Rp 50/kg, margin yang didapat hanya Rp 150 miliar dengan kerugian yang diproyeksi mencapai Rp 900 miliar.

    Rizal menerangkan kenaikan margin akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara. Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

    “Nah dengan harapan, dengan naik margin 10% itu bisa sampai Rp 2,1 triliun keuntungannya. Nah Rp 2,1 triliun itu harapannya, pertama bisa untuk beras satu harga dari Sabang sampai Merauke, kedua untuk kemandirian finansial. Karena selama ini mau bangun gudang, atau mau rehab, itu harus ada bantuan dari pemerintah,” jelasnya.

    Margin yang didapat Bulog ini merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada Perum Bulog atas penugasan penyaluran beras baik dari operasi pasar, bantuan pangan hingga bantuan bencana menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    Sebelum proses penyaluran CBP, Bulog melakukan pengadaan beras dari petani dengan membeli sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Dalam proses penyerapan setara beras petani, Bulog meminjam moda dari bank-bank BUMN.

    Kemudian, masuk ke proses penyaluran melalui berbagai program pemerintah. Namun, margin atau pembayaran yang dilakukan pemerintah ini dilaksanakan belakangan setelah penugasan dilakukan oleh Bulog. Itu sebabnya, jika margin kecil, maka utang serta bunga bank yang terus menumpuk, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian.

    (kil/kil)

  • China Revisi Aturan Perdagangan, Bisa ‘Hukum’ Negara Mitra Dagang

    China Revisi Aturan Perdagangan, Bisa ‘Hukum’ Negara Mitra Dagang

    Jakarta –

    Parlemen China menyetujui revisi undang-undang (UU) perdagangan luar negeri. Revisi ini bertujuan memperkuat kemampuan Beijing dalam menghadapi perang dagang, membatasi pengiriman keluar mineral strategis, serta semakin membuka perekonomian China yang bernilai sekitar US$ 19 triliun.

    Mengutip Reuters, Senin (29/12/2025), revisi terbaru Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri ini akan berlaku efektif pada 1 Maret 2026. Informasi tersebut dilaporkan kantor berita Xinhua pada hari Sabtu.

    China tengah merombak kerangka hukum perdagangan, tujuannya meyakinkan negara-negara anggota blok perdagangan besar lintas Pasifik bahwa China layak bergabung, seiring upaya Beijing mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat.

    Undang-undang Perdagangan Luar Negeri pertama kali diadopsi pada 1994 dan telah direvisi tiga kali sejak China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001, terakhir pada 2022.

    Regulasi ini memberi kewenangan kepada pemerintah membalas mitra dagang yang membatasi ekspor China, serta menerapkan mekanisme seperti daftar negatif (negative lists), dan membuka sektor-sektor yang sebelumnya dibatasi bagi perusahaan asing.

    Dalam revisi terbaru, ditambahkan pula ketentuan bahwa perdagangan luar negeri harus melayani pembangunan ekonomi dan sosial nasional serta membantu membangun China menjadi negara perdagangan yang kuat.

    Revisi tersebut juga disebut memperluas dan menyempurnakan perangkat hukum China untuk menghadapi tantangan eksternal. Fokus perubahan kali ini mencakup perdagangan digital dan hijau, serta perlindungan hak kekayaan intelektual, area yang perlu diperkuat China agar memenuhi standar Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

    Berbeda dengan pembaruan pada 2020 yang menitikberatkan pada instrumen pertahanan dagang menyusul perang tarif selama pemerintahan Presiden AS Donald Trump periode pertama, revisi kali ini lebih diarahkan pada penyesuaian standar perdagangan internasional modern.

    Para diplomat perdagangan menyebut Beijing juga memperjelas redaksi kewenangan pemerintah untuk mengantisipasi potensi gugatan dari perusahaan swasta, yang perannya kian menonjol di China.

    “Kementerian-kementerian menjadi lebih khawatir tentang kritik dari sektor swasta,” kata seorang diplomat perdagangan Barat dengan pengalaman puluhan tahun bekerja dengan China.

    “China adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, jadi pemerintah dapat menghentikan pengiriman perusahaan, tetapi membutuhkan alasan,” sambungnya.

    Perusahaan eksportir swasta China sempat menjadi sorotan global pada November lalu, setelah pemerintah Prancis menangguhkan platform e-commerce China, Shein, di tengah polemik penjualan boneka seks berwujud menyerupai anak-anak ke pasar Prancis.

    Ke depan, pemerintah China juga berpotensi semakin sering berseberangan dengan sektor swasta ketika menerapkan larangan menyeluruh, seperti pelarangan impor seluruh produk makanan laut dari Jepang. Kebijakan tersebut muncul di tengah ketegangan yang berlanjut antara dua ekonomi terbesar Asia terkait isu Taiwan dan perdagangan, menurut para diplomat perdagangan.

    (shc/hns)

  • Kata Mantan Gubernur BI soal Kondisi Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo

    Kata Mantan Gubernur BI soal Kondisi Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) sekaligus Ketua Dewan Pembina BACenter Burhanuddin Abdullah menyampaikan catatan perjalanan Indonesia setahun terakhir.

    Burhanuddin menekankan pentingnya berhenti sejenak untuk berefleksi di tengah laju perubahan yang kian cepat. Refleksi akhir tahun bukan sekadar ritual personal, melainkan cara bangsa menimbang, mengendapkan, dan memahami perjalanan kolektif yang telah dilalui.

    “Catatan perjalanan Indonesia dalam satu tahun terakhir patut diapresiasi. Berbagai langkah pembangunan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, BUMN, UMKM, koperasi, dan masyarakat menunjukkan upaya bersama menuju perbaikan kualitas hidup,” ujar Burhanuddin dalam forum Refleksi Akhir Tahun 2025 untuk Membangun Masa Depan di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mencontohkan program pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi desa yang diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih sehat, tangkas, dan cerdas dalam jangka menengah hingga panjang.

    Namun, Burhanuddin mengingatkan bahwa jalan ke depan masih panjang dan terjal. Sejumlah indikator menunjukkan Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga.

    Dalam Global Talent Competitiveness Index, posisi Indonesia menurun dari peringkat 65 pada 2020 menjadi 73 pada 2024. Sementara dalam Human Capital Index, capaian Indonesia baru mencapai 0,56, tertinggal dari Malaysia dan Vietnam.

    “Artinya, seorang anak Indonesia saat ini baru tumbuh dengan sekitar 56% dari potensi produktivitas maksimalnya di masa depan,” tambah dia.

    Burhanuddin juga berpesan pemerintah perlu selalu menata kelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, agar pembangunan tidak menimbulkan kerentanan dampak bencana di masa depan.

    Prasasti dan BACenter berharap refleksi akhir tahun dapat menjadi pijakan intelektual dan moral bagi para pemangku kepentingan dalam menatap masa depan Indonesia, dengan keberanian melakukan lompatan besar, konsistensi arah pembangunan, dan peneguhan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi peradaban.

    Forum renungan akhir tahun diselenggarakan dengan penuh keprihatinan mengingat bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Prasasti dan BACenter mengapresiasi partisipasi publik yang sangat tinggi dalam membantu pemerintah melakukan penanggulangan dan pemulihan pasca bencana.

    “Kami mengapresiasi semangat gotong royong dan kerja sama masyarakat yang muncul sebagai kekuatan sosial kita dalam berbangsa,” tutup Burhanuddin.

    (ily/hns)