Category: Detik.com Ekonomi

  • Belanja Negara Jadi Rp 3.842,7 T, Defisit Bengkak 2,68%

    Belanja Negara Jadi Rp 3.842,7 T, Defisit Bengkak 2,68%

    Jakarta

    Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Perubahan terjadi di antaranya dari sisi belanja negara dan defisit anggaran.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan belanja negara 2026 diputuskan naik dari sebelumnya Rp 3.786,5 triliun, menjadi Rp 3.842,7 triliun. Artinya ada kenaikan Rp 56,2 triliun.

    “Belanja negara yang awalnya Rp 3.786,49 triliun, dengan adanya surat dari pemerintah, belanja negara naik menjadi Rp 3,842,72 triliun. Ada kenaikan Rp 56,23 triliun,” kata Said dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Kamis (18/9/2025).

    Kenaikan belanja negara tersebut dikarenakan belanja pemerintah pusat dirancang naik dari Rp 3.136,5 triliun menjadi Rp 3.149,7 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L yang mencapai Rp 1.510,5 triliun (naik dari sebelumnya Rp 1.498,3 triliun), serta belanja non K/L Rp 1.639,2 triliun (naik dari sebelumnya Rp 1.638,2 triliun).

    Selain kenaikan belanja pemerintah pusat, belanja transfer ke daerah (TKD) juga dirancang naik dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun. Kenaikan ini diputuskan setelah adanya protes dari berbagai pihak.

    “Naik 43 triliun. Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya urusan TKD,” ucap Said.

    Dikarenakan belanja negara lebih tinggi dari pendapatan negara yang ditargetkan Rp 3.153,6 triliun, maka APBN 2026 dirancang defisit Rp 689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu naik dari rancangan sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB.

    Tonton juga video “Mendikdasmen Mau Ngadu ke Prabowo soal Anggaran Cuma Ditambah Rp 400 M” di sini:

    (kil/kil)

  • BGN dan Kementerian PU Bakal Bangun Dapur MBG di 806 Titik

    BGN dan Kementerian PU Bakal Bangun Dapur MBG di 806 Titik

    Jakarta

    Pemerintah akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru tahun ini dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Telah disepakati pembangunan akan dilakukan di 806 titik.

    Pembangun tersebut disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Dadan mengatakan, pada tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran Rp 71 triliun dan ditargetkan membangun 5.000 SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Seiring berjalannya waktu, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan target menjadi 82,9 juta penerima manfaat.

    BGN telah menyiapkan dana Rp 6 triliun dari APBN untuk membangun 1.542 SPPG. Namun demikian, sampai saat ini proses pembangunan belum bisa dilaksanakan.

    “Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada,” kata Dadan dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Dadan tidak merinci berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun SPPG tersebut. Namun ia memperkirakan, dibutuhkan anggaran Rp 2-3 miliar per SPPG.

    Pembangunan SPPG di Daerah 3T

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pembangunan dapur MBG kali ini akan berfokus pada daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pihaknya menyediakan lokasi untuk pembangunan SPPG.

    “Dari hasil verifikasi 13 Agustus sampai dengan September, saya sudah sampaikan ke Menteri PU, ada 806 titik yang memenuhi syarat di daerah-daerah ini. Dari 806 ini, nanti 264 Akan dibangun oleh Menteri PU Dan 542 diserahkan kembali kepada BGN,” kata Tito dalam kesempatan yang sama.

    Tito menjelaskan, 264 titik tersebut juga telah diverifikasi oleh Kementerian PU. Sebanyak 11 di antara lokasi tersebut berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

    Sedangkan 542 titik sisanya akan diserahkan sepenuhnya kepada BGN teknis pengembangannya, baik itu pembangunan dengan dukungan pendanaan mitra, pemda, maupun dengan menggunakan anggaran BGN.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, lokasi mempertimbangkan kebutuhan gizi, aksesibilitas, wilayah perbatasan, dan prioritas pembangunan nasional.

    “Kepala BGN berkenan 253 lokasi di tangan Kementerian PU, ditambah 11 lokasi berada di PLBN), sehingga total yang ditangani oleh Kementerian PU sebanyak 264 lokasi. Fokus percepatan diarahkan khusus ke daerah-daerah yang terpencil dan PLBN. Karena bagi kami itulah juga kebutuhan layanan paling mendesak,” ujar Dody.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya target besar untuk pelaksanaan program MBG 2025. Selaras dengan itu, Dody menyoroti tentang persoalan sulitnya mencari lahan untuk membangun dapur MBG, khususnya di daerah terpencil.

    “Kita semua sadar bahwa akses tantangan besar yaitu masalah kesiapan dan ketersediaan lahan. Banyak lahan yang belum bersertifikat, sebagian hanya berstatus keterangan lokasi bangunan. Karenanya saya mohon dukungan penuh dari Kemendagri dan rekan daerah agar masalah lahan segera diselesaikan, hingga target pembangunan dari Kepala BGN dapat berjalan sesuai rencana,” kata dia.

    Tonton juga video “251 Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Setelah Menyantap MBG” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • OVO Finansial Bantah Ikut Kartel Pinjol, Ungkap Bunga Jauh di Bawah Batas OJK

    OVO Finansial Bantah Ikut Kartel Pinjol, Ungkap Bunga Jauh di Bawah Batas OJK

    Jakarta

    PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) buka suara soal tuduhan ikut kartel pinjaman online (pinjol) yang tengah diusut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). OVO menegaskan bunga pinjamannya justru jauh di bawah batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Kami sampaikan, bunga yang kami tetapkan berada di bawah batas bunga maksimum. Jadi yang berlaku bukan kartel, melainkan mekanisme persaingan usaha yang normal,” ujar Komisaris OVO Finansial Karaniya Dharmasaputra dalam konferensi pers di Meradelima Restaurant, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Karaniya merinci bunga produk OVO Finansial: OVO Modal Usaha 0,05%, GrabModal 0,11%, dan OVO Paylater 0,16%. Angka tersebut jauh di bawah batas bunga pinjol yang diatur OJK sebesar 0,8% per hari.

    Ia juga menegaskan OVO tidak pernah terlibat dalam penyusunan suku bunga yang dilakukan OJK maupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). “Penentuan suku bunga tidak didasarkan pada prinsip kartel. Kami menetapkan bunga berdasarkan business assessment yang berbeda-beda dengan perusahaan pinjol lainnya,” tegasnya.

    Karaniya menambahkan, OVO Finansial tidak pernah menandatangani perjanjian yang mengarah pada kartel. Keanggotaan OVO dalam AFPI, kata dia, hanya mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/2016.

    “OVO Finansial menentang kartel dan mendukung upaya pemerintah memberantas praktik tersebut. Namun, kami yakin tidak terlibat dalam dugaan yang dituduhkan KPPU,” pungkasnya.

    Diketahui, KPPU menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan kasus dugaan kartel suku bunga pinjol pada Agustus 2025. Ada 97 perusahaan pinjol yang menjadi terlapor, seluruhnya merupakan anggota AFPI. Pada sidang 11 September 2025, para terlapor kompak menolak laporan dugaan pelanggaran yang dibacakan investigator KPPU.

    Tonton juga video “Utang Warga +62 Naik! Pinjol Rp 83,52 T dan Paylater Rp 31,5 T” di sini:

    (rrd/rrd)

  • OVO Finansial Bantah Ikut Kartel Pinjol, Ungkap Bunga Jauh di Bawah Batas OJK

    OVO Finansial Bantah Ikut Kartel Pinjol, Ungkap Bunga Jauh di Bawah Batas OJK

    Jakarta

    PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) buka suara soal tuduhan ikut kartel pinjaman online (pinjol) yang tengah diusut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). OVO menegaskan bunga pinjamannya justru jauh di bawah batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Kami sampaikan, bunga yang kami tetapkan berada di bawah batas bunga maksimum. Jadi yang berlaku bukan kartel, melainkan mekanisme persaingan usaha yang normal,” ujar Komisaris OVO Finansial Karaniya Dharmasaputra dalam konferensi pers di Meradelima Restaurant, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Karaniya merinci bunga produk OVO Finansial: OVO Modal Usaha 0,05%, GrabModal 0,11%, dan OVO Paylater 0,16%. Angka tersebut jauh di bawah batas bunga pinjol yang diatur OJK sebesar 0,8% per hari.

    Ia juga menegaskan OVO tidak pernah terlibat dalam penyusunan suku bunga yang dilakukan OJK maupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). “Penentuan suku bunga tidak didasarkan pada prinsip kartel. Kami menetapkan bunga berdasarkan business assessment yang berbeda-beda dengan perusahaan pinjol lainnya,” tegasnya.

    Karaniya menambahkan, OVO Finansial tidak pernah menandatangani perjanjian yang mengarah pada kartel. Keanggotaan OVO dalam AFPI, kata dia, hanya mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/2016.

    “OVO Finansial menentang kartel dan mendukung upaya pemerintah memberantas praktik tersebut. Namun, kami yakin tidak terlibat dalam dugaan yang dituduhkan KPPU,” pungkasnya.

    Diketahui, KPPU menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan kasus dugaan kartel suku bunga pinjol pada Agustus 2025. Ada 97 perusahaan pinjol yang menjadi terlapor, seluruhnya merupakan anggota AFPI. Pada sidang 11 September 2025, para terlapor kompak menolak laporan dugaan pelanggaran yang dibacakan investigator KPPU.

    Tonton juga video “Utang Warga +62 Naik! Pinjol Rp 83,52 T dan Paylater Rp 31,5 T” di sini:

    (rrd/rrd)

  • KSP Kaji Skema Impor BBM Lewat Pertamina, Bakal Beri Masukan ke Prabowo

    KSP Kaji Skema Impor BBM Lewat Pertamina, Bakal Beri Masukan ke Prabowo

    Jakarta

    Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pihaknya akan mendalami rencana impor BBM satu pintu lewat Pertamina. Rencana ini diungkapkan Kementerian ESDM sebagai respons terhadap kekosongan stok BBM di SPBU swasta.

    BBM yang kosong di SPBU swasta terjadi karena kuota impor BBM beberapa SPBU swasta sudah habis. Kementerian ESDM mengarahkan agar SPBU swasta membeli BBM impor dari Pertamina.

    Qodari belum mau bicara banyak soal hal ini. Yang jelas, pihaknya akan mendalami masalah tersebut dan menyiapkan masukan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Mohon waktu, karena ini masih transisi, dan ini isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji dahulu. Mudah-mudahan nanti kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan dan pembanding ke presiden,” sebut Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya seringkali kebijakan pemerintah diawali niat baik. Namun, di lapangan justru muncul masalah yang tidak diinginkan.

    “Kadang-kadang begini kebijakan itu biasanya berasal dari niat baik, tetapi karena ini masalah sosial kompleks, aktornya banyak dan ada implikasi sosial tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya kalau bawa mobil itu blind spot,” ungkap Qodari.

    “Mudah-mudahan kita akan bangun satu mekanisme agar blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal sehingga tak menjadi pro kontra atau kerugian di kemudian hari,” lanjutnya.

    Sebelumnya, masalah impor BBM ini sudah dibahas langsung oleh Prabowo dalam rapat terbatas Selasa yang lalu. Kala itu, Pabowo memanggil beberapa menterinya membahas kelangkaan BBM di SPBU swasta, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto usai rapat membenarkan impor BBM untuk SPBU swasta dibahas. Namun, dia tak menjelaskan dengan rinci soal teknis yang mau dilakukan pemerintah, semua akan diatur oleh Menteri ESDM. Pada intinya, pemerintah ingin memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

    “Itu semuanya dibahas bagaimana supaya, teknik di lapangan, kalau ada yang tersumbat di sana sini, masalah teknis akan dibahas dengan menteri terkait. Intinya bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat agar semuanya tersubsidi dengan baik pangan, energi dan semuanya bisa murah ke rakyat,” ujar Aries.

    Dia juga menegaskan meski SPBU swasta akan membeli stok dari Pertamina, monopoli tidak akan terjadi. Intinya, semua implementasi kebijakan perlu dievaluasi secara berkala.

    “Nggak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah teknis di lapangan tinggal didiskusikan dengan baik. Kadang keputusan dengan implementasi di lapangan mungkin harus ada evaluasi,” beber Aries.

    (hal/ara)

  • Harga Minyak Mentah Turun Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Harga Minyak Mentah Turun Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Jakarta

    Harga minyak dunia bergerak turun pada peradangan sesi kedua, Kamis (18/9/2025). Harga minyak mentah Brent turun 13 sen, atau 0,19%, menjadi US$ 67,82 per barel pada pukul 04.17 GMT. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 18 sen, atau 0,28%, menjadi US$ 63,87.

    Penurunan tersebut terjadi usai The Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya pada hari Rabu, untuk pertama kalinya sejak Desember lalu dan mengindikasikan akan terus menurunkan biaya pinjaman selama sisa tahun ini.

    Priyanka Sachdeva, analis pasar senior di Phillip Nova mengatakan bahwa adanya biaya pinjaman yang lebih rendah biasanya meningkatkan permintaan minyak dan mendorong harga lebih tinggi. Namun langkah terbaru dan petunjuk adanya dua pemangkasan lagi tahun ini sudah diperhitungkan.

    Claudio Galimberti, Kepala Ekonom dan Direktur Global Analisis Pasar di Rystad Energy juga mengatakan i. dikasi pemotongan suku bunga lebih lanjut yang datang dari Fed menandakan bahwa para pembuat kebijakan menilai risiko terhadap perekonomian akibat pengangguran lebih tinggi daripada inflasi.

    Kelebihan pasokan yang terus-menerus dan permintaan bahan bakar yang lemah di AS, telah membebani pasar. Berdasarkan data Badan Informasi Energi AS, persediaan minyak mentah AS turun tajam minggu lalu karena impor bersih turun ke rekor terendah sementara ekspor melonjak ke level tertinggi hampir dua tahun.

    Sebagai informasi, The Federal Reserve akhirnya memangkas suku bunga acuannya pada hari Rabu. The Fed menurunkan suku bunga sebesar seperempat poin ke kisaran 4,00%-4,25% dan mengisyaratkan akan ada pemangkasan lebih lanjut pada pertemuan Oktober dan Desember mendatang.

    Langkah ini diambil karena kekhawatiran meningkatnya angka pengangguran di Amerika Serikat, terutama di kalangan kelompok kulit hitam, pekerja muda, serta jam kerja mingguan yang terus menyusut. Hal ini juga sejalan dengan tekanan dari Presiden Donald Trump yang sejak lama mendesak pemangkasan suku bunga secara agresif, meski angka yang diberikan The Fed masih jauh dari tuntutan Trump.

    Tonton juga video “Kerugian Negara di Kasus Korupsi Minyak Mentah Capai Rp 285 T” di sini:

    (kil/kil)

  • Kopdes Nantinya Tak Perlu Izin Bupati-Wali Kota buat Pinjam Duit ke Bank BUMN

    Kopdes Nantinya Tak Perlu Izin Bupati-Wali Kota buat Pinjam Duit ke Bank BUMN

    Jakarta

    Pengajuan pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan lebih dipermudah. Salah satunya, tidak perlu lagi meminta persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengajukan pinjaman ke Himbara.

    Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 tahun 2025 pasal 7, Ketua pengurus Kopdeskel Merah Putih menyampaikan usulan pinjaman ke bank dengan persetujuan bupati/walikota untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih atau kepala desa untuk Kopdes Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kemudahan ini dapat dilakukan usai ada revisi PMK.

    “Sebenarnya cuma ada revisi sedikit bahwa kita ingin tidak setiap proposal bisnis ini harus mendapatkan sebelumnya kesetujuan dari bupati, walikota dan juga tidak harus setiap proposal bisnis itu harus melalui musdesus (musyawarah desa khusus),” kata Ferry di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).

    Ferry menerangkan penyederhanaan proposal ini sebagai upaya agar pencairan plafon pinjaman Kopdeskel Merah Putih ke Himbara tidak sulit. Ia pun menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan revisi PMK terkait penyederhanaan pengajuan pinjaman.

    “Sekarang mungkin sedang dipersiapkan penyempurnaan atau revisi dari Peraturan Menteri Keuangan yang baru. Pokoknya jangan ada lagi hambatan yang mempersulit proses pencairan plafon pinjaman yang sudah disediakan oleh pemerintah,” terangnya.

    Sebelumnya, Ferry juga sempat menyebut pengajuan proposal bisnis untuk pinjaman tidak perlu lagi persetujuan dari bupati/walikota. Hal ini sudah disetujui melalui rapat koordinasi dan evaluasi di Kemenko Pangan yang dihadiri kementerian/lembaga terkait dan dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    “Kemudian, tidak setiap proposal bisnis itu harus disetujui oleh musdesus,” ujar Ferry saat ditemui di Kemenko Pangan, Senin (15/9/2025) lalu.

    Ferry menerangkan musdesus hanya berperan dalam pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Sedangkan, Kopdeskel Merah Putih saat ini telah terbentuk dan mempunyai pengawas serta pengurus.

    “Jadi, setiap proposal yang diajukan oleh pengurus koperasi desa di-approve oleh pengawas yang notabene juga kelurahan/desa. Jadi sebenarnya bisa ringkas, sederhana,” tambahnya.

    Tonton juga video “Bank Cukup Bayar Bunga 2% Kalau Dana Rp 200 T Disalurkan ke Kopdes” di sini:

    (acd/acd)

  • Impor Tapioka Diperketat Buntut Harga Singkong Petani Anjlok

    Impor Tapioka Diperketat Buntut Harga Singkong Petani Anjlok

    Jakarta

    Pemerintah memutuskan untuk memperketat impor tapioka. Keputusan ini diambil sebagai langkah mengatasi harga ubi kayu atau singkong petani yang anjlok akibat tidak laku oleh industri tapioka dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pada Rabu (17/9/2025) di Kantor Kemenko Perekonomian. Pertemuan itu dihadiri oleh pemerintah daerah dan petani Lampung dari 7 Kabupaten hingga pengusaha besar.

    Permasalahan utama yang dihadapi para Petani adalah harga jual Ubi Kayu yang sangat rendah, pada saat itu harga hanya sekitar Rp 600-700/kilogram (kg) di bawah biaya yang dikeluarkan petani sekitar Rp 740/kg. Singkong ini merupakan bahan baku dari tepung tapioka yang digunakan oleh industri.

    “Komitmen Pemerintah untuk terus membantu Petani dalam menyelesaikan permasalahan Ubi Kayu ini, dan juga akan menjaga Industri Tepung Tapioka serta industri hilirnya, yang menjadi pilar penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

    Permasalahan ini sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan Petani saja, tapi juga terkait dengan permasalahan di Industri Hulu (Pabrik Tepung Tapioka) dan di Industri Hilir yang menggunakan bahan baku Tepung Tapioka (Industri Makanan/Minuman, Industri Kertas dll).

    “Kondisi ini menyebabkan kerugian yang sangat besar di sisi Petani (yang menghasilkan Ubi Kayu) maupun pihak Industri Hulu (yang memproduksi Tepung Tapioka),” ucapnya.

    Dugaan awal mengarah ke industri hilir, yang disinyalir lebih mementingkan Tepung Tapioka impor dari Thailand dan Vietnam, daripada membeli dari Industri Hulu di dalam negeri. Namun, setelah dilihat data impor dari BPS dan data Bea Cukai, memang terjadi lonjakan impor pada tahun 2024, namun totalnya hanya sebesar 300 Ribu ton atau sekitar 22% dari total kebutuhan bahan baku tepung tapioka di Industri Hilir yang sebesar 1.320 Ribu ton.

    “Dengan demikian dapat dilihat bahwa masalah utama tidak terkait langsung dengan Industri Hilir,” tambah keterangan itu.

    Tonton juga video “Bea Cukai Makassar Musnahkan Barang Impor Ilegal Senilai Rp 12 Miliar” di sini:

    (ada/rrd)

  • 2 Tahun Usai Terbakar, Pasar Lontar Kini Kumuh, Penuh Sampah & Kambing

    2 Tahun Usai Terbakar, Pasar Lontar Kini Kumuh, Penuh Sampah & Kambing

    Jakarta

    Eksistensi pasar tradisional di pusat kota Jakarta seperti ditinggalkan masyarakat. Banyak pasar tradisional di Jakarta yang kini kondisinya semakin memprihatinkan dan tak terurus. Salah satunya ada Pasar Lontar Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Pasar ini pernah terbakar pada Agustus 2023. Setelah terbakar, Pasar Lontar Kebon Melati belum direvitalisasi sepenuhnya. Hal ini membuat kondisi pasar jauh dari kata layak.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Kamis (18/9/2025), pasar ini berlokasi di sepanjang Jalan Sabeni Raya, membentang memanjang di sisi jalan. Tepat di samping pasar yang dekat persimpangan Jalan K.H Mas Mansyur, terdapat unit Puskesmas Kel. Kebon Melati.

    Secara berurutan dari sisi barat hingga ke timur dekat Jl. K.H Mas Mansyur, pasar ini tampak terbagi menjadi beberapa blok. Mulai dari sisi paling barat terdapat pasar basah tempat buah dan sayur berada, lalu terdapat pasar perlengkapan rumah tangga, dilanjutkan pasar baru tempat buah-sayur hingga bumbu masak dan perlengkapan rumah tangga berlokasi, kemudian paling ujung timur sebelah puskesmas terdapat pasar kambing.

    “Habis kebakaran sudah dibenahi, tapi baru yang bagian samping sini doang (bagian pasar dekat puskesmas). Kalau yang ke bawah itu, dari bak sama ke sana lah, itu belum dibenahi sampai sekarang,” kata salah seorang penjual pasar itu kepada detikcom.

    Untuk kawasan pasar baru yang dikatakan sudah direvitalisasi usai kebakaran, kondisi pasar terlihat cukup bersih dengan bangunan semi permanen dengan dinding-dinding yang terbuat dari blok beton.

    Setiap lapak pedagang sudah terbagi dengan rapi, serta terdapat rolling door di sisi depan dan belakang pasar. Belum lagi bagian dalam pasar ini terlihat cukup terang karena setiap lapak memiliki lampu penerangan.

    Namun kondisi ini hanya terlihat di bagian pasar baru, sebab tepat di sebelahnya berdiri bangunan Pasar Lontar Kebon Melati lama yang tampak tak terurus dan sangat memprihatinkan.

    Tepat di bagian depan bangunan pasar terdapat tumpukan sampah yang dijadikan pusat pembuangan pedagang dan warga sekitar. Di tumpukan sampah ini terdapat banyak kambing yang tengah mengais dan memakan sisa-sisa sayuran yang dibuang.

    Di ujung tumpukan sampah yang menempel dengan dinding bangunan pasar, terdapat sisa bercak hitam yang menjadi penanda bahwa di kawasan itu sempat terjadi kebakaran. Di bagian dalam, lantai terbuat dari semen dan becek penuh kubangan air.

    Pasar Lontar Kebon Melati Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Berbeda dengan pasar baru, di bangunan pasar ini suasana terasa sangat gelap meski di siang hari. Sebab hanya ada beberapa kios pedagang yang memiliki pencahayaan, sementara beberapa lapak lainnya terlihat hanya bisa mengandalkan penerangan dari lapak sebelah.

    Sedikit bergeser ke bangunan blok paling barat Pasar Lontar Kebon Melati, terlihat kawasan ini jauh lebih memprihatinkan daripada dua blok sebelumnya. Bangunan pasar yang berwarna dasar kuning dengan atap seng ini terlihat sangat kumuh.

    Lokasi pasar yang lebih rendah dari jalan di depannya juga membuat lantai area pasar menjadi sangat becek, lebih parah dari blok sebelah. Kumuh, sepi, becek, langit-langit bangunan yang sudah rusak hingga bau menyengat menjadi gambaran bagaimana pasar ini kian tak terurus.

    Lorong antar kios yang juga terasa sempit dan gelap karena bercampur dengan kontrakan warga. Terlihat dinding-dinding kayu menjadi pembatas tempat tinggal warga sekitar. Meski lorong pasar terlihat gelap, namun pada celah dinding tempat tinggal warga terlihat ada pencahayaan diiringi suara-suara perbincangan mereka yang tinggal di sana.

    Hingga pada bagian belakang blok pasar ini, terdapat area lapang dengan petak-petak ubin yang merupakan area bekas terbakar paling parah. Sekilas kawasan ini tampak seperti ‘lapangan’ di belakang pasar karena tidak ada dinding pembatas sama sekali di area itu.

    Namun jika dilihat lebih jauh, di beberapa titik pada ujung-ujung tembok terdapat bercak hitam jejak si jago merah. Namun tak ada bangunan berdiri, menandakan area itu ditinggalkan begitu saja usai kebakaran dua tahun silam.

    “Iya bagian belakang itu yang bekas kebakaran tapi belum diapa-apain, cuma diberesin doang, sudah,” jelas pedagang itu lagi.

    Sebagai informasi, dalam situs berita resmi Pemprov Jakarta (Beritajakarta) dikatakan ratusan kios di Pasar Lontar, Kebon Melati, Tanah Abang mengalami kebakaran pada 9 Agustus 2023 silam. Kala itu kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.55 WIB.

    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, dilaporkan tiba di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB, membawa 71 personel berikut 18 unit mobil pemadam. Petugas melakukan pemadaman hingga pukul 08.30, sampai api sudah berstatus hijau atau pendinginan.

    Kebakaran diketahui berasal dari salah satu kios. Dalam kejadian itu, 146 kios semi permanen dilaporkan dilalap si jago merah, tidak ada korban jiwa maupun luka.

    Pasar Lontar Kebon Melati Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Tonton juga video “Purbaya soal IHSG Anjlok: Saya 15 Tahun di Pasar, Kita Perbaiki” di sini:

    (igo/fdl)

  • RI & Rusia Bahas Potensi Kerja Sama Pembangkit Nuklir-Kereta di IKN

    RI & Rusia Bahas Potensi Kerja Sama Pembangkit Nuklir-Kereta di IKN

    Jakarta

    Penguatan kerja sama di bidang industri terus dilakukan antara Indonesia dan Rusia. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, kedua negara kini memiliki banyak kerja sama yang terjalin di sektor industri.

    Pada agenda BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) 2025 yang dilaksanakan di Xiamen, Tiongkok, pada 15-17 September 2025, Faisol melakukan pertemuan bilateral dengan Vice Minister of Industry and Trade Russian Federation, Aleksei Vladimirovich Gruzdev.

    Faisol menyatakan, salah satu agenda utama pembahasan adalah finalisasi sejumlah nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk di bidang industri perkapalan.

    Di samping peluang kerja sama industri, dibahas juga rencana investasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut, antara lain bidang infrastruktur yang dapat mendukung sektor industri seperti nuclear power plant, jaringan rel kereta api di Nusantara, dan produksi gas untuk industri.

    “Lebih lanjut, dalam diskusi turut dibahas potensi kerja sama di bidang industri aluminium dan pengembangan kawasan industri,” ungkap Faisol dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

    Indonesia juga membahas peluang peningkatan kerjasama sektor industri pupuk, karena Rusia melalui perusahaan-perusahaan besar seperti Uralchem, Uralkali, dan PhosAgro berkomitmen meningkatkan pasokan pupuk ke Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menopang produktivitas sektor pertanian nasional.

    Selain itu, Indonesia menyampaikan kesiapan untuk menjadi Partner Country pada INNOPROM 2026 di Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi transformasi industri nasional menuju basis industri berteknologi tinggi, berdaya saing global, dan berorientasi ekspor.

    Untuk itu, pemerintah akan menyampaikan secara resmi dan melakukan koordinasi dengan Rusia dalam persiapan menuju pelaksanaan INOPROM 2026. Selanjutnya, di bidang farmasi dan peralatan medis, Indonesia menyampaikan dukungan terhadap kemitraan dengan Rusia, terutama melalui transfer teknologi dan pembentukan joint venture.

    Kerja sama ini dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas industri dalam negeri, memperkenalkan produk inovatif, serta mendorong investasi yang bermanfaat bagi kedua negara.

    Kerja sama juga terbuka di sektor metalurgi. Pemerintah Indonesia menyambut baik minat perusahaan-perusahaan Rusia untuk mengeksplorasi peluang di bidang ini, termasuk mendorong transfer teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan.

    Di sisi lain, industri galangan kapal menjadi salah satu fokus penting. Indonesia mendorong percepatan penyelesaian dan penandatanganan MoU yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama shipbuilding antara kedua negara. Indonesia terbuka terhadap berbagai bentuk kemitraan yang berkontribusi pada kemajuan industri perkapalan nasional.

    Berikutnya, Indonesia dan Rusia juga menjajaki kerja sama di bidang krisotil. Indonesia mendukung rencana kerja sama tersebut dan mengapresiasi dukungan Rusia, termasuk pelatihan yang telah diberikan bagi dua petugas laboratorium Indonesia pada September 2024 sebagai bagian dari kerja sama ilmiah.

    Secara ekonomi, hubungan Indonesia-Rusia menunjukkan tren positif. Total perdagangan bilateral nonmigas Indonesia dengan Rusia pada tahun 2024 mencapai US$ 3,3 miliar, meningkat sebesar 13,38% sejak tahun 2020.

    Dari angka tersebut, nilai ekspor Indonesia ke Rusia tercatat US$ 3,3 miliar pada 2024, dengan produk unggulan berupa karet dan turunannya, kopi, cokelat, teh, alas kaki, komponen elektronik, serta produk kimia dan turunannya. Lalu, total investasi Rusia di Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai US$ 262,7 juta.

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    (acd/acd)