Category: Detik.com Ekonomi

  • Bank Mandiri Buka Suara soal Penurunan Suku Bunga Kredit

    Bank Mandiri Buka Suara soal Penurunan Suku Bunga Kredit

    Jakarta

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendukung penurunan suku bunga kredit seiring dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Penurunan suku bunga kredit ini harus terukur dan sehat.

    “Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung percepatan penurunan suku bunga kredit secara sehat dan terukur, khususnya dalam mendorong sektor-sektor produktif dan strategis yang berorientasi pada penguatan daya saing ekonomi domestik sejalan dengan Asta Cita Pemerintah,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara, dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

    Penyesuaian suku bunga kredit pada portofolio berbasis reference rate telah dilakukan sesuai tren penurunan BI Rate, di mana efektivitas transmisi dipengaruhi oleh likuiditas industri, struktur biaya dana, dan strategi komunikasi kepada nasabah.

    “Dalam melakukan penyesuaian suku bunga kredit dan simpanan, kami senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan likuiditas internal, perkembangan pasar, dan kebijakan moneter yang berlaku,” terang Iswara.

    Di sisi lain langkah Bank Indonesia menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% sebagai kebijakan moneter yang akomodatif dan selaras dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan suku bunga acuan yang dilakukan untuk kelima kalinya pada tahun ini diharapkan mampu memperkuat transmisi likuiditas ke sektor perbankan dan perekonomian riil, dengan tetap menjaga stabilitas inflasi serta nilai tukar,” jelasnya.

    Ke depan, Bank Mandiri mengatakan akan mengoptimalkan peran intermediasi dan inovasi digital perbankan melalui Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, maupun Livin’ Merchant, untuk memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

    “Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan, tetapi juga mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di berbagai sektor,” tutur Iswara.

    (ada/hns)

  • Hasil Analisis KPPU soal Pembatasan Impor BBM

    Hasil Analisis KPPU soal Pembatasan Impor BBM

    Jakarta

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan hasil analisis terkait kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi kenaikan impor bensin non-subsidi maksimal 10% dari volume penjualan 2024. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur mengatakan dari hasil kebijakan tersebut telah mempengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta yang bergantung sepenuhnya pada impor. Sehingga hilangnya pilihan konsumen atas produk BBM non-subsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina.

    “Keterbatasan pasokan BBM non-subsidi telah berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen di pasar dan mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Padahal kaya Deswin, tren peningkatan konsumsi BBM non-subsidi menunjukkan perkembangan positif yang sebaiknya terus dijaga. Untuk itu, KPPU mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang harus memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat.

    “Sehingga manfaat dari tren positif tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.

    Deswin menjelaskan bahwa pembatasan impor tercatat berdampak pada tambahan volume impor bagi BU swasta yang berada di kisaran 7.000-44.000 kiloliter, sementara PT Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan volume sekitar 613.000 kiloliter.

    Dalam segmen BBM non-subsidi, pangsa pasar Pertamina Patra Niaga saat ini mencapai sekitar 192,5%, sedangkan BU swasta berada pada kisaran 1-3%.

    “Kondisi ini menggambarkan struktur pasar yang masih sangat terkonsentrasi, sehingga upaya untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha menjadi penting agar konsumen tetap memperoleh manfaat dari keberadaan berbagai pelaku usaha,” katanya.

    Deswin menambahkan, adanya pengarahan agar BU swasta membeli pasokan kepada kompetitor yakni PT Pertamina Patra Niaga ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

    Diantaranya yakni, berupa risiko pembatasan pasar (market foreclosure), perbedaan harga dan pasokan atau diskriminasi, serta dominasi pelaku tertentu.

    “Di sisi lain, kebijakan ini akan berdampak pada terbatasnya pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki BU swasta juga dapat menimbulkan inefisiensi, yang berimplikasi munculnya sinyal negatif bagi investasi baru di sektor hilir migas. Oleh karena itu, penting agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan keseimbangan antara tujuan stabilitas energi, efisiensi pasar, serta keberlanjutan iklim investasi,” katanya.

    (kil/kil)

  • Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

    Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

    Jakarta

    Kebijakan pemerintah dalam menetapkan alokasi tambahan sebesar 10% menjadi 110% bagi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta, serta menjalin kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2025 menjadi sorotan.

    Sejumlah kalangan menilai hal ini sebagai langkah tepat dan sesuai dengan koridor regulasi untuk meredam gangguan pasokan.

    Pengamat energi melihat penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.

    “Ya, ya (sudah) betul. Ini mungkin karena ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang punya SPBU asing itu. Kita bisa saja menerima, tetapi dengan pengaturan (oleh pemerintah) saya kira sudah cukup bagus,” ujar Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025) di Jakarta.

    Marwan menegaskan langkah administratif berupa alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. “Ini menjadi pijakan pemerintah dalam tata kelola kuota BBM untuk SPBU swasta,” kata Marwan.

    Ia mengingatkan Pasal 33 UUD 1945 menempatkan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara.

    Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum. Penetapan ini memberi ruang bagi operator swasta untuk menambah pasokan, namun tetap melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian.

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan penetapan alokasi menampik klaim adanya pembatasan kuota dan menyampaikan mekanisme mitigasi jika pasokan masih kurang.

    “Kalau tahun 2024 Perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kita beri 1 juta 100 ribu kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya semuanya baik,” jelas Bahlil.

    Dari sisi regulasi, penetapan alokasi tambahan tersebut berjalan menurut kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    Di dalamnya, ada prosedur perizinan dan rekomendasi yang mengatur pelaksanaan impor BBM oleh badan usaha sehingga penetapan alokasi tetap berada dalam mekanisme pengawasan kementerian.

    Para pengamat menilai kombinasi antara kepastian alokasi (110%), landasan konstitusional, dan mekanisme perizinan akan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

    (prf/ega)

  • DPR Mau Panggil OJK-BEI Bahas soal Free Float Saham

    DPR Mau Panggil OJK-BEI Bahas soal Free Float Saham

    Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk membahas batas saham yang diperdagangkan atau free float pada penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan saat ini terdapat batas free float ada di angka 7,5% dengan dengan total emiten yang memenuhi ketentuan sebanyak 907 perusahaan tercatat dan 47 lainnya berada di bawah ketentuan free float.

    Inarno menyebut, semakin tinggi ketentuan free float, akan semakin banyak emiten yang tidak memenuhi ketentuan. Seandainya ketentuan tersebut dinaikkan menjadi 10%, hanya ada sebanyak 764 emiten yang memenuhi ketentuan begitu juga seterusnya.

    Sementara untuk perkiraan nilai free float, ada sebanyak Rp 13,42 triliun dana investasi yang harus diserap pasar modal. Begitu juga seterusnya, jika free float dinaikan menjadi 10%, nilai yang harus diserap oleh pasar itu sebesar Rp 36,64 triliun.

    “Jadi saya ingin mengatakan bahwasannya ini yang memang perlu kita diskusikan, artinya kami harus diskusikan. Bahwasannya untuk menaikan 10% (free float) itu pasar yang harus atau nilai free float yang harus diserap oleh pasar untuk 10% itu Rp 36,64 triliun,” ungkap Inarno dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI, dikutip dari YouTube TV Parlemen, Kamis (18/9/2025).

    Ke depan, OJK akan mengubah free float IPO berdasarkan nilai kapitalisasi pasar calon emiten. Adapun saat ini, ketentuan free float IPO diputuskan berdasarkan ekuitas calon emiten.

    Jika ekuitas calon emiten sebesar Rp 500 miliar, ketentuan free float yang harus dipenuhi sebesar 20% dan terus menyusut sesuai besaran ekuitas yang dimiliki calon emiten. Skema ini juga akan digunakan jika ketentuan free float berdasarkan kapitalisasi pasar.

    “Nantinya kita akan ubah menjadi berdasarkan bukan dari nilai ekuitas tetapi dari kapitalisasi pasar. itu kalau lebih kecil dari Rp 5 triliun itu kira-kira minimumnya 20% antara Rp 5 triliun dan Rp 50 triliun itu 15% dan lebih besar dari Rp 50 triliun itu 10%. Ini ada initial free float IPO,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut perubahan ketentuan ini penting melibatkan para pemangku kepentingan pasar modal. Pasalnya, OJK ingin melihat jumlah floating share lebih banyak di pasar saat ada IPO.

    “Di satu sisi kita ingin melihat floating share lebih banyak, tapi di lain sisi kalau kita tidak perkuat demandnya, permintaan terhadap yang akan kita IPO-kan listing-kan, lalu kalau tidak terjual akhirnya nanti tidak terjadi IPO-nya. Kalau kita siarkan dia tinggi ternyata tidak terserap oleh pasar, kan jadi tidak jadi. Jadi mesti dua sisi kita lakukan, kita minta dia lebih besar tapi pasarnya kita perkuat dari segi demand,” ungkapnya.

    Karenanya, Mahendra meminta DPR RI kembali memberi waktu untuk membahas ketentuan free float IPO ini bersama penyelenggara pasar modal, yakni BEI dan AEI. Pada pertemuan tersebut, OJK dan BEI akan memaparkan hasil penyusunan ketentuan free float yang baru.

    “Kami akan menyampaikan kemungkinan-kemungkinan itu yang terbaik. Sebab kami juga memahami cara pandang dari otoritas pajak yang melihatnya ‘ah ini sudah diberikan kok malah meminta lagi sesuatu yang pada gilirannya menguntungkan dari segi emiten itu sendiri’,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyetujui usul tersebut. Pada agenda pembahasan berikutnya, DPR akan melibatkan BEI dan AEI untuk membahas ketentuan free float IPO dan obligasi.

    “OJK menyampaikan kepada Komisi XI tentang hasil dari penyusunan tentang initial free float IPO dan continuous obligation free float untuk kelanjutannya dibahas bersama dalam rapat kerja OJK bersama Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Emiten Indonesia. Nanti rapatnya kita yang mengatur teknisnya. Kita dahulukan dengan siapa, dengan apa, nanti kita atur. Tentunya kalau kita dengan asosiasi emiten, tentu ini kan bisa RDPU yang kita panggil secara terpisah saat kita rapat dengan pihak otoritas atau lembaga yang mempunyai kewenangan,” ungkap Misbakhun.

    Tonton juga Video Yudhi Sadewa Sebut Jokowi Perkuat Peran LPS: Kita Disamakan OJK

    (acd/acd)

  • Bos BGN Sebut Program MBG Sudah Serap 600 Ribu Pekerja

    Bos BGN Sebut Program MBG Sudah Serap 600 Ribu Pekerja

    Jakarta

    Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap tenaga kerja 600 ribu orang. Tenaga kerja tersebut terserap baik sebagai pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pemasok.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, BGN merupakan organisasi yang akan terus bertumbuh dan membesar seiring waktu. Apalagi mengingat rencana besar pemerintah untuk membangun lebih banyak SPPG.

    “Jadi sudah kurang lebih 600 ribu orang pekerja di dalam SPPG, belum dihitung petaninya. Tadi saya jelaskan (termasuk) rantai pasok dan lain sebagainya,” kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Dari jumlah tersebut, Dadan memperkirakan, lebih dari 300 ribu pekerja yang terserap dengan kehadiran SPPG. Sedangkan sisanya menjadi bagian dari pemasok bahan baku MBG.

    “Karena satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier. Dan 1 supplier biasanya mempekerjakan antara 5 sampai 15 orang,” ujarnya.

    BGN punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk membangun lebih banyak SPPG hingga tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini selaras dengan target besar Presiden Prabowo Subianto agar hingga akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat MBG bisa mencapai 82,9 juta.

    Target tersebut didukung dengan dana jumbo yang dianggarkan untuk operasional BGN. Pada 2025, BGN mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun dan Kementerian Keuangan siap untuk menggelontorkan tambahan Rp 100 triliun apabila dibutuhkan.

    Sedangkan pada 2026, BGN mendapat alokasi Rp 268 triliun. Angka tersebut belum termasuk dukungan dana stand by Rp 67 triliun, sehingga total anggaran yang disiapkan untuk tahun depan mencapai Rp 335 triliun.

    “Rp 268 triliun di tahun 2026 dengan stand by Rp 67 triliun, karena totalnya kan Rp 335 triliun. Itu 96% untuk program pemenuhan gizi nasional, 4% untuk dukungan manajemen,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Tol Probowangi Seksi 2 Rampung, Kraksaan-Paiton Cuma 10 Menit

    Tol Probowangi Seksi 2 Rampung, Kraksaan-Paiton Cuma 10 Menit

    Jakarta

    Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Seksi 2 selesai dibangun. Tol sepanjang 11,2 kilometer (km) ini akan menghubungkan Kraksaan-Paiton dengan waktu tempuh hanya 10-15 menit, yang sebelumnya bisa memakan waktu sekitar 30 menit melalui jalan nasional.

    Proyek ini merupakan hasil kerja sama operasi (KSO) PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) – PT Acset Indonusa Tbk (Acset) – PT Nindya Karya (NK) (KSO HKI-Acset-NK). Kehadiran Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket II ini akan membantu memperlancar konektivitas di Jawa Timur.

    “Pada tol ini, KSO HKI-Acset-NK juga telah menyelesaikan satu gerbang tol di Paiton sebagai akses keluar dan masuk dari tol Paiton, serta gedung operasional tol,” kata Direktur Operasi III HKI Aditya Novendra Jaya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Selama pembangunan tol ini, KSO HKI-Acset-NK tetap menjalankan komitmen terhadap prinsip environmental, social, and governance (ESG). Salah satunya dengan penerapan desain ramah lingkungan pada gedung operasional.

    “Pada proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket II ini, Kami menggunakan kaca bukaan lebar (media opening) pada gedung operasional untuk memaksimalkan pencahayaan alami, sehingga dapat mengurangi konsumsi listrik secara signifikan,” ujar Aditya.

    Selain menghadirkan infrastruktur berkualitas, pembangunan tol ini juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Sebanyak 75% karyawan dari proyek ini merupakan tenaga kerja lokal.

    Jika beroperasi penuh, tol ini akan menghadirkan konektivitas baru di Jawa Timur, yang akan mendorong potensi pariwisata dan pengembangan UMKM sekitar. Pembangunan tol ini selaras dengan Asta Cita Presiden nomor 3 yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Sebagai informasi, secara keseluruhan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi memiliki panjang 175,46 km dan terbagi menjadi dua tahap pembangunan. Tahap 1 menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km, dan Tahap 2 menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 km.

    Pembangunan tol ini mulai dari Gending hingga Besuki terbagi dalam 3 seksi, yakni Seksi 1 Gending-Kraksaan sepanjang 12,88 km, Seksi 2 Kraksaan-Paiton sepanjang 11,20 km, dan Seksi 3 Paiton-Besuki sepanjang 25,60 km.

    Tonton juga video “Menteri PU Cek Tol Probowangi Jelang Arus Balik” di sini:

    (shc/ara)

  • Diminta DPR buat Tambah Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Purbaya: Kami Sanggup!

    Diminta DPR buat Tambah Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Purbaya: Kami Sanggup!

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap menambah bantuan sosial (bansos) jika dibutuhkan. Dalam hal ini bantuan pangan nantinya tidak hanya berisi beras 10 kilogram (kg), melainkan akan ditambah minyak dua liter.

    Keputusan itu berawal dari permintaan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah kepada Purbaya saat rapat kerja tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN 2026, Kamis (18/9/2025).

    “Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru stimulan Rp 16,23 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat. Kami berharap untuk yang golongan miskin dan rentan miskin kan dapat beras 10 kg per bulan, kami barusan konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said dalam rapat tersebut.

    Said berkelakar jika permintaan itu disetujui, maka revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bisa disepakati. Sebagai informasi, dalam rapat itu, pemerintah mengusulkan kenaikan belanja negara hingga pelebaran defisit anggaran.

    “Kalau itu sepakat, posturnya sepakat,” ucap Said.

    Menanggapi permintaan itu, Purbaya langsung menyanggupi. Ia mengaku akan mengecek belanja setiap kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap, agar bisa dialihfungsikan untuk program-program yang langsung dirasakan masyarakat.

    “(Bansos) 2 x (beras) 10 kg itu baru percobaan pertama. Kita hitung nanti kalau kurang, di Desember kita tambah juga. Kalau tambah 2 liter minyak kami pikir sanggup,” ucap Purbaya.

    “Ini kami akan monitor terus belanja pemerintah sampai Oktober ini, safari lah kira-kira, monitor mereka terserap nggak sampai akhir tahun. Jadi kami sanggup, Pak,” tambah Purbaya.

    Tonton juga video “Luhut Beberkan Rencana Penyaluran Bansos via Aplikasi Digital” di sini:

    (aid/kil)

  • Dulu Ramai, Kini Pasar Lontar Jadi Deretan Kontrakan Kumuh

    Dulu Ramai, Kini Pasar Lontar Jadi Deretan Kontrakan Kumuh

    Jakarta

    Pasar tradisional masih menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi warga sekitar. Namun, kondisi sejumlah pasar di Jakarta malah tampak sangat memprihatinkan karena tak terurus.

    Salah satunya Pasar Lontar Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dibiarkan terbengkalai dalam kondisi usang usai peristiwa kebakaran pada Agustus 2023 lalu. Bahkan saat ini kawasan pasar tradisional itu sudah mulai beralih fungsi menjadi tempat permukiman kumuh.

    Seorang pedagang Pasar Lontar Kebon Melati, Waluyo, mengatakan di bangunan blok pasar paling barat tempat lapaknya berada, kini hanya dihuni oleh tujuh orang pedagang sembako termasuk dirinya. Di luar itu menurutnya hanya ada segelintir penjual makanan dan beberapa pedagang perabot rumah tangga.

    Selebihnya, lapak-lapak kios di kawasan itu malah dijadikan tempat tinggal. Sebagian besar yang menempati lapak-lapak tersebut adalah pedagang kaki lima pinggir jalan, pengamen, hingga kuli harian.

    Bahkan salah satu area yang sempat terbakar pada 2023 lalu, dan hingga kini hanya menyisakan tanah lapang, sudah berubah menjadi lapak kontrakan. Beruntung kala itu api tidak menjalar sampai ke warungnya yang tepat berada di samping lokasi kebakaran.

    “Yang jual sembako di sini nggak sampai tujuh orang. Kemarin habis tutup lagi satu itu. Ini yang kebakaran sebenarnya bukan ditempatin orang dagang, orang tidur,” kata Waluyo kepada detikcom di lokasi, Kamis (18/9/2025).

    Waluyo yang sudah berdagang di kawasan itu sejak 1983 menjelaskan, pada awalnya kawasan itu merupakan Pasar Inpres Kebon Melati, yang kemudian diambil alih oleh Pemprov Jakarta sekitar tahun 1985. Saat itulah bangunan pasar berwarna dasar kuning yang kini sudah sangat kumuh itu dibangun.

    Sementara untuk dua blok di sebelahnya, kala itu Pemprov Jakarta baru melakukan pembebasan lahan, namun belum sempat melakukan pembangunan. Sehingga bangunan pasar dibuat secara mandiri oleh para pedagang.

    Menurutnya banyak kios beralih fungsi jadi lapak tempat tinggal karena sepinya pasar sejak 2019, sebelum pandemi Covid-19 melanda. Hal itu membuat sejumlah pedagang yang tak sanggup lagi berjualan menjadikan lapaknya sebagai kontrakan.

    “Karena keadaan buat berdagang ini susah, itu akal-akalan yang punya kios dijadikan kontrakan biar ada pemasukan. Biar bisa buat bayar sewa kios. Tapi sebenarnya peraturan sih nggak boleh. Sering ada razia dari pusat,” jelasnya.

    “Harusnya nggak boleh. Tapi karena memang nggak punya modal buat usaha, tapi perlu ada pemasukan, akhirnya pada dikontrakan. Yang mengontrak sih orang pada dagang juga. Tapi kan pada dagang keluar gitu, nggak di sini,” sambung Waluyo.

    Menurutnya kawasan ini cukup ‘laku’ digunakan sebagai permukiman kuli harian dan pedagang kaki lima karena harganya yang sangat murah, berkisar antara Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu per bulan.

    “Kalau ngontrak di sini kan paling yang Rp 300 ribu, Rp 400 ribu, segituan paling. Kan kalau kuli sehari-hari di luar juga mereka, ini cuma dipakai untuk tempat tidur,” terangnya.

    Berdasarkan pengamatan detikcom, lorong antar kios yang berada di bangunan Pasar Lontar Kebon Melati memang terasa sempit dan gelap karena bercampur dengan kontrakan warga. Terlihat dinding-dinding kayu menjadi pembatas tempat tinggal warga sekitar.

    Meski lorong pasar terlihat gelap, namun pada celah dinding tempat tinggal warga terlihat ada pencahayaan diiringi suara-suara perbincangan mereka yang tinggal di sana. Sesekali terlihat ada pintu kios yang terbuka, memperlihatkan ruangan yang berisi tikar dan kipas angin.

    Selain itu pada siang hari, detikcom juga melihat ada seorang ibu paruh baya tengah memasak di lorong pasar, tepat di samping lapak kontrakannya. Ada juga satu orang tengah memeras pakaian dari dalam ember di lorong pasar yang lain.

    Kondisi ini sangat berbeda dengan dua blok Pasar Lontar Kebon Melati di sebelahnya, yang masih digunakan untuk tempat berdagang. Secara keseluruhan mayoritas lapak di kawasan itu juga masih buka.

    “Kalau di sini nggak ada yang untuk tempat tinggal, buat dagang semua,” kata Faris, seorang pedagang kelapa parut di blok dekat pembuangan sampah.

    Selain di dalam bangunan pasar lama, area kontrakan terpusat di kawasan seberang pasar, yang pada bagian dasar bangunan-bangunannya banyak digunakan sebagai lapak dagangan.

    “(Di luar area pasar) kontrakan paling di seberang itu, ruko-ruko kan banyak yang tingkat tuh, nah itu orang pada tinggal di sana. Cuma itu kan punya pribadi ya, dulunya memang tempat tinggal saja, cuma lama-lama banyak yang pindah jualan juga di seberang,” terangnya.

    Tonton juga video “Pasta Premium ‘Hidden Gem’ di Dalam Pasar Santa” di sini:

    (igo/fdl)

  • Purbaya Tepati Janji! Transfer ke Daerah 2026 Ditambah Jadi Rp 693 T

    Purbaya Tepati Janji! Transfer ke Daerah 2026 Ditambah Jadi Rp 693 T

    Jakarta

    Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati penambahan anggaran untuk transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun.

    Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026.

    “Naik 43 triliun. Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya urusan TKD,” ucap Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat tersebut, Kamis (18/9/2025).

    Dengan adanya tambahan belanja TKD dan belanja pemerintah pusat, defisit APBN 2026 dirancang sebesar Rp 689 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu melebar dari rancangan sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB.

    “Kenaikannya (untuk) belanja terhadap K/L-K/L yang untuk memenuhi, pertama tentu TKD tadi Rp 43 triliun. Sisanya belanja pusat khususnya pendidikan dan beberapa K/L serta di cadang,” ujar Said.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan kenaikan anggaran TKD 2026. Keputusan ini diambil setelah ramai beberapa pemerintah daerah (pemda) menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga ratusan persen.

    “Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi nggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” kata Purbaya dalam acara GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9).

    “Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” sambungnya.

    Tonton juga video “Purbaya soal Rp 200 T Buat Bank: Mereka Orang Pintar, Selama Ini Malas” di sini:

    (kil/kil)

  • Prabowo Rombak Susunan Satgas TPPU, Yusril Ketua-Airlangga Wakil

    Prabowo Rombak Susunan Satgas TPPU, Yusril Ketua-Airlangga Wakil

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2025 yang diteken langsung oleh Prabowo pada 25 Agustus 2025. Aturan itu mengubah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang hal yang sama.

    Dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (18/9/2025), Prabowo mengubah pasal 5 dalam aturan lama. Ketua Komite TPPU kini dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Kemudian, Wakil Ketua Komite TPPU Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Di dalamnya juga ditetapkan ada tim pelaksana yang dijabat oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

    Susunan Keanggotaan Komite TPPU

    Ketua: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
    Sekretaris merangkap Anggota: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

    Anggota

    Menteri Luar Negeri
    Menteri Dalam Negeri
    Menteri Keuangan
    Menteri Hukum
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Menteri Perdagangan
    Menteri Koperasi
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Menteri Lingkungan Hidup
    Menteri Kehutanan
    Menteri Kelautan dan Perikanan
    Gubernur Bank Indonesia
    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
    Jaksa Agung
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
    Kepala Badan Intelijen Negara
    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
    Kepala Badan Narkotika Nasional

    Tonton juga video “Kejagung Tetapkan Kakak-Adik Bos Sritex Tersangka TPPU” di sini:

    (hal/ara)