Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Purbaya Soroti Tarif Cukai Rokok: Rata-rata 57%, Tinggi Amat!

    Purbaya Soroti Tarif Cukai Rokok: Rata-rata 57%, Tinggi Amat!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Cukai Hasil Tembakau (CHT) terlalu tinggi. Ia juga menyoroti dampak tarif CHT diturunkan ke industri rokok.

    Purbaya mulanya menyoroti harga saham sejumlah emiten rokok yang naik 20% tidak lama setelah ia menyinggung kemungkinan penurunan cukai rokok dalam diskusi beberapa waktu lalu.

    “Kemarin yang menarik adalah masalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan, itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Naik 20%, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya kan, cukai rokok gimana, sekarang berapa? rata-rata 57%, tinggi amat, banyak banget,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Namun ia menekankan, bukan berarti dirinya serta merta akan menurunkan tarif CHT. Purbaya menilai, kebijakan menurunkan dan menaikkan CHT tidak hanya berkaitan dengan penerimaan tetapi juga dengan sektor lainnya.

    “Terus kalau turun gimana? Bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuma diskusi, kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Lho, kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya, ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok,” ujarnya.

    Tidak hanya terhadap konsumen, kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi industri secara keseluruhan dan juga sektor tenaga kerja. Menekan konsumsi rokok akan berimbas pada industri rokok.

    Selain itu, satu hal lain yang disorotinya dampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran apabila industri tembakau diperkecil. Menurutnya, perlu dimatangkan desain dan strategi mitigasinya sebelum mengambil kebijakan.

    “Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah, nggak ada. Lho kok enak kenapa buat kebijakan seperti itu? Diskusinya itu antara lain di sana. Kalau gitu nanti kita lihat selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh,” kata dia.

    Purbaya menekankan, jangan sampai kebijakan ini hanya mendatangkan kesulitan bagi masyarakat. Ia setuju rokok memang perlu dibatasi, namun jangan sampai industri mati karena hal ini tanpa bantuan dari pemerintah.

    “Jadi nanti rokok akan kita lihat, saya akan ke Jawa Timur akan ngomong sama industrinya akan saya lihat seperti apa sih, turun apa nggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungi, dalam pengertian online-online yang putih yang palsu itu saya larang di sana, karena nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungi market-nya, kita membunuh industri,” ujar Purbaya.


    Lihat juga Video: CISDI Dorong Pemerintah Naikkan Cukai untuk Tekan Jumlah Perokok

    (shc/ara)

  • Kibulin Aja Pajaknya, Nanti Tunggu Pemutihan

    Kibulin Aja Pajaknya, Nanti Tunggu Pemutihan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegas menolak rencana penerapan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Kebijakan itu dinilai berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak.

    “Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesty? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ke depan ada amnesty lagi, kira-kira begitu,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Purbaya menilai pesan yang ditangkap dari pelaksanaan tax amnesty berulang bisa keliru. Wajib pajak dapat berpikir praktik penghindaran pajak akan terus ditoleransi karena nantinya selalu ada kesempatan baru untuk pemutihan kewajiban.

    “Kalau tax amnesty setiap berapa tahun, ya sudah nanti semuanya menyelundupkan duit, tiga tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus,” ucapnya.

    “Ini sudah dua kan? Satu, dua, nanti tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya sudah semuanya message-nya adalah kibulin aja pajaknya, nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya di situ, itu yang nggak boleh saya pikir,” tambahnya.

    Ketimbang melakukan tax amnesty jilid III, Purbaya mau fokus pada upaya memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dengan cara itu, penerimaan negara dinilai bisa meningkat tanpa harus memberi kelonggaran berulang.

    “Jadi posisi saya adalah, kita optimalkan semua peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup, kita majukan ekonomi supaya dengan tax ratio yang konstan misalnya, tax saya tumbuh, saya dapat yang lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.

    Lihat juga Video Purbaya soal Rp 200 T Buat Bank: Mereka Orang Pintar, Selama Ini Malas

    (aid/kil)

  • Prabowo Dukung Purbaya Datangi Kementerian yang Lambat Serap Anggaran

    Prabowo Dukung Purbaya Datangi Kementerian yang Lambat Serap Anggaran

    Jakarta –

    Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk keliling ke kementerian dan lembaga (K/L) yang penyerapan anggarannya rendah didukung penuh Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rencana Purbaya memang perlu dilakukan demi mengoptimalkan kinerja anggaran pemerintah. Evaluasi penyerapan anggaran memang perlu dilakukan secara mendalam.

    “Kalau menurut kami, itu memang sesuatu yang harus dilakukan karena belanja pemerintah itu harus optimal sehingga kalau Menteri Keuangan mengevaluasi tentu berdasarkan data kalau ada kementerian yang menurut data serapannya nggak optimal harus jadi kewajiban kita mendorong. Jadi, semua supaya pelaksanaan program di kementerian tersebut yang korelasinya ke penyerapan anggaran jadi maksimal,,” ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Menurut Prasetyo, Prabowo juga menyetujui langkah Purbaya untuk mendatangi kementerian yang serapan anggarannya rendah. Prabowo juga menyoroti rendahnya belanja kementerian.

    “Bukan sekedar menyoroti, beliau (Prabowo) itu fokus betul. Sekali lagi beliau bukan hanya setuju (langkah Purbaya), tapi memang harus didorong bersama-sama apa yang jadi kendala dicari jalan keluarnya,” sebut Prasetyo.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya akan berpatroli ke kementerian dan lembaga (K/L) yang penyerapan anggarannya belum optimal. Purbaya sudah meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto dan akan mulai keliling K/L bulan depan.

    “Tadi saya izin ke pak presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

    Purbaya akan melihat penyerapan anggaran K/L sampai Oktober 2025. Jika anggaran dirasa tidak bisa terserap sepenuhnya sampai akhir tahun, maka anggaran tersebut akan diambil kembali untuk dialihkan ke program-program yang langsung dirasakan masyarakat.

    (hal/ara)

  • Purbaya Tak Mau Ada Tax Amnesty Jilid III

    Purbaya Tak Mau Ada Tax Amnesty Jilid III

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mendukung rencana penerapan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Kebijakan itu dinilai berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak.

    “Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesty? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ke depan ada amnesty lagi, kira-kira begitu,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Purbaya menilai pesan yang ditangkap dari pelaksanaan tax amnesty berulang-ulang bisa keliru. Wajib pajak dapat berpikir praktik penghindaran pajak akan terus ditoleransi karena nantinya selalu ada kesempatan baru untuk pemutihan kewajiban.

    “Kalau tax amnesty setiap berapa tahun, ya sudah nanti semuanya menyelundupkan duit, tiga tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus,” ucapnya.

    “Ini sudah dua kan? Satu, dua, nanti tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya sudah semuanya message-nya adalah kibulin aja pajaknya, nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya di situ, itu yang nggak boleh saya pikir,” tambahnya.

    Ketimbang melakukan tax amnesty jilid III, Purbaya mau fokus pada upaya memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dengan cara itu, penerimaan negara dinilai bisa meningkat tanpa harus memberi kelonggaran berulang.

    “Jadi posisi saya adalah, kita optimalkan semua peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup, kita majukan ekonomi supaya dengan tax ratio yang konstan misalnya, tax saya tumbuh, saya dapat yang lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.

    Lihat juga Video Purbaya soal Rp 200 T Buat Bank: Mereka Orang Pintar, Selama Ini Malas

    (aid/kil)

  • Kementerian BUMN Berpeluang Digabung ke Danantara, Istana Sebut Masih Dikaji

    Kementerian BUMN Berpeluang Digabung ke Danantara, Istana Sebut Masih Dikaji

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal penggabungan Kementerian BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Isu ini merebak usai Presiden Prabowo Subianto menggeser Erick Thohir dari posisi Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Ketika ditanya soal hal ini, Prasetyo mengatakan kemungkinan dalam waktu dekat Kementerian BUMN tidak akan dilebur ke Danantara.

    “Belum ada, belum. Nanti kita tunggu,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Dia mengatakan dalam jangka panjang peluang penggabungan Kementerian BUMN ke Danantara memang ada. Hanya saja semua masih dalam proses kajian dan diskusi.

    “Memang ada kemungkinan, tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi. Ada kemungkinan,” kata Prasetyo.

    Pertimbangannya, pemerintah melihat pelaksanaan pembinaan dan perbaikan manajemen perusahaan-perusahaan pelat merah sejauh ini kebanyakan dilakukan oleh Danantara.

    “Karena kalau pertimbangan banyak salah satunya karena proses pelaksanaan pembinaan dan manajemen perbaikan itu sekarang dikerjakan oleh teman teman di Danantara ya,” kata Prasetyo.

    (hal/ara)

  • Prabowo Tetapkan 1.700-4.100 ASN Bakal Pindah ke IKN

    Prabowo Tetapkan 1.700-4.100 ASN Bakal Pindah ke IKN

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Ditargetkan 1.700-4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah dan bertugas di IKN.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangan per 30 Juni 2025.

    Untuk mendukung terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, Prabowo melalui Perpres tersebut menetapkan beberapa hal. Pertama, pemindahan dan/atau penugasan ASN ke kawasan ibu kota baru itu.

    “Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang,” bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).

    Kedua, cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25%. Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, dilakukan pemindahan ASN/hankam ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN.

    Lebih lanjut, dalam Perpres tersebut disebutkan, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke IKN dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merincikan target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha)

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” lanjutnya.

    Pemindahan ASN ke IKN

    Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa Kementerian PANRB telah menyampaikan kepada Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Untuk tahap awalnya, total ada sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (KL) yang disiapkan untuk pindah.

    “Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang,” kata Bimo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).

    Bimo juga menambahkan, IKN telah memiliki target market. Saat ini IKN telah dihuni oleh 1.200 ASN dengan jumlah pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya masih harus melakukan penapisan atau seleksi ulang dalam menjaring kebutuhan ASN di IKN. Langkah ini menyusul perubahan struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Tahun ini (sudah mulai proses penapisan). Kemarin mereka (kementerian/lembaga) berkonsolidasi, nah ini sekarang dengan jumlah pegawainya itu sudah berapa sih setiap kementerian lembaga kan sekarang jadi terpecah. Ini lembaga-lembaga mana saja yang harus dipindahkan,” kata Rini ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Namun demikian, ia menekankan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto menyangkut pemindahan ASN ke IKN. Dalam hal ini, Prabowo menargetkan IKN dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik di tahun 2028.

    Rini juga belum dapat memastikan kapan proses penapisan hingga pematangan skema pemindahan ASN ke IKN akan rampung. Prosesnya akan terus berjalan, sehingga harapannya kelak ketika Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemindahan ibu kota rampung, ASN sudah siap dipindahkan.

    “Presiden 2028 tuh kan harus ada tiga trias politika harus ada di sana semuanya. Dan saya juga kan tentunya ada tugas dengan Otorita IKN untuk menyelesaikan itu. Nanti kita secara bersama-sama lagi menyesuaikan supaya nanti kalau sudah ada Perpres segala macam, ini sudah bisa masuk (ASN ke IKN),” ujarnya.

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Prabowo Teken Perpres, Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    Prabowo Teken Perpres, Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN akan dijadikan Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangan per 30 Juni 2025.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha).

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” lanjutnya.

    Pemindahan ASN ke IKN

    Di samping itu, untuk mendukung terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan IKN, Prabowo juga menetapkan beberapa hal. Pertama, pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.1O0 orang.

    Kedua, cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25%. Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dilakukan pemindahan ASN/hankam ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN.

    Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Nusantara masih terus dilanjutkan dan kini memasuki tahap kedua. Ditargetkan IKN dapat menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.

    Ibu Kota Politik

    Ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi suatu negara, tempat di mana kantor-kantor lembaga pemerintahan berada. Hal ini ditandai dengan pembangunan Istana Kenegaraan, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), hingga kantor lembaga-lembaga pemerintah.

    Fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik juga didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur legislatif seperti Gedung Parlemen, hingga yudikatif seperti Kantor Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. Proyek infrastruktur tersebut masuk ke dalam jajaran pembangunan IKN Tahap Kedua.

    Basuki mengatakan, proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) tengah mempersiapkan skemanya.

    “Kementerian PANRB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Dony Oskaria Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN, Ini Alasannya

    Dony Oskaria Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Dony Oskaria ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Plt Menteri BUMN. Posisi tersebut kosong sejak ditinggal Erick Thohir yang digeser Prabowo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu.

    Dony merupakan salah satu dari tiga Wakil Menteri BUMN yang sempat mendampingi Erick Thohir di pucuk kepemimpinan Kementerian BUMN.

    “Atas petunjuk Pak Presiden dan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk Plt Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama bapak Dony Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas Kementerian BUMN,” ungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Alasan Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN

    Pertimbangan penunjukan Dony adalah karena posisinya yang dekat dengan BUMN. Selain jadi Wamen BUMN, Dony juga menjabat sebagai Chief Operational Officer (COO) BPI Danantara.

    “Beliau satu memang Wamen BUMN, kedua saat ini beliau menjadi COO di Danantara harapannya dengan pelaksana tugas diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses apa namanya pembenahan BUMN kita yang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan kementerian BUMN,” tegas Prasetyo.

    Prasetyo enggan menjawab ketika ditanya hingga kapan Dony jadi Plt Menteri BUMN. Yang jelas saat ini posisi strategis itu tak lagi kosong.

    Tonton juga video “Erick Thohir Jadi Menpora, Bagaimana Nasib Kementerian BUMN?” di sini:

    (hal/ara)

  • ESDM Sebut Groundbreaking Proyek Titan Ditargetkan Akhir Oktober 2025

    ESDM Sebut Groundbreaking Proyek Titan Ditargetkan Akhir Oktober 2025

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika menyebutkan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) antara perusahaan China, Huayou dan Indonesia Battery Corporation (IBC) akan dilakukan groundbreaking pada Oktober atau paling lambat awal November 2025.

    Proyek tersebut biasa dikenal dengan sebutan Proyek Titan dengan total investasi US$ 8 miliar atau setara Rp 132,6 triliun (Kurs Rp 16.576) yang sebelumnya ditargetkan groundbreaking September bulan ini.

    “Yang Titan yang Huayou ya? Sepertinya itu akhir Oktober atau awal November gitu lah. Sekitar itu lah,” katanya saat ditemui Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Adapun beberapa waktu lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa lewat proyek ini, Indonesia akan menjadi salah satu pemimpin dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Target operasinya kata Bahlil pada akhir tahun 2027.

    “Huayou sebentar lagi akan jalan dengan Antam dan IBC. Total investasi sekitar US$ 8 miliar. Nah, kalau ini semua jadi, kita targetkan 2027 akhir, ini semua sudah jadi, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dari hulu sampai hilir,” ungkap Bahlil dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).

    Untuk diketahui, Huayo merupakan perusahaan yang menggantikan perusahaan Korea Selatan, LG pada proyek baterai kendaraan listrik senilai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 164 triliun (saat kurs Rp 16.800) di Indonesia.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan perusahaan China, Huayo bakal gantikan LG Energy Solution dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV). Hal ini menyusul keputusan LG Energy Solution mundur dari pertambangan, smelter, pengolahan prekursor, katoda, sel baterai, hingga daur ulang baterai.

    LG, kata Bahlil, sudah merealisasikan sekitar US$ 1,2 miliar dalam proyek tersebut, dan sisanya US$ 8,6 miliar lagi akan digantikan investasinya oleh Huayou.

    “Nah sekarang tinggal kurang lebih sekitar US$ 8 miliaran mulai juga sebagian dari hulu hilir sampai dengan battery cell, 20 gigawatt. Itu alhamdulillah sudah diputuskan sudah disetujui oleh pak presiden. Atas arahan pak presiden sekarang sudah dilakukan oleh konsorsium Huayou dan ini tidak ada masalah lagi dan ini sudah siap untuk dilakukan groundbreaking,” beber Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (22/5/2025).

    Pria yang juga menjadi Ketua Umum Golkar itu mengatakan, porsi saham pemerintah lewat BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) di proyek tersebut 51%. Nantinya, di bawah proyek itu dibentuk perusahaan patungan, namun porsi BUMN hanya 30%. Rencananya, Danantara ikut berpartisipasi menambah porsi saham Indonesia.

    “Di JV berikutnya itu sekarang 30% tapi kita lagi mengupayakan untuk ada kenaikan karena Danantara juga akan ikut berpartisipasi. Nah ini arahan pak presiden kita akan memaksimalkan untuk di atas 40% bahkan sampai dengan 50%, tapi semua itu dalam proses negosiasi,” pungkas Bahlil.

    Tonton juga video “KLH Akan Bawa Hasil 14 Proyek Pengurangan Emisi Karbon ke COP30” di sini:

    (kil/kil)

  • Alihkan Fokus ke Investasi AI, Softbank Pangkas 20% Karyawan

    Alihkan Fokus ke Investasi AI, Softbank Pangkas 20% Karyawan

    Jakarta –

    SoftBank Group berencana memangkas hampir 20% karyawan Vision Fund secara global, seiring pergeseran sumber daya ke kecerdasan buatan (AI) berskala besar yang digagas pendiri Masayoshi Son di Amerika Serikat. Rencana ini tertuang dalam memo serta keterangan sumber yang mengetahui rencana tersebut.

    Dikutip dari Reuters, Jumat (19/9/2025), pemangkasan ini menandai gelombang ketiga PHK di Vision Fund sejak 2022. Saat ini, tim Vision Fund memiliki lebih dari 300 pegawai di seluruh dunia.

    Berbeda dari putaran sebelumnya saat perusahaan mencatat kerugian besar, kali ini pemangkasan dilakukan setelah Vision Fund bulan lalu melaporkan kinerja kuartalan terkuat sejak Juni 2021, ditopang kenaikan harga saham publik seperti Nvidia dan perusahaan e-commerce Korea Selatan, Coupang.

    Langkah ini menjadi sinyal pergeseran dari portofolio investasi startup yang luas. Meski Vision Fund masih akan melakukan investasi baru, staf yang tersisa akan lebih difokuskan pada bidang AI, termasuk proyek Stargate senilai US$ 500 miliar untuk membangun jaringan pusat data raksasa bersama OpenAI.

    “Kami terus menyesuaikan organisasi untuk mengeksekusi strategi jangka panjang kami, membuat investasi berani dengan keyakinan tinggi di AI dan teknologi terobosan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan,” ujar seorang juru bicara Vision Fund yang mengonfirmasi adanya PHK tanpa merinci lebih jauh.

    Restrukturisasi ini menandai kembalinya Son pada gaya klasiknya: strategi berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil besar. SoftBank meninggalkan model ventura yang menyebar luas seperti era awal Vision Fund, dan beranjak dari periode penuh kerugian, penjualan aset, hingga pemulihan kredibilitas usai gagal bertaruh pada startup berbagi kantor WeWork.

    Peralihan menuju infrastruktur AI yang padat modal mencerminkan keyakinan Son bahwa jalur kembali ke puncak ada di sana. Ia kini agresif menggelontorkan dana ke model fondasi dan infrastruktur AI, meski kadang harus membeli dengan valuasi premium.

    Dalam 12 bulan terakhir, Son telah menanamkan US$ 9,7 miliar di OpenAI lewat Vision Fund 2 yang mengelola sekitar 65,8 miliar dolar AS. SoftBank juga menyiapkan strategi infrastruktur padat modal dengan mengandalkan Arm, perusahaan desain chip andalannya.

    Perusahaan telah mengakuisisi Graphcore dan Ampere Computing, serta mengambil saham di Intel dan Nvidia. Langkah ini ditujukan membangun ekosistem lengkap mulai dari chip, pusat data, hingga model AI untuk mendukung adopsi teknologi di masa depan.

    Namun strategi besar ini penuh risiko eksekusi. Hal itu terlihat dari tertundanya proyek Stargate di AS maupun kerja sama serupa dengan OpenAI di Jepang. Pada laporan keuangan Agustus lalu, CFO SoftBank Yoshimitsu Goto menegaskan perusahaan masih memegang kas di level sangat aman sebesar 4 triliun yen atau US$ 27 miliar dolar AS.

    Tonton juga video “SoftBank Batal Investasi, Bagaimana Nasib Pendanaan IKN?” di sini:

    (ily/rrd)