Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Purbaya Bicara Potensi Kredit Fiktif dari Kucuran Dana Rp 200 T ke Bank

    Purbaya Bicara Potensi Kredit Fiktif dari Kucuran Dana Rp 200 T ke Bank

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bicara potensi tindak pidana korupsi berupa kredit fiktif terkait dana pemerintah Rp 200 triliun yang digelontorkan ke lima bank milik negara. Potensi ini sebelumnya disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Purbaya, potensi tindak pidana korupsi pasti akan selalu ada, termasuk potensi kredit fiktif. “Potensi pasti ada, tergantung banknya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Meski demikian, ia meyakini bahwa skema penyaluran dana Rp 200 triliun ini tak memberikan banyak celah bagi bank untuk melakukan hal tersebut.

    “Cara bekerjaanya itu cuma saya punya rekening, seperti saya punya rekening di dua bank bank A, bank B. Yang saya lakukan cuman mindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah nggak ada alokasi ke tempat khusus,” ujarnya.

    Purbaya mengatakan, dana tersebut nantinya bisa digunakan perbankan dengan skema business to business (B2B). Kementerian Keuangan sudah tidak ikut campur.

    “Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ditangkap, dipecat, tapi saya nggak tahu kalau sebesar itu apakah mereka berani kredit fiktif, tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga kalau ada kredit fiktif, ada juga kredit fiktif,” kata dia.

    Ia juga mengibaratkan dana Rp 200 triliun itu seperti free money atau dana yang mereka bebas gunakan dan salurkan. Tanpa kebijakan yang mengikat, ia berharap dana itu akan membuat uang beredar semakin banyak, sehingga masyarakat tidak ragu untuk berbelanja dan dunia usaha terdorong melakukan ekspansi.

    KPK Soroti Potensi Korupsi

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengingatkan pemerintah mengenai potensi tindak pidana korupsi dalam pencairan dana Rp 200 triliun ke lima bank anggota himbara.

    “Tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha (Perseroda). Kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025) dikutip dari Antara.

    Asep menyampaikan pernyataan tersebut saat mengumumkan penahanan lima tersangka kasus dugaan korupsi dalam pencairan kredit usaha pada BPR Bank Jepara Artha tahun 2022-2024.

    “Ini (kasus Bank Jepara Artha) juga menjadi sebuah alarm bagi kita bersama. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan dana sebesar Rp 200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara,” katanya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan pencairan dana tersebut tetap memiliki sisi positif, yakni membuat perekonomian mikro menjadi bergairah dan bank-bank Himbara bisa memberikan kredit kepada masyarakat, sehingga perekonomian tanah air bisa berjalan. Oleh sebab itu, kata dia, KPK memastikan mengawasi pencairan dan penggunaan dana tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kagetnya Purbaya saat Ditunjuk Jadi Menkeu: Saya Pikir Ditipu”
    [Gambas:Video 20detik]
    (shc/ara)

  • Bahlil Pastikan Shell-BP Setuju Beli BBM dari Pertamina

    Bahlil Pastikan Shell-BP Setuju Beli BBM dari Pertamina

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan SPBU swasta setuju menambah pasokan base fuel (bensin murni) dari Pertamina.

    Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan BBM di SPBU swasta belakangan ini. Bahlil mengatakan, bahan bakar tersebut akan didapatkan dari impor yang dilakukan Pertamina.

    Hal ini diungkapkannya usai rapat dengan sejumlah SPBU swasta, di antara VIVO, Shell, BP AKR dan Exxon di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    “Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina,” katanya.

    “Syaratnya adalah harus berbasis base fuel. Artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” sambung .

    Bahlil mengatakan bahwa langkah ini dimulia per hari ini, dan ditargetkan bahan bakar tersebut sudah ada 7 ke depan.

    “Dan pertanyaannya mulai kapan ini berjalan? Mulai hari ini, sudah dibicarakan. Nanti harus dilanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insyaallah paling lambat 7 hari dari sekarang barang sudah bisa masuk di Indonesia,” katanya.

    (hns/hns)

  • Impor Tapioka Diperketat, Aturan Diteken Mendag Hari Ini

    Impor Tapioka Diperketat, Aturan Diteken Mendag Hari Ini

    Jakarta –

    Pemerintah memutuskan membatasi impor tepung tapioka. Keputusan ini diambil setelah singkong petani tidak terserap industri tapioka.
    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) akan ia tandatangani hari ini. Ia meyakini aturan pembatasan impor tapioka sudah siap.

    “Nah nanti habis ini saya tandatangan, karena rapat sudah selesai, saya minta dirapikan,” kata Budi kepada detikcom di Gedung Transmedia, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Budi mengakui selama ini impor tapioka berlangsung bebas. Dengan aturan baru, tapioka akan masuk ke neraca komoditas (NK) sehingga jumlah kuota impornya dapat diatur.

    “Nanti akan ada lartas (larangan terbatas). Jadi tepung tapioka itu akan masuk neraca komoditas impornya. Kalau masuk neraca komoditas, kita harus menghitung impornya berapa, kebutuhan nasional berapa, produksi berapa, kekurangannya berapa,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengatakan bahwa impor etanol dan tapioka akan diperketat. Langkah ini diambil karena produksi dalam negeri tidak terserap industri.

    Ia menegaskan kebijakan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Amran menerangkan impor etanol dan tapioka akan ditiadakan jika produksi dalam negeri mencukupi.

    “Alhamdulillah hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, khusus etanol kita akan terbitkan lartas, larangan terbatas impor. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan,” kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).

    Lihat juga Video Mendag Sita 19 Ribu Bal Baju Bekas Impor Ilegal dari Jepang-China

    (ada/rrd)

  • Istana Respons Usulan Ubah Makan Bergizi Gratis Jadi Uang Tunai

    Istana Respons Usulan Ubah Makan Bergizi Gratis Jadi Uang Tunai

    Jakarta –

    Usulan mengubah skema pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi uang tunai mengemuka. Pemerintah dinilai lebih baik memberikan uang tunai kepada orang tua murid di sekolah untuk menyiapkan makan siang kepada anaknya.

    Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ide tersebut sah-sah saja disampaikan oleh siapapun. Namun, dia menegaskan konsep pemberian makan siang secara langsung kepada siswa di sekolah sudah merupakan skema terbaik yang bisa dijalankan.

    “Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik, tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Usulan pemberian uang tunai kepada orang tua siswa diungkapkan di tengah maraknya keracunan yang terjadi pada siswa penerima MBG di sekolah. Soal hal ini, Prasetyo bilang apabila ada catatan masalah pada program Makan Gratis semuanya tidak masalah dan akan ditampung pemerintah untuk diperbaiki.

    “Kalau nanti ada catatan ya kita akui dan kita perbaiki,” lanjut Prasetyo.

    Usulan MBG Jadi Uang Tunai

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.

    Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.

    Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.

    Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.

    “Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Sambut Akhir Pekan, IHSG Ditutup Menguat ke Level 8.051

    Sambut Akhir Pekan, IHSG Ditutup Menguat ke Level 8.051

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada penutupan pasar, IHSG tercatat menguat seharian di level 8.000-an.

    Berdasarkan data RTI, Jumat (19/9/2025) IHSG ditutup pada level 8.051 atau naik 42,68 poin (0,53%). Sementara pada pembukaan IHSG berada di level 7.996.

    IHSG hari ini tertinggi pada level 8.051. Kemudian untuk level terendahnya berada di 7.983. Nilai transaksi indeks pada perdagangan hari ini mencapai Rp 66,33 triliun dengan melibatkan 46.463 miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 1.893.449 kali.

    Sebanyak 301 saham hari ini menguat, 350 saham melemah dan 148 saham stagnan. Selain secara harian, IHSG secara mingguan minus 2,51.

    Kemudian secara bulanan melemah 2,03%. Secara 6 bulanan masih melemah 22,23%. Lalu secara year to date menguat 13,72%.

    Lihat juga Video Purbaya soal IHSG Anjlok: Saya 15 Tahun di Pasar, Kita Perbaiki

    (acd/acd)

  • Tak Perlu Ubah Batas Utang

    Tak Perlu Ubah Batas Utang

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait Revisi Undang-undang (RUU) Keuangan Negara yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Revisi tersebut merupakan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Purbaya mengatakan tidak ada rencana pemerintah untuk melakukan perubahan batasan defisit APBN yang saat ini maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Anda pasti pikir saya mau melanggar 3%? Nggak ada,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Purbaya menilai program pemerintah yang tepat dapat mendorong perekonomian nasional dan penerimaan negara. Dengan demikian, menurutnya tidak perlu mengandalkan pembiayaan dalam bentuk utang hingga menaikkan batas defisit.

    “Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergairah dan pendapatan pajaknya lebih tinggi juga. Harusnya kita nggak perlu mengubah undang-undang untuk menaikkan defisit atau batas utang,” tuturnya.

    Meski begitu, Purbaya menilai penetapan batas utang kala itu kurang berdasar. Batas tersebut muncul dari kebanyakan negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang menganggap bisa menjadi indikator suatu negara membayar utang, namun kini dilanggar sendiri oleh mereka.

    “Jadi nggak usah takut dengan batas-batas itu, semuanya dilanggar sekarang. Hampir semua negara Eropa melanggar. AS berapa? Hampir 100% juga. Defisitnya mungkin 6%, rasio utang ke PDB-nya di atas 100%,” ujar Purbaya.

    Indonesia, kata Purbaya, masih jauh dari batas aman dan tidak pernah mengalami gagal bayar utang. “Kita selama ini tidak pernah default. Kekayaan kita juga cukup,” tambahnya.

    Indonesia sendiri pernah melebarkan defisit ketika pandemi COVID-19 sampai 5,07% PDB, seiring dengan kebutuhan pembiayaan yang tinggi. Seandainya hal yang sama terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi opsi pemerintah.

    “Seandainya kita kepepet, seandainya ya, kenapa mereka boleh, kita nggak boleh?,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Purbaya soal Rp 200 T Buat Bank: Mereka Orang Pintar, Selama Ini Malas

    (kil/kil)

  • Penjaminan KUR Tembus Rp 100 Triliun, Jangkau 1,58 Juta UMKM

    Penjaminan KUR Tembus Rp 100 Triliun, Jangkau 1,58 Juta UMKM

    Jakarta –

    Kredit usaha rakyat (KUR) saat ini menjadi salah satu cara untuk mendukung perekonomian nasional. Karena itu dibutuhkan penjaminan program tersebut.

    Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, PT Jaminan Kredit Indonesia telah mencatatkan volume penjaminan KUR sebesar Rp100 triliun yang menjangkau 1,58 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Melalui penjaminan KUR oleh Jamkrindo tersebut, tenaga kerja yang terserap mencapai 7,9 juta orang dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi kerakyatan. Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Krisna Johan mengatakan, KUR merupakan program yang sangat strategis untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

    “UMKM menghadapi beberapa masalah klasik, antara lain akses modal, terutama yang dinilai belum bankable; pemasaran, dan manajemen usaha. Sebagai perusahaan penjaminan, Jamkrindo memiliki peran menjembatani UMKM layak (feasible) untuk memperoleh akses pembiayaan. Kehadiran Jamkrindo membantu pelaku UMKM yang mengalami kesulitan ketiadaan atau kekurangan agunan (unbankable) agar dapat memperoleh akses permodalan yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha,” ujar Krisna dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

    Krisna mengungkapkan, selain memberikan akses pembiayaan kepada UMKM, peran penting Jamkrindo juga terlihat dalam meningkatkan mitigasi risiko kredit oleh lembaga keuangan sehingga bisa lebih percaya diri dalam menyalurkan kredit. “Penjaminan yang diberikan oleh Jamkrindo juga mendorong bank dan lembaga keuangan lainnya untuk lebih massif dan inklusif dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM,” ujar Krisna.

    Sejak didirikan tahun 1970, Krisna mengatakan, Jamkrindo telah lama dipercaya untuk terlibat dalam program-program strategis Pemerintah, antara lain program penjaminan KUR, program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada penjaminan KUR, sejak awal program tersebut diluncurkan (KUR Gen 1) hingga Agustus 2025, total volume penjaminan KUR yang telah diberikan Jamkrindo mencapai Rp1.125 riliun, dengan lebih dari 32, 1 juta debitur UMKM terjamin.

    Program ini juga berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 47,3 juta tenaga kerja, yang berkontribusi pada penguatan perekonomian kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan di berbagai sektor. “Hal ini membuktikan bahwa penjaminan kredit merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM dan membuka peluang kerja bagi Masyarakat,” ujar Krisna.

    Selama dipercaya membantu UMKM untuk mengakses modal, Jamkrindo tetap mencatatkan kinerja keuangan yang positif karena menerapkan assesment yang memadai kepada lembaga keuangan penyalur kredit dan konsep know your customer kepada nasabah lembaga keuangan.

    Lihat juga Video: Cak Imin Minta Penyaluran KUR Dipercepat, Ungkit Penyerapan Tenaga Kerja

    (kil/kil)

  • Salam Perpisahan Pegawai Kementerian BUMN ke Erick Thohir

    Salam Perpisahan Pegawai Kementerian BUMN ke Erick Thohir

    Jakarta –

    Erick Thohir baru saja mengakhiri tugasnya sebagai Menteri BUMN. Acara pelepasan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN digelar di Ballroom Menara Danareksa, Jakarta Pusat.

    Erick menjabat sebagai Menteri BUMN mulai Oktober 2019 atau sejak Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Ia kembali dipercaya memimpin Kementerian BUMN pada Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Prabowo kemudian menggeser Erick ke Kementerian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan melantiknya pada tanggal 17 September 2025. Ia menggantikan Dito Ariotedjo.

    Dony Oskaria kemudian ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Plt Menteri BUMN. Dony merupakan salah satu dari tiga Wakil Menteri BUMN yang sempat mendampingi Erick Thohir di pucuk kepemimpinan Kementerian BUMN.

    Pantauan detikcom di lokasi, Erick mendatangi kantor Kementerian BUMN sekitar pukul sekitar 15.10 WIB. Erick disalami sejumlah karyawan Kementerian BUMN yang berada di lobi Kementerian BUMN.

    Erick lalu disambut Dony dan sempat berbincang beberapa saat. Keduanya lalu berjalan kaki dari Kementerian BUMN menuju Menara Danareksa tempat acara utama berlangsung yang lokasinya tak jauh dari Kementerian BUMN.

    Sejumlah karyawan Kementerian BUMN terlihat memenuhi Ballroom Menara Danareksa. Mereka kompak mengenakan pakaian serba putih. Erick disambut meriah oleh para pegawai di ruangan tersebut.

    Beberapa ucapan terima kasih yang dituliskan di karton turut dibawa para peserta acara. Tepuk tangan meriah juga terdengar saat video testimoni kepemimpinan Erick Thohir di Kementerian BUMN diputarkan.

    “Pak Erick, tetep humble & kece kayak biasanya!” tulis salah satu poster.

    “Pak Erick, you’re the real MVP,” tulis poster lainnya.

    Lihat juga Video: Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN

    (acd/acd)

  • Impor Etanol-Tapioka Diperketat!

    Impor Etanol-Tapioka Diperketat!

    Jakarta –

    Pemerintah memperketat impor etanol serta tapioka usai menuai protes dari kalangan petani. Langkah ini diambil karena produksi dalam negeri tidak terserap ke industri.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan upaya ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Amran menerangkan impor etanol serta tapioka ditiadakan apabila produksi dalam negeri bisa terpenuhi.

    “Alhamdulillah hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, khusus etanol kita akan terbitkan lartas, larangan terbatas impor. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan,” kata Amran dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).

    “Kemudian juga singkong juga kita akan terbitkan lartas, larangan terbatas, tepung tapioka. Mana kalah terpenuhi, itu impor tidak diperbolehkan. Ini keputusan yang sangat strategis diperintahkan oleh Bapak Presiden,” tambah Amran.

    Etanol menjadi salah satu produk akhir dari pengolahan tetes tebu. Sementara, singkong ini merupakan bahan baku dari tepung tapioka yang digunakan oleh industri.

    Sementara, petani tebu mengeluhkan stok molasis (tetes tebu) yang menumpuk imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Beleid ini membuka keran impor etanol tanpa kuota maupun persetujuan teknis dari badan terkait.

    Harga jual ubi kayu hanya sekitar Rp 600-700/kilogram (kg) di bawah biaya yang dikeluarkan petani sekitar Rp 740/kg. Sementara, harga jual tetes tebu sudah turun ke Rp 900/kg dari sebelumnya Rp 2.000/kg.

    Amran menerangkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sebagai payung hukum memperketat impor etanol dan tapioka secara terbatas. Amran menerangkan upaya ini sudah disetujui dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan hingga Kemenko Perekonomian. Menurutnya, aturan tersebut paling lambat akan terbit pada Selasa mendatang.

    “Mudah-mudahan hari ini keluar (lartasnya), paling lambat Senin atau Selasa (bentuk payung hukum lartas etanol),” jelas Amran.

    Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Lampung menjadi salah satu daerah di mana 70% produksinya ubi kayu nasional. Dia mengakui belakangan ini harga tepung tapioka menurun di tingkat global. Apalagi adanya impor tapioka semakin menekan harga singkong di Indonesia, termasuk Lampung.

    “Cuman beberapa belakangan ini harga tepung tapioca yang menurun di tingkat dunia dan masuknya impor, akhirnya menekan harga singkong di Provinsi Lampung dan di seluruh Indonesia. Ini menyebabkan petani di seluruh Indonesia untuk singkong mengeluh,” ujarnya.

    Menurutnya, keluhan dari petani ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang langsung menanggapi dan mengatasi dengan cepat.

    “Ini sudah dikeluhkan berbulan-bulan. Alhamdulillah ditanggapi oleh Pak Menteri Pertanian juga melalui Pak Presiden untuk segera menutup lartas tepung tapioka dari luar. Sehingga ini tentunya secara sementara akan menaikkan harga singkong di Provinsi Lampung dan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Lihat juga Video Qodari: KSP Akan Kaji Kebijakan Impor BBM Satu Pintu

    (acd/acd)

  • Tak Perlu Ubah Batas Utang

    Purbaya Soroti Tarif Cukai Rokok: Rata-rata 57%, Tinggi Amat!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Cukai Hasil Tembakau (CHT) terlalu tinggi. Ia juga menyoroti dampak tarif CHT diturunkan ke industri rokok.

    Purbaya mulanya menyoroti harga saham sejumlah emiten rokok yang naik 20% tidak lama setelah ia menyinggung kemungkinan penurunan cukai rokok dalam diskusi beberapa waktu lalu.

    “Kemarin yang menarik adalah masalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan, itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Naik 20%, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya kan, cukai rokok gimana, sekarang berapa? rata-rata 57%, tinggi amat, banyak banget,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Namun ia menekankan, bukan berarti dirinya serta merta akan menurunkan tarif CHT. Purbaya menilai, kebijakan menurunkan dan menaikkan CHT tidak hanya berkaitan dengan penerimaan tetapi juga dengan sektor lainnya.

    “Terus kalau turun gimana? Bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuma diskusi, kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Lho, kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya, ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok,” ujarnya.

    Tidak hanya terhadap konsumen, kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi industri secara keseluruhan dan juga sektor tenaga kerja. Menekan konsumsi rokok akan berimbas pada industri rokok.

    Selain itu, satu hal lain yang disorotinya dampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran apabila industri tembakau diperkecil. Menurutnya, perlu dimatangkan desain dan strategi mitigasinya sebelum mengambil kebijakan.

    “Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah, nggak ada. Lho kok enak kenapa buat kebijakan seperti itu? Diskusinya itu antara lain di sana. Kalau gitu nanti kita lihat selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh,” kata dia.

    Purbaya menekankan, jangan sampai kebijakan ini hanya mendatangkan kesulitan bagi masyarakat. Ia setuju rokok memang perlu dibatasi, namun jangan sampai industri mati karena hal ini tanpa bantuan dari pemerintah.

    “Jadi nanti rokok akan kita lihat, saya akan ke Jawa Timur akan ngomong sama industrinya akan saya lihat seperti apa sih, turun apa nggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungi, dalam pengertian online-online yang putih yang palsu itu saya larang di sana, karena nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungi market-nya, kita membunuh industri,” ujar Purbaya.


    Lihat juga Video: CISDI Dorong Pemerintah Naikkan Cukai untuk Tekan Jumlah Perokok

    (shc/ara)