Category: Detik.com Ekonomi

  • Siap-siap! Pemerintah Segera Guyur Bansos Beras 10 Kg & Minyak Goreng 2 Liter

    Siap-siap! Pemerintah Segera Guyur Bansos Beras 10 Kg & Minyak Goreng 2 Liter

    Jakarta

    Pemerintah terus melanjutkan program bantuan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dua jenis bantuan yang akan disalurkan adalah beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan.

    Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan pemerintah bersiap menyalurkan bantuan tersebut mulai Oktober. Ia juga menjamin bahwa bantuan beras dan minyak goreng yang diberikan memiliki kualitas baik.

    “Seperti diketahui, bantuan pangan beras untuk Oktober dan November sudah disetujui, dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam dinamikanya, kemarin ada usulan dari Ketua Banggar DPR untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kita siapkan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

    Ia menegaskan, kualitas beras dan minyak goreng yang akan disalurkan dipastikan dalam kondisi baik.

    “Terkait mutu, pastinya harus baik. Bantuan pangan itu tidak boleh jelek. Nantinya, beras dan minyak goreng yang disalurkan harus sama-sama berkualitas. Badan Pangan Nasional akan menyampaikan ini dalam Rakortas, kemudian diputuskan bersama, termasuk soal anggaran, jumlah penerima, dan spesifikasi produk. Jadi, perlu melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” jelasnya.

    Program bantuan pangan ini akan menggunakan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BUMN pangan. Per 19 September, cadangan beras CPP tercatat mencapai 3,91 juta ton, sementara stok minyak goreng tersedia sebanyak 7.000 kiloliter di Perum Bulog dan 48 kiloliter di ID FOOD.

    Arief juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program bansos ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi IV DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Nanti setelah ada penugasan dari Badan Pangan Nasional-entah itu beras oleh Bulog atau minyak goreng oleh Bulog atau ID FOOD-mereka akan unggah data ke sistem untuk diverifikasi oleh BPKP dan BPK. Mekanisme ini cukup baik, agar masyarakat menerima produk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas. Itu yang terus kita upayakan,” pungkas Arief.

    Tonton juga video “Komisi IV DPR Ungkap Biang Kerok Harga Beras Naik” di sini:

    (ada/rrd)

  • Paniknya Pekerja Asing di AS Usai Trump Naikkan Biaya Visa Jadi Rp 1,6 M

    Paniknya Pekerja Asing di AS Usai Trump Naikkan Biaya Visa Jadi Rp 1,6 M

    Jakarta

    Kepanikan, kebingungan, dan amarah merebak ketika para pekerja pemegang visa H-1B atau visa kerja sementara asal India dan China terpaksa membatalkan rencana perjalanan mereka dan bergegas kembali ke Amerika Serikat (AS).

    Hal ini terjadi imbas keputusan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan biaya visa baru sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi. Sejumlah perusahaan teknologi dan bank mengirim memo darurat kepada karyawan.

    Dikutip dari Reuters, Senin (22/9/2025, perusahaan meminta karyawan segera kembali sebelum batas waktu pukul 12:01 dini hari waktu setempat pada Minggu, sekaligus mengingatkan agar tidak meninggalkan Negeri Paman Sam.

    Trump menuding banyak perusahaan di AS menyalahgunakan visa H-1B demi menekan pengeluaran mereka untuk upah. Hal ini dianggap merugikan pasar tenaga kerja bagi warga AS.

    “Sejumlah pemberi kerja, dengan praktik yang kini meluas di seluruh sektor, telah menyalahgunakan ketentuan H-1B dan regulasinya untuk menekan upah secara artifisial, sehingga merugikan pasar tenaga kerja bagi warga negara Amerika,” ujar Trump.

    Menteri Perdagangan Howard Lutnick sempat menyebut perusahaan harus membayar US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,66 miliar per tahun untuk visa pekerja H-1B. Namun, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklarifikasi bahwa biaya itu bukan tahunan, melainkan hanya biaya satu kali yang berlaku untuk setiap pengajuan.

    Pihak Gedung Putih pada Sabtu kemarin menjelaskan bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi pemohon baru, bukan bagi pemegang visa yang sudah ada atau yang mengajukan perpanjangan. Namun, pernyataan Trump sehari sebelumnya telah lebih dulu menimbulkan kegelisahan, khususnya di Silicon Valley.

    Takut tak bisa kembali setelah aturan baru berlaku, sejumlah warga India di Bandara San Francisco mengaku mempersingkat liburan mereka. “Ini situasi di mana kami harus memilih antara keluarga atau tetap di sini,” ujar seorang insinyur di salah satu perusahaan teknologi besar.

    Penerbangan itu tertunda lebih dari tiga jam setelah beberapa penumpang India yang mendapat kabar mengenai aturan baru atau memo dari kantor mereka meminta turun dari pesawat. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, sedikitnya lima penumpang akhirnya diizinkan turun.

    Sebuah video peristiwa tersebut beredar di media sosial, meski kebenarannya belum bisa diverifikasi secara independen. Istri sang insinyur, yang juga pemegang visa H-1B, memilih tetap menuju India untuk merawat ibunya yang sakit.

    “Ini benar-benar menyedihkan. Kami sudah membangun kehidupan di sini,” kata insinyur tersebut.

    Di aplikasi media sosial populer China, Rednote, banyak pemegang visa H-1B berbagi pengalaman mereka harus buru-buru kembali ke AS. Bahkan ada yang baru beberapa jam mendarat di China atau negara lain harus berangkat lagi ke AS.

    “Perasaan saya campur aduk antara kecewa, sedih, dan frustasi,” tulis seorang pengguna dengan nama Emily’s Life in NY.

    Ia menceritakan sudah berada di dalam pesawat United Airlines dari New York menuju Paris. Pesawat bahkan sudah bersiap lepas landas, tapi setelah bernegosiasi dengan pihak maskapai, kapten setuju kembali ke gerbang untuk menurunkannya.

    Merasa terguncang, ia akhirnya membatalkan perjalanannya ke Prancis, meninggalkan rencana bertemu teman-temannya, termasuk yang datang dari China, setelah menerima surat dari pengacara perusahaan yang meminta karyawan di luar negeri segera kembali ke AS.

    Perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Goldman Sachs termasuk di antara yang mengirim surel darurat berisi imbauan perjalanan kepada karyawan.

    Amazon pada Sabtu memberikan arahan tambahan setelah ada kejelasan soal siapa yang terdampak. Menurut sumber yang mengakses portal internal perusahaan, karyawan yang sudah memegang visa H-1B tidak perlu mengambil tindakan. Hingga berita ini diturunkan, Amazon belum merespons permintaan komentar di luar jam kerja.

    Tonton juga video “China Kecam AS Buntut Kebijakan Pembatasan Visa” di sini:

    (ily/rrd)

  • Biaya Visa Tembus Rp 1,6 M, Microsoft-Amazon Suruh Pekerja Pulang!

    Biaya Visa Tembus Rp 1,6 M, Microsoft-Amazon Suruh Pekerja Pulang!

    Jakarta

    Sejumlah perusahaan Amerika Serikat (AS) mulai dari Microsoft, Amazon, Alfabet, hingga Goldman Sachs meminta para pekerja asingnya untuk kembali ke AS. Hal ini menyusul Presiden AS Donald Trump yang merilis kebijakan anyar berupa kenaikan biaya tahunan untuk visa H-1B sebesar US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar (kurs Rp 16.000).

    Menyusul kebijakan tersebut, perusahaan teknologi serta bank mengirimkan pemberitahuan agar pekerja pemegang visa tersebut segera kembali ke AS sebelum kebijakan berlaku. Perusahaan juga mengimbau agar para pekerja tidak meninggalkan AS untuk saat ini.

    Langkah ini dapat memberikan pukulan telak bagi perusahaan teknologi dan keuangan di mana bergantung pada pekerja imigran terampil, terutama dari India dan China. Dikutip dari CNBC, Minggu (21/9/2025), pekerja asing yang masuk pada program visa H-1B di Amazon mencapai 14.000 hingga akhir Juni.

    Sementara, di Meta, Apple, Alfabet, masing-masing mempunyai lebih dari 4.000 orang pekerja yang mempunyai bisa tersebut.

    Kebijakan ini juga memicu kepanikan serta kebingungan para pekerja asing pemegang bisa H-1B yang hendak pulang ke negara mereka. Sebagian besar, pekerja pemegang visa ini berasal dari India dan China.

    Beberapa pekerja asing asal India segera memperpendek waktu liburan mereka dan segera kembali ke AS. Mereka khawatir bahwa kebijakan tersebut membuat mereka tidak diizinkan ke AS.

    “Ini adalah situasi di mana kami harus memilih antara keluarga dan tinggal di sini,” kata seorang insinyur di sebuah perusahaan teknologi besar dikutip dari Reuters.

    Kondisi ini juga ramai di aplikasi media sosial populer China, Rednote. Para pekerja yang visa H-1B harus segera kembali ke AS bahkan ketika baru mendarat di China.

    Beberapa pekerja menyamakan kepanikan seperti saat pandemi Covid-19. Di mana saat itu mereka segera terbang kembali ke AS sebelum larangan perjalanan diberlakukan.

    Namun, seorang pejabat Gedung Putih menyampaikan aturan tersebut hanya berlaku bagi pemohon baru dan tidak berlaku pemegang visa maupun bagi yang ingin memperbarui visa.

    Sejak memimpin kembali pada Januari lalu, Trump berkomitmen untuk menindak keras imigrasi, termasuk langkah-langkah untuk membatasi beberapa bentuk imigrasi legal. Langkah untuk merombak program visa H-1B ini merupakan upaya paling menonjol dari pemerintahannya.

    Pejabat pemerintahan Trump mengatakan visa tersebut memungkinkan perusahaan untuk menekan upah serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja teknologi AS. Selain itu, program ini dinilai dapat membawakan pekerja berkeahlian tinggi yang penting untuk mengisi kesenjangan bakat dan menjaga daya saing perusahaan.

    Tonton juga video “China Kecam AS Buntut Kebijakan Pembatasan Visa” di sini:

    (rea/ara)

  • Modi Minta Warga India Singkirkan Produk Asing

    Modi Minta Warga India Singkirkan Produk Asing

    Jakarta

    Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyerukan warga untuk berhenti menggunakan produk asing dan beralih ke barang lokal. Ajakan ini disampaikan dalam pidato publik pada Minggu, di tengah memburuknya hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS).

    Ketegangan meningkat setelah Presiden AS, Donald Trump, memberlakukan tarif 50% atas produk impor asal India. Sebagai respons, Modi semakin gencar mengampanyekan penggunaan produk Swadeshi, yakni barang buatan dalam negeri.

    Para pendukung Modi bahkan memulai kampanye boikot terhadap sejumlah merek Amerika seperti McDonald’s, Pepsi, dan Apple, yang selama ini populer di India.

    “Banyak produk yang kita gunakan sehari-hari ternyata buatan luar negeri. Meski sering tidak sadar, kita harus menyingkirkannya,” kata Modi, dikutip dari Reuters, Senin (22/9/2025).

    Meski tidak menyebut negara secara spesifik, Modi menyoroti ketergantungan India pada barang impor. Dengan populasi 1,4 miliar jiwa, India merupakan pasar besar bagi produk konsumsi asal AS, yang banyak dibeli lewat platform daring seperti Amazon.

    Selama bertahun-tahun, jangkauan merek-merek Amerika telah merambah hingga kota-kota kecil. Modi juga mendorong para pedagang agar lebih fokus menjual produk lokal, demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam beberapa pekan terakhir, banyak perusahaan meningkatkan promosi produk dalam negeri. Sementara itu, Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, dijadwalkan berkunjung ke Washington untuk membahas isu perdagangan-lawatan yang dilakukan di tengah upaya meredakan ketegangan bilateral.

    Tonton juga video “Peluncuran iPhone 17 Disambut Antrean Panjang di India” di sini:

    (ily/rrd)

  • Bandara di Eropa Kena Serangan Siber: Penerbangan Batal-Penumpang Terlantar

    Bandara di Eropa Kena Serangan Siber: Penerbangan Batal-Penumpang Terlantar

    Jakarta

    Serangan siber menghantam bandara-bandara tersibuk di Eropa. Insiden ini terjadi pada Sabtu kemarin, serangan itu membuat sistem check-in dan boarding penumpang menjadi terganggu.

    Operasional bandara pun ikut terdampak insiden ini. Penumpang menumpuk di bandara, bahkan beberapa maskapai ada yang menunda dan membatalkan penerbangannya.

    Dikutip dari Reuters, Minggu (21/9/2025), serangan siber pada hari Sabtu terpusat pada perangkat lunak MUSE yang dibuat oleh Collins Aerospace. Perangkat lunak itu menjadi sistem yang menyediakan layanan check in dan boarding untuk beberapa maskapai di bandara-bandara di seluruh dunia.

    RTX, perusahaan induk Collins Aerospace, membenarkan serangan siber memang terjadi pada perangkat lunak buatannya di bandara-bandara tertentu. Dalam keterangannya, RTX enggan menyebutkan nama bandara yang terkena masalah.

    Meski begitu, beberapa otoritas bandara secara resmi menyatakan mereka menjadi bagian dari serangan siber tersebut. Mulai dari Bandara Heathrow di Inggris, Bandara Brussel di Belgia, Bandara Berlin di Jerman, hingga Bandara Dublin dan Cork di Irlandia.

    “Sejauh ini dampaknya terbatas pada proses check-in pelanggan secara elektronik dan drop bagasi, dan dapat dikurangi dengan operasi check-in manual. Kami berupaya memperbaiki masalah ini secepat mungkin,” ujar RTX dalam pernyataan resmi.

    Sayangnya, RTX tidak memberikan informasi apa pun tentang siapa yang mungkin berada di balik serangan tersebut.

    Di Bandara Heathrow, Berlin, dan Brussels, ada sekitar 29 keberangkatan dan kedatangan penerbangan telah dibatalkan hingga pukul 11.30 GMT. Secara total, 651 keberangkatan dijadwalkan dari Heathrow, 228 dari Brussels, dan 226 dari Berlin pada hari Sabtu. Angka ini mengutip penyedia data penerbangan Cirium.

    Otoritas Bandara Brussels mengatakan telah terjadi empat pengalihan penerbangan, serta penundaan pada sebagian besar penerbangan yang berangkat. Bandara Brussels menyatakan telah meminta maskapai untuk membatalkan separuh jadwal keberangkatan penerbangan mereka pada hari Minggu guna menghindari antrean panjang dan pembatalan yang terlambat.

    Pada Minggu pagi, beberapa bandara besar di Eropa bergegas untuk memulihkan operasional agar kembali normal. Otoritas Bandara Berlin di Jerman menyatakan hingga Minggu pagi, sistem check in masih bermasalah, tetapi pihaknya sedang bekerja sama dengan perusahaan pembuat perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perusahaan yang dimaksud adalah Collins Aerospace yang merupakan bagian dari RTX.

    Bandara Berlin kini fokus melakukan standar operasional manual untuk para penumpang. Penundaan atau pembatalan penerbangan pun tidak terjadi sebesar kemarin.

    Otoritas Bandara Heathrow di Inggris juga mengatakan pada Minggu pagi pemulihan operasional terus dilakukan usai gangguan sistem check-in. Sebagian besar penerbangan tetap beroperasi dengan penanganan penumpang secara manual.

    Penumpang Terlantar

    Para calon penumpang yang akan terbang menjadi salah satu pihak yang mendapatkan kerugian besar karena kejadian ini. Banyak penumpang terlantar menunggu kepastian penerbangannya di bandara.

    Melansir Reuters, salah satu penumpang di Bandara Berlin sudah menunggu seharian untuk kepastian jadwal penerbangannya Sabtu kemarin. Kim Reisen, telah tiba di bandara sejak pukul 10.45 waktu setempat, namun hingga malam tiba penerbangannya tak kunjung jelas

    “Saya tiba di stasiun bandara sekitar pukul 10.45, dan kami belum diberi tahu apa pun kecuali bahwa ada kesalahan teknis. Tentu saja, di internet Anda dapat membaca bahwa itu mungkin serangan siber, dan sekarang kami hanya bisa menunggu di sini untuk melihat apa yang terjadi,” ungkap Kim Reisen.

    Seorang pelancong lainnya di Bandara Berlin, Siegfried Schwarz, mengatakan serangan siber ini tidak masuk akal. Menurutnya, serangan semacam ini tidak dapat dipahami. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat mengapa otoritas bandara tidak bisa melindungi diri.

    “Saya juga merasa tidak masuk akal bahwa, dengan teknologi saat ini, tidak ada cara untuk melindungi diri dari hal seperti itu,” kaga Schwarz.

    Kondisi yang sama terjadi di Bandara Heathrow London, yang menjadi bandara tersibuk di Inggris. Salah seorang penumpang, Lucy Spencer, mengaku sudah dua jam melakukan check in namun tak kunjung bisa melakukan penerbangan. Petugas menurutnya bagaikan saling lempar tanggung jawab soal pengurusan penumpang.

    Dia akan melakukan penerbangan dengan Malaysia Airlines. Menurutnya petugas nampak kesulitan melakukan semua pekerjaan secara manual, antrean panjang pun tak terelakkan terjadi di Terminal 4 Bandara Heathrow.

    “Mereka meminta kami menggunakan boarding pass di ponsel, tetapi ketika kami sampai di gerbang, boarding pass tersebut tidak berfungsi. Mereka sekarang mengarahkan kami kembali ke gerbang check-in, ini seperti dilempar-lempar,” ujar Spencer dilansir dari BBC.

    Penumpang lain, Monazza Aslam, mengatakan dia telah duduk di landasan selama lebih dari satu jam tanpa tahu kapan dia dan keluarganya akan terbang. Bahkan, Aslam mengatakan dirinya telah ketinggalan penerbangan transitnya di Doha karena kekacauan di Bandara Heathrow.

    “Saya sudah berada di Heathrow bersama orang tua saya yang sudah lanjut usia sejak pukul 05.00. Kami sudah lapar dan lelah,” sebut Aslam.

    Tonton juga video “Bandara Polandia Tangguhkan Penerbangan gegara Rusia” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Profil Perusahaan Orang Terkaya Dunia yang Mau Investasi di RI

    Profil Perusahaan Orang Terkaya Dunia yang Mau Investasi di RI

    Jakarta

    Oracle Corporation, perusahaan teknologi milik salah satu orang terkaya di dunia Larry Ellison dikabarkan berencana menanamkan investasinya di Indonesia. Perusahaan apa itu?

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melalui unggahan Instagram resminya (@rosanroeslani) usai melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan Oracle di kantornya.

    “Perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat, Oracle Corporation, yang dikenal sebagai pionir dalam basis data, layanan cloud, dan solusi artificial intelligence (AI), berencana berinvestasi di Indonesia,” tulis Rosan dalam unggahan tersebut, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Dalam sebuah unggahan video, sosok yang juga menjabat sebagai CEO Danantara ini menunjukkan pertemuan antara dirinya dengan para perwakilan Oracle. Ia mengatakan isi pertemuan tersebut banyak membahas pemanfaatan AI untuk berbagai bidang.

    “Kami berdiskusi tentang pemanfaatan AI yang memperkuat kedaulatan data, meningkatkan efisiensi sektor publik dan swasta, membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi, serta mempercepat transformasi digital Indonesia menuju negara maju,” katanya dalam keterangan unggahan tersebut.

    Oracle Corporation pertama kali didirikan saat Larry Ellison menunjukkan makalah sebuah program yang menggambar hubungan antara beberapa basis data kepada dua rekannya, Bob Miller dan Ed Oates.

    Ketiganya menyadari bahwa kala itu belum ada perusahaan yang mengomersialkan teknologi tersebut. Sehingga mereka memutuskan untuk melakukannya dan mendirikan perusahaan pada 1977.

    Pada awalnya mereka mendirikan sebuah perusahaan bernama Software Development Laboratories (SDL) yang produk utamanya adalah basis data Oracle. Singkat cerita perusahaan mulai berganti nama jadi Oracle dan terus bertumbuh hingga sekarang.

    Berkat itu, Ellison yang tercatat memiliki 40% salah perusahaan baru-baru ini sempat menduduki posisi sebagai orang terkaya di dunia setelah berhasil menyalip Elon Musk.

    Berdasarkan laporan CNN, pada Rabu pekan lalu Ellison sempat menyalip Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia usai kekayaan bersihnya meningkatkan hingga US$ 88 miliar atau Rp 1.460,88 triliun (kurs Rp 16.601/dolar AS) berkat kenaikan nilai saham perusahaannya, sebelum akhirnya sedikit terkoreksi dan kembali menjadi orang terkaya kedua di dunia.

    Menurut Indeks Miliarder Bloomberg, pria berusia 81 tahun itu merupakan pemegang saham individu terbesar Oracle. Hingga penutupan pasa haru itu Kekayaan Ellison mencapai US$ 383 miliar (setara Rp 6.358,18 triliun), sedikit di bawah Musk yang mencapai US$ 384 miliar (setara Rp 6.374,78 triliun).

    Tonton juga video “Larry Ellison Geser Elon Musk Jadi Orang Terkaya Dunia, tapi Tak Lama” di sini:

    (igo/ara)

  • Kawasan Rebana Seperti Dua Sisi ‘Perempuan Seksi’

    Kawasan Rebana Seperti Dua Sisi ‘Perempuan Seksi’

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Jawa Barat (DPMPTSP Jabar), Dedi Taufik Kurohman mengatakan kawasan Rebana seperti dua sisi ‘perempuan seksi’. Dengan adanya Patimban dan Kertajati, kawasan Rebana terlihat sangat menarik untuk investor.

  • Awal Mula Temuan Pencairan Bansos Rp 17 T Tak Tepat Sasaran

    Awal Mula Temuan Pencairan Bansos Rp 17 T Tak Tepat Sasaran

    Jakarta

    Puluhan triliun rupiah bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan pemerintah terindikasi salah sasaran. Setidaknya ada sekitar 1,9 juta penerima bansos yang seharusnya tak layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Dari unggahan di akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip Minggu (21/9/2025), diperkirakan ada 45% bantuan sosial PKH dan sembako yang diberikan dengan tidak tepat sasaran. Bila dirupiahkan bantuan yang tidak tepat sasaran itu bisa mencapai Rp 14-17 triliun.

    Data ini ditemukan setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan lewat Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan BPS dan Kementerian Sosial. Tercatat sekitar 616.367 keluarga penerima manfaat bantuan PKH tidak layak untuk menerima bantuan itu lagi.

    Sementara itu untuk program bantuan sembako ada sekitar 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang tidak layak menerima bantuan. Totalnya ada sekitar 1.902.433 keluarga yang menerima paket bansos salah sasaran.

    Hal ini juga sudah dilaporkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jumat 19 September 2025 yang lalu.

    Pihaknya melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk memverifikasi siapa saja yang masih berhak mendapatkan bantuan sosial. Hal ini dilakukan usai Prabowo merilis Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik), ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

    Solusi Bansos Tepat Sasaran

    Dari publikasi Badan Komunikasi Pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Salah satunya untuk membuat penyaluran bantuan jadi jauh lebih tepat sasaran.

    “Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah dalam publikasinya.

    Proyek uji coba digitalisasi perlindungan sosial akan dimulai pada Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan dengan tepat.

    Digitalisasi dilakukan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada keluarga penerima manfaat. Hal ini membuat keluarga yang berhak dapat terverifikasi dengan jelas sekaligus dapat terpantau penyaluran bansosnya secara transparan, aman, dan akuntabel.

    Tentunya digitalisasi pemberian bansos akan dilakukan sesuai dengan data DTSEN, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian Sosial. Data baru ini telah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga desil 10, sehingga memungkinkan penyaluran bansos lebih terarah dan tepat sasaran.

    Tonton juga video “Luhut Beberkan Rencana Penyaluran Bansos via Aplikasi Digital” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Respons Pengusaha Kala Purbaya Tolak Tax Amnesty

    Respons Pengusaha Kala Purbaya Tolak Tax Amnesty

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III karena dinilai berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak. Pengusaha menilai program itu selama ini belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

    Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, harus ada strategi khusus sebagai pengganti tax amnesty agar tingkat kepatuhan para wajib pajak lebih tinggi untuk membayar pajak usahanya.

    “Menyangkut kebijakan Menkeu yang tidak akan menerapkan tax amnesty, selama ini kita rasakan bahwa program itu masih belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak,” kata Sarman kepada detikcom, Minggu (21/9/2025).

    Sarman menjelaskan pelayanan pajak berbasis digital, seperti Coretax semakin mudah diakses oleh pengusaha. Sarman menilai akses menggunakan Coretax yang lebih mudah ini dapat menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk sukarela membayar pajak.

    “Komunikasi dan sosialisasi berbagai kebijakan perpajakan harus sering dilakukan kepada dunia usaha, dengan pelayanan yang prima dan ramah. Kita yakin jika tingkat kepatuhan semakin tinggi maka target penerimaan pajak untuk kas negara akan dapat tercapai,” jelas Sarman.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam mengakui program tax amnesty dapat merusak kredibilitas pajak. Menurutnya, terpenting saat ini membangun sistem yang menarik wajib pajak untuk membayar pajak.

    “Yang penting bagaimana dibangun environment orang senang bayar pajak karena merasa dihargai dan mendapat kehormatan. Tidak seperti sekarang kita sebagai pesakitan,” ujar Bob Azam.

    Bob menilai masyarakat seperti terkesan ditargetkan untuk membayar pajak. Alih-alih seperti itu, Bob menyebut lebih baik didorong dengan iklim saling percaya, mengedepankan self-sssessment system, serta pemberian insentif bagi yang konsisten membayar pajak.

    “Di luar negeri warga masyarakat yang menerima pengembalian pajak tanpa pengajuan dari mereka dan menjadi surprising bagi mereka. Sekarang hampir tidak pernah terjadi di kita hal seperti itu,” imbuh Bob.

    Sebelumnya, Purbaya menilai penerapan tax amnesty jilid III berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak. Kebijakan itu bisa memberi sinyal bahwa pelanggaran pajak diperbolehkan karena akan terus ada pengampunan.

    “Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesty? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ke depan ada amnesty lagi, kira-kira begitu,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    “Kalau tax amnesty setiap berapa tahun, ya udah nanti semuanya nyelundupin duit, tiga tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus,” tambahnya.

    Tonton juga video “Purbaya Kaget Tarif Cukai Rokok 57 Persen: Firaun Lu?” di sini:

    (rea/ara)

  • KMP Jatra II Kembali Beroperasi, Layani Rute Gunungsitoli-Sibolga

    KMP Jatra II Kembali Beroperasi, Layani Rute Gunungsitoli-Sibolga

    Jakarta

    Kapal penyeberangan penumpang KMP Jatra II milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan kembali berlayar melayani rute Gunungsitoli-Sibolga usai diperbaiki. KMP Jatra II menghubungkan pulau dengan daratan Sumatera yang menjadi pusat utama aktivitas ekonomi dan sosial warga.

    Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan pengoperasian kembali KMP Jatra II dapat mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah Nias. Sebab kapal penyeberangan ini merupakan salah satu moda transportasi andal masyarakat sekitar.

    “Sebagai penyedia transportasi penyeberangan, kami memiliki tanggung jawab besar memastikan aksesibilitas masyarakat tetap terjaga. Pengoperasian kembali KMP Jatra II akan memperkuat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, sehingga roda ekonomi Nias dapat terus bergerak,” jelas Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (21/9/2025).

    Sementara itu General Manager ASDP Cabang Danau Toba, Mario Sardadi, menegaskan sebelum dioperasikan kembali KMP Jatra II telah melalui proses perbaikan menyeluruh dan uji coba teknis. Hal inu dilakukan untuk memastikan keamanan serta kelaikan berlayar kapal.

    “Perbaikan dilakukan sesuai standar prosedur. Setelah dinyatakan lulus uji, KMP Jatra II siap melayani penyeberangan Sibolga-Gunungsitoli,” tegasnya.

    Tidak hanya dari sisi teknis, ASDP juga melakukan peningkatan layanan di KMP Jatra II untuk menunjang kenyamanan penumpang. Salah satunya dengan penambahan fasilitas gratis seperti Tatami (tempat tidur).

    Fasilitas ini bahkan berdampak pada penurunan harga tiket, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan lebih aman, nyaman, sekaligus terjangkau, terlebih menjelang arus libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menegaskan bahwa peningkatan layanan ini sejalan dengan semangat ASDP dalam memberikan akses transportasi publik yang merata dan berkualitas. Menurutnya ke depan Persero juga akan terus berkomitmen hadir di garis depan pelayanan transportasi nasional.

    “Kami memahami betapa pentingnya penyeberangan bagi masyarakat kepulauan. Dengan hadirnya kembali Jatra II yang lebih nyaman, kami berharap dapat terus menjadi solusi mobilitas andal, sekaligus memperkuat rantai pasok logistik di kawasan Nias,” ujar Shelvy.

    (igo/ara)