Foto Bisnis
Tripa Ramadhan – detikFinance
Senin, 22 Sep 2025 19:15 WIB
Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk membukukan laba bersih Rp3,74 triliun pada semester I-2025, naik 10,21% YoY, ditopang pertumbuhan aset dan layanan digital.
Category: Detik.com Ekonomi
-
Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!
Jakarta –
Skema Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan diubah menjadi uang tunai usai banyaknya kejadian penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan atau keracunan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema dari program MBG ini merupakan yang sudah baik untuk dilakukan. Pasalnya program ini sudah lama dirancang sedemikian rupa agar terciptanya pemenuhan gizi kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pemberian uang tunai juga sudah ada porsi tersendiri dari pemerintah yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Begini ya, program ini telah dirancang sejak lama ya kan. Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dadan mengatakan bantuan uang tunai langsung juga tidak bisa menjamin bahwa hal tersebut dapat tersalurkan kepada anak-anak. Pasalnya program ini dirancang untuk mengintervensi gizi anak-anak Indonesia.
“Kedua kan anda sudah tau ada kasus Mahesa di Sumatera Utara. Itu kan korban dari KIP yang diserahkan ke Ibunya. Uangnya dipakai untuk bayar sesuatu dan anaknya tidak dibayarkan SPP. Dan sekarang Mahesa sudah senang makan bergizi dan ibunya kerja di SPPG,” katanya.
Dadan menambahkan skema MBG ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk dapat menciptakan rantai pasok dan mendorong kemandirian pangan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara 10 ton gabah kering.
“Dan kemudian kita ingin membangun rantai pasok. 1 SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan lokal,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.
Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.
Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.
Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.
“Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.
(kil/kil)
-
Perbaiki Coretax 1 Bulan, Purbaya Cari Orang Jago IT dari Luar
Jakarta –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan akan memperbaiki Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax yang saat ini belum optimal. Perbaikan ditargetkan akan rampung dalam satu bulan.
Purbaya mengatakan perbaikan akan dilakukan dalam waktu satu bulan, dengan melibatkan tenaga ahli teknologi informasi (IT) dari luar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
“Saya akan lihat Coretax seperti apa, keterlambatan di Coretax, akan kita perbaiki secepatnya. Dalam satu bulan harusnya bisa. Itu IT, nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membenarkan sempat terjadi downtime dalam operasi Coretax. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan sistem.
“Kita sekarang dalam tahap stabilisasi dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih andal dan akhir 2025 bisa smooth kita harap,” kata Bimo.
Purbaya Cek Coretax
Sebelumnya, Purbaya sempat melakukan inspeksi mendadak terhadap operasional pelayanan publik DJP. Dirinya melakukan panggilan ke sistem contact center Kring Pajak di 1500200.
Purbaya mengatakan ingin merasakan pelayanan DJP setelah mendapat laporan yang bagus-bagus dari anak buahnya. Ia tidak ingin termakan budaya ‘Asal Bapak Senang’ atau ABS.
“Kalau kata orang pajak, itu (Coretax) bagus, katanya sudah stabil, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar itu ‘masih lama bang’ katanya, nanti saya yang cek. Ya kalau orang ditanya bos pasti gitu kan, namanya ABS,” ucap Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).
Dalam unggahan video di TikTok @ditjenpajakri, Purbaya menelepon layanan Kring Pajak layaknya masyarakat umum dan menanyakan terkait sistem perpajakan Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia mengaku belum mengetahui Coretax dan meminta petugas untuk menjelaskan kepadanya terkait Coretax.
(kil/kil)
-
Plt Bos LPS Minta Bank Hati-hati Salurkan Kredit Rp 200 T: Jangan Ngawur!
Jakarta –
Plt Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Didik Madiyono, mengingatkan agar perbankan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Hal ini ia ungkap menyusul kebijakan pemerintah yang menyalurkan dana Rp 200 triliun untuk perbankan.
Didik menyebut, prinsip kehati-hatian penting dilakukan untuk menjaga posisi non-performing loan (NPL) atau rasio kredit macet perbankan.
“Harus dengan asas-asas pemberian kredit yang sehat juga. Jangan ini juga, jangan ngawur, jangan itu. Jadi intinya ya, harus memperhatikan. Bankir lebih pintar dari saya lah, untuk melihat pemberian kredit yang itu mereka sudah pengalaman puluhan tahun, 30 tahun lebih,” ungkap Didik kepada wartawan di kantor LPS, Senin (22/9/2025).
Meski begitu, ia memandang optimis guyuran dana Rp 200 triliun dari pemerintah ke perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena menurutnya, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan.
“Ini kan salah satu cara dari Bapak Menkeu yang baru untuk mendorong kredit. Kita lihat mudah-mudahan berhasil, kan kita juga gak bisa skeptis, ‘oh ini pasti gagal atau apa’. Ya dicoba dulu, kalau saya prinsipnya sama, orang kalau sudah belum coba, sudah ngomong gagal ya, pasti gagal saja kan,” jelasnya.
Selain itu, LPS juga menyebut, persaingan bunga antar bank dapat mereda usai implementasi kebijakan ini. Likuiditas perbankan ke depan juga disebut akan lebih kuat.
“Tentu saja ini yang utama, barangkali ini bisa mempengaruhi tingkat bunga penjaminan tadi karena likuiditas ini persaingan mendapatkan bunga antar bank itu akan relatif lebih rendah, nggak ketat lagi. dan bargaining power dari pemilik-pemilik dana besar untuk mendikte suku bunga ke bank itu mungkin bisa berkurang,” tutupnya.
(acd/acd)
-
Kemenkeu Sudah Tarik Utang Rp 463,7 T
Jakarta –
Kementerian Keuangan menarik utang Rp 463,7 triliun hingga Agustus atau selama 8 bulan pertama 2025. Utang pemerintah naik 33,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY) mencapai Rp 347,6 triliun.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, realisasi penarikan utang hingga Agustus 2025 mencapai Rp 463,7 triliun atau 59,8% dari porsi APBN 2025 yang mencapai Rp 775,9 triliun.
“Pembiayaan utang sebesar Rp 463,7 triliun atau 59,8% dari target APBN,” ujar Thomas, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025)
Sedangkan pembiayaan non-utang minus Rp 38 triliun atau 23,8% dari APBN. Pembiayaan non-utang ini artinya tidak menambah utang melainkan berinvestasi di sektor tertentu.
Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang seperti yang disebutkannya, secara keseluruhan realisasi pembiayaan hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 425,7 triliun, 69,1% dibandingkan dengan pagu Rp 616,2 triliun. Angka ini naik 44,3% dibandingkan realisasi 31 Agustus 2024 yang mencapai Rp 295 triliun.
Secara keseluruhan, pendapatan negara sampai 31 Agustus 2025 mencapai Rp 1.638,7 triliun atau 57,2% dari outlook, sementara belanja negara terealisasi Rp 1.960,3 triliun atau 55,6% dari outlook.
Lebih rinci diketahui, pendapatan negara yang terkumpul Rp 1.638,7 triliun berasal dari penerimaan pajak Rp 1.135,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 194,9 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 306,8 triliun.
Sementara itu, belanja negara Rp 1.960,3 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 1.388,8 triliun, serta transfer ke daerah Rp 571,5 triliun.
Keseimbangan primer berada pada posisi Rp 22 triliun. Sedangkan defisit tercatat hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 321,6 triliun atau setara dengan 1,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(shc/ara)
-
LPS Turunkan Bunga Penjaminan Simpanan Jadi 3,5% Berlaku 1 Oktober 2025
Foto Bisnis
Andhika Prasetia – detikFinance
Senin, 22 Sep 2025 18:30 WIB
Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas tingkat bunga penjaminan simpanan dari 3,75% jadi 3,5%. Hal ini berlaku mulai 1 Oktober 2025-31 Januari 2026.
-
Pendapatan Hingga Laba PT Timah Merosot Jauh, Ini Biang Keroknya
Jakarta –
PT Timah Tbk membukukan pendapatan sebesar Rp 4,22 triliun sepanjang semester I 2025. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 19% jika dibandingkan periode yang sama 2024 (year-on-year/YoY).
Lebih lanjut, perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp 380 miliar dan EBITDA mencapai Rp 838 miliar. Dari sisi neraca, total aset perseroan tercatat sebesar Rp 12,33 triliun, dengan liabilitas sebesar Rp 5,03 triliun dan ekuitas sebesar Rp 7,29 triliun.
Dari sisi neraca, total aset perseroan tercatat sebesar Rp 12,33 triliun alias turun 7% YoY, dengan liabilitas sebesar Rp 5,03 triliun atau turun 22% YoY, dan terakhir untuk ekuitas perusahaan sebesar Rp 7,29 triliun atau naik 8% dibandingkan Semester I-2024.
“Laba rugi semester I tahun 2025 adalah tercapai di angka (laba) Rp 300 miliar. Memang lebih rendah dari tahun lalu, jadi tahun lalu tercapai di Rp 434 miliar untuk laba bersih per Semester I tahun 2024,” terang Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Nur Adi Kuncoro, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (22/9/2025).
Nur Adi menjelaskan secara umum penurunan pendapatan ini sebagian besar dipengaruhi penurunan produksi timah maupun logam lain perusahaan. Di mana pada 2025 ini PT Timah mencatatkan produksi bijih timah sebesar 6.997 ton Sn, sedangkan produksi logam 6.870 metrik ton.
“Kinerja operasi kita dari produksi bijih memang ada penurunan year-to-year dari tahun 2024, jadi tercapai di 6.997 ton atau turun 32% dari tahun sebelumnya,” terangnya.
Secara umum, ia mengatakan jumlah alat produksi yang digunakan memang menurun cukup signifikan, terutama di sisi kapal siap produksi tanpa menjelaskan lebih jauh kendala yang dihadapi. Selain itu, sejumlah area kawasan tambang juga masih sulit diakses, menjadi penyebab penurunan produksi perusahaan.
“Kedua adalah memang intensitas cuaca pada tahun 2025 ini juga cukup lebih lama dari tahun lalu, dan juga adalah beberapa lokasi yang memang belum sepenuhnya kita bisa masuk ke lokasi tersebut. Yaitu lokasi Oliver di Laut Belitung, Beriga yang ada di Bangka Tengah, dan Laut Rias yang ada di wilayah Bangka Selatan,” jelas Nur Adi.
Lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan ini, Nur Adi mengatakan, salah satu strategi yang akan dilakukan perseroan adalah dengan optimalisasi pengelolaan tambang darat dan tambang primer. Kemudian perusahaan juga akan melakukan kegiatan pembukaan tambang Beriga yang ada di wilayah Bangka Tengah, mempunyai potensi cukup tinggi.
Di luar itu PT Timah juga berencana untuk melakukan penyempurnaan tim manajemen untuk pengurusan perizinan, penyelesaian sengketa (sengketa lahan) serta perbaikan fungsi organisasi dari proses bisnis perusahaan dari hulu ke hilir.
“Tentunya, ini kita harapkan tidak ada isu internal terkait dengan fraud dan lain-lain. Untuk isu internal, kita juga membentuk tim manajemen untuk pengurusan perizinan. Ini juga menjadi fokus kita karena beberapa isu perizinan tentunya menjadi hal yang harus segera kami selesaikan agar kegiatan operasional juga bisa lebih maksimal,” paparnya.
(fdl/fdl)
-
Purbaya soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara: Belum Perlu
Jakarta –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Sebagaimana diketahui, rencana itu menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya mengatakan sejauh ini pembentukan BPN belum perlu. Meski begitu, semuanya tergantung dari perintah presiden dalam hal ini Prabowo.
“Belum ya, tapi itu nanti tergantung perintah presiden seperti apa, tergantung hasil diskusi saya dengan presiden seperti apa. Tapi untuk sementara sih kalau saya lihat belum perlu, sampai kita semuanya sudah stabil,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (22/9/2025).
Purbaya menyebut pihaknya akan mengoptimalkan pendapatan negara dari pajak dan cukai. Menurutnya, saat ini masih ada kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki di sistem baik pajak maupun bea cukai.
Jika perbaikan sudah dilakukan namun hasilnya tidak memuaskan, baru Purbaya bakal merencanakan pembentukan BPN.
“Nanti kalau sudah dioptimalkan hasilnya belum bagus juga, baru kita pikir untuk bentuk itu, tapi sekarang sih belum saatnya. Masih ada kelemahan-kelemahan di sistem baik pajak maupun bea cukai yang bisa diperbaiki,” ucap Purbaya.
“Dengan desain yang ada, kalau dijalankan dengan optimal, saya mau lihat berapa kenaikan cukai maupun pajak. Kalau itu masih terlalu rendah, baru kita berpikir ke arah sana,” tambahnya.
(aid/kil)
-
KSP Ungkap Syarat IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028
Jakarta –
Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur ditargetkan jadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Target ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan per 30 Juni 2025 yang lalu.
Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan jika IKN mau difungsikan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, maka tiga lembaga mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus sudah ada fasilitasnya.
Sejauh ini baru ada fasilitas eksekutif pemerintah saja di IKN, mulai dari kelengkapan istana hingga kantor kementerian. Gedung-gedung untuk urusan legislatif dan yudikatif belum ada.
“Kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai Ibu Kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada Istana negara, tapi legislatif yudikatifnya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu,” ungkap Qodari dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Ini Syarat IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Di sisi lain, dia menyatakan IKN jadi ibu kota politik bukan berati nantinya Indonesia punya ibu kota ekonomi ataupun ibu kota budaya. Ibu kota negara tetap hanya ada satu.
“Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lain. Nggak, nggak begitu maksudnya,” lanjut Qodari menjelaskan.
Dalam Perpres 79 tahun 2025 juga dijelaskan syarat untuk mewujudkan IKN jadi ibu kota politik. Nantinya pelaksanaan pembangunan IKN akan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha). Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.
Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.
(hal/ara)
-
Garuda Respons Kabar Petinggi Singapore Airlines Gabung
Jakarta –
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) buka suara soal kabar adanya penunjukan Direktur Keuangan (Dirkeu) baru yang berasal dari Singapore Airlines. Manajemen tidak membenarkan kabar tersebut namun tidak juga membantahnya.
Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim mengatakan, pihaknya menyerahkan kewenangan ini ke pemegang saham utama, dalam hal ini pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang saham ya untuk hal tersebut,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Kabar Garuda Indonesia merekrut Direktur Keuangan dari Singapore Airlines sempat disinggung Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam. Ia meminta Garuda Indonesia tidak menyembunyikan kabar tersebut jika memang benar terjadi.
“Kami mendengar ada Executive dari Singapore Airlines menjadi jajaran Direksi Garuda Indonesia, betul tidak pak? Kalau betul kenapa harus disembunyikan?” tanya Mufti.
Menurutnya, akan percuma jika Garuda merekrut tenaga kerja asing jika tata kelola korporasi masih menyimpan banyak catatan. Mufti juga meminta manajemen Garuda Indonesia lebih memprioritaskan talenta lokal dibandingkan asing.
“Saya yakin walau ada orang asing sepintar apapun kalau tata kelola korporasi, budayanya masih seperti itu, akan begitu-begitu saya. Maka kami minta diprioritaskan juga untuk ada orang lokal, saya pikir orang kita bagus-bagus juga. Banyak orang kita di Qatar, banyak di Singapore Airlines, kenapa nggak di-hire mereka,” bebernya.
Dilaporkan Bloomberg, Balagopal Kunduvara, wakil presiden divisi layanan keuangan di Singapore Airlines (SIA), dijadwalkan mulai bertugas di Garuda Indonesia pada Oktober mendatang. Penunjukan ini dilakukan untuk memperbaiki neraca keuangan sekaligus memperluas jaringan internasionalnya.
Kunduvara akan menggantikan Prasetio yang sudah menjabat sejak akhir 2020. Kunduvara sendiri sudah lebih dari dua dekade berkarier di maskapai nasional Singapura itu, memulai langkahnya sebagai insinyur pada tahun 2000.
Penunjukan tersebut dikabarkan sudah mendapat lampu hijau dari Danantara. Ia dijadwalkan resmi bergabung pada Oktober.
(acd/acd)