Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Purbaya Mau Demutualisasi Bursa, Struktur Baru Mulai Digodok

    Purbaya Mau Demutualisasi Bursa, Struktur Baru Mulai Digodok

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini rencananya dilakukan mulai tahun depan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengatakan pihaknya masih mengkaji struktur baru usai demutualisasi bursa dilakukan. Penyesuaian struktur baru ini berkiblat ke negara-negara yang telah melakukan demutualisasi terhadap struktur pasar modal.

    “Kami saat ini sedang membentuk kajian, sedang menyiapkan kajian bagaimana struktur organisasi daripada bursa pasca-demut dengan membandingkan bursa yang lain,” ungkap Iman dalam konferensi persnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

    Kajian struktur baru setelah demutualisasi ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi BEI. Ke depan, hasil kajian ini akan kembali dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu.

    “Kami mencoba menyampaikan kajian struktur terbaik yang nantinya mungkin akan kami diskusikan dengan OJK maupun Departemen Keuangan. Jadi tadi sampaikan bahwa kajian ini kami lakukan untuk membantu, men-support Departemen Keuangan maupun OJK terkait dengan struktur terbaik, di mana demut yang terjadi di negara-negara lain,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menilai demutualisasi dilakukan untuk membenahi tata kelola pasar modal, konflik kepentingan, dan meningkatkan profesionalisme.

    “Jadi itu hal yang baik dan sekarang prosesnya sedang berlangsung, RPP-nya sedang diproses oleh pemerintah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, rencana demutualisasi BEI diklaim sebagai bagian dari implementasi UU P2SK. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin sebelumnya menjelaskan demutualisasi ini membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

    Masyita menjelaskan, langkah ini bukan hal baru yang dalam upaya pengembangan pasar modal. Pasalnya di bursa dunia, demutualisasi ini sudah dilakukan seperti di Singapura, Malaysia, dan India. Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global.

    Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga dapat meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

    “Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ungkap Masyita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (kil/kil)

  • Kalau Bisa Dihabiskan Tahun Ini

    Kalau Bisa Dihabiskan Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada Rp 1,51 triliun dana tanggap darurat atau dana siap pakai untuk cadangan bencana. Dana tersebut dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Purbaya mengatakan tahun ini BNPB sudah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang di antaranya untuk pemulihan bencana Sumatera. Masih ada Rp 1,51 triliun lagi dana siap pakai yang bisa diajukan.

    Ia mewanti-wanti agar pengajuan jangan sampai dilakukan tahun depan. Karena konsekuensinya akan hangus dan akan menjadi pengurangan terhadap dana tersebut.

    “Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair pak. Uangnya ada, tinggal dipercepat, kalau bisa besok atau hari ini (diajukan), biar besok bisa dicairkan. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya mau habis, (kalau) hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurangan. Jadi kalau bisa dihabiskan tahun ini ada Rp 1,51 triliun,” kata dia dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana, Selasa (30/12/2025).

    Purbaya juga meyakini anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemenuhan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di lokasi bencana Sumatera.

    “Termasuk yg dari PU huntara, juga komunikasi dengan mereka, kami percepat. Tapi cuma tinggal 1 hari, anda sanggup?” ujar dia sembari berkelakar.

    Dalam kesempatan itu, Purbaya menyesalkan kenapa pengajuan penambahan anggaran lambat dan sedikit. Padaha berdasarkan perhitungannya penambahan bisa dilakukan lebih banyak dan anggaran negara siap.

    “Saya agak menyesal pertemuannya baru sekarang, harusnya kalau sebelumnya bisa saya percepat. Karena selama ini saya nunggu, saya selalu heran kenapa permintaan tambahannya lambat dan sedikit. Hitungan saya sih lebih besar dari itu tapi kan karena saya memang di belakang ya kita tunggu. Jadi mungkin itu bisa dipercepat kalau mau,” ujar dia.

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (ada/kil)

  • Tito Minta Purbaya Buka Blokir Anggaran buat Terjunkan Praja IPDN ke Sumatera

    Tito Minta Purbaya Buka Blokir Anggaran buat Terjunkan Praja IPDN ke Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka blokir salah satu mata anggaran untuk digunakan sebagai penanganan bencana. Tito bilang anggaran itu besarnya Rp 20 miliaran dan masih dibintangi untuk tahun anggaran 2025.

    Dia meminta Purbaya membuka anggaran tersebut untuk digunakan sebagai biaya menerjunkan praja IPDN ke daerah bencana dalam rangka menghidupkan kembali beberapa layanan pemerintahan desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kami mohon segala hormat dukungan dari pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN. Ada anggarannya, cuma ada 1 yang dibintangin. Mohon dibuka. Tidak banyak, hanya Rp 20 miliar. Tapi 1 bulan sangat berarti,” papar Tito dalam Rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR, disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).

    Mulanya Tito mengungkapkan ribuan perangkat administrasi desa hilang karena bencana. Paling banyak perangkat administrasi desa hilang di Provinsi Aceh, maka dari itu dia berinisiatif untuk menerjunkan praja IPDN senior untuk memulihkan layanan pemerintahan di desa-desa yang ada pada kawasan bencana.

    Tito sebelumnya memaparkan 1.580 kantor desa yang terdampak bencana dan tidak bisa berjalan pemerintahannya di 3 provinsi yang terkena bencana alam di Sumatera.

    Totalnya ada sekitar 1.455 desa yang pemerintahannya lumpuh di Aceh. Kemudian di Sumatera Utara ada 93 desa dan Sumatera Barat 32 desa. Pihaknya akan mengirimkan 1.054 personel Praja IPDN untuk membantu pemulihan pemerintahan desa.

    Purbaya pun langsung merespons permintaan Tito. Dia bilang akan membuka blokir anggaran tersebut untuk bisa digunakan.

    “IPDN itu yang dibintangin besok bisa cair dan Anda bisa apply? Ya udah pak bintangnya udah dicoret barusan sama saya, kecil itu,” kata Purbaya sambil memberikan kode kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani yang duduk di belakangnya.

    (acd/acd)

  • Buruh Demo Lagi di Jakarta, Ancam Tak Berhenti Sampai Tuntutan Dipenuhi

    Buruh Demo Lagi di Jakarta, Ancam Tak Berhenti Sampai Tuntutan Dipenuhi

    Jakarta –

    Massa buruh kembali memadati kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat untuk menolak kenaikan upah minimum. Aksi ini merupakan yang kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya di hari Senin (29/12), buruh melakukan aksi yang sama di titik tersebut.

    Pada demonstrasi kemarin, buruh memprotes kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 DKI Jakarta yang naik menjadi Rp 5,73 juta per bulan. Buruh menuntut UMP Jakarta naik menjadi Rp 5,89 juta sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Pada aksi hari ini, Selasa (30/12/), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pihaknya menuntut Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat dikembalikan. Menurutnya, UMSK telah dicoret Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    “Kami minta semua rekomendasi bupati, wali kota se-Jawa Barat di 19 Kabupaten/Kota itu dikembalikan nilainya kenaikan UMSK 2026, sesuai dengan rekomendasi bupati, wali kota se-Jawa Barat,” ujarnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).

    Oleh karena itu, aksi kali ini diikuti oleh massa buruh yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Said Iqbal mengklaim ada 5.000-10.000 motor yang konvoi dari Jawa Barat ke Jakarta.

    Pada kesempatan itu, Said Iqbal juga protes terhadap UMP Jakarta. Ia yakin tuntutan kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp 5,89 juta sudah sesuai perhitungan dan kondisi ekonomi tahun depan karena mengacu kepada KHL.

    “Jadi KHL yang dikeluarkan oleh BPS tentu sudah mempertimbangkan berbagai variabel. Jadi, dalam menghitung KHL layak Jakarta, BPS akan mempertimbangkan variabel makanan, minuman, kebutuhan sewa rumah, transportasi, jadi sudah diperhitungkan dengan matang. Data BPS itu KHL-nya Jakarta itu Rp 5,89 juta, berarti nombok buruh itu. Kita nombok makanya Presiden Prabowo itu memberikan indeks (alfa) 0,9,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika aspirasi buruh tak didengar, ada dua langkah yang akan diambil buruh. Pertama, terus menerus melakukan aksi demonstrasi sampai tuntutan mereka direalisasi, dan kedua melayangkan gugatan ke PTUN.

    “Dua langkah yang diambil. Satu, aksi terus menerus. Sampai kapan? sampai menang, terus menerus aksi. Yang kedua, melayangkan gugatan ke PTUN,” tutup Said Iqbal.

    Lihat juga Video Buruh Blokade Jalan Medan Merdeka Selatan, Pemotor Pilih Naik Trotoar

    (ily/ara)

  • Pengusaha Keluhkan Pengaturan Penyeberangan Merak-Bakauheni Saat Nataru

    Pengusaha Keluhkan Pengaturan Penyeberangan Merak-Bakauheni Saat Nataru

    Jakarta –

    Pengaturan penyeberangan di wilayah Merak-Bakauheni dinilai belum cukup baik diterapkan. Kebijakan yang ada dinilai kurang fleksibel dan justru mempersulit pergerakan di lapangan.

    Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo menilai hal ini menimbulkan dampak serius bagi pengguna jasa, khususnya kendaraan logistik nasional.

    “Berdasarkan data dan fakta operasional di lapangan, yang terjadi saat ini bukan penyelesaian kemacetan, melainkan pemindahan kemacetan ke lokasi lain yang infrastrukturnya belum siap,” ujar Khoiri dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

    Dia menegaskan logistik adalah urat nadi perekonomian nasional yang tidak boleh diberlakukan sebagai beban demi mengejar kondisi atau tampilan kelancaran lalu lintas di satu titik tertentu.

    “Mengorbankan kendaraan logistik agar Pelabuhan Merak-Bakauheni terlihat lancar dan tanpa antrean bukan lah solusi. Itu adalah kelancaran semu yang justru menutup masalah sebenarnya,” tegas Khoiri.

    Fakta di lapangan, Khoiri menilai antrean panjang masih terjadi, waktu tunggu yang tidak pasti, serta perubahan kebijakan yang mendadak telah menimbulkan tekanan fisik dan psikologis bagi para pengemudi, bahkan berdampak pada aspek kemanusiaan.

    Khoiri juga menyoroti strategi pengalihan kendaraan ke BBJ dan Ciwandan yang dalam praktiknya belum mampu menggantikan fungsi pelabuhan utama.

    “Pelabuhan utama penyeberangan Jawa-Sumatra adalah Merak-Bakauheni. Bukan BBJ dan bukan Ciwandan,” kata Khoiri.

    Beberapa tahun ini, kendaraan logistik seringkali dialihkan jalurnya ke Pelabuhan BBJ dan Ciwandan bukan lagi lewat Merak saat musim puncak perjalanan seperti misalnya Nataru ataupun momen Lebaran.

    Merak-Bakauheni merupakan simpul strategis nasional yang secara langsung terhubung dengan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatra, sehingga secara sistem transportasi nasional harus tetap menjadi tulang punggung utama arus logistik, terutama pada masa puncak pergerakan.

    “Pelabuhan alternatif seharusnya berfungsi sebagai pendukung, bukan dipaksakan menjadi pengganti utama tanpa kesiapan kapasitas dermaga, kapal, dan manajemen operasional yang memadai,” ujar Khoiri.

    Gapasdap berharap pemerintah mencermati kondisi nyata di lapangan dan mengambil langkah pembenahan yang menyeluruh, agar persoalan penyeberangan tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

    Lihat juga Video: Pelabuhan Merak Terpantau Lengang Malam Ini

    (acd/acd)

  • Amazon Services Tak Lagi Jadi Pemungut Pajak Digital RI, Ini Alasannya

    Amazon Services Tak Lagi Jadi Pemungut Pajak Digital RI, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencabut status Amazon Services Europe S.a.r.l sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pencabutan status itu efektif berlaku sejak 3 November 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan pencabutan status Amazon Services sebagai pemungut pajak digital dikarenakan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria.

    “Pencabutan status Amazon Services Europe S.a.r.l. sebagai pemungut PPN PMSE dilakukan karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria yang telah ditentukan,” kata Rosmauli dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

    Sebagaimana diketahui, beberapa kriteria pemungut PPN PMSE yakni memiliki nilai transaksi dengan Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam 1 tahun atau Rp 50 juta dalam 1 bulan. Kemudian jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12 ribu dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan.

    Sampai November 2025, ada 254 perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Terdapat tiga penunjukan baru yaitu International Bureau of Fiscal Documentation, Bespin Global dan OpenAI OpCo LLC.

    Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp 34,54 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, serta Rp 9,19 triliun hingga 2025.

    “Penunjukan pemungut PPN PMSE pada perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence (AI) menunjukkan bahwa ekonomi digital semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penerimaan negara,” imbuh Rosmauli.

    (aid/fdl)

  • Jurus OJK Berantas Praktik Goreng Saham di Bursa Efek

    Jurus OJK Berantas Praktik Goreng Saham di Bursa Efek

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan khusus terhadap 155 kasus. Saat ini, tercatat sebanyak 69 kasus diselesaikan dan 86 kasus lainnya dalam proses pemeriksaan.

    Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menyebut 116 kasus di antaranya mencakup kasus transaksi dan perdagangan saham. Menurutnya, catatan ini mencerminkan aksi goreng saham yang berupaya memanipulasi harga.

    “Kondisi ini menegaskan bahwa praktek-praktek yang tidak sejalan dengan prinsip pasar yang teratur, wajar, dan efisien masih perlu diberantas secara konsisten,” ungkap Eddy dalam konferensi persnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/12/2025).

    Eddy menegaskan, aksi bersih-bersih praktek ini dilakukan sejalan dengan semangat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta Self-Regulatory Organization (SRO) membenahi pasar modal dari aksi goreng saham.

    “OJK menegaskan tidak akan mentoleransi praktek manipulatif transaksi semu, maupun pola perdagangan yang merugikan investor, khususnya investor retail,” ungkapnya.

    Eddy menambahkan, OJK telah mengenakan 120 sanksi administratif untuk kasus pelanggaran, 1.180 sanksi administratif untuk keterlambatan penyampaian laporan, dan 65 sanksi administratif lainnya yang bersifat non-kasus. Total sepanjang 2025, OJK telah mengenakan sanksi denda Rp 123,3 miliar.

    “Dari sanksi tersebut, OJK telah menjatuhkan 6 sanksi pencabutan izin, 6 perintah tertulis, serta 329 sanksi peringatan tertulis dengan pengenaan denda administratif dengan total nilai denda sebesar Rp 123,3 miliar.
    ,” ujar dia.

    Lihat juga Video: Strategi BEI Agar IHSG Tak Jatuh Akibat Tarif Impor Trump

    (kil/kil)

  • Calon Investor Kini Bisa Ngintip Isi ‘Perut’ Indonesia

    Calon Investor Kini Bisa Ngintip Isi ‘Perut’ Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghadirkan data sumber daya alam di seluruh Indonesia secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk calon investor melalui aplikasi GeoRIMA (Geological Resources of Indonesia Multiplatform Application).

    Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ketersediaan data yang akurat dan transparan seperti ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam bersaing menarik investor di panggung internasional.

    “Kehadiran GeoRIMA adalah jawaban atas tantangan keterbukaan informasi di sektor sumber daya alam. Ketersediaan data sumber daya alam yang ada di aplikasi GeoRIMA dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan termasuk untuk kalangan investor yang akan menanamkan investasi di Indonesia,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

    Kepala PSDMBP, Agung Pribadi, menjelaskan bahwa GeoRIMA, yang dapat diakses melalui georima.esdm.go.id, dirancang untuk memberikan informasi publik tentang potensi mineral, batu bara, dan panas bumi di seluruh Nusantara.

    Aplikasi ini mengumpulkan data yang sebelumnya tersebar sehingga memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

    Beberapa keunggulan utama GeoRIMA adalah aksesibilitas yang luas dan keterbukaan bagi publik. Dengan satu platform terpadu, pengguna dari berbagai latar belakang seperti akademisi, masyarakat umum, maupun calon investor dapat memetakan potensi wilayah tanpa harus menghadapi birokrasi data yang rumit.

    “Aplikasi ini dirancang agar dapat diakses oleh siapa saja, mulai dari akademisi, masyarakat umum, hingga calon investor. Data ini tetunya sangat bermanfaat khususnya bagi investor, dengan data yang terintegrasi maka calon investor dapat lebih mudah memetakan potensi wilayah tanpa terhambat birokrasi data yang rumit,” terang Agung.

    GeoRIMA menyajikan data sumber daya alam lengkap yang disusun berdasarkan kategori untuk memudahkan pencarian. Kategori tersebut meliputi logam dasar, logam mulia, logam besi (termasuk panduan besi seperti laterit), serta informasi terkait batubara dan panas bumi. Selain itu, aplikasi ini juga menampilkan data statistik dan neraca sumber daya yang terperinci per provinsi dan kabupaten.

    Agung berharap masyarakat dan pemangku kepentingan menggunakan GeoRIMA (https://georima.esdm.go.id/) secara bertanggung jawab untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

    “Kementerian ESDM melalui Badan Geologi akan terus melakukan modernisasi pada seluruh lini layanan publik, memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutur Agung.

    Lihat juga Video Purbaya: Saya Nggak akan Mohon-mohon ke Investor Asing

    (hrp/hns)

  • Pemerintah Lanjutkan Penggabungan Pelni, ASDP dengan Pelindo

    Pemerintah Lanjutkan Penggabungan Pelni, ASDP dengan Pelindo

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan penggabungan BUMN transportasi juga akan berlanjut di 2026. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf mengatakan tiga BUMN transportasi yang akan digabungkan yakni PT Pelni (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

    “(Pelni, Pelindo, ASDP) Sudah kita kaji ko itu, tinggal dieksekusi aja,” kata dia ditemui di Jakarta, ditulis, Selasa (30/12/2025).

    Aminuddin mengatakan penggabungan BUMN transportasi akan terus dilanjutkan karena masuk dari bagian perampingan jumlah badan usaha milik negara menjadi sekitar 200-an saja dari total saat ini sekitar 1.000 BUMN.

    “Sama, itu kan kerangka besarnya memang menuju 220an BUMN,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah PT Pos Indonesia akan masuk dalam penggabungan tersebut, Aminuddin secara tidak langsung mengatakan tidak ada rencana itu. Sejauh ini penggabungan hanya Pelni, Pelindo, ASDP

    “Masih tiga itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, Tri Andayani, buka suara terkait rencana pembentukan holding BUMN sektor maritim. Rencananya, holding ini melibatkan tiga BUMN pelayaran yakni Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelabuhan Indonesia.

    Dalam hal ini, Andayani menegaskan pihaknya belum mendapatkan arahan lebih jauh terkait rencana peleburan BUMN sektor maritim ini, baik itu dari pemerintah maupun dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sehingga menurutnya terakhir ketiga perusahaan tersebut baru melakukan kajian dan koordinasi. Pada tahap awal, Pelindo direncanakan akan menjadi induk usaha.

    “Belum, belum ada. Masih yang terakhir waktu itu saja,” jawab Andayani singkat kepada wartawan usai Press Briefing Angkutan Nataru Pelni, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

    Tonton juga Video: PELNI Terima Penghargaan Inovasi Digitalisasi Layanan Penumpang

    (kil/kil)

  • Kata Bahlil RI Bisa Setop Impor Solar Tahun Depan, tapi Ada Syaratnya

    Kata Bahlil RI Bisa Setop Impor Solar Tahun Depan, tapi Ada Syaratnya

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar pada 2026. Dengan kata lain, tahun depan Indonesia tidak impor solar lagi.

    Cuma, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kepastian penghentian impor solar sangat bergantung pada mulai beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

    Jika kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi Solar yang cukup signifikan.

    “Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor Solar lagi,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

    Meski menargetkan nihil impor solar pada 2026, Bahlil menekankan realisasi kebijakan tersebut masih menunggu kesiapan infrastruktur dan menyesuaikan dengan jadwal operasional kilang yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero).

    Kementerian ESDM terus melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.

    Bahlil menjelaskan, jika operasional penuh kilang baru dimulai pada Maret 2026, maka masih ada kemungkinan dilakukan impor dalam jumlah kecil pada awal tahun untuk menjaga ketahanan stok nasional.

    “Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa (beroperasi penuh), berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit (impor) yang kita eksekusi. Tapi itu perlu saya exercise ya. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah,” jelas Bahlil.

    Selain fokus pada pemenuhan kuantitas dan penghentian impor, Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk meningkatkan kualitas Solar di Indonesia. Saat ini, produk Solar yang beredar telah memiliki angka setana (Cetane Number) 51, namun pemerintah berambisi membawa kualitas BBM dalam negeri setara dengan standar Euro 5.

    Bahlil mengakui tantangan utama dalam peningkatan kualitas ini adalah kesiapan infrastruktur kilang yang ada saat ini. Namun, ia memastikan pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan pemutakhiran teknologi kilang agar standar lingkungan yang lebih baik dapat tercapai.

    “Upaya kita akan ke sana (Euro 5). Memang sekarang infrastruktur kilang kita belum sepenuhnya memadai untuk itu, tapi upayanya akan kesana (Euro 5), terus kita lakukan yang terbaik ya,” ujar Bahlil.

    Proyek RDMP Kilang Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana proyek ini menelan investasi sebesar USD7,4 miliar atau setara dengan Rp 126 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi yang terbesar dilakukan BUMN dalam satu titik kegiatan untuk mengurangi impor BBM.

    (hrp/hns)