Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Direstui Mahkamah Agung, Trump Tahan Dana Bantuan Luar Negeri Rp 66 T

    Direstui Mahkamah Agung, Trump Tahan Dana Bantuan Luar Negeri Rp 66 T

    Jakarta –

    Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) mengizinkan Presiden Donald Trump menahan kucuran dana bantuan luar negeri senilai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 66,80 triliun (kurs Rp 16.700). Sebelumnya, hakim federal memutuskan pemerintahan AS harus menghabiskan dana tersebut sebelum akhir bulan.

    Namun, keputusan Mahkamah Agung menunda kewajiban tersebut. Dalam perintah singkatnya, pengadilan menilai pemerintahan AS telah menunjukkan alasan yang cukup bahwa kelompok penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini berdasarkan Undang-Undang Impoundment Control.

    Dikutip dari CNBC, Sabtu (27/9/2025), dengan mayoritas konservatif 6-3, pengadilan juga menekankan bahwa potensi dampak negatif terhadap urusan luar negeri oleh eksekutif dinilai lebih besar daripada kerugian yang mungkin dialami para penerima dana bantuan luar negeri.

    Tiga hakim liberal menyatakan pendapat berbeda. Hakim Elena Kagan menulis bahwa isu hukum dalam perkara ini belum pernah diputuskan sebelumnya, sehingga pengadilan sedang bergerak di wilayah yang belum dipetakan.

    Ia menambahkan bahwa mayoritas kembali mengabulkan permintaan darurat pemerintah tanpa sidang lisan maupun putusan lengkap yang beralasan. “Seharusnya kita menolak permohonan ini, membiarkan pengadilan bawah melanjutkan, dan memastikan pertanyaan penting ini mendapat pertimbangan yang layak,” tulis Kagan.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah John Roberts pada 9 September sudah mengeluarkan penangguhan sementara atas putusan pengadilan bawah sambil menunggu langkah selanjutnya.

    Pemerintahan Trump telah menginformasikan legislator bahwa dana itu tidak akan dibelanjakan. Langkah ini memicu perdebatan soal apakah presiden memang memiliki kewenangan semacam itu, sebab menurut Konstitusi, Kongreslah yang berwenang menetapkan anggaran yang kemudian dijalankan presiden.

    Pemerintah juga telah mengambil langkah cepat untuk membongkar fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), lembaga yang selama ini menyalurkan miliaran dolar bantuan untuk isu-isu seperti akses air bersih dan pencegahan penyakit.

    Dana sebesar US$ 4 miliar yang disengketakan merupakan bagian dari alokasi anggaran tahun fiskal berjalan yang berakhir pada 30 September. Pemerintahan Trump menyatakan akan menahan dana tersebut, namun tetap membelanjakan 6,5 miliar dolar lain yang juga dialokasikan Kongres.

    Undang-Undang Impoundment Control disahkan pada 1974 untuk mengatur kontrol presiden atas anggaran, setelah Presiden Richard Nixon mencoba menahan pengeluaran pada program yang tidak ia dukung.

    Pemerintahan Trump berargumen bahwa mereka dapat menahan dana melalui mekanisme “rescission,” yakni ketika presiden memberi tahu Kongres bahwa ia tidak akan menggunakan sebagian dana. Namun, karena waktunya hampir habis, kecil kemungkinan Kongres akan menanggapi, meskipun ingin.

    (ily/hns)

  • Momen Gibran Turun Cek Proyek Tol Palembang-Betung

    Momen Gibran Turun Cek Proyek Tol Palembang-Betung

    Foto Bisnis

    Dok. PT Hutama Karya (Persero) – detikFinance

    Sabtu, 27 Sep 2025 14:00 WIB

    Palembang – Gibran meninjau progres tol Palembang-Betung yang kini memasuki tahap akhir konstruksi. Ruas tol ini ditargetkan bisa digunakan saat Lebaran 2026.

  • Digitalisasi Penyaluran Bansos, Pemerintah Rilis 2 Kartu Baru

    Digitalisasi Penyaluran Bansos, Pemerintah Rilis 2 Kartu Baru

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketepatan sasaran program bantuan sosial serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan implementasi dua kartu tersebut diusulkan menjadi satu ekosistem digital dengan bantuan sosial yang saat ini sedang dalam uji coba digitalisasi. Inisiatif ini didorong dengan pendekatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor yang mengutamakan kebutuhan pengguna (user-centric).

    “Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun kita perlu mengintegrasikan program-program ini secara menyeluruh. Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi. Saya usul agar kartu ini tentunya dapat dibangun berbasis tata Kelola digital DPI (Digital Public Infrastructure),” ungkap Rini dalam keterangan resminya, Sabtu (27/9/2025).

    Menurutnya implementasi kartu-kartu ini akan berjalan efektif jika ditopang oleh DPI yang meliputi Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan Digital Payment untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman.

    Selain itu Rini menyebut pembangunan sistem dua kartu bandos digital ini juga harus mengedepankan perlindungan data, security by design, serta security awareness untuk membangun digital trust.

    “Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan instrumen yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari upaya kita untuk integrasi layanan pemerintah menuju layanan terpadu,” jelas Rini.

    Rini mengungkapkan dalam pelaksanaan implementasi dua kartu tersebut diperlukan strategi perencanaan yang komprehensif. Mulai dari fokus pada program yang menuntut kolaborasi lintas sektor, desain keterpaduan top-down yang memanfaatkan tata Kelola digital dan data dengan layanan yang suer-centric, serta perkuat DPI untuk menjamin akuntabilitas.

    Berikutnya terkait masalah keamanan siber dan perlindungan data pribadi wajib diterapkan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik.

    “Terakhir, regulasi yang adaptif harus disiapkan. Regulasi yang tidak kaku dan dinamis sebagai dasar pemanfaatan teknologi lintas sektor,” terangnya.

    Di luar itu Rini mengatakan saat ini piloting digitalisasi bansos sedang berjalan melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi bagian lanjutan dari piloting ini, khususnya dalam aspek penyaluran Bansos yang lebih terpadu dan efisien.

    “Kita ingin memastikan supaya bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih akuntabel, efisien, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital,” pungkas Rini.

    (igo/eds)

  • Pertamina Hadirkan SPBU Signature, Ini Fasilitasnya

    Pertamina Hadirkan SPBU Signature, Ini Fasilitasnya

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga menghadirkan pengalaman baru di SPBU Pertamina Signature 31.122.04 Pondok Indah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari Pertamina meningkatkan pelayanan konsumen.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan SPBU Pertamina Signature menawarkan berbagai layanan tambahan yang bisa dinikmati oleh konsumen. Misalnya pelanggan dapat melakukan pengisian BBM minimal Rp 350 ribu tersebut akan mendapatkan layanan semir ban gratis.

    Roberth mengatakan SPBU ini juga dilengkapi fasilitas umum yang lengkap, mulai dari musala bersih dengan perlengkapan salat (mukena, sarung, dan Al-Quran), area wudhu, hingga toilet yang bersih.

    Untuk kebutuhan istirahat, tersedia Bright Store dengan beragam pilihan snack, minuman, bakery, popcorn, ramen instan yang bisa langsung dimasak, serta produk pelumas Pertamina. Konsumen juga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan adanya outlet LPG di SPBU ini.

    “SPBU Pertamina Signature kami hadirkan untuk memberikan pengalaman lebih bagi para konsumen. Kami ingin setiap konsumen merasa nyaman dan dilayani dengan ramah. Harapannya, siapa pun yang singgah bisa merasakan pengalaman berbeda dan membuat mereka betah hingga ingin kembali lagi,” ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Roberth menambahkan, Pertamina juga memberikan promo menarik melalui aplikasi MyPertamina. Promo tersebut di antaranya potongan Rp 300/liter untuk Pertamax dan Pertamax Turbo setiap Senin, potongan Rp 300/liter untuk Pertamax dan Pertamax Turbo setiap Jumat, dan Bonus Akhir Pekan double point MyPertamina tiap Sabtu dan bonus E-Voucher MyPertamina Rp 10.000 tiap Minggu.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari penyediaan SPBU yang lebih nyaman dengan fasilitas umum yang bersih dan gratis. Harapannya, SPBU Pertamina tidak hanya menjadi tempat mengisi BBM, tetapi juga “one stop solution” bagi masyarakat untuk mengisi energi sebelum beraktivitas,” tutup Roberth.

    (hns/hns)

  • Bos Asosiasi Pindar Dukung Penuh Penangkapan Adrian Gunadi

    Bos Asosiasi Pindar Dukung Penuh Penangkapan Adrian Gunadi

    Jakarta –

    Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendukung penuh penangkapan dan pemulangan mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi. Penangkapan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga integritas industri layanan pendanaan berbasis teknologi (LPBBTI).

    Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri pinjaman online (pinjol). Ia menegaskan, AFPI siap bekerja sama dengan pemerintah jika dibutuhkan.

    “AFPI mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh OJK dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang konsisten akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri Pindar. Kami siap bekerja sama apabila dibutuhkan,” ujar Entjik dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending yang berizin dan diawasi OJK, AFPI mendorong seluruh anggotanya menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, perlindungan konsumen, serta kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi.

    Untuk diketahui, OJK bersama pihak Kepolisian mengumumkan penangkapan Adrian Gunadi pada Jumat (26/9/2025). Andrian Gunadi dibekuk tim Interpol di Doha, Qatar, pada Rabu (24/9/2025).

    “Otoritas Jasa Keuangan bersama Kopolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG yakni mantan Direktur PT Investree Radika Jaya yang diduka melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK,” kata Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana dalam konferensi pers Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, di Gedung 600 PT Angkasa Pura II, Tangerang, Jumat (26/9/2025).

    Yuli mengatakan, Adrian Gunadi terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Adrian Gunadi terjerat Pasal 46 Juncto Pasal 16 ayat 1 BAB 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 Junto pasal 2370A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang PPSK Junto Pasal 5542 KUH Pidana.

    (eds/eds)

  • Ada Transformasi Gede-gedean, Karyawan Pos Ini Mogok Massal

    Ada Transformasi Gede-gedean, Karyawan Pos Ini Mogok Massal

    Jakarta –

    Pekerja Canada Post ramai-ramai melakukan aksi mogok kerja nasional pada Kamis (25/9) kemarin setelah pemerintah Kanada meminta perusahaan pos tersebut melakukan transformasi besar-besaran sebagai upaya memperkuat keuangannya dan memodernisasi operasional BUMN tersebut.

    “Menanggapi serangan Pemerintah terhadap layanan pos dan pekerja kami, efektif mulai sekarang, semua anggota CUPW di Canada Post melakukan mogok kerja nasional,” kata serikat pekerja tersebut dalam pengumumannya, dikutip Reuters, Sabtu (27/9/2025).

    Di sisi lain, Canada Post yang merupakan BUMN sektor logistik Kanada mengatakan operasional perusahaan akan tutup untuk sementara waktu menyusul aksi mogok kerja tersebut. Kondisi ini dinilai dapat menyebabkan penundaan pengiriman barang para pelanggannya.

    “Perusahaan kecewa karena serikat pekerja memilih untuk meningkatkan aksi mogok mereka, yang akan semakin memperburuk situasi keuangan Canada Post,” kata layanan pos utama negara itu dalam pernyataan melalui email kepada Reuters.

    Sebelumnya, pemerintah Kanada meminta Canada Post untuk melakukan perubahan besar pada operasionalnya. Pemerintah mengatakan saat ini perusahaan tengah menghadapi tantangan struktural, ditambah dengan model usaha yang sudah ketinggalan zaman.

    Belum lagi negosiasi yang terhenti antara buruh dan manajemen ikut membatasi kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, menyebabkan kerugian keuangan yang semakin besar. Pemerintah menambahkan bahwa pihaknya juga sedang meninjau proses kenaikan tarif bea meterai.

    “Jika situasi ini terus berlanjut, Canada Post secara efektif bangkrut dan dana talangan berulang bukanlah solusi jangka panjang. Transformasi diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup Canada Post dan melindungi layanan yang diandalkan warga Kanada,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

    (igo/eds)

  • Cek Proyek Tol Palembang-Betung, Gibran Harap Bisa Dijajal Lebaran 2026

    Cek Proyek Tol Palembang-Betung, Gibran Harap Bisa Dijajal Lebaran 2026

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II, pada Kamis (25/9/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Gibran berharap proyek ini dapat segera rampung dan bisa melayani masyarakat pada Lebaran 2026.

    “Kami berharap proyek ini dapat rampung sesuai target dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tetap semangat Hutama Karya dalam membangun JTTS, semoga ruas Palembang-Betung dapat difungsionalkan pada Lebaran 2026, dan Junction Palembang bisa memberikan manfaat nyata saat Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Adapun proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung hingga saat ini terus menunjukkan kemajuan signifikan. Jalan tol dengan panjang total 69,19 kilometer ini terdiri atas tiga seksi utama.

    Hingga akhir September 2025, progres konstruksi Seksi 1 Kramasan – Rengas dan Seksi 2 Rengas-Pangkalan Balai sepanjang 54,5 km telah mencapai 83,69%, sementara Seksi 3 Pangkalan Balai – Betung telah mencapai 27,03%, sehingga secara keseluruhan progres konstruksi mencapai 70,75%.

    Sementara itu, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menegaskan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan standar kualitas dan keselamatan. Hutama Karya memastikan setiap tahap pembangunan dilakukan dengan teknologi terkini dan pengawasan ketat.

    “Ke depan, Hutama Karya berharap dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya ruas Palembang-Betung, dapat selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat optimal bagi konektivitas, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” tutup Adjib.

    (hns/hns)

  • Realisasi Investasi di IKN hingga September Tembus Rp 65 Triliun

    Realisasi Investasi di IKN hingga September Tembus Rp 65 Triliun

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat realisasi investasi swasta non-APBN sebanyak Rp 65,3 triliun hingga September 2025. Angka tersebut bersumber dari 52 perjanjian kerja sama dengan 49 investor.

    Megaproyek IKN masih terus dikebut pembangunannya, menyusul target pengoperasian sebagai Ibu Kota Politik 2028. Komitmen ini juga dipertegas dengan ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional.

    “Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Melalui Perpres ini, pembangunan Nusantara ditegaskan bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global. Realisasi pembangunannya juga tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga dukungan investasi dari swasta.

    “Selain pendanaan APBN, investasi swasta memainkan peran besar. Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama,” ujarnya.

    Tahap I pembangunan IKN (2022-2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta.

    Tahap ini juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), ditunjang dengan Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

    Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan-IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.

    Tahap kedua (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    (shc/hns)

  • Erdogan-Trump Berunding, Turkish Airlines Borong 225 Pesawat Boeing

    Erdogan-Trump Berunding, Turkish Airlines Borong 225 Pesawat Boeing

    Jakarta –

    Turkish Airlines mengumumkan akan memesan 75 pesawat Boeing 787 dan telah menyelesaikan negosiasi untuk membeli 150 pesawat 737 MAX. Total maskapai ini memborong 225 unit pesawat terbang dari produsen aviasi terbesar AS tersebut.

    Melansir Reuters, Sabtu (27/9/2025), pemesanan ratusan pesawat Boeing tersebut diperkirakan merupakan bagian dari kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu usai pertemuan antara pemimpin kedua negara.

    Sebelumnya Presiden Turki Tayyip Erdogan sempat melangsungkan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (25/9) kemarin. Usai pertemuan itu Trump yakin Turki akan menyetujui permintaannya untuk berhenti membeli minyak Rusia.

    Sebagai gantinya, orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu mungkin mencabut sanksi AS terhadap Ankara sehingga negara itu dapat membeli jet tempur F-35 Amerika. Trump juga sempat mengatakan sebelum pembicaraan bahwa perjanjian pemesanan Boeing juga akan dibahas dalam kesempatan itu.

    Di sisi lain, untuk maskapai Turkish Airlines kesepakatan pemesanan 225 unit pesawat Boeing ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan global mereka. Terlebih setelah baru-baru ini maskapai nasioal Turki itu membeli saham minoritas di Air Europa Spanyol, mengalahkan pesaingnya di Eropa, Lufthansa dan Air France-KLM.

    Dalam pernyataan kepada bursa saham Istanbul, maskapai tersebut mengatakan pihaknya memutuskan untuk membeli 75 model B787-9 dan B787-10 berbadan lebar dari Boeing yang berbasis di AS. Pesanan ini terdiri dari 50 pesanan pasti dan 25 pesanan opsi.

    Pengiriman pesawat baru ini dijadwalkan terjadi antara tahun 2029 dan 2034. Turkish Airlines juga mengatakan pihaknya telah menyelesaikan negosiasi dengan Boeing untuk pembelian 150 pesawat lagi, yang terdiri dari 100 pesanan pasti dan 50 pesanan opsi untuk model berbadan sempit 737-8/10 MAX.

    Dikatakannya, pesanan untuk pesawat 737-8/10 MAX akan dilakukan tergantung pada keberhasilan penyelesaian diskusi dengan produsen mesin CFM International.

    “Dengan pesanan ini, seluruh armada kami ditargetkan akan terdiri dari pesawat generasi baru pada tahun 2035, sehingga memperkuat efisiensi operasional dan mendukung tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 6%,” ujar perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan pada Jumat (26/9) kemarin.

    (igo/eds)

  • Progres Pembangunan IKN di Era Prabowo, Sudah sampai Mana?

    Progres Pembangunan IKN di Era Prabowo, Sudah sampai Mana?

    Jakarta –

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, seiring dengan target operasionalnya sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Hingga saat ini, sejumlah infrastruktur dasar telah rampung dan bisa difungsikan.

    Lantas, bagaimana progres pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto?

    Komitmen IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028 ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.

    Dikutip dari keterangan Otorita IKN, Sabtu (27/9/2025), sampai dengan September 2025, telah tersedia 44 tower Hunian ASN yang siap huni, sementara 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan. Hal ini untuk mendukung pemindahan pegawai ASN ke IKN.

    Lebih lanjut, Tahap I pembangunan IKN (2022-2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta.

    Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan-IKN. Proyek-proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.

    Sedangkan Tahap II (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    Berdasarkan Perpres 79/2025, secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Kemudian, hingga tahun 2029 jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN yang ditempatkan di IKN.

    (shc/hns)