Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Stasiun Dekat JIS Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

    Stasiun Dekat JIS Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta meminta PT KAI (Persero) menyelesaikan Stasiun kereta rel listrik (KRL) baru di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan stasiun baru ini rampung dan siap beroperasi satu sampai dua bulan ke depan.

    Menurutnya hal ini juga sudah disampaikan ke KAI selaku BUMN operator layanan kereta api di Indonesia.

    “Kami kemarin bicara dengan pihak KAI minta supaya stasiun yang ada di dekat JIS itu segera direalisasikan sehingga masyarakat yang akan melakukan aktivitas atau beraktivitas di JIS itu bisa dengan mudah mengakses khususnya transportasi kereta api,” kata Dudy dalam media Briefing di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    “Saya minta konfirmasi lagi, harapan saya mungkin 1-2 bulan ini bisa selesai. Karena biasanya kalau di akhir tahun itu kan banyak event yang berlangsung di wilayah Ancol dan sekitarnya,” sambungnya.

    Dudy mengatakan keberadaan stasiun baru ini penting untuk mendorong aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi umum di sekitar stadium.

    “Selama ini kalau ada event ataupun kegiatan yang berlangsung di sana para pengunjung agak kesulitan mengakses layanan publik,” paparnya.

    Kemenhub bersama Pemprov Jakarta juga berencana untuk membangun stasiun khusus barang di Cipinang, Jakarta Timur. Stasiun baru ini ditujukan untuk mendukung proses bisnis PT. Food Station Tjipinang Jaya yang berlokasi di kawasan itu.

    “Kemarin sempat dibicarakan mengenai pengembangan stasiun barang yang di Cipinang. Stasiun barang yang di Cipinang itu untuk membantu agar kegiatan usaha atau kegiatan bisnis Food Station yang ada di Cipinang itu bisa bisa dimudahkan dengan disediakannya kereta barang dari pihak KAI,” terangnya.

    Sebagai tambahan informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan proyek itu akan selesai April 2024. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

    “Saat ini sedang kami siapkan stasiun KRL sementara di JIS. Pembangunannya sudah 30%,” kata dia dikutip dari Antara.

    Namun hingga kini proses pembangunan masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung 1-2 bulan ke depan. Dengan begitu pada akhir tahun ini stasiun KRL baru itu sudah mulai beroperasi.

    (hns/hns)

  • Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Jakarta –

    Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX), sepakat menyerahkan 12% kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Indonesia. Kesepakatan itu diungkapkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.

    Menurut Rosan,penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara. Hal tersebut ia pastikan setelah melakukan pembahasan langsung di AS bersama Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk.

    “Mereka (FCX) sudah menyetujui untuk 12%, saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%,” kata Rosan di Jakarta, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (30/9/2025).

    Rosan menjelaskan bahwa rencana awal penambahan saham pemerintah di PTFI hanya sebesar 10%. Namun, setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%.

    “Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang, dan juga mereka akan buat dua universitas dan dua rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter dibangun di sana di Papua,” kata Rosan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan yakni sebesar 10%.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penambahan saham lebih dari 10% tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan Freeport untuk bisa memperoleh porsi hingga 12%. Nantinya, sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

    “Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti pasca 2041,” katanya.

    Seperti diketahui, pada 2018 lalu Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% melalui Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan MIND ID atau sebelumnya atas nama PT Inalum (Persero).

    Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun saat itu. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia di PTFI dari semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Sementara 48,77% saham lainnya dimiliki oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX).

    (acd/acd)

  • Stasiun Karet & Sudirman Baru Digabung, Patung Jenderal Sudirman Dipindah

    Stasiun Karet & Sudirman Baru Digabung, Patung Jenderal Sudirman Dipindah

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggabungkan Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru, Jakarta. Ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan integrasi antarmoda di kawasan Dukuh Atas.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan rencana sudah dibicarakan dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sebuah pertemuan pada Senin (29/9/2025) kemarin.

    Dalam pertemuan itu, dibahas pula konsekuensi dari proyek ini adalah pemindahan Patung Jenderal Besar Sudirman.

    “Kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada kemungkinan memindahkan Patung Jenderal Besar Sudirman. Itu yang semula ada di sisi selatan, akan dipindahkan lebih mendekati ke arah Jalan MH Thamrin,” kata Dudy dalam media briefing di Rumah Makan Pangeran, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

    Dudy menjelaskan kawasan berorientasi transit atau TOD Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan empat moda transportasi berbasis kereta secara terpadu untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, yakni Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan kereta bandara.

    “Jadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat dalam melakukan mobilitasnya bisa dengan mudah berpindah dari satu moda ke moda lain di Stasiun Dukuh Atas, Sudirman, maupun BNI City,” terang Dudy.

    Terkait penggabungan Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru, nantinya rangkaian KRL Bekasi Line hanya akan berhenti di Stasiun Sudirman Baru BNI City. Dari sana, KAI akan membangun koridor penghubung antar kedua stasiun.

    “Karet itu tidak akan ditutup, tapi akan disambungkan dengan Stasiun BNI City. Jadi nanti dari Stasiun Karet menuju BNI City, saya kemarin minta kepada KAI untuk membangun koridor,” papar Dudy.

    “Sebenarnya koridornya sudah ada, hanya perlu kanopi, dan kanopi itu sudah dibangun di sisi selatan ya. Sisi selatan itu sudah dibangun kanopi, itu menghubungkan dari Karet ke BNI City. Nah kemarin saya minta supaya yang utara juga dibangun,” sambung Dudy.

    Ia mengatakan seluruh proses pembangunan kawasan berorientasi transit atau TOD Dukuh Atas rampung pada 2027 mendatang.

    “Beliau (Pramono Anung) mengharapkan bahwa tahun 2027 ini bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Kami sebagai regulator mendukung apa yang menjadi rencana dari Pemerintah Provinsi DKI,” pungkasnya.

    (igo/hns)

  • Honor Staf SPPG Telat-Temuan Sayur Busuk

    Honor Staf SPPG Telat-Temuan Sayur Busuk

    Jakarta –

    Ombudsman RI mengungkap terdapat empat potensi maladministrasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini berbentuk berbagai penyimpangan, baik itu dari masalah kepentingan politik, gaji dari ahli gizi, hingga temuan ketidaksesuaian bahan makanan.

    Pertama, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut terdapat potensi maladministrasi pada proses verifikasi mitra yang berjalan tanpa kepastian waktu serta keterlambatan pencairan honorarium bagi staf lapangan.

    “Di Bogor misalnya, staf inti SPPG seperti ahli gizi dan akuntan dijanjikan honorarium sebesar Rp 5 juta per bulan. Namun realisasinya baru cair setelah 3 bulan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Selasa (30/9/2025).

    Kasus lainnya, ia mencontohkan yang terjadi di Garut dan Bandung Barat, relawan yang rata-rata berjumlah 50 orang per SPPG menyampaikan keluhan mengenai beban kerja yang cukup berat mulai dari dapur hingga distribusi yang belum sebanding dengan kompensasi yang diterima.

    Kondisi serupa juga ditemukan di Belitung, Bangka Belitung, di mana guru harus mengatur distribusi makanan tanpa insentif maupun fasilitas yang memadai.

    Maladministrasi yang kedua, temuan afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang menimbulkan risiko konflik kepentingan dalam penetapan mitra. Sayangnya, Yeka enggan menyebutkan jumlah dan asal SPPG dan yayasan yang terafiliasi dengan jejaring politik.

    Ketiga, ketidakmampuan atau lemahnya kompetensi dalam penerapan SOP, ditunjukkan oleh dapur yang tidak menyimpan catatan suhu maupun retained sample sehingga investigasi insiden keracunan menjadi terkendala.

    Keempat, terjadi penyimpangan prosedur dalam pengadaan bahan makanan. Yeka menyebutkan, terdapat temuan di salah satu SPPG Bogor yang menyediakan beras tidak sesuai kontrak hingga distribusi sayur busuk.

    “Seperti kasus di Bogor ketika beras medium dengan kadar patah lebih dari 15% diterima meskipun kontrak menyebut beras premium, serta temuan distribusi sayuran busuk dan lauk yang tidak lengkap di sejumlah daerah,” ungkapnya.

    Ombudsman RI memberikan saran untuk penyelanggaraan MBG, terutama terkait dengan aspek pengawasan:

    1. Sistem Koordinasi

    Badan Gizi Nasional (BGN) perlu membangun sistem koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah pusat, daerah, dan komunikasi masyarakat agar pelayanan MBG dapat lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.
    • BPOM dan Dinas Kesehatan perlu dilibatkan dalam proses pengawasan keamanan pangan secara rutin.
    • Pemerintah daerah (PTSP) perlu memastikan ketersediaan dukungan distribusi khusus di sekolah dengan honorarium yang memadai, sehingga beban guru dapat dikurangi.

    2. Evaluasi Pelaksanaan SPPG

    BGN perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan MBG oleh SPPG, dengan memastikan tidak terjadi diskriminasi, maladministrasi, maupun penurunan kualitas layanan.
    Pengawasan harus berbasis data melalui:
    • Daftar periksa bahan masuk atau formulir pemeriksaan bahan untuk menjaga mutu bahan baku.
    • Penindakan tegas terhadap pemasok yang berulang kali melanggar spesifikasi.

    Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, BGN perlu memastikan:
    a. SPPG yang mengalami insiden hingga menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat harus dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi.
    b. SPPG yang telah beroperasi dan tidak mengalami insiden tetap dijalankan dengan pengawasan yang konsisten.
    c. SPPG yang sudah terdaftar tetapi belum beroperasi perlu mendapatkan pembinaan, memastikan pemahaman terhadap petunjuk teknis, dan hanya dapat beroperasi setelah evaluasi atas insiden sebelumnya selesai dilakukan serta perbaikan dilaksanakan.

    3. Partisipasi Publik

    BGN perlu melaksanakan pengawasan secara berkala dengan membuka ruang partisipasi publik, melibatkan lembaga pengawas independen, serta menyediakan dashboard digital yang menampilkan secara real-time informasi kepatuhan terhadap SOP distribusi, hasil uji organoleptik, serta data pendukung lain untuk meningkatkan transparansi.
    • Untuk menjamin keberlanjutan monitoring, BGN juga perlu menyelesaikan Buku Saku Operasional Dapur SPPG agar segera diterapkan secara nasional dan menjadi pedoman standar pengolahan serta distribusi makanan.

    (ada/rrd)

  • Erick Thohir Sebut Dampak Moto GP bagi Perekonomian RI Tembus Rp 4,8 T

    Erick Thohir Sebut Dampak Moto GP bagi Perekonomian RI Tembus Rp 4,8 T

    Jakarta –

    Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyebut gelaran Moto GP di Lombok telah memberikan dampak yang luas, bagi olahraga maupun ekonomi di wilayah Indonesia. Ia mengatakan gelaran MotoGP di Mandalika berhasil mencatatkan dampak ekonomi hingga Rp4,8 triliun.

    Menurutnya, gelaran ini menjadi bukti bahwa olahraga bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

    “Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact nya hampir Rp 4,8 triliun,” kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Erick juga menyebutkan bahwa tiket nonton MotoGP Mandalika 2025 kini hanya tersisa sedikit. Meski begitu ia tidak menjelaskan kategori tiket apa yang masih tersedia.

    “Tiketnya juga sudah hampir habis. Ini hal yang positif,” katanya.

    Lebih lanjut, Erick menambahkan saat ini pemerintah Indonesia terus mengembangkan sport tourism. Hal ini berguna tidak hanya memajukan atlet Indonesia tapi juga perekonomiannya.

    “Salah satunya memang tadi kan sport tourism harus ditingkatkan,” katanya.

    (kil/kil)

  • AS Deteksi Radioaktif di Produk Cengkeh RI, Kemenperin Buka Suara

    AS Deteksi Radioaktif di Produk Cengkeh RI, Kemenperin Buka Suara

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara soal temuan radioaktif pada produk cengkeh Indonesia yang masuk Amerika Serikat (AS). Menurut Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, pihaknya belum mengetahui pasti rincian temuan tersebut.

    Namun Kemenperin bakal melakukan penelusuran terkait cemaran radioaktif yang ditemukan pihak AS. Penelusuran lebih lanjut bakal dilakukan bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

    “Ya nanti kan setelah ditelusuri akan kelihatan seperti apa, di mana kejadiannya, dalam wadah seperti apa, dan siapa yang membuat barang radioaktif itu di situ. Kita belum tahu, tapi nanti kan ada tim dari Bapeten,” ujar Febri di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).

    Dilansir dari AP News, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) pekan lalu memblokir impor seluruh rempah dari PT Natural Java Spice, Indonesia.

    Keputusan itu dilakukan setelah terdeteksinya keberadaan cesium 137 pada satu pengiriman cengkeh yang dikirim ke California. Cesium 137 merupakan isotop radioaktif yang terbentuk sebagai produk sampingan dari reaksi nuklir, termasuk bom nuklir, uji coba, operasi reaktor, maupun kecelakaan.

    Zat ini tersebar luas di seluruh dunia, dan dalam jumlah jejak dapat ditemukan di lingkungan, mulai dari tanah, makanan, hingga udara.

    PT Natural Java Spice sendiri diketahui memasok rempah ke Amerika Serikat dan sejumlah negara lain. Tercatat perusahaan tersebut telah mengirim sekitar 440.000 pon (200.000 kilogram) cengkeh ke Negeri Paman Sam sepanjang tahun ini.

    (acd/acd)

  • Honor Staf SPPG Telat-Temuan Sayur Busuk

    Ombudsman Temukan 8 Masalah MBG Usai Geger Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Ombudsman R mengungkap terdapat delapan masalah utama dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan permasalahan ini sebagai hasil kajian cepat yang dilakukan usai heboh kasus keracunan pada program tersebut.

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkap masalah pertama yang ditemukan terdapat kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi capaian. Dalam data yang dihimpun oleh Ombudsman RI, realisasi penerima MBG baru mencapai 22,7 juta orang dari target 82,9 juta penerima hingga 2025.

    Kemudian, dari target sekitar 30.000 SPPG, baru terealisasi sekitar 8.450 unit yang telah beroperasi atau sekitar 27%. Sementara serapan anggaran telah mencapai sekitar Rp 13 triliun atau 18,3%.

    “Angka-angka ini tidak sekedar menunjukkan keterbatasan, tetapi juga memberikan gambaran awal tentang tantangan skalabilitas dan logistik yang harus diperbaiki, sekaligus peluang untuk memperkuat tata kelola agar program ini benar-benar mampu menjangkau seluruh anak bangsa secara lebih merata dan berkeadilan,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selasa (30/9/2025).

    Masalah kedua, maraknya kasus keracunan masal yang terjadi di berbagai daerah. Ombudsman mencatat sejak Januari hingga September 2025, telah terjadi sekitar 34 kejadian luar biasa keracunan dengan ribuan korban mayoritas anak sekolah.

    “Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan bahwa pengawasan mutu, pengolahan, dan distribusi makanan masih memiliki celah yang serius,” terangnya.

    Ketiga, terdapat permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan. Dalam hal ini, Yeka menyebutkan terdapat yayasan atau SPPG yang terafiliasi dengan elit politik.

    Keempat, keterbatasan dan pemetaan sumber daya manusia termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan. Kelima, ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar acceptance quality limit yang tegas.

    “Keenam, penerapan standar pengelolaan makanan yang belum konsisten. Ketujuh, distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah. Dan kedelapan, sistem pengawasan yang belum terintegrasi masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasiskan data,” jelasnya.

    Atas temuan kedelapan masalah tersebut, Ombudsman mengungkap terdapat empat potensi maladministrasi utama dalam penyelenggaraan program MBG.

    1. Penundaan Berlarut
    Terlihat pada proses verifikasi mitra yang berjalan tanpa kepastian waktu serta keterlambatan pencairan honorarium bagi staf lapangan.

    2. Diskriminasi
    Tercermin dari potensi afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang menimbulkan risiko konflik kepentingan dalam penetapan mitra.

    3. Tidak Kompeten
    Ketidakmampuan atau lemahnya kompetensi dalam penerapan SOP, ditunjukkan oleh dapur yang tidak menyimpan catatan suhu maupun retained sample sehingga investigasi insiden keracunan menjadi terkendala.

    4. Penyimpangan Prosedur dalam Pengadaan Bahan
    Seperti kasus di Bogor ketika beras medium dengan kadar patah lebih dari 15% diterima meskipun kontrak menyebut beras premium, serta temuan distribusi sayuran busuk dan lauk yang tidak lengkap di sejumlah daerah.

    “Empat bentuk maladministrasi ini bukan hanya menggambarkan kelemahan tata kelola, tetapi sekaligus menjadi pengingat penting bahwa prinsip pelayanan publik kepastian, akuntabilitas, dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 harus ditegakkan secara konsisten,” pungkas Yeka.

    (ada/rrd)

  • Ketua DPD Luncurkan Program Ketahanan Pangan, Bantu Target Prabowo

    Ketua DPD Luncurkan Program Ketahanan Pangan, Bantu Target Prabowo

    DPD RI meluncurkan program ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan dan Papua Tengah. Ketua DPD, Sultan B Najamuddin, mengatakan program ini diluncurkan agar Indonesia menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia.

    Sultan juga menegaskan program ini dilaksanakan untuk membantu target Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

  • Video DPD Dukung Komitmen Ketahanan Pangan Prabowo: Hapuskan Mafia

    Video DPD Dukung Komitmen Ketahanan Pangan Prabowo: Hapuskan Mafia

    Wakil Ketua DPD, Tamsil Linrung, mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu berdaulat di bidang pangan. DPD juga mendukung komitmen berhentikan importasi bahan pangan.

    Tamsil menilai impor pangan hanya permainan mafia yang mencari keuntungan.

  • Bosch Bakal PHK 13 Ribu Karyawan, Ini Biang Keroknya

    Bosch Bakal PHK 13 Ribu Karyawan, Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Perusahaan asal Jerman, Robert Bosch berencana memangkas 13.000 karyawannya. Raksasa pemasok otomotif dunia itu terus berjuang menghadapi kondisi pasar yang lesu, biaya tinggi, serta tekanan dari para pesaingnya.

    Perusahaan menyebut adanya beban biaya berlebih tahunan sekitar 2,5 miliar euro yang harus segera ditutup. Bosch menegaskan langkah efisiensi ini tidak hanya melalui pemutusan hubungan kerja, tetapi juga lewat pemangkasan biaya material dan operasional, pengurangan investasi fasilitas dan bangunan, serta penyederhanaan logistik dan rantai pasok.

    Pemangkasan karyawan akan dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi di Jerman hingga 2030. Perusahan beralasan ada kelebihan kapasitas di bidang administrasi, penjualan, pengembangan, maupun produksi akibat permintaan yang melemah.

    “Kami harus segera memperkuat daya saing di sektor mobilitas dan terus memangkas biaya secara permanen,” ujar Stefan Grosch, anggota dewan manajemen Bosch, dilansir dari Reuters, Sabtu (27/9/2025).

    “Keputusan ini memang sangat menyakitkan, tetapi tidak ada jalan lain,” tambah dia.

    CEO Stefan Hartung sebelumnya sudah memberi sinyal adanya penyesuaian struktural, meski Bosch masih memperkirakan pendapatannya bisa tumbuh sekitar 2% pada 2025 dibandingkan pendapatan tahun lalu yang sebesar 90,5 miliar euro. Saat ini, Bosch memiliki sekitar 418.000 karyawan di seluruh dunia.

    Sementara itu, ada sedikit kabar baik bagi industri otomotif Eropa setelah Washington mengonfirmasi implementasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Tarif impor kendaraan dan suku cadang asal Eropa dipangkas menjadi 15% sejak 1 Agustus.

    Namun, asosiasi industri otomotif Jerman (VDA) menilai hambatan dagang yang masih ada tetap menjadi tantangan besar, sehingga Uni Eropa perlu terus memperjuangkan perbaikan kondisi perdagangan trans atlantik.

    “Perkembangan geopolitik dan hambatan dagang seperti tarif menimbulkan ketidakpastian besar-kami, seperti semua perusahaan, harus menghadapi hal ini,” kata Markus Heyn, anggota dewan Bosch sekaligus ketua divisi Mobilitas.

    (ily/hns)