Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • BI Intervensi Pasar, Rupiah Bakal Menguat Lagi

    BI Intervensi Pasar, Rupiah Bakal Menguat Lagi

    Jakarta –

    Rupiah belakangan mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Seperti perdagangan pagi ini, nilai tukar dolar AS berada pada level Rp 16.678 atau naik sebesar 13.00 poin (0.08%).

    Bank Indonesia (BI) mengatakan akan selalu di pasar memberikan jaminan kepada pelaku upasaar terkait upaya menstabilkan nilai tuka rupiah. Dalam hal ini, BI meyakini pergerakan rupiah akan kembali menguat.

    “BI akan terus melakukan intervensi, baik di pasar domestik maupun di pasar offshore untuk memastikan bahwa pergerakan rupiah itu tetap terkendali. Dan kita optimis dengan seiring berjalan-berjalannya waktu rupiah akan menguat secara perlahan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Saat ditanya apakah rupiah mengalami pelemahan akibat pemerintah AS shutdown, Denny menilai pergerakan mata uang semua negara sejatinya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri dan luar negeri.

    “Saya pikir tak hanya rupiah, kalau dilihat semua mata uang juga akan terkena dampaknya terkait dengan bagaimana perkembangan global, termasuk khususnya bagaimana perkembangan di AS,” tuturnya.

    (ada/rrd)

  • Jam Kerja Tak Manusiawi, Sopir Logistik Ngadu ke DPR

    Jam Kerja Tak Manusiawi, Sopir Logistik Ngadu ke DPR

    Jakarta –

    Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (ARBPI), Ika Rostianti, mengungkap banyak sopir logistik yang mendoping dirinya sendiri menggunakan narkoba. Pasalnya, jam kerja para sopir dinilai tidak manusiawi.

    Ika menjelaskan, saat ini seorang sopir tidak boleh bertugas bersama kenek. Ia menyebut, pengemudi harus menempuh perjalanan Jakarta-Surabaya dalam waktu hanya 14 jam tanpa jeda istirahat yang cukup.

    “Hampir sebagian sopir logistik itu memakai doping, memakai narkoba. Sekarang tidak masuk akal soalnya Jakarta-Surabaya bisa 14 jam,” ungkap Ika dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI dan Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Ika mengatakan, kondisi ini berimbas pada meningkatnya risiko kecelakaan. Dalam sepekan, ia mencatat ada sekitar 7-8 kasus kecelakaan yang melibatkan pengemudi logistik.

    “Itu juga skillnya sopir, kompetensi dan jam istirahat tidak diperhatikan sungguh-sungguh oleh perusahaan logistik,” jelasnya.

    Selain minim kompetensi dan jam kerja berlebihan, persoalan lain adalah ketiadaan perlindungan sosial. Para sopir logistik yang sebagian besar bekerja di sektor informal, tidak mendapat jaminan sosial maupun perlindungan dari perusahaan.

    “Kalau terus terjadi kecelakaan itu yang bertanggung jawab adalah sopir. Berapapun besarannya harus potong gaji, harus potong upah,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • VIVO & BP Mendadak Batal Beli BBM dari Pertamina!

    VIVO & BP Mendadak Batal Beli BBM dari Pertamina!

    Jakarta –

    Badan usaha (BU) swasta penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) VIVO dan APR (join venture BP-AKR) batal membeli base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) murni dari Pertamina. Sebelumnya VIVO menyatakan sepakat untuk membeli sebanyak 40 ribu barel.

    Hal ini diungkapkan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    “VIVO membatalkan untuk melanjutkan. Akhirnya tidak disepakati lagi. Lalu tinggal APR. APR akhirnya tidak juga. Jadi tidak ada semua,” katanya.

    Achmad menyampaikan alasan pembatalan tersebut karena base fuel Pertamina diketahui mengandung etanol sebesar 3,5%. Padahal, menurut regulasi, kandungan etanol dalam BBM diperbolehkan hingga batas 20%.

    “Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, dimana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3,5%,” katanya.

    “Nah ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Dimana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” tambahnya.

    Lebih lanjut, terkait dengan negosiasi dengan SPBU Shell, Achmad mengatakan tidak terjalin karena ada birokrasi internal Shell yang harus ditempuh.

    “Tidak bisa melakukan, meneruskan negosiasi ini, dikarenakan bahwa ada birokrasi internal yang harus ditempuh,” katanya.

    Sementara itu, Perwakilan VIVO Indonesia, mengakui bahwa memang pihaknya memang tidak jadi melakukan pembelian dari Pertamina.

    “Memang betul kami sesuai dengan saran dari pak menteri kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, apa yang kami minta mungkin bisa dipenuhi Pertamina,” katanya.

    Sebelumnya, PT VIVO Energy Indonesia (VIVO) menyatakan sepakat untuk melakukan proses business to business (B2B) dengan Pertamina Patra Niaga (PPN) dalam pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam hal ini, VIVO akan menyerap 40 ribu barel (MB) dari Pertamina untuk melayani kebutuhan konsumennya.

    “Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan good corporate governance PPN dan VIVO berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Roberth menyampaikan mekanisme penyediaan pasokan kepada VIVO dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses berikutnya akan dilanjutkan dengan uji kualitas dan kuantitas produk BBM menggunakan surveyor yang sudah disepakati bersama.

    Ia mengatakan kolaborasi dengan badan usaha swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama.

    “Dengan semangat gotong royong, layanan energi diharapkan semakin merata, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

    (kil/kil)

  • 10 Tahun ke Depan, Kebutuhan SDM Maritim RI Diramal 28 Ribu Orang

    10 Tahun ke Depan, Kebutuhan SDM Maritim RI Diramal 28 Ribu Orang

    Jakarta –

    Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di sektor maritim hampir mencapai 28 ribu orang. Hal ini disampaikan oleh Direktur PT Pertamina Marine Solutions (PMSol), bagian dari Subholding Integrated Marine Logistics (IML) Pertamina Group Dian Prama Irfani.

    Pada sesi kuliah umum di di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Irfani menyampaikan peran strategis PMSol dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui layanan pengawakan kapal, inspeksi maritim, serta solusi kelautan terintegrasi. Menurutnya, kolaborasi antara industri dan akademisi menjadi penting dalam mencetak talenta maritim unggul yang siap menghadapi tantangan global.

    “Dalam 10 tahun ke depan, kebutuhan Subholding IML akan pelaut diproyeksikan mencapai lebih dari 16.000 orang, ditambah sekitar 12.000 tenaga ahli maritim di bidang pelabuhan, logistik, dan keselamatan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan kampus seperti PIP Semarang sangat penting untuk menutup kesenjangan kompetensi dan memastikan generasi muda kita siap bersaing di tingkat global,” ujar Irfani saat PTK Goes to Campus, dikutip dari keterangannya, Rabu (1/10/2025).

    Irfani menyoroti arah baru industri pelayaran global yang tengah memasuki era digitalisasi dan dekarbonisasi. Perkembangan teknologi seperti IoT, big data, hingga otomatisasi sistem kapal dan pelabuhan menuntut adanya SDM yang adaptif.

    Pada saat yang sama, dorongan menuju green shipping melalui penggunaan bahan bakar ramah lingkungan seperti LNG, metanol, hingga hidrogen menjadi fokus utama sejalan dengan target IMO Net Zero Emission 2050. Ia menyebut subholding IML Pertamina saat ini mengoperasikan sekitar 500 kapal, lebih dari 100 pelabuhan, dan lima terminal energi strategis.

    Selain itu, pihaknya juga mempunyai inisiatif dekarbonisasi armada melalui penggunaan LSFO, biodiesel, kapal dual fuel, slow steaming, hingga investasi kapal berbahan bakar alternatif. Hal ini menegaskan peran Pertamina tidak hanya dalam mendistribusikan energi, tetapi juga dalam membangun ekosistem maritim berkelanjutan.

    Meski lulusan akademi pelayaran telah dibekali sertifikasi dasar Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW) dan kompetensi teknis, Irfan menilai dunia kerja menuntut lebih dari itu. Soft skills, kemampuan bahasa Inggris, literasi digital, hingga pemahaman praktik keberlanjutan kini menjadi keharusan.

    PMSol menilai adanya gap antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan nyata industri, sehingga kemitraan strategis antara akademisi, regulator, dan pelaku industri harus diperkuat.

    “PIP Semarang sudah menghasilkan lulusan dengan kompetensi dasar yang baik. Ke depan, kita perlu bersama-sama membangun kurikulum yang selaras dengan tren global, termasuk green shipping, digitalisasi, dan penguasaan soft skills. Inilah modal penting untuk mencetak pelaut Indonesia yang kompetitif di kancah internasional,” tambah Irfani.

    (acd/acd)

  • Komisi VI Panggil 11 Importir, Minta Klarifikasi Gula Rafinasi Bocor ke Pasar

    Komisi VI Panggil 11 Importir, Minta Klarifikasi Gula Rafinasi Bocor ke Pasar

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan 11 perusahaan pemegang izin impor gula rafinasi. Agenda ini dalam rangka klarifikasi dan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang dan sejumlah eselon I Kemendag, mewakili Menteri Perdagangan Budi Santoso yang berhalangan hadir.

    “Hadirnya Bapak Ibu dari 11 perusahaan importir pada hari ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan Rapat Komisi VI DPR 29 September 2025 yang meminta Kementerian Perdagangan untuk memanggil seluruh pemegang izin impor guna memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban terhadap dugaan pelanggaran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi,” kata Andre, saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemendag di Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2025).

    Andre menjelaskan, izin impor gula rafinasi diberikan secara terbatas dan dengan tujuan khusus untuk memenuhi kebutuhan industri pengguna akhir, bukan untuk dijual ke pasar konsumsi rumah tangga. Namun, berbagai temuan dilaporkan menunjukkan adanya indikasi kuat kebocoran distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi.

    Menurutnya, hal ini telah mengganggu stabilitas harga Gula Kristal Putih (GKP), menekan penyerapan GKP, serta melemahkan industri gula nasional. Selaras dengan kondisi ini, Komisi VI DPR RI memandang bahwa rapat ini sangat penting untuk meminta penjelasan dan klarifikasi langsung dari masing-masing perusahaan importir gula rafinasi.

    “Kami berharap Bapak, Ibu, Pimpinan perusahaan dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan klarifikasi yang jelas, transparan, dan akuntabel, demi kepentingan industri nasional dan keberlangsungan tata niaga gula yang sehat,” ujar Andre.

    Temuan 6 Merek Gula

    Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya mengungkap temuan enam merek gula yang ternyata mengandung Gula Kristal Rafinasi (GKR). Padahal GKR hanya diperuntukan bagi industri makanan dan minuman, bukan untuk dijual bagi konsumsi masyarakat.

    Temuan ini berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terhadap peredaran GKR di pasaran. Sayangnya, Budi tidak disebutkan nama-nama merek yang ditemukan menjual gula industri tersebut.

    “Satgas Pangan Polri pada tahun 2025 hasil investigasi menyeluruh dari hulu ke hilir ditemukan adanya 6 merek dan dari 30 merek gula yang dilakukan sampling dan uji di laboratorium terdapat indikasi dari komposisi terbukti berbahan baku gula kristal rafinasi,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

    Budi menyebut, temuan ini telah masuk dalam proses penyidikan oleh Satgas Pangan Polri. Pemeriksaan oleh perusahaan juga telah dilakukan. Untuk penindakan jangka panjang, Budi tengah mengkaji untuk pelarangan penggunaan GKR sebagai salah satu bahan baku pengolahan Gula Kristal Putih (GKP).

    “Jadi diubah menjadi GKP dengan mungkin tambahan bahan penyatu dalam prosesnya. Nah padahal aturannya kalau GKR itu harus dipakai oleh industri pengguna, makanan minuman, industri jamu, jadi tidak boleh diubah menjadi GKP,” tegasnya.

    Budi meyakini, revisi aturan pelarangan penggunaan GKR pada produksi GKP akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini prosesnya masih dalam pengkajian bersama kementerian terkait, salah satunya Kementerian Perindustrian.

    Aturan yang akan dibuat melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • IHSG Ditutup Melemah ke Level 8.043

    IHSG Ditutup Melemah ke Level 8.043

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada penutupan pasar, IHSG tercatat di level 8.000-an usai menguat pada pembukaan perdagangan hari ini.

    Berdasarkan data RTI, Rabu (1/10/2025) IHSG ditutup pada level 8.043 atau minus 17,23 poin (0,21%). Sementara pada pembukaan IHSG berada di level 8.069

    IHSG hari ini tertinggi pada level 8.093. Kemudian untuk level terendahnya berada di 8.034.

    Nilai transaksi perdagangan hari ini mencapai Rp 23,71 triliun dengan melibatkan 59,152 miliar lembar saham. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 2.839.839 kali.

    Sebanyak 289 saham hari ini menguat, 378 saham melemah dan 130 saham stagnan. Selain secara harian, IHSG secara mingguan minus 1,02%.

    Kemudian secara bulanan menguat 3,10%. Secara 6 bulanan masih menguat 21,21%. Lalu secara year to date menguat 13,61%.

    (acd/acd)

  • ESDM Sebut Stok BBM Pertamina buat Shell cs Akan Tiba Lagi Besok

    ESDM Sebut Stok BBM Pertamina buat Shell cs Akan Tiba Lagi Besok

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kargo base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) murni milik Pertamina akan tiba lagi pada besok, Kami (2/10/2025). Sebelumnya pada Rabu minggu lalu, largo base fuel tersebut telah tiba di RI.

    Rencananya BBM tersebut akan disalurkan kepada sejumlah badan usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan swasta.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, kargo base fuel yang pertama berisikan 100 ribu barel dan telah terserap oleh Badan Usaha Swasta penyalur BBM yakni Vivo sebanyak 40 ribu barel.

    “Alhamdulillah pada hari ini sudah ada satu BU Swasta yang komit untuk mengambil sebanyak 40 ribu barel dari kargo yang isinya 100 barel milik Pertamina Patraniaga dan kargo kedua itu InsyaAllah besok sudah tiba di pelabuhan. Jadi besok sudah ada 2 kargo,” kata Laode dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Laode menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya agar BU swasta penyalur BBM segera menyerap base fuel dari Pertamina. Hal ini dilakukan agar pasokan BBM nasional tetap aman hingga akhir tahun.

    “Kami terus mengupayakan agar SBBU Swasta dapat melakukan negosiasi-negosiasi lanjut sehingga stok sebanyak 2 kargo kurang 40 ribu barel ini bisa dimanfaatkan oleh SBBU Swasta,” katanya.

    Sebelumnya, kargo base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) telah tiba di Jakarta, Rabu (24/9/2025). Rencananya BBM tersebut akan disalurkan kepada sejumlah badan usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kargo base fuel yang dibutuhkan telah tiba di Jakarta sesuai spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas),” kata Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

    Adapun penyediaan BBM murni tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mendorong kolaborasi pemenuhan kebutuhan BBM antara Pertamina dan Badan Usaha Swasta (BU swasta).

    Roberth menegaskan bahwa Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan semangat saling menghormati aturan dan tata kelola yang berlaku. Ia mengatakan, seluruh aspek komersial juga akan dibahas lebih lanjut, dengan penekanan agar mekanisme berada dalam koridor hukum, aturan pemerintah, serta prinsip good corporate governance.

    “Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan menggunakan prosedur yang ada. Harapan kami, BU swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik, sambil tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” jelas Roberth.

    (kil/kil)

  • Merdeka Gold Resources Memulai Penambangan Pertama di Proyek Emas Pani

    Merdeka Gold Resources Memulai Penambangan Pertama di Proyek Emas Pani

    Jakarta –

    PT Merdeka Gold Resources Tbk (“MGR” atau “BEI: EMAS”) anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (IDX: MDKA), melaksanakan penambangan pertama (first mining) di Proyek Emas Pani, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

    First mining atau penambangan pertama adalah merupakan proses awal pengupasan lapisan tanah (overburden stripping) dan pengambilan bijih pertama, yang menandai dimulainya operasi penambangan secara resmi.

    Proyek Emas Pani merupakan salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia dengan sumber daya lebih dari 7 juta ons emas dan umur tambang multi dekade. Pada tahap awal, proyek ini menggunakan metode heap leach dengan kapasitas pengolahan 7 juta ton bijih per tahun dan target produksi sekitar 140.000 ons emas per tahun.

    Fase berikutnya akan membangun fasilitas carbon-in-leach (CIL) dengan kapasitas awal 7,5 juta ton per tahun dan ekspansi hingga 12 juta ton per tahun pada 2030, dengan potensi produksi puncak mencapai 500.000 ons emas per tahun.

    “Dimulainya first mining adalah tonggak penting bagi MGR dan seluruh pemangku kepentingan. Fase operasi Tambang Emas Pani menandai dimulainya kegiatan penambangan yang dalam waktu dekat diikuti dengan fase pelindihan (heap leach), pengolahan, dan produksi emas perdana,” ujar Presiden Direktur MGR Boyke Poerbaya Abidin, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).

    “Peningkatan kegiatan ini secara bertahap akan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami berkomitmen untuk menjalankan operasi yang bertanggung jawab, mematuhi prinsip Good Mining Practices (GMP) serta standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang tinggi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan, sambungnya.

    Dengan dimulainya tahapan ini diharapkan membawa efek berganda (multiplier effect) bagi wilayah sekitar, termasuk peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan usaha lokal, dan kontribusi ekonomi melalui pajak dan royalti. Setelah first mining, kegiatan ore stacking akan dilanjutkan di fasilitas heap leach dan ditargetkan menghasilkan emas pertama pada kuartal I 2026.

    (akn/akn)

  • Ajaib Sekuritas-PT IIM Berangkatkan Jamaah Umrah Melalui Reksa Dana Syariah

    Ajaib Sekuritas-PT IIM Berangkatkan Jamaah Umrah Melalui Reksa Dana Syariah

    Jakarta –

    Investasi kini tidak hanya menjadi sarana mencapai tujuan finansial, tetapi juga dapat menghadirkan manfaat sosial nyata bagi masyarakat.

    Ajaib Sekuritas bersama PT Insight Investments Management (PT IIM), kembali merealisasikan komitmen sosialnya dengan memberangkatkan satu jamaah umrah melalui program CSR dari reksa dana pendapatan tetap syariah I-Hajj Syariah Fund.

    Direktur Utama Ajaib Sekuritas, Juliana menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi berkelanjutan ini. Ia mengatakan bagi Ajaib, keberadaan produk keuangan syariah seperti I-Hajj Syariah Fund tidak hanya membuka akses investasi yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga memberi dampak sosial nyata.

    “Kami bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini dan berharap program ini dapat terus menginspirasi lebih banyak masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berbagi manfaat,” ujar Juliana dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).

    Sementara itu, Komisaris Independen PT IIM, M. Yani juga menegaskan komitmennya. Ia mengungkapkan sejak awal pihaknya meyakini bahwa investasi syariah harus sejalan dengan nilai keberkahan dan kebermanfaatan.

    “Selama lebih dari dua dekade, dari 2005 hingga September 2025, program Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund telah memberangkatkan lebih dari 1.000 jemaah. Pencapaian ini menjadi bukti nyata dukungan kami kepada masyarakat yang belum mampu namun memiliki kontribusi sosial signifikan,” ungkapnya.

    Adapun Reksa dana I-Hajj Syariah Fund merupakan salah satu produk syariah unggulan yang tersedia di aplikasi Ajaib, dan menjadi salah satu dari lima reksa dana pendapatan tetap paling diminati oleh pengguna.

    (akd/akd)

  • Pemerintah Siapkan 20 Ribu Kuota Magang Bergaji UMP buat Fresh Graduate

    Pemerintah Siapkan 20 Ribu Kuota Magang Bergaji UMP buat Fresh Graduate

    Jakarta –

    Program menyiapkan kuota sebanyak 20 ribu untuk program magang nasional Siap Kerja yang akan mulai dibuka pendaftarannya pada 15 Oktober 2025. Program ini berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi maksimal 1 tahun.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program ini akan melibatkan perusahaan swasta hingga BUMN. Adapun fresh graduate yang melakukan program ini mempunyai batas maksimalkan yakni selama 6 bulan. Selama kurun waktu tersebut mereka akan diberikan gaji sebesar Upah Minimum.

    “(Gajinya) upah minimum kota atau kabupaten,” kata Airlangga usai melakukan Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) terkait paket kebijakan dan stimulus ekonomi di kantor BPI Danantara, di Plaza Mandiri, Jakarta pada Rabu (1/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa kuota awal program ini akan sebanyak 20 ribu orang. Ia menegaskan pemerintah akan membagi secara proporsional ke seluruh provinsi berdasarkan jumlah lulusan di masing-masing daerah.

    “Kuota yang pertama sesuai arahan dari Presiden dan Pak Menko kita mulai dulu 20 ribu dan kita berusaha untuk membaginya proporsional untuk setiap provinsi berdasarkan jumlah lulusan yang ada di provinsi tersebut,” katanya.

    Terkait persyaratannya, Menaker mengatakan bahwa belum sepenuhnya selesai. Ia mengatakan detail tersebut akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini. Sementara bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja diharapkan segera memberitahukan kebutuhannya melalui aplikasi Siap Kerja.

    “Timeline-nya mulai hari ini sampai tanggal 7 adalah kesempatan bagi perusahaan yang memiliki NIB dan terdaftar di WLKP untuk memposting kebutuhan magangnya seperti apa dengan syarat-syarat yang kami tentukan tadi,” katanya.

    (kil/kil)