Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Shell Masih Nego dengan Pertamina, Kapan BBM Tersedia Lagi?

    Shell Masih Nego dengan Pertamina, Kapan BBM Tersedia Lagi?

    Jakarta –

    Shell Indonesia mengungkapkan masih membahas business-to-business (B2B) dengan Pertamina terkait impor base fuel. Hal ini dilakukan agar bahan bakar minyak (BBM) kembali tersedia di jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell sesegera mungkin.

    President Director & Managing Director Mobility, Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat ketersediaan BBM sesuai standar keselamatan operasional dan standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell secara global.

    “Pembahasan business-to-business (B2B) terkait pasokan impor base fuel sedang berlangsung,” katanya kepada detikcom, Kamis (2/10/2025).

    Kapan BBM Shell Ada Lagi?

    Terkait dengan kapan tersedianya BBM di SPBU Shell, Ingrid mengatakan, pihaknya akan mengumumkan melalui saluran informasi resmi Shell Indonesia, termasuk situs web, layanan pelanggan, aplikasi Shell Asia, dan media sosial.

    Saat ini, jaringan SPBU Shell tetap melayani pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel serta produk dan layanan lainnya, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pelanggan setia Shell.

    “Kami berterima kasih atas kesetiaan pelanggan kami,” katanya.

    Sebelumnya pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025), Ingrid menyampaikan bahwa stok BBM jenis bensin hanya tersedia di lima dari 200 SPBU. Sebanyak lima SPBU tersebut pun berada di luar Jakarta.

    “Jadi yang menjual bensin itu hanya tinggal lima, itu pun di luar Jakarta, dan perkiraan kami besok sudah akan habis total,” katanya.

    (ara/ara)

  • Calon PM Wanita Pertama di Jepang Janji Mau Tarik Investasi Besar-besaran

    Calon PM Wanita Pertama di Jepang Janji Mau Tarik Investasi Besar-besaran

    Jakarta –

    Jepang punya calon perdana menteri wanita untuk pertama kalinya. Ialah Sanae Takaichi .

    Sanae baru saja mengusulkan pengeluaran fiskal untuk mendukung investasi di sektor-sektor penting seperti pangan, energi, dan ketahanan ekonomi. Dia menegaskan kembali perlunya paket stimulus untuk memitigasi kenaikan biaya hidup.

    Selain itu, Sanae juga mengatakan isu yang lebih mendasar adalah meningkatkan potensi pertumbuhan Jepang yang rendah.

    Wanita 64 tahun itu mengatakan jika dia menjadi Perdana Menteri Jepang, pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha dan akademisi untuk menyusun kerangka kerja guna meningkatkan investasi di sektor-sektor kunci bagi manajemen krisis Jepang.

    “Inti dari kerangka kerja ini adalah investasi manajemen krisis. Ini melibatkan negara yang secara proaktif memberikan dukungan keuangan kepada sektor-sektor penting untuk meminimalkan risiko bagi negara kita. Seperti ekonomi, pangan, energi, dan keamanan nasional,” kata Sanae dilansir dari Reuters, Kamis (2/10/2025).

    Dia juga mengidentifikasi kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, fusi nuklir, material, bioteknologi, kedokteran canggih, dan pertahanan sebagai sektor-sektor kunci yang akan menjadi fokus investasi.

    “Di bidang-bidang ini, kami bertujuan menciptakan siklus yang baik antara manajemen krisis dan pertumbuhan dengan menerapkan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif secara strategis,” ujarnya.

    “Tentu saja, kami akan terus memperhatikan disiplin fiskal, yang jelas prioritas utama adalah memastikan keberlanjutan fiskal. Untuk itu, kami akan memantau pasar dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menstabilkan dan mengurangi rasio utang terhadap PDB,” tegasnya melanjutkan.

    Sanae selama ini dikenal sebagai pendukung belanja fiskal yang besar. Kini, dia dipandang sebagai salah satu kandidat terdepan dalam pemilihan pengganti Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang telah memutuskan untuk mundur pada hari Sabtu.

    Lihat juga Video:Dubes RI untuk Bulgaria Sukses Tarik Investasi Bahan Makanan USD 2 Juta

    (kil/kil)

  • Kasus Keracunan Meningkat, Zulhas Ungkap Instruksi Prabowo soal Program MBG

    Kasus Keracunan Meningkat, Zulhas Ungkap Instruksi Prabowo soal Program MBG

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto pada program makan bergizi gratis (MBG) di tengah meningkatkanya kasus keracunan atau kejadian luar biasa (KLB). Jumlah keracunan MBG yang tercatat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai 75 kejadian.

    Zulhas memastikan program MBG berjalan dengan aman, layak, sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP), serta tepat sasaran. Zulhas menerangkan MBG merupakan hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul di masa yang akan datang.

    “Tentu program Bapak Presiden mendasar dan besar memberikan dampak luas juga tantangannya tidak ringan. Oleh karena itu ada tantangan dan kekurangan tapi pemerintah jelas merespons cepat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Rabu (2/10/2025).

    Zulhas menerangkan Prabowo telah memberikan instruksi terkait insiden keracunan pada program MBG. Prabowo meminta agar diperbaiki sistem tata kelola serta pengawasaannya.

    “Instruksi Bapak Presiden jelas perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Hari ini kami membahas terkait pengawasannya,” terang Zulhas.

    Zulhas menerangkan terkait perbaikan tata kelola MBG nanti akan diterbitkan berupa Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden. Ia menargetkan dalam satu minggu aturan tersebut akan terbit.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan salah satu pengawasan, yakni melalui sertifikasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Budi menyebut SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sertifikat halal, serta sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

    “HACPP untuk proses di utamanya berkaitan standar gizi dan manajemen risikonya dan tadi sertifikasi halal,” ujar Budi.

    (rea/rrd)

  • Program Magang Pemerintah Mau Dibuka, Daftarnya di SIAPKerja

    Program Magang Pemerintah Mau Dibuka, Daftarnya di SIAPKerja

    Jakarta –

    Program magang digaji pemerintah sebentar lagi dibuka. Salah satu paket stimulus ekonomi 2025 8+4+5 itu tepatnya akan dibuka pada 15 Oktober 2025.

    Pemerintah telah mengatur jalannya program tersebut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 8 tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

    Dalam aturan tersebut, bagi calon peserta magang yang berminat mendaftar diwajibkan melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIAPKerja. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 4 aturan tersebut.

    Mengutip dari Buku Panduan Pendaftaran Akun SIAPKerja, Kamis (2/10/2025) dijelaskan aplikasi SIAPKerja adalah portal induk yang sekaligus merupakan sebuah ekosistem digital bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas di bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah.

    Lebih lanjut, setelah calon peserta magang melakukan pendaftaran, proses selanjutnya menunggu validasi dari tim pelaksanaan. Calon peserta magang yang diperbolehkan mengikuti rekrutmen setelah lolos proses validasi.

    Aplikasi SIAPKerja dapat diakses melalui laman https://kemnaker.go.id, Google Play Store, dan App Store.

    Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta magang. Syarat ini diatur dalam pasal 3 Permenaker Nomor 8 tahun 2025:

    a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;

    b. Lulus program pendidikan diploma atau sarjana paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar Program Pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah; dan

    c. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Lihat juga Video: Siap-siap, Pemerintah Mulai Program Magang Nasional 15 Oktober!

    (acd/acd)

  • Kementerian BUMN Resmi ‘Turun Kasta’ Jadi Badan

    Kementerian BUMN Resmi ‘Turun Kasta’ Jadi Badan

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Keempat atas Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Rapat Paripurna hari ini.

    Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan diikuti oleh 426 dari 578 anggota DPR RI dari seluruh fraksi. Sementara permintaan pengesahan RUU BUMN ini disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini.

    Dalam kesempatan itu, Anggia melaporkan terdapat 13 pokok pikiran hasil revisi UU BUMN yang kini sudah disahkan DPR RI, yakni:

    (1) Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN
    (2) Penegasan kepemilikan saham Seri A dwiwarna 1% oleh negara pada BP BUMN
    (3) Penataan komposisi saham pada perusahaan induk Holding Investasi dan perusahaan induk Holding operasional pada Badan Pengelola Investasi Danantara
    (4) Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PU-XXIII/2025
    (5) Menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara
    (6) Penataan posisi dewan komisaris pada Holding Investasi, Holding Operasional yang diisi oleh kalangan profesional
    (7) Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh BPK dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN
    (8) Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN
    (9) Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN menduduki jabatan direksi komisaris dan jabatan manajerial di BUMN
    (10) Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah
    (11) Mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN
    (12) Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN

    “Seluruh detail pengaturan lainnya telah tercantum dalam penambahan serta perubahan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang BUMN,” kata Anggia dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Melalui penetapan ini, status Kementerian BUMN kini berubah menjadi badan. Selain itu dalam Undang-Undang baru ini seluruh Menteri dan Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan di badan usaha pelat merah.

    Berdasarkan catatan detikcom, sebelumnya Komisi VI DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU BUMN. Seluruh fraksi di Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat RUU BUMN untuk dilanjutkan ke paripurna, yang berlangsung hari ini.

    Dalam sesi pembahasan, Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua Panja RUU BUMN Andre Rosiade mengatakan, secara substansi, telah dilakukan perubahan terhadap 84 pasal dalam RUU tersebut. Juga telah dilakukan sinkronisasi atas materi pengaturan dalam RUU tersebut.

    (fdl/fdl)

  • Terungkap Biang Kerok Naiknya Harga Minyak

    Terungkap Biang Kerok Naiknya Harga Minyak

    Jakarta –

    Harga minyak kembali naik dipicu potensi sanksi yang lebih ketat untuk negara-negara pengguna minyak Rusia. Sebelumnya, harga minyak sempat lesu imbas kekhawatiran kelebihan pasokan pasar karena banyak negara penghasil minyak yang meningkatkan produksi.

    Dilansir dari Reuters, Kamis (2/10/2025), minyak mentah berjangka Brent naik 37 sen, atau 0,57%, menjadi US$ 65,72 per barel. Lalu, minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 34 sen, atau 0,55%, menjadi US$ 62,12 per barel.

    Meningkatnya risiko geopolitik dan spekulasi tentang sanksi yang lebih keras untuk penggunaan minyak Rusia membuat harga minyak naik.

    “Minat beli muncul ketika WTI mendekati level support $60, sementara meningkatnya risiko geopolitik dan spekulasi tentang sanksi yang lebih ketat terhadap minyak mentah Rusia juga memberikan dukungan,” kata Hiroyuki Kikukawa, kepala strategi di Nissan Securities Investment, sebuah unit dari Nissan Securities.

    Para menteri keuangan negara-negara G7 mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan menargetkan negara yang terus meningkatkan pembelian minyak Rusia.

    Selain itu, ada kabar AS juga akan memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk serangan rudal jarak jauh terhadap infrastruktur energi Rusia. Hal ini akan memudahkan Ukraina untuk menyerang kilang, jaringan pipa, dan infrastruktur lainnya dengan tujuan merampas pendapatan dan minyak Kremlin.

    Peningkatan permintaan stok dari China yang merupakan importir minyak mentah terbesar dunia, juga menopang harga minyak dan membatasi penurunan.

    Namun, penutupan atau shutdown pemerintahan AS juga dinilai menjadi sedikit ancaman, itu memicu kekhawatiran tentang ekonomi global. Sementara ekspektasi peningkatan produksi oleh OPEC+ juga ikut membebani sentimen, membatasi kenaikan harga.

    (kil/kil)

  • Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak masyarakat untuk memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih komprehensif. Menurutnya, hal ini bukan sekadar soal gizi anak, tetapi juga penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.

    “MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Maman dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

    Ia tidak menampik bahwa berbagai persoalan yang muncul saat ini memang masih perlu dievaluasi dan disempurnakan.

    “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” katanya.

    Sebagai contoh, Maman menyoroti istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kekeliruan yang harus diluruskan.

    “Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, dimana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” jelasnya.

    Selain itu, Maman mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima banyak pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun. Dari pengalaman itu, ia menilai perlu ada langkah konkret untuk dijadikan pertimbangan dalam evaluasi dan regulasi BGN.

    “Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapapun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa ekosistem usaha yang lahir dari program MBG tidak kalah penting dibandingkan aspek gizi.

    “Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3-5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” pungkasnya.

    Lihat juga Video Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu

    (akd/akd)

  • Kilang Dumai Kebakaran, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tetap Aman

    Kilang Dumai Kebakaran, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tetap Aman

    Jakarta –

    Pertamina memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kilang Dumai yang mengalami kebakaran pada Rabu malam tetap aman. Kebakaran tersebut sudah padam dan terkendali pada pukul 23.20 WIB.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Dumai Agustiawan mengatakan, ketersediaan stok produk Pertalite tidak terdampak sehingga tetap dapat memasok untuk wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut).

    Untuk kebutuhan Solar area Dumai dan Siak serta kebutuhan Avtur area Pekanbaru dipastikan tetap dapat dipenuhi oleh Kilang Dumai. Sedangkan kebutuhan untuk sebagian area Sumbagut lainnya akan didukung dengan alih suplai dari kilang Pertamina yang lain.

    “Dengan dukungan kilang-kilang lain di seluruh Indonesia, kami memastikan tidak ada gangguan suplai untuk masyarakat. Stok dan distribusi BBM tetap berada pada level aman,” ujar Agustiawan dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    Terkait dengan penyebab kebakaran tersebut, Agustiawan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan investigasi untuk memastikan langkah pencegahan yang lebih optimal di masa mendatang. “Masih investigasi,” katanya.

    Ia, menegaskan bahwa komitmen PT KPI adalah memberikan jaminan energi yang andal meskipun dalam kondisi darurat sekalipun. Ia men

    “Terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Kami percaya, dengan sinergi dan langkah responsif, dampak kejadian ini dapat tertangani dengan baik tanpa menimbulkan gangguan berarti bagi masyarakat,” tutupnya.

    Lihat juga Video Pertamina: Tak Ada Relokasi Warga Sekitar Kilang Dumai

    (ara/ara)

  • Izin Berbelit, Siklus Investasi Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

    Izin Berbelit, Siklus Investasi Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

    Jakarta –

    Kemudahan berinvestasi di Indonesia dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama terkait perizinan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan siklus investasi di Tanah Air rata-rata memakan waktu 4-5 tahun, dengan dua tahun di antaranya habis hanya untuk mengurus perizinan.

    “Ngurus perizinan saja itu kurang lebih sekitar dua tahunan. Jadi dari investor masuk, membentuk perusahaan PMA, hingga mulai komersial rata-rata butuh 4-5 tahun,” ujar Todotua dalam Indonesia Green Mineral Investment Forum 2025, Kamis (2/10/2025).

    Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang siklus investasinya hanya sekitar dua tahun. “Vietnam hari ini sudah masuk di level dua tahunan. Kapan dia mau bangun, langsung bangun, tinggal masuk tahap konstruksi. Ini PR besar bagi kita,” tambahnya.

    Untuk mempercepat perizinan, BKPM mendorong penerapan skema fiktif positif, di mana permohonan yang memenuhi syarat dianggap otomatis disetujui jika tidak ada keputusan dari kementerian teknis dalam batas waktu tertentu. “Contoh, izin hotel 28 hari sudah bisa bangun. Sementara persyaratan dasar seperti izin lokasi dan AMDAL tetap dipenuhi, hanya saja dibuat pascabayar (postpaid),” jelasnya.

    Selain perizinan, Todotua menyoroti masalah kebijakan fiskal yang turut melemahkan daya saing industri hilir. Ia mencontohkan produk solder berbahan baku timah. Meski Indonesia memiliki bahan baku dan fasilitas peleburan, biaya produksi solder di dalam negeri justru lebih mahal ketimbang Malaysia.

    “Ini jadi lucu. Ingotnya dari kita, dibawa ke Malaysia diproses jadi solder, lalu masuk lagi ke Indonesia dengan harga lebih murah dibandingkan produksi lokal. Setelah dimitigasi, ada masalah pada strategi fiskal kita. Setiap lapisan kena pajak, sehingga biaya menumpuk,” katanya.

    Menurutnya, percepatan izin dan perbaikan kebijakan fiskal mutlak dilakukan agar Indonesia bisa bersaing merebut investasi global.

    Lihat juga Video Menlu Sugiono Ajak Jerman Perbanyak Investasi Lewat Danantara

    (ily/rrd)

  • Pengusaha Apresiasi Purbaya Tak Naikkan Cukai Rokok 2026

    Pengusaha Apresiasi Purbaya Tak Naikkan Cukai Rokok 2026

    Jakarta –

    Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menanggapi terkait keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026. Ketua GAPPRI Henry Najoan mengapresiasi langkah pemerintah.

    Henri menilai keputusan itu menjadi bukti negara hadir untuk melindungi warga negaranya yang mempertaruhkan haknya untuk bekerja. Hal itu, lanjut Henry, industri kretek merupakan sektor strategis nasional yang mempekerjakan sekitar 5,8 juta orang, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor. Namun, sektor ini telah mengalami tekanan berat sejak diterbitkannya UU 17/2023 tentang Kesehatan, serta aturan turunannya.

    “Berbagai tekanan regulasi terhadap industri kretek nasional dirasa memberatkan bagi multi-sektor yang terkait. Maka itu, GAPPRI meminta pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, mengingat kondisi sosio-ekonomi Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dari negara lain,” ujar Henry dalam keterangannya, Kamis (02/10/2025).

    Kendati demikian, Henry menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi. Salah satunya, polemik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) khususnya pada Bagian XXI Pengamanan Zat Adiktif yang termuat dalam pasal 429-463 berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.

    “Kami meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar tidak memaksakan diimplementasikannya PP 28/2024 di saat situasi geopolitik dan geo ekonomi global berdampak pada situasi di tanah air saat ini,” tambahnya.

    Menurut Henry, PP 28/2024 dinilai cacat hukum. Pasalnya, proses penyusunannya tidak transparan dan minim pelibatan pelaku industri hasil tembakau (IHT). Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam produk hukum yang dihasilkan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja.

    GAPPRI mensinyalir, pemaksaan diimplementasikannya PP 28/2024 oleh Kemenkes lebih mewakili agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ketimbang melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak. Padahal, banyak pihak yang langsung terkena dampak dari regulasi ini, sehingga seharusnya memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses pembahasan.

    “GAPPRI mengingatkan agar pemerintah berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja jangan sampai terganggu oleh agenda FCTC yang menginfiltrasi melalui produk hukum, salah satunya PP 28/2024,” imbuh Henry.

    Henry Najoan mewanti-wanti pemerintah adanya ancaman intervensi asing terhadap kedaulatan ekonomi nasional semakin nyata. Pihak asing bekerja dengan strategi sistematis untuk melemahkan industri strategis nasional, seperti industri tembakau melalui perang narasi dan infiltrasi kebijakan.

    “Mereka menggunakan proksi Kementerian kita sendiri. Padahal, industri hasil tembakau memiliki peran vital dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Henry Najoan.

    Untuk itu, GAPPRI mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang, agar tercipta kebijakan yang bukan dominan hanya berorientasi kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya mengorbankan sektor lain, tetapi harus adil juga bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri.

    “Hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri, melindungi jutaan pekerja, dan menjaga stabilitas perekonomian nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” jelas Henry.

    (rea/rrd)