Category: Detik.com Ekonomi

  • Purbaya Jamin Pengusaha Rokok Tak Akan Dibuat Mati

    Purbaya Jamin Pengusaha Rokok Tak Akan Dibuat Mati

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengusaha-pengusaha di industri rokok tidak akan dibuat mati, termasuk pengusaha rokok ilegal. Pemusnahan barang kena cukai hasil tembakau ilegal sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi pengusaha di industri hasil tembakau.

    Purbaya menekankan tidak menaikkan cukai rokok pada 2026. Di sisi lain, ia juga menjaga pasar dalam negeri agar terhindar dari barang-barang penyelundupan.

    “Saya akan jaga pasar di sini jangan dikontaminasi dengan barang-barang selundupan. Tapi pengusaha-pengusaha itu nggak akan kita buat mati,” kata Purbaya di Gedung Keuangan Negara, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

    Purbaya menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berencana mengembangkan kawasan industri hasil tembakau, terutama di wilayah-wilayah yang diduga produksi rokok ilegal. Dari situ, Purbaya akan mengadakan pembinaan, termasuk pengenaan pajak serta cukai langsung

    “Kalau di luar negeri gampang kita monitor pelabuhan-pelabuhan yang lebih intensif. Tapi saya nggak lama lagi akan banyak yang ketangkep ya. Nanti disitu kita diskusi dengan para pelaku yang ada sekarang itu. Kita akan definisikan, tentukan seperti apa pola tarif yang pas untuk mereka,” tambah Purbaya.

    Ia menekankan upaya pemerintah dalam memusnahkan rokok ilegal sebagai upaya melindungi pengusaha yang patuh membayar pajak serta cukai. Namun, ia menegaskan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang adil.

    “Tapi yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok termasuk yang ilegal. Tapi kita akan memperkuat dan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya. Akan diberdayakan. Tapi habis diberdayakan harus bayar pajak.
    Kalau nggak saya sikat, saya nggak ada ampun tuh,” jelasnya.

    (rea/rrd)

  • Video Apa Kabar Rencana Kerja Sama Danantara-Korsel di Industri K-Pop?

    Video Apa Kabar Rencana Kerja Sama Danantara-Korsel di Industri K-Pop?

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Juni lalu sempat menyampaikan ketertarikan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan di bidang industri media dan hiburan, termasuk film serta K-Pop. Lalu, sudah sampai mana rencana ini?

    Ditemui saat menghadiri acara Hari Nasional dan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan rencana ini masih tahap awal. “Memang ada pembicaraan dengan kami di Danantara untuk kolaborasi bersama di dalam industri kreatifnya mereka,” ucap Roslan ditemui pada Rabu (1/10). “Tapi ini memang ini masih di tahap awal, lah, ya… Masih di tahap awal. Jadi, ada proposal masuk ke kami juga.”

    Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Korea Selatan (Korsel), Park Soo-deok, juga mengatakan pihaknya sudah mengetahui ketertarikan Danantara terhadap industri hiburan Korea Selatan.

    “Kami tahu Danantara sangat tertarik dengan industri hiburan di Korea,” jelas Park Soo-deok ditemui di acara yang sama. “Melalui budaya, saya percaya perkembangan ekonomi juga bisa ikut meningkat.”

    Tonton berita video lainnya di sini!

  • Penyaluran Bansos Digital Uji Coba di Banyuwangi, Luhut Ungkap Fakta Ini

    Penyaluran Bansos Digital Uji Coba di Banyuwangi, Luhut Ungkap Fakta Ini

    Jakarta

    Penyaluran bantuan sosial secara digital telah mulai uji cobanya di Banyuwangi, Jawa Timur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan turun langsung untuk melakukan peninjauan ke Banyuwangi, tepatnya di Desa Suko, Kalipuro.

    Pilot project penyaluran bansos secara digital di Banyuwangi sudah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan. Dari 680 ribu kepala keluarga, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos. Menurutnya, masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan.

    Dalam kunjungan itu, Luhut juga menemukan fakta mengejutkan soal penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

    “Dalam uji coba ini, saya menemukan fakta menarik; ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan. Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan,” ungkap Luhut saat mengunggah momen peninjauan penyaluran bansos ke Banyuwangi, Kamis (2/10/2025).

    “Prinsip saya jelas, bahwa masyarakat di daerah terpencil adalah sasaran utama kami dalam menyalurkan program sosial pemerintah,” ujarnya menegaskan.

    Menurut Luhut, mayoritas warga Desa Suko, Kalipuro, Banyuwangi bekerja sebagai petani kopi yang tinggal di kawasan hutan, jauh dari kota, dengan akses sinyal terbatas. Baginya, tempat tersebut adalah potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia.

    Pihaknya juga melihat langsung bagaimana agen Kementerian Sosial dan Pemkab membantu warga mendaftar bansos. Banyak warga yang tak memiliki ponsel, namun kini tetap bisa masuk sistem. Bedanya, kalau dulu masyarakat pasif menunggu, sekarang mereka bisa mengusulkan diri atau tetangga. Sistem inilah yang akan memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan.

    “Saya bersyukur seluruh kementerian/lembaga hari ini bisa duduk bersama, mengingat selama ini ego sektoral sering menghambat integrasi data. Lewat inisiatif ini, kami membuktikan kolaborasi yang terintegrasi mampu menghadirkan solusi nyata di masyarakat,” lanjut Luhut.

    Pihaknya ingin memastikan setiap rupiah bansos sampai tepat kepada mereka yang paling membutuhkan agar manfaatnya mampu menggerakkan ekonomi dari tingkat terbawa dan memperkuat perekonomian Indonesia.

    “Dari Banyuwangi, mari kita tunjukkan bangsa ini mampu membangun perlindungan sosial yang inklusif, adil, dan modern,” pungkas Luhut.

    (hal/fdl)

  • Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg, Bahlil: Mungkin Salah Baca Data

    Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg, Bahlil: Mungkin Salah Baca Data

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons paparan Menteri Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9) soal harga LPG 3 kilogram (kg). Bahlil menyebutkan bahwa Purbaya salah membaca data terkait harga asli LPG 3 kg.

    Purbaya sebelumnya mengatakan harga asli LPG 3 kg Rp 42.750/tabung dan disubsidi Rp 30.000/tabung agar masyarakat bisa membeli senilai Rp 12.750.

    “Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Jadi, saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Terkait dengan LPG subsidi yang akan masuk akan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dirancang oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bahlil mengatakan proses tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut.

    “Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga. Itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin pak Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya,” katanya.

    Harga Asli Komoditas Tanpa Subsidi

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga asli komoditas energi dan non energi yang dikonsumsi masyarakat jika tidak disubsidi. Selama ini harga di masyarakat lebih terjangkau karena pemerintah menanggung subsidi dan kompensasinya.

    “Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non energi,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

    Untuk harga solar misalnya, seharusnya mencapai Rp 11.950/liter, namun harga jual eceran (HJE) yang dibayar masyarakat hanya Rp 6.800/liter. Artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung Rp 5.150/liter.

    “Kemudian untuk BBM bersubsidi lainnya seperti Pertalite, harga aslinya Rp 11.700/liter, namun HJE yang dibayar masyarakat Rp 10.000/liter, sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700/liter atau 15% melalui kompensasi,” beber Purbaya.

    Demikian juga untuk minyak tanah yang masih disubsidi pemerintah dengan nilai mencapai Rp 8.650/liter atau setara 78% dari harga aslinya Rp 11.150/liter. Dengan begitu, masyarakat bisa membeli minyak tanah dengan harga Rp 2.500/liter.

    Untuk LPG 3 kg harga aslinya Rp 42.750/tabung. Pemerintah selama ini menanggung Rp 30.000/tabung agar masyarakat bisa membeli LPG 3 kg senilai Rp 12.750.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • DPR Temukan Beras Rusak, Bos Bulog: Kami Cuci Ulang

    DPR Temukan Beras Rusak, Bos Bulog: Kami Cuci Ulang

    Jakarta

    Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menanggapi terkait temuan 1.200 ton beras tidak layak konsumsi. Temuan itu merupakan hasil inspeksi mendadak (sidak) Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ke Gudang Perum Bulog Tabahawa, Maluku Utara.

    Rizal mengatakan telah menggunakan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam perawatan beras di gudang. Menurutnya, pemeliharaan beras sudah dilakukan secara lengkap, mulai dari triwulan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Selain it, pihaknya juga mengecek secara acak terhadap kualitas beras-beras tersebut.

    “Sehingga diharapkan dari langkah-langkah kami yang bertingkat, bertahap, dan berlanjut ini bisa menyajikan beras-beras yang layak dan betul-betul sehat dikonsumsi oleh masyarakat,” kata Rizal saat ditemui di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Saat ini, pihaknya melakukan pendalaman terhadap kondisi beras rusak di gudang. Ia pun memastikan beras yang rusak akan melalui tahap reprocessing.

    “Intinya kami akan melaksanakan reprocessing. Reprocessing ini kami bersihkan, kami cuci ulang,” jelas Rizal.

    Usai melalui tahap tersebut, Rizal menyebut pihaknya akan melakukan uji laboratorium ulang untuk mengecek kelayakannya. Apabila memenuhi standar, dapat dikonsumsi masyarakat. Jika tidak, dapat digunakan untuk pakan ternak.

    “Kalau layak kita konsumsikan kepada masyarakat. Kalau yang tidak layak nanti kita sisakan untuk diolah menjadi pakan ternak,” imbuhnya.

    Namun, ia belum bisa memastikan jumlah pasti beras yang rusak, termasuk wilayah yang mengalami beras rusak.

    “Yang namanya, mohon maaf. Kita membeli arah beras kan banyak ya. Kita aja kalau punya anak lebih dari 2-3 kan pasti anak-anaknya. Ada yang bandel, ada yang pintar, ada yang gini kan, macam-macam,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Perum Bulog Tabahawa, Maluku Utara. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) di daerah, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penurunan kualitas beras bantuan.

    Dalam sidak tersebut, Tim Komisi IV menemukan sekitar 1.200 ton beras yang tersimpan sejak Mei 2024. Berdasarkan pengecekan visual, sebagian beras impor yang disimpan lebih dari satu tahun masih terjaga kualitasnya. Namun, beras lokal terlihat berubah warna menjadi abu-abu dan dinilai menurun kualitasnya.

    (rea/rrd)

  • Soal Bonus di Perusahaan Rugi, Wamen BUMN: Sudah Nggak Ada

    Soal Bonus di Perusahaan Rugi, Wamen BUMN: Sudah Nggak Ada

    Jakarta

    Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi bagi-bagi bonus pada BUMN yang mengalami kerugian. Terkait bonus di BUMN rugi ini sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Aminuddin, kegeraman yang disampaikan Prabowo merupakan kasus yang lama terjadi. Kondisi tersebut sudah tak ada lagi saat ini.

    “Nggak ada, itu kan protes (dari) presiden (kepada kejadian) yang dulu. Kalau sekarang semua BUMN sudah nggak ada bonus bonusan. Iya, nggak ada bonus bonus,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyentil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membagikan bonus tahunan meskipun perusahaannya rugi. Prabowo menyebut bonus itu diberikan kepada pejabat BUMN dengan embel-embel sudah dipercaya negara.

    Saking jengkelnya, Prabowo bilang pejabat BUMN yang mendapat bonus di kala perusahaannya rugi, brengsek.

    “Manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyang perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek bener itu!” kata Prabowo saat Munas VI PKS, Senin (29/9).

    Dia berkelakar akan meminta KPK hingga Kejaksaan Agung mengejar para pejabat BUMN tersebut lewat jalur hukum. Prabowo sempat bertanya kepada anggota PKS yang hadir apakah orang seperti ini perlu dikejar atau tidak.

    (acd/acd)

  • Vivo & BP Batal Beli BBM dari Pertamina, Begini Respons Bahlil

    Vivo & BP Batal Beli BBM dari Pertamina, Begini Respons Bahlil

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait batalnya pembelian base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertamina oleh PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan APR (joint venture BP-AKR).

    Bahlil mengatakan pemerintah hanya menjadi penyambung bagi Pertamina dan badan usaha swasta penyalur BBM dalam memenuhi kebutuhan. Sementara proses selanjutnya diserahkan kepada sementara urusan bisnis murni diatur oleh masing-masing pihak.

    Ia mengatakan, saat ini proses business-to-business (B2B) antara Pertamina dan badan usaha swasta penyalur BBM masih berlangsung.

    “B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan,” katanya di BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Hingga hari ini, Shell Indonesia juga mengatakan masih membahas business-to-business (B2B) dengan Pertamina terkait pasokan impor base fuel. Hal ini dilakukan untuk agar BBM kembali tersedia di jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell.

    President Director & Managing Director Mobility, Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat ketersediaan BBM sesuai standar keselamatan operasional dan standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell secara global.

    “Pembahasan business-to-business (B2B) terkait pasokan impor base fuel sedang berlangsung,” katanya kepada detikcom, Kamis (2/10/2025).

    BBM Belum Dibeli Swasta

    Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar menjelaskan pasokan base fuel atau BBM yang diimpor oleh Pertamina belum dibeli Badan Usaha (BU) swasta, baik dari Shell, APR (join venture BP-AKR) maupun dari Vivo.

    Achmad mengatakan, sebelumnya APR dan VIVO sepakat untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Hanya saja selang beberapa waktu, VIVO dan BP-AKR membatalkan membeli BBM Pertamina.

    Achmad menyampaikan bahwa alasan kedua SPBU swasta tersebut membatalkan pembelian BBM karena base fuel Pertamina diketahui mengandung etanol 3,5%. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria mereka.

    Padahal kata Achmad, menurut regulasi, kandungan etanol dalam BBM diperbolehkan hingga batas 20%.

    “Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3,5%,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    “Nah ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Jakarta

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka peluang agar beras milik Perum Bulog masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, hal ini dapat dilakukan jika ekosistem pangannya dibangun.

    Arief menerangkan Bulog mempunyai dua skema dalam penyaluran beras. Pertama, cadangan beras pemerintah (CBP) di mana menawarkan kualitas medium. Kedua, beras komersil dengan kualitas premium.

    Arief menyebut kedua jenis beras tersebut bisa menjadi pilihan dalam pengadaan bahan baku program MBG. Namun, untuk menggunakan stok beras CBP perlu diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas lintas kementerian/lembaga.

    “Iya ada kemungkinan, tapi harus dibuat ekosistem pangannya,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Arief menerangkan selama ini pasokan beras yang digunakan dalam program MBG disesuaikan oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendati begitu, ia menilai alangkah baiknya jika pasokan beras dibeli di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan begitu, tercipta ekosistem pangan di mana infrastrukturnya milik pemerintah.

    Sementara itu, Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menerangkan Badan Gizi Nasional (BGN) wajib menyerap beras Bulog. Bulog pun telah menyediakan dua opsi dalam penggunaan beras, yakni premium dan medium.

    “Jadi sesuai dengan Inpres, Bulog itu menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dan di Inpres itu tertuang wajib bahwa BGN untuk menyerap beras Bulog,” ujar Rizal.

    Rizal menyerahkan pemilihan penggunaan beras pada program MBG sesuai keputusan BGN. Namun, ia memastikan kualitas beras yang sampai di masyarakat layak dikonsumsi.

    “Kita tawarkan ke beliau, terserah dari BGN akan menggunakan beras premium atau beras medium. Namun beras yang akan kami sajikan ini betul-betul berkualitas, higienis, sehat, dan memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” imbuh Rizal.

    Kendati begitu, BGN hingga saat ini belum sepenuhnya menggunakan beras Bulog. Ia pun akan mendorong BGN untuk memakai beras dari Bulog.

    (rea/rrd)

  • Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Jakarta

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Md Tarikul Islam, di Kantor Otorita IKN pada Rabu (01/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN.

    Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN sekaligus melihat kesiapan pemindahan ibu kota pemerintahan, termasuk kantor perwakilan diplomatik, pada tahun 2028.

    Dalam kesempatan tersebut, Mia memaparkan rencana pembangunan kawasan diplomatik di IKN. Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare (ha) yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound atau kompleks diplomatik.

    “Kami telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound. Kawasan ini diperuntukan bagi kedutaan besar berbagai negara sahabat,” kata Mia, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    Kawasan akan dilengkapi dengan hunian, fasilitas untuk perdagangan dan jasa, sekolah, dan ruang terbuka hijau. Otoritas IKN telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan menyampaikan kesiapan prasarana untuk mendukung diplomatic compound tersebut.

    Kedutaan Bangladesh Siap Pindah ke IKN

    Sementara itu, Duta Besar Bangladesh menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN, termasuk rencana pemindahan kantor kedutaan besar dari berbagai negara ke Nusantara.

    “Kami siap untuk pindah ke Nusantara, apalagi kami mendengar fasilitas yang disiapkan sangat baik,” ujar Tarikul.

    Selain itu, ia juga menekankan potensi besar Bangladesh di sektor pertanian, khususnya produk agro-processing. “Bangladesh memiliki kekuatan di industri pertanian. Kami berharap dapat menjalin kolaborasi dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN,” tambahnya.

    Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertanian, dalam mendukung visi besar IKN sebagai forest city sekaligus kota yang mampu mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

    Kunjungan kehormatan ini sekaligus menegaskan posisi IKN sebagai pusat diplomasi baru Indonesia di masa depan, yang tidak hanya menjadi simbol transformasi pemerintahan, tetapi juga jembatan kerja sama internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    (shc/kil)

  • Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Ha buat Bangun Kawasan Kedutaan Besar

    Jakarta

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Md Tarikul Islam, di Kantor Otorita IKN pada Rabu (01/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN.

    Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kemajuan pembangunan IKN sekaligus melihat kesiapan pemindahan ibu kota pemerintahan, termasuk kantor perwakilan diplomatik, pada tahun 2028.

    Dalam kesempatan tersebut, Mia memaparkan rencana pembangunan kawasan diplomatik di IKN. Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare (ha) yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound atau kompleks diplomatik.

    “Kami telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound. Kawasan ini diperuntukan bagi kedutaan besar berbagai negara sahabat,” kata Mia, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    Kawasan akan dilengkapi dengan hunian, fasilitas untuk perdagangan dan jasa, sekolah, dan ruang terbuka hijau. Otoritas IKN telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan menyampaikan kesiapan prasarana untuk mendukung diplomatic compound tersebut.

    Kedutaan Bangladesh Siap Pindah ke IKN

    Sementara itu, Duta Besar Bangladesh menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN, termasuk rencana pemindahan kantor kedutaan besar dari berbagai negara ke Nusantara.

    “Kami siap untuk pindah ke Nusantara, apalagi kami mendengar fasilitas yang disiapkan sangat baik,” ujar Tarikul.

    Selain itu, ia juga menekankan potensi besar Bangladesh di sektor pertanian, khususnya produk agro-processing. “Bangladesh memiliki kekuatan di industri pertanian. Kami berharap dapat menjalin kolaborasi dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN,” tambahnya.

    Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertanian, dalam mendukung visi besar IKN sebagai forest city sekaligus kota yang mampu mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

    Kunjungan kehormatan ini sekaligus menegaskan posisi IKN sebagai pusat diplomasi baru Indonesia di masa depan, yang tidak hanya menjadi simbol transformasi pemerintahan, tetapi juga jembatan kerja sama internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    (shc/kil)