Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Respons Luhut, Purbaya Bakal Tetap ‘Sunat’ Anggaran MBG Jika Penyerapan Minim

    Respons Luhut, Purbaya Bakal Tetap ‘Sunat’ Anggaran MBG Jika Penyerapan Minim

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong.

    Purbaya mengatakan permintaan Luhut itu menunjukkan perkembangan penyerapan anggaran MBG di lapangan sudah berjalan baik. Hanya saja dirinya akan tetap melihat realisasi penyerapan hingga akhir Oktober 2025. Apabila penyerapan masih rendah sampai akhir bulan ini, maka sebagian anggaran akan dialihkan untuk program lain.

    “Itu berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua, tapi kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” ujar Purbaya di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

    Pernyataan Purbaya itu menanggapi ucapan Luhut yang meminta agar anggaran MBG tidak dipotong. Setelah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Luhut mengatakan penyerapan dana program MBG sudah membaik.

    “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil-ambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut usai pertemuan tersebut di kantornya, Jumat (3/11).

    Di sisi lain, Luhut juga meminta Dadan untuk memastikan seluruh anggaran yang sudah disiapkan pemerintah benar-benar digunakan. Ia menilai serapan anggaran yang optimal dapat menggerakkan ekonomi di daerah.

    “Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini, makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini,” tutur Luhut.

    Sampai 3 Oktober 2035, serapan anggaran MBG mencapai Rp 21,64 triliun atau 34% dari pagu secara keseluruhan.

    (aid/ara)

  • Prabowo Ungkap Nilai Harta Karun dari Hasil Olahan Timah di Bangka

    Prabowo Ungkap Nilai Harta Karun dari Hasil Olahan Timah di Bangka

    Jakarta –

    Kasus korupsi dan tambang timah ilegal membuat negara rugi hingga Rp 300 triliun. Total sudah ada 6 smelter dan beberapa barang lainnya yang disita negara dari kasus ini dengan jumlah sekitar Rp 6-7 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto meyakini dari beberapa smelter yang jadi barang sitaan tersebut memiliki kandungan logam tanah jarang. Sebab, limbah-limbah timah dari smelter tersebut belum ikut dikeruk. Memang, logam tanah jarang seringkali ditemui di limbah tambang timah.

    “Dan di tempat-tempat smelter itu kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah,” papar Prabowo saat menyerahkan smelter PT Tinindo Internusa ke PT Timah, Senin (6/10/2025).

    Menurutnya, salah satu logam tanah jarang yang seringkali ditemui di Bangka Belitung adalah monasit yang harganya sudah menyentuh US$ 200 ribu untuk ukuran 1 ton.

    Dia meyakini dari limbah-limbah tambang timah ilegal itu bisa ditemukan cukup banyak monasit yang bisa dikelola di dalam negeri.

    “Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar. Sangat besar. Tanah jarang, monasit ya. Monasit itu 1 ton nilainya bisa ratusan ribu dolar bisa sampai US$ 200.000. Padahal total ditemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton,” ungkap Prabowo.

    Lihat juga Video: Korupsi Pengelolan Timah Rp 300 T, Alwin Albar Divonis 10 Tahun Bui

    (kil/kil)

  • Campuran Etanol di Bensin Sudah Ada di Pertamax Green 95

    Campuran Etanol di Bensin Sudah Ada di Pertamax Green 95

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kandungan etanol dalam produk Bahan Bakar Minyak (BBM) telah diterapkan pada produk Pertamax Green 95. Campuran etanol dalam bensin bukan hal baru.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan penggunaan etanol menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar fosil.

    “Saat ini Pertamina sudah mulai menjual E5. Jadi 5% campuran etanol di dalam bensin itu sudah ada di Pertamax Green 95. Ini kita semua di Kementerian ESDM sudah pakai Green 95. Jadi, bapak ibu sekalian kalau mau kendaraannya bensin tolong dicampur dengan etanol,” katanya dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Eniya menambahkan, berdasarkan data yang pernah ia lihat, penggunaan bensin dengan campuran etanol atau Pertamax Green tersebut sudah meningkat, berbeda dibandingkan beberapa waktu lalu. Saat ini sudah ada 104 SPBU Pertamina yang menjual Pertamax Green.

    “Sekarang rada naik kok. Nanti coba di data BPH Migas ya, karena pemakaian. Itu kalau saya melihat rada naik,” katanya.

    Lebih lanjut, Eniya menegaskan bahwa penerapan etanol di BBM bukan hanya dilakukan Indonesia, tetapi juga telah menjadi standar umum di berbagai negara.

    “Negara lain udah banyak. Di petanya itu Amerika sudah E20, Brasil sudah fleksi ya, tapi kebijakan dia kalau nggak salah E35 sama E100, di tengahnya terserah, baseline-nya E35. Terus kayak Thailand E20, India juga E20, terus yang Eropa-Eropa sudah E10 semua itu. Terus saya agak nggak hafal tapi ada list-nya banyak banget,” katanya.

    (ara/ara)

  • Prabowo Geram! Kasus Timah Ilegal Bikin Negara Rugi Rp 300 Triliun

    Prabowo Geram! Kasus Timah Ilegal Bikin Negara Rugi Rp 300 Triliun

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto geram dengan kasus korupsi dan juga praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Dia bilang kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp 300 triliun.

    Ada sekitar 6 perusahaan yang melakukan tambang ilegal dan smelternya sudah disita negara. Kini smelter-smelter timah itu diberikan langsung ke PT Timah sebagai perusahaan pelat merah pengelola timah.

    Dia geram dari kasus tambang ilegal di 6 perusahaan itu saja sudah membuat kerugian hingga Rp 300 triliun.

    “Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp 300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp 300 triliun. Ini kita hentikan,” ungkap Prabowo saat menyerahkan smelter PT Tinindo Internusa ke PT Timah, Senin (6/10/2025).

    PT Timah kini diberikan 6 smelter dan beberapa barang rampasan lainnya dari kasus tambang ilegal ini. Jumlah aset sitaan yang kini diberikan ke PT Timah menyentuh angka Rp 6-7 triliun.

    Selain 6 smelter yang diberikan ke PT Timah, ada beberapa barang sitaan yang ikut diberikan. Mulai dari logam-logam timah, alat berat, peralatan tambang, hingga beberapa aset tanah.

    “Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp 6-7 triliun,” kata Prabowo.

    Lihat juga Video: Eks Dirjen Minerba Divonis 4 Tahun Bui Kasus Korupsi Timah Rp 300 T

    (kil/kil)

  • Gaji Cuma Numpang Lewat, Kelas Menengah RI Dihajar Utang, Inflasi, dan Pajak

    Gaji Cuma Numpang Lewat, Kelas Menengah RI Dihajar Utang, Inflasi, dan Pajak

    Jakarta –

    Kelompok kelas menengah di Indonesia terengah-engah menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Gaji yang mereka terima seketika habis hanya untuk membayar utang dan cicilan.

    Ekonom senior Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menjelaskan kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Mulai dari faktor kondisi ekonomi nasional, regulasi perpajakan, hingga gaya hidup masyarakat itu sendiri.

    Dari faktor kondisi ekonomi, Tauhid mengatakan saat ini inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara nasional per September 2025 sudah naik di atas 2%. Di mana menurut data BPS secara year-on-year inflasi nasional bulan kemarin sebesar 2,65% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,74.

    Sayang, kenaikan inflasi ini tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Artinya harga barang dan jasa merangkak makin mahal, sementara pendapatan masih ‘jalan di tempat’.

    “Pertama, kalau kita lihat inflasi mulai naik lagi ya, mendekatkan di atas 2%. Nah, inflasi yang terjadi ini tidak diimbangi dengan kenaikan gaji dan pendapatan mereka. Saya kira ini fenomenanya itu penyebab pertama,” kata Tauhid kepada detikcom, Senin (6/10/2025).

    Kemudian secara regulasi, menurut Tauhid kehidupan kelas menengah saat ini sangat terbebani oleh pajak seperti PPN (pajak penambahan nilai). Hal ini dinilai membuat harga barang/jasa yang sudah naik imbas inflasi akan semakin mahal. Sehingga biaya hidup semakin tinggi.

    “PPN naik, kemudian beberapa kenaikan di komponen biaya hidup juga naik, terutama di transportasi dan komunikasi. Pajak, transportasi dan komunikasi ini sudah mulai bergerak naik lah,” ucapnya.

    “Kalau pajak kan jelas, tapi kalau transportasi dan komunikasi ini kan nggak sengaja. Biaya telekomunikasi itu makan komponen besar tuh, orang internet dan sebagainya. Termasuk transportasi, ojol dan sebagainya itu makan banget tuh kelas menengah,” sambung Tauhid.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia tahun ini tahun ini sebanyak 46,85 juta jiwa. Foto: Pradita Utama

    Terakhir ada faktor dari kelas menengah sendiri yang kini dinilai semakin konsumtif. Di mana menurutnya tak sedikit orang yang kini banyak membeli barang atau jasa yang sebetulnya tidak terlalu mereka butuhkan.

    Padahal besaran gaji masih pas-pasan, membuat mereka mau tak mau mengambil pinjaman. Hal inilah yang membuat cicilan bulanan mereka semakin besar. Akibatnya gaji yang diterima hanya habis untuk bayar utang, dan sisanya hanya cukup untuk konsumsi makanan.

    “Memang sekarang kelas menengah di tengah digitalisasi, itu budaya konsumsinya semakin tinggi juga begitu ya. Misalnya dengan digitalisasi mereka gampang mengakses pembiayaan, belanja, dan sebagainya dengan digital. Sehingga budaya konsumstifnya akhirnya lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya,” papar Tauhid.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan salah satu faktor utama yang membuat kelompok kelas menengah kian terimpit utang adalah sulitnya mencari pekerjaan layak. Kondisi ini membuat pendapatan mereka jadi sangat terbatas, bahkan cenderung kurang yang kemudian mendorong mereka untuk ajukan pinjaman.

    “Kelas menengah tertekan sulitnya mencari pekerjaan yang stabil, dan upah layak. Pekerjaan ada tapi sebagian besar informal, basisnya kontrak tidak pasti,” jelas Bhima.

    Kemudian sama seperti Tauhid, dirinya juga turut menyoroti gaya hidup kelas menengah yang kerap kali tidak sesuai dengan besaran gaji atau pendapatan yang dimilikinya. Pada akhirnya membuat mereka rela berutang hanya karena keinginan sesaat.

    “Sebagian terjebak pada gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan, FOMO lihat iklan sosial media lalu beli barang via paylater,” ucapnya.

    Lihat juga Video: Cara Sederhana Biar Gaji Tidak Habis di Tengah Jalan

    (igo/fdl)

  • Kejagung Ungkap Sederet Masalah yang Bikin Harga Bawang Putih Sulit Turun

    Kejagung Ungkap Sederet Masalah yang Bikin Harga Bawang Putih Sulit Turun

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung menduga terdapat berbagai masalah yang menyebabkan minimnya realisasi impor bawang putih. Kondisi tersebut juga menyebabkan harga bawang putih tak kunjung turun.

    Koordinator I Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Ferry Taslim, mengungkap dugaan pertama terdapat maladministrasi dan praktik monopoli dalam penerbitan izin impor bawang putih. Hal ini yang diduga menjadi penyebab lambatnya impor bawang putih.

    “Kami di Jamdatun menyoroti tentang hukum utama seputar impor bawang putih di dalam negeri. Itu adalah dugaan adanya maladministrasi dan praktik monopoli dalam penerbitan izin impor yang diduga menyebabkan lambatnya realisasi impor dan harga bawang putih yang tinggi di pasar,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (6/10/2025).

    Lambatnya realiasasi impor ini diduga karena adanya hambatan pada penerbitan rekomendasi dan surat persetujuan impor (SPI) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

    “Importasi membutuhkan rekomendasi impor Product Quality Culture dan surat persetujuan impor atau SPI, dan proses administrasi sering terlambat atau terhambat, sehingga pasokan dipasang menipis dan harga melonjak,” ungkapnya.

    “Kompleksitas regulasi sering menimbulkan keterlambatan dan di sini lain membuka celah maladministrasi terhadap penyelenggaraan kewenangan,” tambahnya.

    Kondisi tersebut dikhawatirkan juga menjadi celah bagi siapapun untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan izin impor. Ia pun menyinggung potensi adanya tindak pidana korupsi.

    “Pemberian rekomendasi atas kuasa impor yang tidak transparan rawan disusupi praktek suap atau gratifikasi, ini berkaitan dengan korupsi dalam perizinan undang-undang tipikal,” terangnya.

    Selain itu, Kejagung juga mengungkap terdapat permainan dari importir yang mengendalikan harga. Pengendalian itu dilakukan karena izin impor bawang putih saat ini dikuasai oleh hanya segelintir pengusaha.

    “Sejumlah importir diduga menguasai mayoritas izin impor sehingga mengendalikan harga. Ini termasuk dalam ruang lingkup UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli,” terangnya.

    Pengusaha juga diduga telah melakukan penimbunan stok, sehingga harga bawang putih mengalami kenaikan. Keterbatasan armada pada proses pengiriman barang juga menjadi salah satu penyebab stok bawang putih kurang di dalam negeri.

    “Baik itu praktik penimbunan dan potensi adanya kartel yang mengendalikan kuota impor dan distribusi, menimbulkan distorsi harga,” ucapnya.

    Dalam catatan Kantor Staf Presiden, harga bawang putih masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp 38.000/kg. Saat ini secara rata-rata nasional harga bawang putih tercatat Rp 41.900/kg. Dalam data tersebut status harga bawang putih kategori tidak aman.

    Tonton juga Video: Kunjungi Pasar Salakan, Jokowi Temui Harga Bawang Putih Mahal

    (acd/acd)

  • MotoGP Mandalika 2025 Dongkrak Ekonomi NTB, Okupansi Hotel Tembus 100%

    MotoGP Mandalika 2025 Dongkrak Ekonomi NTB, Okupansi Hotel Tembus 100%

    Jakarta –

    Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Mandalika dinilai menjadi yang terbaik sejak pertama kali digelar. Ajang balap tersebut turut mendongkrak ekonomi daerah, ditandai dengan lonjakan okupansi hotel hingga 100% dan tambahan 44 penerbangan menuju Lombok.

    Direktur Utama InJourney Maya Watono menyampaikan bahwa keberhasilan ajang tahun ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

    “Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 bukan hanya ajang balap motor kelas dunia, melainkan momentum penting dalam mempromosikan pariwisata dan budaya Indonesia ke mata internasional. Tahun ini menjadi penyelenggaraan terbaik, ditandai dengan okupansi hotel di kawasan Mandalika yang mencapai 100%, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menambah flights karena tingginya peminat,” ujar Maya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).

    Antusiasme publik terhadap gelaran tahun ini terlihat dari tingkat hunian hotel di kawasan The Mandalika yang mencapai 100%. Berdasarkan data Dinas Pariwisata NTB, rata-rata okupansi hotel di Pulau Lombok selama periode balapan mencapai 93%, dengan Kota Mataram di angka 90%.

    Peningkatan ini menunjukkan tingginya minat penonton, baik dari dalam maupun luar negeri, sekaligus menggairahkan sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM lokal.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap lonjakan wisatawan, sejumlah maskapai menambah penerbangan ekstra menuju Lombok. Total terdapat 44 extra flight yang terdiri dari Garuda Indonesia (18 penerbangan), Citilink (10 penerbangan), AirAsia (8 penerbangan), Pelita Air (2 penerbangan), dan Wings Air (6 penerbangan). Penambahan ini memperkuat peran MotoGP™ sebagai penggerak mobilitas wisatawan dan akselerator pertumbuhan ekonomi daerah.

    Tak hanya menghadirkan kompetisi berkelas dunia, penyelenggaraan MotoGP™ tahun ini juga menjadi ajang promosi budaya lokal. Beragam atraksi seni, kuliner khas, hingga kerajinan masyarakat Sasak turut memeriahkan kegiatan, menghadirkan pengalaman sportainment yang otentik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Lombok ke kancah internasional.

    Sementara itu, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Troy Warokka menegaskan bahwa keberhasilan tahun ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.

    “Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 menjadi yang terbaik. Keberhasilan Pertamina Mandalika International Circuit kembali meraih Homologasi Grade A dari FIM menegaskan bahwa sirkuit ini telah memenuhi standar tertinggi dunia dan sejajar dengan sirkuit ikonik global. Pencapaian ini bukan hanya kebanggaan Indonesia, tetapi juga kontribusi nyata bagi masyarakat Lombok dan NTB melalui penguatan pariwisata, ekonomi kreatif, serta reputasi bangsa di mata internasional,” jelas Troy.

    Dengan tambahan penerbangan, peningkatan okupansi hotel, dan geliat aktivitas ekonomi masyarakat, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 membuktikan perannya sebagai penggerak ekonomi dan promosi budaya. Ajang ini diharapkan terus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan dunia, di mana olahraga, pariwisata, dan budaya berpadu dalam satu perhelatan yang membanggakan bangsa.

    (akn/ega)

  • Bitcoin Cetak Rekor! Harganya Tembus Rp 2 Miliar!

    Bitcoin Cetak Rekor! Harganya Tembus Rp 2 Miliar!

    Jakarta –

    Mata uang kripto terbesar di dunia, Bitcoin mengalami kenaikan harga pagi ini hingga menyentuh rekor tertinggi. Bitcoin hari ini sempat tercatat naik hingga 2,7% ke level US$ 125.245,57 atau sekitar Rp 2,06 miliar (pada kurs Rp 16.500).

    Rekor Bitcoin sebelumnya adalah di harga US$ 124.480 atau sekitar Rp 2,05 miliar pada pertengahan Agustus.

    Dilansir dari Reuters, Minggu (5/10/2025), kenaikan harga ini didorong oleh peraturan yang lebih longgar dari pemerintahan Amerika Serikat (AS). Diketahui Presiden Donald Trump memang sempat menjanjikan akan memberikan bekingan untuk aset kripto saat kampanye.

    Di sisi lain, permintaan yang kuat dari investor institusional juga mendorong harga Bitcoin kembali memuncak. Aset kripto satu ini telah menguat sejak hari Jumat.

    Sebaliknya, dolar AS melemah pada hari Jumat, mencatat kerugian selama beberapa minggu terhadap mata uang utama, karena ketidakpastian seputar penutupan pemerintah AS mengaburkan prospek investor.

    (kil/kil)

  • Pertamina Angkat Potensi UMKM Lokal di Ajang MotoGP Mandalika 2025

    Pertamina Angkat Potensi UMKM Lokal di Ajang MotoGP Mandalika 2025

    Foto Bisnis

    Agung Pambudhy – detikFinance

    Minggu, 05 Okt 2025 17:00 WIB

    Lombok – PT Pertamina menampilkan 20 UMKM binaan asal Lombok dalam gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok.

  • Kabar Terbaru Pencarian Korban Longsor Tambang Grasberg

    Kabar Terbaru Pencarian Korban Longsor Tambang Grasberg

    Jakarta –

    Pencarian lima orang yang terjebak longsor di tambang Grasberg Block Cave (GBC) Mimika, Papua Tengah terus dilakukan. Dari lima pekerja yang terjebak, satu pekerja ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menerangkan jenazah tersebut akan melalui proses identifikasi.

    “Pada hari ini, Minggu, 5 Oktober 2025 sekitar pukul 12.01 WIT, Tim Tanggap Darurat PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menemukan 1 (satu) jenazah dari 5 (lima) rekan kami yang terjebak dalam insiden luncuran material basah di Grasberg Block Cave dan selanjutnya akan melalui proses identifikasi,” ujar Tony dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

    Tony sempat mengatakan longsoran yang terjadi di tambang tersebut mencapai tonase 700 ribu ton. Meski mayoritas pekerja bisa dievakuasi, sayangnya 7 pekerja Freeport terjebak.

    Pada 20 September lalu, dua pekerja ditemukan dalam meninggal dunia. Dengan temuan satu pekerja yang meninggal, ini berarti tersisa empat orang yang masih terus dicari. Menurutnya, lokasi pekerja yang terjebak sudah diketahui.

    “Lokasinya kami sudah ketahui keberadaannya di sekitar mana. Tapi belum bisa kami capai karena jumlah material basah itu yang luar biasa besar,” kata Tony saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (2/10/2025).

    (kil/kil)