Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengungkapkan sudah ada negara Eropa yang menjajaki kerja sama dengan Indonesia usai penandatanganan penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali beberapa waktu lalu.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan penjajakan dilakukan dengan pendekatan multilateral lewat Uni Eropa maupun secara bilateral (G2G) antara Indonesia dengan negara-negara tertentu.

    “Sudah ada yang approach ke kita, bahkan bukan cuma yang dari EU, yang di luar dari EU pun, ketertarikan Eropa untuk mulai mendalami dan menjajaki kerja sama dengan kita, lewat misalnya Swiss gitu ya, mereka juga sudah punya perjanjian dengan kita, dan mereka udah ada indikasi bahwa akan memanfaatkan itu untuk meningkatkan investasi Swiss di Indonesia,” katanya saat ditemui usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Hanya saja, Nurul mengatakan pihaknya belum menerima informasi spesifik dari negara-negara Eropa terkait sektor mana saja yang akan dijajaki dalam kerja sama tersebut. Namun, ia memperkirakan sektor food and beverage (F&B) dan energi terbarukan (renewable energy) menjadi bidang yang paling potensial dan menarik perhatian investor Eropa.

    “Sektornya masih belum mereka disclose secara spesifik apa, tapi kalau saya boleh menduga, biasanya mereka ada di food and beverage. Kemudian mungkin sektor lainnya adalah yang mereka sangat tertarik itu di renewable energy,” katanya.

    IEU-CEPA Diteken

    Sebagai informasi, Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali.

    Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic. Hal ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang perundingan hampir satu dekade sejak 2016.

    “Sudah dua tahun terakhir negosiasi intens di mana Indonesia dan Uni Eropa ingin menyelesaikan negosiasi 10 tahun ini. Prosesnya sangat panjang,” kata Airlangga dalam Joint Announcement Indonesia IEU-CEPA dilihat virtual, Selasa (23/9/2025).

    Airlangga menargetkan IEU-CEPA berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Tahapan yang harus ditempuh setelah ini adalah proses ratifikasi.

    “Kami menegaskan kembali tekad untuk memberlakukan CEPA ini sesegera mungkin. Targetnya adalah 1 Januari 2027,” ucap Airlangga.

    Melalui kerja sama ini, industri besar di Indonesia disebut ikut merayakan karena pasarnya akan semakin berkembang luas dengan mudah ke Eropa.

    “Kita ingin melihat manfaat dari perjanjian ini segera. Tentu saja, mulai sekarang hingga nanti, kita akan bekerja mencapai pencapaian yang tercepat termasuk industri alas kaki, furnitur dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • BRI Peduli Gelar Program Pemberdayaan Eks PMI di Lombok

    BRI Peduli Gelar Program Pemberdayaan Eks PMI di Lombok

    Jakarta –

    Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan keluarga mereka.

    Namun, banyak Purna PMI menghadapi tantangan saat kembali ke Tanah Air, seperti keterbatasan keterampilan usaha, minimnya akses permodalan dan sulitnya mencari peluang ekonomi berkelanjutan.

    Sebagai bentuk upaya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, BRI melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli kembali meluncurkan Program Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia. Program ini ditujukan khusus bagi para pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri dan kembali ke Tanah Air.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan program pemberdayaan Purna PMI bertujuan membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, seperti memulai usaha secara mandiri atau mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia.

    “Dengan dukungan mentor yang berpengalaman, Purna PMI akan memiliki kesempatan dalam mengembangkan usahanya secara mandiri atau memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau keterampilan mereka. Hal ini nantinya dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan serta diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat,” jelas Dhanny, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).

    Kali ini, Program Pemberdayaan Purna PMI menyasar purna pekerja migran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tercatat sebanyak tiga puluh purna pekerja migran mendapatkan berbagai macam pelatihan yang berlangsung di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

    Berbagai macam pelatihan diberikan antara lain berupa pelatihan pengembangan produk bambu berbasis tren pasar dan preferensi konsumen, pelatihan teknik anyaman lanjutan dan diversifikasi produk bambu berkualitas ekspor, pelatihan pengelolaan keuangan dan harga pokok penjualan, pelatihan pemasaran dan branding produk serta pelatihan inovasi desain produk. Diketahui, Lombok memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

    Adapun, Desa Loyok di Lombok Timur sendiri dikenal sebagai sentra penghasil anyaman bambu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para perajin menghadapi tantangan berupa keterbatasan bahan baku serta persaingan dengan produk modern, sehingga pemasaran menjadi kurang optimal.

    Di sisi lain, Desa Loyok yang juga memiliki banyak Purna PMI yang kembali Indonesia, membuat lokasi ini menjadi sangat potensial untuk kegiatan pemberdayaan. Dengan mengintegrasikan program pelatihan kerajinan bambu, inovasi desain, dan strategi pemasaran modern, pemberdayaan di Desa Loyok dapat mengatasi tantangan perajin dan memberdayakan Purna PMI untuk menciptakan peluang usaha baru.

    Melihat tantangan tersebut, program pemberdayaan Purna PMI di Lombok ini difokuskan pada pengembangan keterampilan kewirausahaan berbasis kerajinan bambu. Kerajinan bambu dari Desa Loyok memiliki potensi pasar yang besar.

    Di pasar global, produk kerajinan bambu seperti perabot rumah tangga dan dekorasi terus berkembang, terutama di negara-negara dengan kesadaran tinggi terhadap produk ramah lingkungan. Hal ini tentunya menjadi potensi yang sangat besar.

    Tak kalah penting, para peserta juga mendapatkan pelatihan dalam mengelola keuangan dan usaha dengan lebih baik, serta menjalankan bisnis secara efisien. Di samping itu, juga dilakukan pelatihan pemasaran dan branding untuk membantu peserta memasarkan produk dengan lebih efektif, meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global.

    “Program ini pun diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha berbasis komunitas yang dapat memberikan dampak ekonomi secara lebih luas bagi para peserta maupun bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • UMKM Bisa Perkuat Ekosistem Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    UMKM Bisa Perkuat Ekosistem Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Jakarta –

    Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa membantu untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional. Untuk penguatan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan bisa dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah.

    EVP Corporate Secretary Holding BUMN Danareksa Agus Widjaja mengungkapkan pihaknya terus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan dengan berbagai program yang salah satunya adalah melalui keikutsertaan dalam Jatim Fest 2025.

    Jatim Fest 2025 merupakan perhelatan ekonomi kreatif tahunan yang berlangsung selama sepekan pada 1-5 Oktober 2025 di Surabaya.

    “Partisipasi Holding BUMN Danareksa di Jatim Fest 2025 adalah bagian dari upaya kami untuk membantu para UMKM binaan meningkatkan penjualan, memperkuat brand awareness, memperluas jaringan bisnis, serta memperoleh wawasan baru tentang potensi ekonomi kreatif dan daya saing produk lokal,” kata dia dalam siaran pers, ditulis Selasa (7/10/2025).

    Dalam kesempatan ini, Holding BUMN Danareksa bersama empat perusahaan anggota holding, yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dan PT Nindya Karya membawa tujuh UMKM binaan terpilih untuk berpartisipasi dan memamerkan produk unggulan mereka. Sinergi antar anggota holding dalam kegiatan ini menjadi bentuk nyata peran Holding BUMN Danareksa sebagai enabler yang menghubungkan potensi lokal dengan peluang pasar nasional.

    Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa Holding BUMN Danareksa berkomitmen untuk terus memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi bangsa menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Dengan lebih dari 45.000 pengunjung yang hadir sepanjang acara, partisipasi UMKM binaan Holding BUMN Danareksa diharapkan mampu membuka peluang baru untuk kolaborasi bisnis, kemitraan investasi, hingga akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

    UMKM terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat lebih dari 65,4 juta pelaku UMKM yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan peran yang sangat strategis ini, pemberdayaan UMKM menjadi kunci utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Sebagai holding yang menaungi beragam entitas multi sektor, Holding BUMN Danareksa telah membina lebih dari 1.000 UMKM di seluruh Indonesia dengan berbagai program pendampingan, pelatihan, akses permodalan, hingga fasilitasi pasar guna menghadirkan ekosistem yang mendorong UMKM untuk naik kelas, berdaya saing tinggi, yang turut mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup tambah Agus.

    Pada ajang Jatim Fest 2025 ini, Holding BUMN Danareksa juga menerima Piagam Penghargaan “Best of The Best Variety Product”. Penghargaan ini diberikan kepada Danareksa atas keberhasilannya menampilkan beragam produk UMKM binaan yang mencerminkan kreativitas dan potensi ekonomi daerah, mulai dari produk makanan, kerajinan tangan, hingga mainan edukatif.

    Melihat Blok M Hub yang Bakal Jadi Tempat Relokasi UMKM Plaza 2′:

    (kil/kil)

  • Lewat DEFA, Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus Rp 33.000 T

    Lewat DEFA, Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus Rp 33.000 T

    Jakarta –

    Dokumen perjanjian ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ditargetkan dapat ditandatangani dan diimplementasikan pada tahun 2026. Dalam perundingan ASEAN DEFA putaran ke-14 di Jakarta, progres pembahasannya diharapkan bisa mencapai 70%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, implementasi DEFA berpotensi memperbesar nilai ekonomi digital kawasan ASEAN dari sebelumnya US$ 1 triliun menjadi US$ 2 triliun, atau sekitar Rp 33.000 triliun (kurs Rp 16.500 per dolar AS).

    “Ekonomi digital ASEAN pada 2024 sebesar US$ 263 miliar. Kalau kita proyeksikan pada 2030, nilainya sekitar US$ 1 triliun. Namun dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement, nilainya bisa mencapai US$ 2 triliun-menjadi dua kali lipat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Le Meridien Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Indonesia sendiri diproyeksikan tetap menjadi pemimpin ekonomi digital ASEAN. Menurut Airlangga, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2030 akan mencapai US$ 360 miliar, naik signifikan dibanding 2024 yang sebesar US$ 90 miliar.

    Dari jumlah tersebut, sektor e-commerce menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar US$ 150 miliar pada 2030. Meski begitu, Airlangga menilai masih ada sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di kawasan, salah satunya perbedaan regulasi antarnegara.

    “Indonesia memimpin ekonomi digital ASEAN pada 2024 dengan nilai US$ 90 miliar, dan akan mencapai US$ 360 miliar pada 2030. Sektor e-commerce menyumbang sekitar US$ 150 miliar,” tuturnya.

    Dengan jumlah penduduk kawasan mencapai 680 juta jiwa, Airlangga menilai pasar digital ASEAN menjadi salah satu yang paling dinamis di dunia. Ia menambahkan, komite perundingan menyepakati lima pasal prioritas untuk diselesaikan.

    Kelimanya mencakup layanan keuangan digital, transmisi elektronik berbasis regulasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang membebaskan bea masuk untuk transaksi digital, perlakuan nondiskriminatif terhadap produk digital, pengelolaan kabel bawah laut, serta fleksibilitas sistem pembayaran elektronik.

    Lihat juga Video: Google Prediksi Ekonomi Digital RI Capai USD 90 M Tahun Ini

    (ily/rrd)

  • Situs Magang Pemerintah Kacau di Hari Pertama, Menaker: Jangan Buru-buru

    Situs Magang Pemerintah Kacau di Hari Pertama, Menaker: Jangan Buru-buru

    Jakarta –

    Situs resmi Program Magang Nasional bikin warganet heboh. Sejak pagi, banyak calon peserta mengeluh data mereka tiba-tiba hilang dari laman Magang Hub, padahal sudah mendaftar lewat SIAPKerja. Keluhan membanjiri media sosial X, dari data pendidikan yang tak muncul sampai sistem yang disebut ‘ngadat’ di hari pertama pendaftaran.

    Keluhan datang dari sosial media X, seperti tidak sinkron-nya data yang telah dimasukkan dalam SIAPKerja dan Magang Hub. Misalnya salah satu akun @its***** menanyakan kepada @KemnakerR telah menyelesaikan pengisian data di SIAPKerja, tetapi tidak muncul di Magang Hub.

    “Tampilan data pencapaian di website maganghub juga tidak muncul seperti seharusnya. Apakah hal ini bisa diperbaiki atau memang sedang error? Mohon informasinya, admin, terima kasih atas perhatiannya @KemnakerRI,” tulis akun tersebut.

    Akun lainnya mengeluhkan saat ingin memasukkan daftar pendidikan tetapi tidak terinput dalam sistem.

    “Gais kenapa ya aku sudah update pendidikan tetapi ko nggak keinput? Maganghub SIAPKerja,” tulis akun @kt*******.

    “Anyone here ada yg daftar magang pemerintah itu ga? bagian pendidikan di web maganghub kenapa ga keisi mulu deh, tapi di siapkerja udah keisi semua kokk,” tulis akun @mit***********.

    Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan baru mendapat informasi tersebut. Meski demikian, dia akan menyampaikan keluhan tersebut pada timnya yang mengurus sistem Program Magang Nasional.

    “Nanti kita sampaikan, saya baru dapat info. Nanti kita sampaikan,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Yassierli mengatakan calon peserta yang ingin mengikuti Program Magang Nasional masih memiliki waktu mendaftar sampai tanggal 12 Oktober 2025. Ia meminta calon peserta tak terburu-buru.

    “Yang penting buat calon peserta magang masih ada waktu sampai tanggal 12, nggak harus buru-buru hari ini,” terangnya.

    Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka program magang nasional hari ini, Selasa (7/10/2025). Melalui program magang tersebut, peserta akan mendapat bayaran hingga Rp 3,3 juta.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah membuka sebanyak 20.000 untuk fresh graduate, baik lulusan diploma dan sarjana. Jika program magang tahap pertama berhasil maka kuota peserta pada tahap selanjutnya akan ditambah menjadi 80 ribu orang.

    “Nanti kita salurkan melalui perusahaan-perusahaan yang siap menerima, dan negara akan memberikan insentif selama 6 bulan sebesar UMK, jadi Rp 3,3 (juta) maksimal,” terang Afriansyah saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin kemarin.

    Lihat juga Video: Magang Nasional Bergaji UMR Segera Dibuka, Catat Tanggalnya!

    (ada/fdl)

  • ‘Geruduk’ Kantor Purbaya, Gubernur Protes Transfer ke Daerah Dipotong!

    ‘Geruduk’ Kantor Purbaya, Gubernur Protes Transfer ke Daerah Dipotong!

    Jakarta –

    Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.

    Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah (Pemda) tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan.

    “Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Sherly mengaku Provinsi Maluku Utara mendapat TKD Rp 6,7 triliun pada 2026, turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Potongan terbesar berada pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).

    “Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” tutur Sherly.

    Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25% pada 2026. Ia berharap Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan.

    “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” katanya.

    Daerah Kesulitan Bayar Gaji Pegawai

    Sementara itu, Ketua Umum APPSI, Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya. Ia bersama gubernur lain ingin menyampaikan keluh kesah terkait pemotongan TKD.

    Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jambi itu mencontohkan ada daerah yang kesulitan membayar operasional belanja pegawai, termasuk gaji PPPK. Al Haris mengklaim dampak yang dirasakan daerah sangat luar biasa.

    “Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD (pendapatan asli daerah)-nya kecil yang banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan,” tutur Al Haris.

    Menurut Al Haris, Purbaya cukup responsif terhadap keluhan para kepala daerah. Pemerintah diklaim nantinya akan melakukan evaluasi TKD di 2026.

    “Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah,” bebernya.

    Lihat juga Video: Nasib Pemprov Yogyakarta Usai Dana Istimewa Dipotong 50 Persen

    Halaman 2 dari 2

    (aid/ara)

  • Mandek, Rugi Menggunung, Isu PHK Merebak

    Mandek, Rugi Menggunung, Isu PHK Merebak

    Jakarta –

    Emiten afiliasi putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) diterpa sejumlah isu miring sejak akhir 2024. Sampai saat ini, saham emiten tersebut dihentikan sementara atau disuspensi dari perdagangan pasar modal.

    Berdasarkan data perdagangan RTI, saham PMMP tercatat digembok imbas belum menyampaikan laporan keuangan sejak akhir 2024. PMMP juga belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) hingga enam bulan setelah tahun buku terakhir. Saat ini, harga PMMP berada di posisi Rp 50 per lembar.

    Rugi Ratusan Miliar

    Berdasarkan laporan terakhir yang diunggah perseroan 3 November 2024 di laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PMMP membukukan kerugian sebesar US$ 15,26 juta atau sekitar Rp 252,76 miliar (asumsi kurs Rp 16.564) hingga 30 September 2024.

    Kinerja keuangan ini merosot drastis dibanding periode yang sama pada 2023. Saat itu PMMP masih membukukan laba US$ 5,29 juta atau sekitar Rp 87,60 miliar. Pendapatan PMMP juga tercatat merosot drastis 57,99 persen menjadi US$ 63,37 juta dari US$ 150,86 juta.

    Total aset perseroan tercatat berada di posisi US$ 299,26 juta per 30 September 2024. Pada periode yang sama, liabilitas PMMP tercatat sebesar US$ 228,11 juta dengan ekuitas sebesar US$ 71,14 juta.

    Untuk diketahui, Kaesang Pangarep melalui PT Harapan Bangsa Kita menggenggam sebagian besar saham milik PMMP. Berdasarkan data BEI, Harapan Bangsa Kita tercatat memiliki 188.240.000 saham PMMP atau sekitar 7,27 persen. Jika diakumulasi dengan harga saham PMMP hari ini, kepemilikan Kaesang di Harapan Bangsa Kita senilai Rp 9,41 miliar.

    PHK 200 Karyawan

    Dikutip dari laman resmi DPRD Situbondo, PMMP dikabarkan melakukan PHK kepada 200 karyawannya di Situbondo. Ketua Komisi IV DPRD Situbondo M Faisol mengaku telah bersurat kepada manajemen PT PMMP untuk mencarikan solusi atas PHK yang dilakukan perseroan kepada ratusan karyawannya.

    Faisol menyebut ada dugaan perubahan nama yang dilakukan PMMP menjadi PT Landangan Makmur Situbondo (PT LMS), yang berlokasi di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan. Saat ini, perseroan disebut belum memberikan haknya kepada 200 karyawan yang telah dikenai PHK.

    “Kami ingin mengetahui penjelasan dari perusahaan karena ini soal hak-hak eks karyawannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba berubah nama PT PMMP menjadi PT LMS?” ungkap Faisol dikutip dari laman resmi DPRD Situbondo.

    Isu ketenagakerjaan ini bukan pertama kali menerpa PMMP. Berdasarkan catatan dalam laman BEI pada 28 Oktober 2024, perseroan mengaku telah menunggak kewajiban pembayaran gaji karyawan akibat menurunnya pendapatan operasional. Manajemen PMMP juga mengaku insiden ini tidak memengaruhi kelangsungan usaha dan harga saham perseroan.

    “Ada beberapa karyawan Perseroan yang tertunda kewajibannya akibat menurunnya pendapatan operasional Perseroan selama beberapa bulan terakhir, namun Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pada seluruh karyawan Perseroan,” tulis manajemen PMMP 28 Oktober 2024.

    Lihat juga Video Heboh Gudang Garam Dilanda Isu PHK Massal

    (fdl/fdl)

  • Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Ogah Tanam Modal? Ini Kata BKPM

    Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Ogah Tanam Modal? Ini Kata BKPM

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bicara dampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta ke iklim investasi. Hal ini bisa berdampak ke investasi seperti di pasar modal.

    “Tapi kalau ditanya pengaruhnya terhadap investasi jangka pendek, misalnya di bursa, mungkin saja ada pengaruhnya, karena biasanya di bursa itu kan responsnya terhadap pasar jangka pendek,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Nurul menambahkan, kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak akan mempengaruhi investasi jangka panjang.

    “Tetapi kalau kemudian ini sudah melalui fase yang clear, ada check and balance-nya, baik dari pihak pemerintah, BUMN maupun juga dari pihak swasta, biasanya dari situ nanti mulai kelihatan. Artinya, apakah ini dalam investasi jangka panjang, khususnya di investasi langsung berpengaruh atau tidak. Saya yakin investor menanti hasilnya dari ini,” katanya.

    BBM di SPBU Swasta Kosong

    Sebagai informasi, sejak akhir Agustus 2025, kekosongan pasokan BBM jenis bensin terjadi sejumlah di SPBU swasta, di antaranya SPBU Shell dan BP-AKR. Kekosongan ini sudah terjadi dua kali dalam satu tahun ini.

    Berdasarkan catatan detikcom, kekosongan pasokan BBM di SPBU Shell dan BP-AKR terjadi pada awal 2025, sekitar akhir Januari dan awal Februari. Penyebab kekosongan stok itu diklaim akibat kendala pengadaan BBM ke sejumlah SPBU.

    Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Kementerian ESDM mendorong SPBU swasta untuk membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian dari SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina. Prosesnya saat ini masih dalam negosiasi.

    (ara/ara)

  • Pemerintah Buka Peluang Gelombang Kedua Program Magang Nasional

    Pemerintah Buka Peluang Gelombang Kedua Program Magang Nasional

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan akan membuka gelombang lanjutan untuk Program Magang Nasional. Hal ini akan dilakukan pemerintah jika minat dari program tersebut terus meningkat.

    “Ketika ini sesuai dengan kata Pak Menko, kalau ini minatnya (tinggi) kita bisa buka batch kedua dan ketiga,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Namun, penambahan gelombang atau kuota ini perlu dirapatkan terlebih dahulu dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    “Bisa (ditambah kuota) nanti kita harus rapatkan dahulu,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Program Magang Nasional telah dibuka mulai 7 sampai 12 Oktober 2025. Kuota peserta untuk program ini sebanyak 20 ribu orang.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program magang pemerintah akan dilanjutkan pada 2026. Kuota peserta magang akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 100 ribu orang.

    Airlangga menerangkan saat ini pemerintah baru membuka kuota peserta magang sebanyak 20 ribu orang. Jika di tahap ini tercapai, kuota peserta magang bisa bertambah.

    “Tahap awal 20 ribu, jadi begitu 20 ribu tercapai, kita bisa tingkatkan lagi 20 ribu lagi,” kata Airlangga saat dijumpai di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025) malam.

    (ada/fdl)

  • Harga Emas Perhiasan Naik Berturut-turut Sejak 2023

    Harga Emas Perhiasan Naik Berturut-turut Sejak 2023

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga emas kian melambung dalam dua tahun terakhir. Tercatat, emas menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada September 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan, harga emas tidak pernah turun sejak September 2023, bahkan inflasi emas perhiasan pada September 2025 merupakan inflasi tertinggi dalam lima bulan terakhir.