Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Prabowo Wanti-wanti Harta Karun Incaran Dunia Ini Dikuasai & Dikelola Negara!

    Prabowo Wanti-wanti Harta Karun Incaran Dunia Ini Dikuasai & Dikelola Negara!

    Jakarta –

    Harta karun incaran dunia, logam tanah jarang alias rare earth, merupakan sumber daya mineral kritis. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan mineral yang satu ini hanya bisa dikelola negara.

    Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mau logam tanah jarang dikuasai negara.

    “Logam tanah jarang kan salah satu produk tambang yang nilai ekonominya tinggi. Presiden arahkan agar ini dikuasai negara. Kementerian ESDM sudah memetakan agar ini dikelola negara aja oleh BUMN,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Ketika ditanya besaran dan di mana saja potensi tanah jarang bisa dikelola, dia bilang semua masih diinventarisir. Yang jelas beberapa daerah memiliki potensi tanah jarang yang besar, salah satunya Bangka Belitung yang merupakan produsen timah.

    “Lagi diinventarisir semuanya. Di Bangka Belitung, Sulawesi, Maluku juga ada,” terang Bahlil.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya logam tanah jarang di Indonesia dalam bentuk biji mencapai 136,2 juta ton pada 2024 dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 118.650 ton.

    Hal ini tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 228.K/MB.03/MEM.G/2025 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 yang ditetapkan pada 3 Juli 2025.

    Dari total sumber daya logam tanah jarang tersebut, terdiri dari sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih tereka mencapai 128,8 juta ton, sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 114.236 ton.

    Kemudian untuk sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih tertunjuk mencapai 5,4 juta ton dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 3.317 ton.

    Lalu untuk sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih terukur mencapai 1,82 juta ton dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 1.097 ton. Sementara untuk cadangan logam tanah jarang dalam bentuk bijih maupun logam belum ada besaran cadangannya.

    (hal/hns)

  • Bank Jakarta Serap Rp 20 T Dana Pemerintah Pusat, Dipakai untuk Ini

    Bank Jakarta Serap Rp 20 T Dana Pemerintah Pusat, Dipakai untuk Ini

    Jakarta –

    Bank Jakarta menyambut baik rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) di Bank Jakarta. Diperkirakan nilainya mencapai Rp 10-20 triliun.

    Manejemen Bank Jakarta menegaskan penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta. Menurutnya, saat ini posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga.

    Manajemen memandang, penempatan dana tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Penempatan dana pemerintah pusat akan menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap ekonomi daerah,” tulis manajemen dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

    Bank Jakarta menyampaikan siap untuk melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

    “Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) di Bank Jakarta. Rencana itu disampaikan usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10).

    Purbaya sudah menempatkan Rp 200 triliun di lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sejak 12 September 2025. Selanjutnya, ia juga berencana untuk menempatkan dana di Bank Jakarta.

    “Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta, saya taruh di Himbara yang Rp 200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” kata Purbaya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Purbaya mengaku sudah memastikan ke Pramono agar Bank Jakarta bisa menyerap dana tersebut. Dia berharap uang pemerintah yang ditempatkan itu bisa disalurkan sebagai kredit ke UMKM dan industri lain di Jakarta.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit, panik terusnya ‘waduh nggak bisa salurkan’. Kata Pak Gubernur bisa,” ucap Purbaya.

    (ara/ara)

  • Investasi Makin Mudah, BNI Tawarkan ORI028 Lewat wondr by BNI

    Investasi Makin Mudah, BNI Tawarkan ORI028 Lewat wondr by BNI

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat dukungannya terhadap inklusi keuangan dengan memudahkan masyarakat berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui platform digital wondr by BNI.

    Dengan wondr by BNI masyarakat dapat membeli Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri ORI028 yang ditawarkan pemerintah mulai 29 September hingga 23 Oktober 2025. Terdapat dua pilihan seri, yakni ORI028T3 dengan kupon tetap 5,35% dan tenor tiga tahun, serta ORI028T6 dengan kupon tetap 5,65% dan tenor enam tahun.

    SEVP Wealth Management BNI, Steven Suryana menjelaskan kehadiran wondr by BNI menjadi bagian dari transformasi digital BNI untuk memberikan pengalaman investasi yang mudah, transparan, dan inklusif bagi masyarakat luas.

    “ORI028 adalah instrumen investasi yang aman karena dijamin negara sekaligus memberikan imbal hasil yang kompetitif. Melalui wondr by BNI, kami ingin menghadirkan solusi investasi yang cepat, praktis, dan dapat diakses kapan saja,” ujar Steven dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

    Adapun proses pembelian ORI di wondr by BNI dibuat sederhana. Nasabah dapat mengecek kuota penawaran, melakukan simulasi pendapatan, serta menerima pencairan kupon langsung ke rekening BNI mereka.

    “Dengan dukungan teknologi digital, kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang mulai membangun kebiasaan berinvestasi salah satunya melalui obligasi negara,” tambahnya.

    Sebagai bentuk apresiasi, BNI juga memberikan cashback hingga Rp 10 juta bagi nasabah yang membeli ORI028 menggunakan dana fresh fund melalui wondr by

    BNI. Promo ini berlaku untuk investor baru maupun nasabah yang telah memiliki portofolio SBN ritel sebelumnya.

    “Program cashback ini kami hadirkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara sekaligus memberikan nilai tambah bagi investor,” jelas Steven.

    Selain dapat diakses di dalam negeri, pembelian ORI028 melalui wondr by BNI juga terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri,

    memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

    “Kami optimistis, inovasi ini akan memperkuat peran BNI dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan serta mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan nasional,” pungkas Steven.

    Dengan berbagai kemudahan dan insentif yang ditawarkan, BNI terus mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional melalui investasi yang aman dan mudah diakses.

    Kehadiran wondr by BNI menjadi bukti transformasi digital yang tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga memperkuat budaya investasi di kalangan masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.

    (akd/akd)

  • UMKM Indonesia Kian Dilirik Eropa, Produk Lokal Jadi Primadona

    UMKM Indonesia Kian Dilirik Eropa, Produk Lokal Jadi Primadona

    Jakarta –

    Produk UMKM Indonesia mencuri perhatian di luar negeri. Dalam acara This is Indonesia yang digelar di Vught, Belanda, ratusan produk lokal dari Yogyakarta dan sekitarnya dipamerkan di hadapan pengunjung Eropa. Seluruh biaya produksi dan pengiriman produk ditanggung oleh penyelenggara, sehingga pelaku UMKM tak menanggung risiko.

    Kegiatan yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (Perinma) pada 4 Oktober lalu ini menggabungkan konsep pameran dengan workshop interaktif. Ratusan pengunjung, mayoritas warga Belanda dan Jerman, memadati lokasi yang hanya berkapasitas sekitar 500 orang.

    Berbeda dari kegiatan budaya Indonesia di luar negeri yang biasanya berfokus pada pertunjukan pasif seperti tari dan musik, This is Indonesia mengajak peserta ikut terlibat langsung dalam berbagai aktivitas budaya. Mulai dari membatik, memasak, belajar tarian tradisional, hingga memainkan angklung.

    “Banyak upaya promosi UMKM produk Indonesia di Eropa yang justru hanya berupa iming-iming masuk pasar Eropa, sementara pelaku UMKM yang menanggung risiko kerugian seperti barang tidak laku dan omset pameran tidak sesuai janji komersil yang mereka terima dari penyelenggara. Kami melalui Perinma hanya ingin memberi, bukan bisnis dan bukan tempat kami mencari sumber penghasilan, sehingga kami memastikan, pelaku UMKM tidak memiliki kerugian apapun,” ujar Tri Ambar Indriasti-Hafner, Ketua Pelaksana Program This is Indonesia yang juga merupakan Ketua Departemen Budaya dan Pariwisata Perinma dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

    “Ini pengalaman kami pertama kali menyelenggarakan kegiatan eksibisi interaktif, jadi kami tidak berani membuat yang terlalu besar. Juga kami ingin meyakinkan, semua peserta dapat merasakan pengalaman langsung berinteraksi dengan budaya Indonesia. Syukur alhamdulillah, ternyata minat yang hadir melebihi ekspektasi kami, untungnya kami siap dengan peralatan ekstra seperti canting dan kain untuk membatik,” tambah Ambar.

    Pengunjung yang didominasi orang asing terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dalam sesi membatik, peserta dari berbagai usia serius mengikuti instruksi hingga tahap akhir. Begitu juga saat sesi memasak bersama, di mana peserta tampak menikmati proses mengenal bumbu dan rempah khas Indonesia hingga mencicipi hasil masakannya sendiri.

    “Acara This is Indonesia juga terbuka untuk umum secara gratis, sehingga siapa pun dapat menikmati rangkaian kegiatan hingga kuliner khas Indonesia tanpa biaya masuk,” kata Sakaria Wielgosz, Wakil Ketua Umum Perinma yang juga penanggung jawab kegiatan.

    “Kami juga menjual tombola dengan hadiah utama tiket pesawat Amsterdam-Yogyakarta, dimana hasil penjualan akan disalurkan sepenuhnya untuk penyediaan air bersih di Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan sister organization kami, Satu Indonesia Belanda. Semua sponsor untuk puluhan hadiah tombola ini didanai secara mandiri oleh pengurus kegiatan ini,” tambah Sakaria.

    Sakaria menyampaikan rasa bangga atas kelancaran acara tersebut. Inisiatif ini menunjukkan bahwa produk UMKM Indonesia semakin diminati di luar negeri. Dukungan semacam ini menjadi bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dan mendapat tempat di pasar internasional.

    “Bukan hanya tamu yang puas menghadiri This is Indonesia, tapi para peserta bazar yang menjual masakan, jajanan, dan produk nusantara juga ikut senang karena jualan mereka laris manis dan ludes. Benar-benar bangga bahwa kita berhasil melakukan kegiatan tanpa unsur bisnis dan embel-embel keuntungan, murni hanya memberi,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Pakar Energi Sebut Etanol 3,5% di Base Fuel Pertamina Tak Kurangi Kualitas BBM

    Pakar Energi Sebut Etanol 3,5% di Base Fuel Pertamina Tak Kurangi Kualitas BBM

    Jakarta –

    Kekhawatiran SPBU swasta untuk membeli BBM dasar atau base fuel karena kandungan etanol ditepis para pakar energi. Kadar etanol base fuel Pertamina sebesar 3,5% justru dinilai aman dan sesuai standar internasional, bahkan membawa manfaat bagi lingkungan.

    Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yus Widjajanto mengatakan kandungan energi etanol memang lebih rendah dibandingkan dengan bensin, yakni rentang 26,8-29,7 megajoule per kilogram (MJ/kg), sedangkan bensin sekitar 40 MJ/kg. Kendati demikian hal tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap mesin dan performa kendaraan.

    “Jadi kalau kandungan etanolnya hanya 3,5%, energi yang turun hanya sekitar 1%. Artinya daya mesin hanya berkurang sekitar 1%, dan itu tidak akan terasa. Di konsumsi bahan bakar tidak akan lebih boros, di tarikan (performa) kendaraan tetap enak aja, nggak akan terasa karena secara internasional, penurunan daya baru terasa kalau sudah mencapai 2% akan dirasakan oleh pengendara,” papar Tri dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

    “Jadi kalau cuma 1 persen, tidak akan berpengaruh ke konsumsi bahan bakar maupun tarikan (performa) kendaraan,” lanjutnya menyimpulkan.

    Tri menjelaskan, etanol diketahui memiliki nilai research octane number (RON) tinggi, yakni sekitar 110-120. Alhasil, dengan penambahan etanol sebesar 3,5% ke dalam bensin, RON justru dapat meningkat sebesar 3,85-4,2 poin.

    Kandungan etanol ini dinilai Tri berada jauh di bawah ambang batas yang umum digunakan banyak negara. Di Amerika Serikat, misalnya, kadar etanol dalam bensin bisa mencapai 10%, sedangkan di Brazil bahkan mencapai 85%.

    “Bahkan Shell di Amerika pun menjual bensin yang dicampur etanol 10%, dan di sana baik-baik saja, tidak ada masalah dengan mesin kendaraan. Bahkan di Brazil kadar etanolnya sampai 85%, Australia juga sudah pakai,” jelas Tri.

    Dia menilai penolakan sejumlah operator SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR dan Vivo terhadap base fuel Pertamina terlalu berlebihan. “Saya melihat ini lebih ke isu yang digunakan untuk menekan pemerintah agar mengeluarkan lagi kuota impor mereka,” ujarnya.

    Senada dengan Tri, Dosen Jurusan Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Muhammad Rifqi Dwi Septian mengatakan penggunaan etanol dalam bahan bakar justru membawa dampak positif bagi kualitas udara.

    “Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang, artinya lebih ramah lingkungan,” kata Rifqi menambahkan.

    Dia menambahkan, etanol juga dapat meningkatkan angka oktan atau Research Octane Number (RON) bahan bakar menjadi lebih tinggi, di kisaran 108-113.

    “Semakin tinggi oktan, semakin efisien proses pembakaran di mesin. Ini justru bagus untuk performa kendaraan,” ujar Rifqi.

    Rifqi menilai kekhawatiran soal etanol yang disebut bisa menyebabkan karat atau kerusakan pada mesin cenderung berlebihan. Baginya, etanol adalah senyawa kimia yang juga dikenal dengan sebutan etil alkohol atau alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, atau singkong, yang kemudian dicampurkan ke dalam BBM sebagai aditif.

    Di Indonesia, penambahan etanol pada BBM dilakukan dalam rangka mendukung program energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicanangkan pemerintah.

    Etanol digunakan untuk meningkatkan angka oktan (RON) pada BBM, sehingga kualitas pembakaran di mesin kendaraan menjadi lebih baik dan emisi gas buang bisa ditekan. Amerika Serikat dan Brazil jadi contoh negara yang sukses menerapkan etanol sebagai bagian pada komponen yang wajib ada di dalam campuran bahan bakar mesin mereka.

    (hal/kil)

  • Titah Prabowo ke Bos BGN, Gerak Cepat Atasi Keracunan MBG

    Titah Prabowo ke Bos BGN, Gerak Cepat Atasi Keracunan MBG

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan instruksi presiden terkait program makan bergizi gratis (MBG). Arahan ini menyusul maraknya dugaan kasus keracunan akibat program MBG.

    Mulanya, Dadan dijadwalkan hadir dalam acara bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Namun, Dadan tak bisa hadir secara langsung lantaran tengah mengkonsolidasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

    “Mohon maaf saya hari ini tidak bisa hadir secara fisik karena saya mendapatkan instruksi dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk segera melakukan konsolidasi dengan seluruh SPPG, seluruh wilayah Indonesia agar masalah yang timbul belakangan ini dapat segera diatasi,” ujar Dadan dalam acara ‘Zona Pangan’ secara daring, Selasa (7/10/2025).

    Dadan menerangkan Presiden Prabowo Subianto selalu menyampaikan bahwa program MBG merupakan upaya strategis agar mencetak generasi emas Indonesia. Terlebih, penduduk Indonesia diprediksi mencapai 324 juta pada 2045.

    Di sisi lain, pertumbuhan penduduk Indonesia tidak lepas dari orang tua yang di mana rata-rata menempuh pendidikan 9 tahun. Sayangnya, beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, rata-rata pendidikan SD hingga SMP.

    “Jadi pertumbuhan menurut Indonesia di tahun 2045 tidak akan disokong oleh keluarga kelas atas maupun kelas menengah tetapi pertumbuhan akan disokong oleh keluarga kelas miskin dan rentan miskin,” imbuh Dadan.

    Berangkat dari situ, Dadan tak heran sebanyak 60% anak yang ikut dalam pilot project tidak mempunyai akses menu gizi seimbang.

    “Jadi kalau mereka makan biasanya asal ada nasi, ada kerupuk, ada mie, ada bala-bala. Nah 60% dari mereka juga hampir tidak pernah minum susu karena tidak mampu minum susu. Nah oleh sebab itulah maka program ini kita harus lakukan,” terang Dadan.

    Sebelumnya, Dadan membeberkan data kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika dilihat dari kasus, jumlah keracunan MBG yang tercatat oleh BGN mencapai 75 kejadian.

    Rinciannya, 24 kasus terjadi pada periode 6 Januari sampai 31 Juli 2025 dan 51 kasus dari 1 Agustus hingga 30 September 2025. Secara total ada 75 kasus keracunan selama program ini berjalan.

    “Dan terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG, terlihat 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai tadi malam itu ada 51 kasus kejadian,” ujar Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/10/2025).

    (rea/rrd)

  • Gubernur Protes Anggaran Dipangkas, Purbaya: Dia Minta Semuanya Ditanggung

    Gubernur Protes Anggaran Dipangkas, Purbaya: Dia Minta Semuanya Ditanggung

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara usai kantornya ‘digeruduk’ Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Para gubernur yang tergabung dalam APPSI protes pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD).

    Purbaya mengatakan hal itu normal karena anggaran lebih kecil. Hanya saja ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memperbaiki terlebih dahulu kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.

    “Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dalam pertemuan itu, Purbaya menyebut semua kepala daerah menyampaikan aspirasinya. Dengan adanya pemotongan TKD, banyak yang meminta agar semua ditanggung pusat termasuk gaji pegawai.

    “Kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi, kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa,” ucap Purbaya.

    TKD Lebih Rendah

    Sebagai informasi, TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diputuskan sebesar Rp 693 triliun. Jumlah itu sudah ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun, namun masih lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.

    Purbaya mengakui pemotongan itu cukup besar. Dengan demikian, ia membuka kemungkinan untuk menambah anggaran ke daerah jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara bagus.

    “Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan triwulan II tahun 2026. Kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax lebih bagus, Bea Cukai nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi,” tegas Purbaya.

    (aid/ara)

  • Kemenperin Usul Buka Keran Impor Gas Industri, Berpeluang Tekan Tarif AS

    Kemenperin Usul Buka Keran Impor Gas Industri, Berpeluang Tekan Tarif AS

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan realisasi impor gas dari Amerika Serikat (AS) untuk mendukung kebutuhan industri dalam negeri. Langkah ini juga diharapkan dapat berdampak pada penurunan tarif impor AS hingga di bawah 19%.

    Adapun usulan impor ini selaras dengan keluhan para pelaku industri yang kerap kekurangan pasokan program gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kondisi ini membuat para pelaku industri pengolahan harus membeli gas dengan harga pasar cukup tinggi, mencapai US$ 16,77 per MMBTU, sehingga menambah beban operasional.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, mengatakan Amerika merupakan salah satu penghasil gas bumi terbesar di dunia. Saat ini harga gas di AS pada bulan Oktober ini rata-rata mencapai US$ 3,43 per MMBTU.

    Angka tersebut jauh di bawah harga pasaran gas RI, bahkan di bawah harga gas program HGBT yang mencapai US$ 7 per MMBTU. Sedangkan harga rata-rata mingguan untuk LNG kargo di Asia Timur sebesar US$ 11,35 per MMBTU, lalu di titik Title Transfer Facility (TTF) Belanda untuk Eropa sebesar US$ 11,14 per MMBTU.

    “Ini kita hubungkan dengan tarif resiprokal Trump. Kalau kita bisa, usulan Kemenperin, kalau bisa kita impor dari Amerika tentu nanti akan dapat timbal baliknya. Mungkin dari 19% ini bisa diturunkan lagi tarif resiprokal kita dari Amerika,” kata Bimo, dalam acara FGD di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

    Menurutnya, usulan ini juga selaras dengan arahan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian untuk meningkatkan impor produk-produk asal AS sebagai salah satu upaya untuk menurunkan tarif. Dengan langkah ini, Bimo menilai produk-produk asal RI bisa bersaing di AS dan industri dalam negeri juga turut diperkuat.

    Di samping itu, Bimo juga mengakui adanya penurunan volume HGBT dan jumlah industri yang mendapatkan alokasi gas murah itu sejak tahun 2021. Dalam Keputusan Menteri ESDM 76K/2025, volume HGBT hanya sebesar 57% dari volume HGBT Kepmen 91K/2021.

    Lalu berdasarkan bahan paparan yang disajikan Bimo, tercatat pada tahun 2021 alokasi HGBT mencapai 1.253,36 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD) dengan realisasi 87,06%.

    Angkanya mengalami penurunan pada 2023 dengan alokasi 1.221,12 BBTUD dan realisasi 86,64%. Lalu pada tahun 2024, alokasinya anjlok menjadi hanya 890,24 BBTUD dan realisasinya di angka 82,43%.

    “Ini mungkin satu fakta juga, dari sisi suplainya sangat kurang sekali. Kemudian rendahnya serapan gas oleh industri pengguna ini umumnya kalau kami dapat laporan dari teman-teman industri ataupun asosiasi adanya fluktuasi harga di atas HGBT dan gangguan penyaluran oleh badan usaha niaga migas,” ujarnya.

    Bimo mengatakan, kondisi ini membuat industri tidak dapat beroperasi dengan maksimal dan tidak mencapai target produksi. Contohnya industri keramik, kini utilisasinya menurun jadi di bawah angka 60%.

    (shc/kil)

  • GoPay Bersama Pemkot Surakarta Dorong Digitalisasi Layanan Publik

    GoPay Bersama Pemkot Surakarta Dorong Digitalisasi Layanan Publik

    Jakarta –

    GoTo, melalui GoPay bersama Pemerintah Kota Surakarta menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait akselerasi digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi bentuk gotong royong untuk mewujudkan Kota Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

    “Dalam membangun Kota Surakarta yang berkelanjutan, kami selalu mengedepankan semangat gotong royong, salah satunya melalui kerja sama dengan GoTo. Kemitraan ini diharapkan mampu menghadirkan inovasi digital untuk mendukung warga siap menghadapi masa depan yang serba digital, tanpa meninggalkan jati diri dan karakter budaya Surakarta,” ujar Wali Kota Surakarta Respati Ardi dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

    Sementara itu, Head of Regulatory and Public Affairs GoPay, Budi Gandasoebrata mengaku siap mendukung Pemkot Surakarta dalam menghadirkan layanan publik terbaik.

    “Sebagai perusahaan teknologi anak bangsa, kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah mendorong digitalisasi di berbagai sektor. Kami siap mendukung pemerintah Kota Surakarta menghadirkan layanan publik yang semakin efisien dan mudah diakses, didukung teknologi lengkap yang kami miliki. Platform GoPay, bagian dari ekosistem GoTo, menjadi pilar dalam mewujudkan digitalisasi dan memberdayakan warga Surakarta,” jelasnya.

    Budi menegaskan kolaborasi ini akan menghadirkan 5 inisiatif utama berikut.

    1. Memperluas Jangkauan Aspirasi Warga Surakarta

    Platform Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) akan dapat dijangkau semakin luas oleh warga Surakarta melalui ‘Layanan Favorit Warga’ di aplikasi GoPay. Dengan begitu, warga Surakarta dapat semakin mudah melaporkan keluhan atau memberikan saran kepada pemerintah Surakarta.

    2. Mendukung Program Posyandu Plus

    Aplikasi GoPay kini menyediakan informasi lengkap Program Posyandu Plus, yang dapat diakses melalui fitur ‘Program Pemerintah’. Inisiatif ini diharapkan mendukung sosialisasi layanan Posyandu Plus, program unggulan Pemerintah Kota Surakarta. Melalui Posyandu Plus, warga dapat menikmati berbagai layanan lengkap, mulai dari cek kesehatan ibu dan anak, konseling mental, hingga bantuan pendidikan, sosial, infrastruktur, dan keamanan.

    3. Pemberdayaan Kader Posyandu Plus

    Kader Posyandu dapat memanfaatkan aplikasi GoPay untuk berpartisipasi dalam meningkatkan awareness dan keterlibatan publik terhadap program Posyandu Plus dan platform ULAS. Siswa-siswi Kota Surakarta juga berkesempatan mendukung Posyandu Plus lewat program pemberdayaan ini.

    4. Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Kader Posyandu Plus

    GoPay mendukung peningkatan literasi keuangan bagi Kader Posyandu Plus untuk mendukung mereka memperkuat ketahanan finansial keluarga. Melalui literasi ini, diharapkan para kader dapat menyebarluaskan pengetahuan mengenai keuangan kepada warga sekitar.

    5. Mendukung Pengembangan UMKM Dan Pedagang Pasar di Surakarta

    Secara berkala, GoPay akan menggelar pelatihan pemanfaatan layanan keuangan digital yang tersedia di Aplikasi GoPay Merchant. Hal ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi UMKM dan pedagang pasar di Surakarta serta mendorong inklusi keuangan.

    Adapun pada fase pertama, seluruh kolaborasi ini akan melibatkan 50 titik Posyandu Plus dan 43 pasar tradisional. Nantinya, kerja sama ini akan terus diperluas agar menjangkau lebih banyak warga dan pelaku UMKM.

    (prf/ega)

  • 4 Kali Jadi 20 Kali!

    4 Kali Jadi 20 Kali!

    Jakarta –

    Pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk ditempatkan kepada program prioritas. Efisiensi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetap juga untuk pemerintah daerah.

    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan sebelumnya pemerintah daerah sering kali menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk hal yang tidak penting. Ia mencontohkan anggaran perjalanan dinas bengkak karena sengaja diperbanyak.

    “Belanja birokrasi, belanja operasional banyak sekali juga terjadi pemborosan, seperti rapat-rapat yang tidak penting dua kali, menjadi 10 kali. Kemudian juga perjalanan dinas yang mungkin cukup empat kali, ini menjadi 20 kali,” ungkap dia dalam Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Tito menegaskan, efisiensi anggaran perlu dilakukan dan telah disampaikan sejak awal kepala daerah dilantik. Menurutnya, efisiensi ini dibutuhkan untuk pembangunan daerah yang lebih masif.

    “Tadi sempat disentuh efisiensi belanja nih wajib dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan. Karena banyak sekali memang pemborosan-pemborosan, kalau belanja pegawai aman harus dibayarkan,” tegasnya.

    Pemerintah pusat pun terus melakukan pemantauan terhadap realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya itu, pendapatan daerah juga dipantau.

    Tito mengatakan jika pendapatan daerah semakin menurun, dan belanjanya semakin meningkat, dia tidak akan segan memberikan surat teguran kepada pemda untuk membenahi kondisi tersebut.

    “Seperti ini yang merah-merah itu pasti saya tegur. Kadang-kadang saya kirim surat cinta, teguran, tembusan DPRD supaya nanti sistem politik kita ada kembali. Daerah kan agak paling takutnya kan sama penegak hukum kedua DPRD, itu tiga itu rakyat, rakyat baca semua ini,” ungkapnya.

    Lihat juga Video Prabowo Sedih Menterinya Belum Dapat Mobil Dinas: Mereka Kerja Bakti

    (ada/fdl)