Category: Detik.com Ekonomi

  • Sumur Minyak Rakyat Resmi Legal, Bahlil: Terobosan Baru Pasca Reformasi

    Sumur Minyak Rakyat Resmi Legal, Bahlil: Terobosan Baru Pasca Reformasi

    Jakarta

    Pemerintah resmi melegalkan aktivitas sumur-sumur minyak tua yang selama ini dikelola oleh masyarakat. Hal ini ditandai oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah melegalkan aktivitas sumur rakyat tua juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak.

    Menurutnya kebijakan ini merupakan terobosan baru di sektor energi pasca reformasi yang berpihak kepada rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menekan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Nah, dalam rangka itu selama ini usaha rakyat ini sudah ada sumur-sumur ini. Tapi mereka enggak punya legal, mohon maaf kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum maka dengan peraturan ini semuanya sudah bisa kita lakukan,” katanya Bahlil usai melakukan rapat terkait implementasi sumur minyak rakyat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    “Dan perputaran ekonominya dan pencipta lapangan pekerjaan pun terjadi. Bapak ibu semua ini adalah terbosan dari Bapak Presiden yang memerintahkan kepada saya. Dalam hitungan kami saya tidak tahu kalau pasca reformasi itu belum pernah ada kebijakan ini,” tambahnya.

    Bahlil mengatakan, pelaksanaan aktivitas sumur minyak rakyat ini akan dikelola oleh UMKM, Koperasi dan BUMN melalui rekomendasi dari Kepala Daerah dengan memperhatikan pengelolaannya keselamatan kerja maupun aspek lingkungan.

    “Tadi kita sudah rapat juga dengan Menteri LH yang diwakili oleh Sekjennya, akan diberikan guidance secara baik dan Pertamina sebagai KKKS untuk juga memberikan pendampingan dalam rangka implementasi. Agar jaminan keselamatan kerja bisa dijaga dan lingkungan terjaga,” katanya.

    Bahlil menambahkan ada sekitar 45.000 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi di enam lokasi. Diantaranya di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Nantinya hasil produksi dari sumur minyak rakyat tersebut dibeli oleh Pertamina atau KKKS lain yang memiliki fasilitas kilang (refinery). Untuk harganya telah ditetapkan sekitar 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    “Ini tujuannya apa? Agar rakyat diberikan kepastian untuk siapa yang membeli dan berapa harganya. Dan ini perputaran ekonomi di daerah akan terjadi karena langsung dibayar di daerah,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • Bos Pajak Ancang-ancang Pecat 13 Pegawainya!

    Bos Pajak Ancang-ancang Pecat 13 Pegawainya!

    Jakarta

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali memproses pegawainya yang terindikasi melanggar integritas. Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto, jumlah pegawai pajak yang diproses mencapai 13 orang.

    Upaya bersih-bersih ini dilakukan setelah sebelumnya DPJ memecat 26 pegawai karena menerima uang di luar wewenangnya. Menurut Bimo, jumlah pegawai pajak yang diperiksa masih berpotensi bertambah.

    “Masih ada 13 lagi yang kami proses. Nanti akan berkembang ya, jadi nggak cuma segitu. Mudah-mudahan sih stop, kalau orangnya udah baik-baik semua kan,” ujar Bimo di kantornya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Ia juga membenarkan 26 pegawai yang sebelumnya dipecat ada yang berkaitan dengan kasus 200 pengemplang pajak. Para penunggak pajak itu memiliki kewajiban ke negara mencapai Rp 60 triliun.

    “Ada tentu, jadi di dalam setiap kita mengurai sebuah masalah, tentu ada memang kita temukan anggota-anggota yang melakukan kecurangan. Kalau sudah terbukti, ya kami berhentikan. Dan kerugian negaranya dikembalikan,” ungkapnya.

    Bimo diketahui telah memecat 26 pegawai DJP selama kepemimpinannya sejak Mei 2025. Menurut Bimo, langkah bersih-bersih ini menjadi bagian dari prioritas menjaga kepercayaan wajib pajak demi menjadikan DJP sebagai institusi yang lebih profesional dan humanis.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap penyebab sejumlah pegawai DJP Kementerian Keuangan dipecat. Tindakan itu dinilai sudah termasuk pelanggaran berat sehingga tidak bisa diampuni lagi dan hukumannya dipecat secara tidak hormat.

    “Ya dipecat. Jadi mungkin dia (Dirjen Pajak) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang nggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    (ily/rrd)

  • Bos Pajak Ancang-ancang Pecat 13 Pegawainya!

    Pajak Pedagang Online Ditunda sampai 2026

    Jakarta

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pajak e-commerce terhadap pedagang di toko online ditunda hingga Februari 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto.

    “(Penundaan pajak e-commerce) Februari (2026),” singkat Bimo saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda kebijakan pungutan pajak e-commerce terhadap pedagang di toko online. Sampai saat ini belum ada marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang.

    Purbaya mengatakan penundaan kebijakan tersebut dilakukan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Apalagi sempat banyak penolakan ketika skema itu diumumkan pada Juni 2025 lalu.

    “Saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Purbaya mengingatkan bahwa pemerintah sudah menempatkan dana Rp 200 triliun ke sistem perbankan. Jika kebijakan itu sudah berdampak ke perekonomian lebih baik, baru kebijakan pajak e-commerce akan dilaksanakan.

    “Paling tidak sampai kebijakan Rp 200 triliun untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya, baru kita akan pikirkan nanti. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perbankan,” ucapnya.

    (ily/rrd)

  • Kisah Sukses Perempuan Bukittinggi Lestarikan Oleh-oleh Lewat DANA Bisnis

    Kisah Sukses Perempuan Bukittinggi Lestarikan Oleh-oleh Lewat DANA Bisnis

    Jakarta

    Bukittinggi dikenal sebagai salah satu kota wisata unggulan di Sumatera Barat. Dari panorama Jam Gadang, wisata alam Ngarai Sianok, hingga jejak kolonial. Kota ini selalu menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun asing.

    Pada 2024, tercatat ada 764.640 wisatawan yang mengunjungi objek wisata berbayar di Bukittinggi, dengan kontribusi PAD mencapai Rp17,5 miliar. Tingginya arus wisata ini membuat industri oleh-oleh tumbuh subur.

    Menurut laporan tim detik.com (Juli, 2024), oleh-oleh khas Bukittinggi yang populer meliputi Sanjai (keripik singkong), Karak Kaliang (keripik bentuk angka delapan), Karamai (kue tradisional) dan Kerupuk Jangek (kerupuk kulit). Ragam buah tangan ini dapat dibeli di pusat oleh-oleh seperti Pasateh dan sekitar Pasar Atas, Bukittinggi.

    Seorang ibu rumah tangga usia 45 tahun asal Bukittinggi, Imelda Mustika melihat tren berbeda di kotanya.

    “Saat ini oleh-oleh didominasi oleh sektor kuliner atau berupa makanan. Oleh-oleh berupa kerajinan tangan sudah makin sedikit. Di Pasar pun sudah mulai jarang yang jual,” ujar Imelda dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

    Di tengah ramainya dominasi kuliner tersebut, Imelda justru melihat celah besar untuk menghadirkan kembali souvenir kerajinan tangan yang mulai jarang ditemui.

    Bagi Imelda, membangun Azqi Souvenir bukan hanya soal mencari nafkah, melainkan juga menjaga identitas kotanya.

    “Di tengah ramainya oleh-oleh berupa makanan, saya melihat peluang sekaligus ingin melestarikan kerajinan tangan dalam berupa souvenir Bukittinggi,” tambahnya.

    Namun sebelum sampai di titik ini, perjalanan usahanya penuh jatuh bangun dari meninggalkan pekerjaan kantoran, ikut mengelola bisnis suami di Palembang, hingga akhirnya pulang ke kampung halaman di Bukittinggi untuk memulai kembali.

    Lestarikan Oleh-oleh Khas Bukittingi lewat UMKM

    Pada tahun 2017, Imelda dan suami terpaksa menutup bisnis yang dirintisnya selama tujuh tahun dan memulai dari awal lagi di Bukittinggi. Kegagalan itu menjadi titik balik yang membawa mereka pulang ke Bukittinggi.

    Tak ingin berhenti berusaha, Imelda bergabung dengan usaha souvenir kerajinan tangan khas Bukittinggi milik teman dekatnya.

    “Waktu itu masih ada beberapa kompetitor lain yang menjual souvenir serupa. Persaingannya terasa, tapi justru itu membuat saya belajar banyak,” kenangnya.

    “Sekarang, di 2025, tinggal dua saja, saya dan teman saya. Usaha kerajinan tangan memang makin jarang, dan bagi saya ini sekaligus peluang untuk bertahan dan melestarikannya.,” sambung Imelda.

    Dari pengalaman tersebut, Imelda kian percaya diri. Ia merasa tak cukup hanya menjadi bagian dari usaha orang lain.

    “Kalau terus-menerus ikut orang, keuntungannya tidak seberapa,” ujarnya.

    Dengan tekad itu, ia pun memberanikan diri membuka usaha souvenir sendiri, dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Meski awalnya sulit, Imelda mencoba menjajaki produk ke beberapa toko di pusat oleh-oleh besar namun banyak menerima penolakan.

    Akhirnya saya dan suami mencoba mendekati pedagang souvenir kaki lima di depan hotel dan ditemui titik terang. Para pedagang kaki lima depan hotel mau membeli putus dan kerap melakukan pesanan berulang.

    Tantangan lain timbul saat pandemi melanda di tahun 2020. Industri wisata yang menjadi tumpuan bisnis oleh-oleh lumpuh total.

    “Saat itu hotel tutup dan tidak ada turis yang datang sehingga pesanan itu sama sekali tidak ada. Saya dan suami bingung harus bagaimana karena usaha ini merupakan mata pencarian kami,” kata Imelda.

    Demi bertahan hidup, Imelda sempat mencoba usaha lain. Namun, setelah pandemi berangsur reda, ia kembali memfokuskan diri untuk menumbuhkan Kembali Azqi Souvenir.

    Titik balik hadir pada tahun 2023 ketika Imelda mengenal program SisBerdaya. Imelda mendaftarkan dua bisnis sekaligus dan yang terpilih adalah Azqi Souvenir.

    “Saya ingin belajar juga sehingga dapat mengembangkan bisnis saya dan jangkauan pasar yang semakin luas. Di SisBerdaya saya belajar banyak sekali mulai dari teknologi, cara mengelola cashflow, perencanaan bisnis hingga memanfaatkan teknologi salah satunya penggunaan sistem pembayaran digital. Disitulah saya mengenal ada namanya DANA Bisnis,” jelasnya.

    Adopsi Teknologi Demi Efisiensi

    Foto: DANA

    Sebelumnya Imelda mengandalkan uang tunai dan transfer bank dalam setiap transaksi sehingga pencatatannya lumayan rumit.

    “Karena saya dan suami mengurus pesanan sekaligus produksi juga jadi saya kadang menunda pencatatan. Lebih dari itu, kadang cukup kesulitan karena harus mencatat dari berbagai sumber. Kini pencatatan jadi lebih rapi dikarenakan saya bisa lihat Riwayat Transaksi di aplikasi sehingga saya bisa tau berapa penjualan bersih dan juga memudahkan budgeting operasional bisnis juga,” kata Imelda.

    Selain itu, Imelda juga mengaku terbantu menggunakan DANA Bisnis dikarenakan tidak ada biaya tambahan dan semuanya transparan. Seiring dengan berkembangnya Azqi Souvenir, Imelda juga melibatkan ibu-ibu sekitar tempat tinggalnya untuk membantu produksi.

    “Kalau orderan lagi rame, saya suka ajak mereka. Lumayan jadi ada manfaat kegiatan bersama, sambil ngobrol sambil bekerja,” ujarnya.

    Kini Azqi Souvenir semakin ramai pesanan dan dikenal. Produk Azqi Souvenir sudah berhasil masuk ke salah satu toko oleh-oleh di jalur wisata utama Bukit Tinggi. Tidak berhenti sampai sini, Imelda memiliki harapan dan mimpi untuk bisnisnya.

    “Saya bercita-cita bahwa Azqi Souvenir ini bisa menjadi brand besar sehingga punya franchise sendiri. Kalau bisa dikenal brand oleh-oleh khas Bukit Tinggi,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini dinilai sebagai tindakan positif yang dalam jangka menengah dapat dioptimalkan untuk mendorong perekonomian daerah.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan menempatkan dana di BPD dapat meningkatkan likuiditas perbankan. Namin demikian, data Agustus 2025 mencatatkan kondisi likuiditas BPD secara agregat sangat memadai.

    Menurutnya, seluruh indikator likuiditas berada di atas ambang batas. Selain itu, rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) secara agregat juga tercatat sebesar di 78,70%, berada di bawah rata-rata industri.

    “Hal ini mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD posisi Agustus lebih tinggi dibandingkan industri perbankan secara umum,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) September 2025, Kamis (9/10/2025).

    Untuk menjaga agar wacana kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan efektif, menurut Dian, BPD harus menguatkan infrastruktur baik dari sisi SDM, kebijakan, dan juga manajemen resiko. Dengan demikian, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu dapat efektif dan optimal.

    Sementara dari sisi pemerintah, Dian menilai, perlu mempertimbangkan aspek pricing. Misalnya dari sisi tingkat suku bunga, yang diharapkan bisa ikut menurunkan biaya dana, sehingga pada akhirnya bisa menekan biaya kredit.

    “Kemudian jangka waktu, kalau dilihat jangka waktu mungkin tentu saja ini sebaiknya tidak pendek karena proyek itu bervariasi. Ada yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin juga 10 tahun. Sehingga, memang ini yang kalau kita ingin menjamin bisa lebih bisa menjangkau berbagai proyek, ini mesti lebih panjang,” ujarnya.

    Di samping itu, Dian menambahkan, juga perlu ada upaya secara berkelanjutan untuk mendorong kemampuan BPD untuk bisa ekspansi kredit tanpa menimbulkan banyak persoalan. Hal ini khususnya seperti kredit macet.

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan dana pemerintah yang ‘nganggur’ di Bank Indonesia (BI) masih mencapai Rp 275 triliun. Dana itu rencananya ditempatkan dengan jumlah tertentu ke Bank Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur.

    “Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa sih,” kata Purbaya usai menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Purbaya mengaku tidak akan memaksa bank daerah tersebut untuk menerima penempatan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, saat ini sedang didiskusikan berapa jumlah yang tepat agar bank tersebut bisa menyalurkan lagi dalam bentuk kredit.

    Setidaknya hingga saat ini, ada tiga nama BPD yang disebut-sebut tertarik untuk mendapatkan suntikan dana nganggur ini. Bank tersebut antara lain BPD Jawa Timur, Bank Jakarta, dan Bank Jabar Banten.

    “Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu. di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    (kil/kil)

  • Tol Kataraja PIK 2 Resmi Beroperasi! Masih Gratis Sampai 20 Oktober

    Tol Kataraja PIK 2 Resmi Beroperasi! Masih Gratis Sampai 20 Oktober

    Jakarta

    Pembukaan ruas Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg (Kataraja) menambah konektivitas kawasan barat Jakarta. Jalan tol yang terhubung langsung dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 itu resmi beroperasi fungsional mulai Kamis hari ini, 9 Oktober dengan akses gratis hingga 20 Oktober mendatang setiap pukul 06.00-22.00 WIB.

    Kehadiran tol sepanjang 39 kilometer ini bukan hanya memperpendek waktu tempuh dari Jakarta ke kawasan pesisir Tangerang, tetapi juga menjadi katalis ekonomi baru. Akses yang semakin terbuka diyakini mempercepat pengembangan kawasan PIK 2 sebagai destinasi investasi, hunian, dan pariwisata terpadu.

    Menurut CEO & Founder Yes Invest, Christofer, CSA, CTA kehadiran infrastruktur jalan tol Kataraja ini akan berdampak paling signifikan dan membawa efek multiplier.

    “Dengan tersambungnya kawasan PIK 2 ke jaringan tol utama, biaya logistik menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok akan turun, arus distribusi barang lebih efisien, dan waktu tempuh berkurang drastis. Ini akan memperkuat daya saing sektor manufaktur dan perdagangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

    Dia juga menyatakan, aksesibilitas adalah faktor kunci dalam percepatan nilai properti. “Ketika tol tersambung penuh, kawasan seperti PIK 2 akan menjadi magnet investasi baru, karena investor melihat kepastian konektivitas sebagai jaminan pertumbuhan nilai aset,” ujarnya.

    Ditambahkan, dari sisi properti, kawasan PIK 2 berpotensi mengalami kenaikan nilai lahan yang signifikan. Investor menilai pembukaan tol sebagai sinyal kuat bahwa kawasan ini akan menjadi growth center baru di Jabodetabek.

    “Selain itu, aktivitas ekonomi yang meningkat di sektor hospitality, perdagangan, dan pariwisata akan menciptakan lapangan kerja baru. Efek berantai ini diperkirakan mendorong konsumsi rumah tangga, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas basis pajak daerah,” tambahnya.

    Chris yakin secara korporasi, beroperasinya Tol Kataraja akan jadi katalis positif bagi pengembang utama kawasan sekaligus pemilik proyek tol. Konektivitas baru ini akan mendongkrak trafik pengunjung ke PIK 2 dan memperkuat penjualan proyek properti.

    “Kinerja PANI ke depan juga akan dipengaruhi oleh aksi korporasi rights issue yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 9 Oktober 2025. Berdasarkan pola umum di pasar modal, harga pelaksanaan rights issue biasanya didiskon 10-30% dari harga pasar. Dengan harga saham PANI per 8 Oktober 2025 di kisaran Rp15.375, harga pelaksanaan diperkirakan berada pada rentang Rp10.700-13.800,” ujar Chris.

    Chris menilai, strategi PANI melalui rights issue ini merupakan langkah konsolidasi yang tepat di tengah momentum positif pembukaan tol.

    “Dengan tambahan modal hasil rights issue, PANI berpeluang mempercepat penyelesaian proyek strategis seperti Tol Kataraja sekaligus memperkuat ekspansi ke sektor properti dan infrastruktur,” jelasnya.

    Dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperkuat penyertaan saham pada PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk Tol Kataraja.

    Dari sisi teknikal, Yesaya mencatat saham PANI masih menunjukkan tren penguatan (uptrend) dengan potensi menuju level Rp23.450, selama mampu bertahan di atas area support Rp10.875-12.850. Sebanyak delapan dari tiga belas sekuritas yang tercatat di Bloomberg Terminal masih merekomendasikan “buy” dengan target harga di kisaran Rp19.000-20.000 per saham.

    Menurut Chris, kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui proyek infrastruktur seperti ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan ekonomi dan investasi bisa berjalan beriringan.

    “Tol Kataraja adalah cermin bahwa pembangunan fisik mampu memicu pertumbuhan ekonomi berlapis – dari peningkatan efisiensi logistik, kenaikan nilai lahan, hingga peningkatan daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fdl/fdl)

  • Bos Pajak Ancam ‘Sandera’ 200 Pengemplang Pajak yang Tak Kooperatif

    Bos Pajak Ancam ‘Sandera’ 200 Pengemplang Pajak yang Tak Kooperatif

    Jakarta

    Pemerintah terus memburu 200 penunggak pajak dengan nilai kewajiban mencapai Rp 60 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, jumlah yang saat ini sudah ditarik pemerintah sudah sebesar Rp 7 triliun.

    Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto, pihaknya terus melacak aset-aset penunggak pajak dengan menggandeng sejumlah institusi seperti Kejaksaan Agung hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bimo lalu mengancam akan menyeret penunggak pajak ke meja hijau jika tidak kooperatif.

    “Saya juga mengambil sendiri 200 penunggak terbesar itu menjadi tanggung jawab saya dan para BUD dan juga para sahli (staf ahli) di kantor pusat. Kami juga tidak segan-segan untuk menaikkan ke ranah penegakan hukum apabila memang tidak bisa kooperatif sesuai dengan keputusan yang sudah inkrah,” ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Kamis (9/10/2025).

    Menurut Bimo, data 200 penunggak pajak yang dimaksud merupakan data yang sampai di mejanya. Sementara penindakan para penunggak pajak di luar daftar tersebut tetap dilakukan oleh kantor wilayah DJP.

    Bimo menambahkan, pihaknya tetap memberi ruang bagi 200 penunggak pajak untuk melakukan pembayaran. Namun aset yang bersangkutan tetap disita DJP serta rekeningnya diblokir.

    “Nah dari 200 itu, tindakan penagihan aktif yang membuat mereka bisa melakukan pembayaran dan komit, itu tentu kita berikan kesempatan untuk bisa mengutarakan rencana restrukturisasi utang pajaknya. Tapi juga dengan jaminan, jadi kita sita asetnya, kemudian kita blokir rekeningnya,” tuturnya.

    Langkah pencekalan bakal diambil jika para pengemplang pajak tidak kooperatif lagi. Tindak pidana paksa badan alias penyanderaan (gijzeling) juga akan dilakukan.

    Dilansir dari laman DJP, pelaksanaan gijzeling merupakan langkah terakhir yang diambil untuk menagih utang pajak agar penunggak pajak melunasi utang pajaknya. Gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Pelaksanaan gijzeling dilakukan oleh jurusita pajak.

    “Apabila ternyata memang tidak kooperatif lagi, kita akan lakukan pencekalan juga, bahkan nanti kalau memang perlu dengan tindakan yang sangat pemidanaan melalui gijzeling, paksa badan. Nah aset yang kami sita dalam jangka waktu tertentu, kalau memang sudah tidak ini akan kami lakukan pelelangan,” tegas Bimo.

    Terkait target pengumpulan pajak, Bimo menyebut siap mengikuti tahapan-tahapan sesuai undang-undang yang berlaku. Namun, pemerintah sendiri berharap kewajiban pengemplang pajak itu dapat selesai sebagian besar pada akhir tahun ini.

    (ily/rrd)

  • Ini Pentingnya Asuransi saat Melakukan Perjalanan

    Ini Pentingnya Asuransi saat Melakukan Perjalanan

    Jakarta

    Asuransi perjalanan atau travel insurance merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan. Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasindo Brelian Gema mengungkapkan asuransi perjalanan ini penting untuk perlindungan untuk diri sendiri dan orang sekitar.

    Dia menjelaskan untuk Travel Insurance ini bisa mendapatkan manfaat seperti bantuan medis di seluruh dunia, kompensasi atas ketidaknyamanan perjalanan yang meliputi perlindungan bagasi pribadi, kehilangan uang/dokumen, pencurian isi rumah tinggal pada saat perjalanan, keterlambatan dan penundaan perjalanan, hingga perlindungan untuk penolakan visa.

    Brelian menambahkan untuk periode Bulan Inklusi Keuangan (BIK) ada diskon premi 50%. Melalui promo ini, masyarakat bisa mendapatkan premi perjalanan dengan harga jauh lebih terjangkau. Untuk perjalanan domestik, premi yang semula Rp10.000 per hari kini hanya mulai dari Rp5.000 per hari.

    “Produk Jasindo Travel Insurance sendiri menawarkan perlindungan yang luas. Manfaat utamanya meliputi perlindungan medis darurat, baik rawat jalan maupun rawat inap, dengan santunan hingga Rp5 juta untuk perjalanan domestik dan hingga USD 50.000 untuk perjalanan internasional. Produk ini juga memberikan santunan kecelakaan diri dengan nilai hingga Rp100 juta untuk perjalanan domestik serta hingga USD 50.000 untuk perjalanan internasional,” kata dia.

    Asuransi perjalanan juga menanggung kerugian akibat kehilangan barang elektronik maupun barang fashion dengan nilai perlindungan hingga Rp15 juta. Brellian, menegaskan bahwa promo ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas inklusi keuangan.

    “Kami ingin masyarakat mendapatkan proteksi perjalanan dengan biaya lebih terjangkau, sejalan dengan misi memperluas inklusi keuangan di Indonesia,” ujarnya. Promo ini berlaku khusus mulai dari bulan Oktober hingga Desember 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan perjalanan domestik maupun internasional.

    (kil/kil)

  • RI Kirim Bantuan Pangan Rp 200 M untuk Palestina, Ini Jenisnya

    RI Kirim Bantuan Pangan Rp 200 M untuk Palestina, Ini Jenisnya

    Jakarta

    Indonesia menyalurkan bantuan pangan senilai US$ 12 juta atau Rp 200 miliar bagi warga Gaza, Palestina untuk merespons krisis pangan akibat serangan Israel. Bantuan disalurkan melalui Badan Pangan Dunia (WFP).

    Hal itu dikatakan Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesian AID) Kementerian Keuangan, Dalyono.

    “Kita wujudkan dalam bentuk bantuan pangan yang kemudian kita kerjasamakan dengan World Food Program. Nilai bantuannya cukup besar yaitu kalau kita dolar kan itu bantuannya US$ 12 juta untuk bantuan pangan kepada Palestina, kalau kita rupiahkan sekitar Rp 200 miliar,” kata Dalyono di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025).

    Dalyono menyebut bantuan itu akan diwujudkan dalam tiga bentuk. Pertama, bantuan pangan untuk mengisi dapur umum di Gaza. Kedua, berupa suplemen kesehatan untuk ibu hamil dan anak-anak. Ketiga, dalam bentuk biskuit berenergi untuk masyarakat.

    “Jadi totalnya ada US$ 12 juta atau Rp 200 miliar kita akan salurkan melalui WFP, saat ini sedang proses untuk menyalurkannya. Jadi ini merupakan salah satu wujud dari komitmen presiden untuk bagaimana kita memberikan perhatian yang besar kepada Palestina terutama karena sedang mengalami masalah kemanusiaan,” imbuhnya.

    Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan kepada petani Palestina di Tepi Barat berupa pengembangan produk-produk alpukat. Dalam hal ini Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mendatangkan mereka ke Indonesia guna mengikuti pelatihan di Malang.

    Dalyono menjelaskan masyarakat di Tepi Barat Palestina relatif lebih stabil secara keamanan maupun ekonomi. Di sana produksi alpukat cukup besar, namun terkendala keterbatasan pupuk, teknologi pengolahan, pengembangan, hingga pemasaran.

    “Kita kerja sama dengan JICA dalam hal ini, nilainya tidak begitu besar dan totalnya itu sekitar Rp 2 miliar, di mana sekitar Rp 1 miliar ditanggung oleh JAICA dengan mendatangkan mereka ke Indonesia. Pelatihannya dilakukan di badan pelatihan pertanian di Malang, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan domestiknya ditanggung oleh LDKP,” jelas Dalyono.

    (aid/ara)

  • Pertamina Pastikan Kapal Angkut Pertalite & Pertamax Masuk Terminal BBM Timika

    Pertamina Pastikan Kapal Angkut Pertalite & Pertamax Masuk Terminal BBM Timika

    Jakarta

    Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku pastikan kapal pengangkut Pertalite dan Pertamax sudah masuk ke Terminal BBM Timika.

    Selain untuk menjaga stok, hal ini untuk menjamin ketersediaan pasokan Pertalite dan Pertamax di Timika.

    “Kondisi stok berangsur membaik, kami juga lakukan tambahan pasokan ke SPBU. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebih sesuai kebutuhan,” jelas Area Manager Communication Relations & CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

    Saat ini, pasokan BBM jenis gasoline yakni Pertalite dan Pertamax ke SPBU sudah dilakukan penambahan, total 180 Kilo Liter (KL) atau 30% lebih banyak perharinya dibandingkan pasokan normalnya.

    “Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk Pemerintah Daerah serta instansi terkait untuk membantu percepatan proses distribusi ke SPBU. Masyarakat tidak perlu panik, kami, dalam beberapa hari kedepan akan terus jaga suplai dari kapal dan pasokan ke SPBU untuk layani masyarakat,” tukas Ispiani.

    Jika masyarakat membutuhkan informasi atau memiliki laporan terkait adanya antrian di SPBU, agar dapat mengubungi Pertamina Call Center 135 untuk kami tindak lanjuti segera.

    (hns/hns)