Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bitcoin Diramal Bisa Tembus Rp 2,15 Miliar

    Bitcoin Diramal Bisa Tembus Rp 2,15 Miliar

    Jakarta –

    Pergerakan harga Bitcoin (BTC) terpantau terus menguat. Beberapa waktu lalu, salah satu aset kripto ini sempat menembus level tertinggi mingguan di harga US$ 126.198 atau sekitar Rp 2,09 miliar (asumsi kurs Rp 16.588) sebelum akhirnya turun di level US$ 121.382 atau sekitar Rp 2,01 miliar per hari ini, Jumat (10/10/2025).

    Berdasarkan analisis Tokocrypto, BTC masih memiliki potensi penguatan atau bullish dengan area support berada di US$ 119.500, bertepatan dengan level Fibonacci 50%. Sementara resistensi kuat di US$ 124.850 menjadi sinyal potensi kenaikan ke level US$ 130.000 atau sekitar Rp 2,15 miliar.

    Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur, menilai volatilitas rendah yang terlihat pada Bollinger Band squeeze justru menjadi sinyal menarik. Adapun saat ini, ia menilai dinamika pasar tengah memasuki fase konsolidasi sehat.

    “Jika BTC mampu bertahan di atas US$ 120.000 dan menembus US$ 124.850, peluang menuju US$ 130.000 terbuka lebar. Namun, kegagalan mempertahankan level US$ 119.500 dapat memicu koreksi jangka pendek hingga US$ 117.000,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (10/10/2025).

    Ia menjelaskan, harga BTC naik 0,64% dalam 24 jam terakhir pada 9 Oktober 2025, menjadi sekitar US$ 122.273 atau sekitar Rp 2,0 miliar, melanjutkan tren positif mingguan sebesar +3,07% dan bulanan +9,22%.

    Penguatan harga BTC ini didorong peningkatan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, meningkatnya permintaan institusional melalui ETF, dan kekuatan teknikal harga di atas level support. Berdasarkan risalah rapat FOMC yang dirilis beberapa waktu lalu, tercermin sinyal dovish dari para pejabat The Fed.

    Sebagian besar peserta menilai pelonggaran kebijakan moneter tepat dilakukan untuk sisa tahun ini. Data CME FedWatch menunjukkan adanya peluang 92,5% pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 29 Oktober.

    Investor menilai pelonggaran moneter ini akan melemahkan daya tarik dolar AS dan mendorong minat pada aset langka seperti BTC. Fyqieh menyebut, kebijakan ekspansif Amerika Serikat (AS), termasuk injeksi dana US$ 2,5 triliun melalui program Reverse Repo, menjadi sinyal bullish BTC.

    “Kebijakan moneter longgar mengurangi daya tarik aset berbasis fiat dan memperkuat narasi Bitcoin sebagai aset lindung nilai terhadap pelemahan dolar AS. Seperti tahun 2020-2021, penurunan imbal hasil riil biasanya diikuti lonjakan permintaan kripto, khususnya BTC,” jelasnya.

    Sementara adopsi BTC bagi investor institusi juga turut meningkat. Berdasarkan data Bitwise, total inflow mencapai US$ 22,5 miliar sepanjang sembilan bulan pertama 2025. Angka ini diproyeksikan meningkat hingga US$ 30 miliar pada akhir tahun.

    Fyqieh memperkirakan arus masuk ETF akan mencetak rekor baru di kuartal IV karena meningkatnya perhatian investor ritel dan institusi terhadap BTC. Namun, ia tetap memperingatkan risiko eksternal.

    “Kunci penggerak Bitcoin ke depan ada pada keseimbangan antara kebijakan The Fed dan kekuatan inflow ETF. Jika The Fed menunda pemangkasan suku bunga, arus masuk ETF harus tetap kuat agar tren bullish tidak kehilangan momentum,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Mengenal El Salvador, Negara yang Cuan Banget Lewat Bitcoin

    (acd/acd)

  • Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Jakarta –

    Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak rencana merger anak usaha PT Pertamina (Persero), Pelita Air, dengan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) karena dianggap akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Tak hanya itu, kekhawatiran merger ini juga disebut akan merusak reputasi Pelita Air.

    Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menekankan merger ini tidak akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Ia juga menilai, kritik DPR adalah sebuah pengingat tentang kinerja konsolidasian maskapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “DPR mengingatkan kepada kami bahwa proses merger dan konsolidasi airlines business ini jangan sampai kemudian menurunkan kualitas daripada Pelita Indonesia. Itu sebetulnya menjadi concern bahwa kemudian kita pastikan ini, proses ini nanti untuk tidak mengganggu kinerja daripada Pelita,” jelas Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dony menjelaskan, yang akan diinbreng dari merger Pelita dan Garuda adalah memindahkan bisnis maskapai dari industri minyak dan gas di Pertamina. Melalui merger ini, Pertamina diharapkan bisa fokus pada bisnis utamanya.

    “Yang diinbreng itu adalah nanti kan kita melakukan proses konsolidasi seluruh perusahaan kita kan, sesuai dengan line bisnis masing-masing kan, ya kalau Pertamina nanti akan fokus kepada oil and gas,” ungkapnya.

    “Contohnya misalkan tadi, airline-nya akan diinbrengkan kepada Garuda Indonesia. Kemudian hotelnya diinbrengkan, sedang terjadi juga hotelnya sudah akan nanti diberikan kepada Hotel Indonesia Nature, rumah sakitnya akan keluar. Sehingga nanti perusahaan kita itu fokus kepada core bisnisnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, rencana merger antara Garuda Indonesia dengan Pelita sempat menuai kritik dari Komisi VI DPR RI, salah satunya Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam yang khawatir merger dengan Garuda akan berdampak buruk pada kinerja Pelita Air.

    Mufti menyebut kinerja Pelita Air tergolong bagus dan menjadi kebanggaan. Reputasi ini dikhawatirkan menjadi rusak setelah Pelita Air digabungkan dengan Garuda Indonesia.

    “Soal Pelita Air yang mau digabung Garuda saya sangat tidak setuju atas hal ini. Kami jujur ketika terdesak tidak percaya Garuda, naik Pelita Air. Tepat waktu juga luar biasa dan baik bersih pelayanan oke. Maka saya tidak mau Garuda membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita kemudian akhirnya rusak karena kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul,” tegas Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian memberikan catatan terhadap rencana merger Garuda Indonesia dan Pelita Air. Ia ingin Garuda Indonesia meyakinkan parlemen bahwa merger ini tidak akan berdampak buruk ke Pelita Air.

    “Kalau saya tidak ingin membahas setuju atau tidak, tapi apa pun arahan Presiden kami dukung sepenuhnya. Walaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami tidak akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini. Bahwa Garuda bertransformasi menjadi lebih baik,” tutur Kawendra.

    (fdl/fdl)

  • Optimalkan Layanan, Kemnaker Lakukan Peningkatan Sistem Magang Hub

    Optimalkan Layanan, Kemnaker Lakukan Peningkatan Sistem Magang Hub

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan peningkatan sistem Magang Hub. Peningkatan itu untuk lebih memudahkan layanan pendaftaran program pemagangan supaya lebih optimal dan mudah diakses oleh masyarakat.

    Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah pengguna yang menyebabkan perlunya penyesuaian sistem untuk peningkatan layanan. Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan layanan yang dialami pengguna pada sistem Magang Hub, hari ini.

    “Saat ini, Kemnaker terus berupaya melakukan peningkatan sistem agar masyarakat lebih mudah mengakses sistem Magang Hub. Kita pastikan bahwa hari ini sudah bisa diakses dan dapat digunakan kembali, dan sesuai arahan Prof Men Yassierli, serta diberikan tambahan waktu pendaftaran,” kata Sunardi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

    Sementara itu, Kepala Barenbang Anwar Sanusi menyampaikan pendaftaran perusahaan diperpanjang hingga 14 Oktober, pendaftaran calon peserta program pemagangan diperpanjang hingga 15 Oktober 2025, seleksi dan pengumuman 16 hingga 18 Oktober. Adapun pelaksanaan program dijadwalkan mulai pada 20 Oktober 2025.

    “Kami berharap, kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengalaman kerja yang berharga,” tutup Anwar.

    (anl/ega)

  • Dua Bulan Lagi RI Swasembada Pangan!

    Dua Bulan Lagi RI Swasembada Pangan!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan berhasil melakukan swasembada pangan dua bulan ke depan. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi impor pangan dilakukan saat ini.

    Dia mengatakan bila tidak masalah berarti, khususnya dari ancaman perubahan iklim ekstrem, Indonesia bisa melakukan swasembada.

    “Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan tak ada aral melintang, dua bulan ke depan, kurang lebih tiga bulan. Insyaallah Indonesia tidak impor lagi, mudah-mudahan tak ada iklim ekstrim, kita swasembada,” ungkap Amran di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Dia memaparkan produksi beras di Indonesia sampai hari ini sudah menyentuh 33,1 juta ton. Itu merupakan data produksi Januari sampai November. Perkiraannya, hingga akhir tahun secara penuh Indonesia mampu memproduksi 34 juta ton beras, naik 4 ton daripada tahun lalu.

    “Perkiraan produksi 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu produksi kita hanya 30 juta ton,” ujar Amran.

    Amran juga mengatakan akibat produksi yang meningkat pesat, harga beras di pasar pun bisa dijaga. Dia mengatakan saat ini beras mengalami deflasi hingga 0,13%.

    “Kemudian khusus bulan ini, khusus bulan ini beras terjadi deflasi yaitu minus 0,13%. Dari 5 tahun terakhir, ini pertama di bulan September. Di saat paceklik itu bisa ditunjukkan datanya, data inflasi minus 0,13%,” ujar Amran.

    (hal/kil)

  • Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Tunjuk ke Atas: IHSG Naik Kencang!

    Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Tunjuk ke Atas: IHSG Naik Kencang!

    Jakarta –

    Purbaya Yudhi Sadewa telah genap satu bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025.

    Purbaya mengatakan dalam satu bulan bekerja menjadi menteri keuangan, dia telah mampu meningkatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini disampaikan seraya tertawa.

    “Tadi sebetulnya saya malu ke sini, orang-orang menyambut saya kaya artis. Padahal baru kerja satu bulan, hasilnya belum ada. Jangan sampai teman-teman kecewa, ya. Tapi sudah ada hasilnya deh, tuh IHSG sudah naik kencang,” ucapnya sembari tertawa bersama tangan kanannya yang menunjuk-menunjuk ke atas, kata dia dalam Investor Daily Summit 2025, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Menurutnya, sejak dirinya menjadi menteri keuangan, masyarakat tidak ada lagi yang melakukan demonstrasi. Saat ini, Purbaya telah melihat sudah ada optimisme dari masyarakat.

    “Optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita. Yang tadinya demo, demo, dan demo, sekarang sudah berkurang kan. Sekarang sibuk, nggak demo dia. Baca TikTok, baca komentar tentang saya,” ungkapnya sembari kembali tertawa.

    Hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada perdagangan hari ini. Pada penutupan pasar, IHSG tercatat di level 8.200-an setelah berada di zona hijau seharian.

    Berdasarkan data RTI, Kamis (9/10/2025) IHSG ditutup pada level 8.250,93 atau naik 84,9 poin atau naik 1,04%. Sementara pada pembukaan IHSG berada di level 8.187,700.

    Sepanjang hari, IHSG sempat menyentuh level tertinggi pada 8.272,63. Paling rendah di level 8.159,94 poin.

    (ada/fdl)

  • Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia’s In-House Counsel Awards 2025

    Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia’s In-House Counsel Awards 2025

    Jakarta –

    Pegadaian kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola dan hukum. Hal itu ditunjukkan dengan penghargaan bergengsi ‘Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team 2025 – Non-Bank Financial Services’ dalam ajang Indonesia In-House Counsel Awards 2025.

    Penghargaan diterima secara langsung oleh Plh Kepala Divisi Legal Pegadaian, Teja Sukma Gumelar, pada rangkaian acara The Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2025, sebuah kolaborasi strategis antara Hukumonline, Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), dan Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA).

    Kegiatan yang berlangsung pada 2-3 Oktober 2025 di Nusa Dua, Bali ini menjadi ajang apresiasi bagi para profesional hukum perusahaan yang telah menunjukkan peran krusial dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang berintegritas, inovatif, dan berkelanjutan. Dalam glory speechnya, Teja menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian yang diraih Pegadaian pada bidang hukum tersebut.

    “Penghargaan ini adalah pengakuan atas kerja keras tim kami dalam menyelaraskan kepastian hukum dengan kecepatan inovasi bisnis Pegadaian. Kami percaya, hukum dan tata kelola yang kuat adalah fondasi utama yang memungkinkan Pegadaian bertransformasi menuju visi ‘The Leader in the Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion’,” ujar Teja dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

    Adapun pencapaian ini merupakan cerminan nyata dari komitmen Pegadaian untuk tidak hanya unggul dalam bisnis, tetapi juga dalam inovasi hukum dan tata kelola. Di tengah masifnya transformasi digital dan tuntutan kepatuhan global, peran tim hukum perusahaan menjadi semakin sentral.

    Selanjutnya, Penghargaan ‘Most Innovative’ ini diraih berkat keberhasilan Pegadaian yang digawangi oleh Divisi Legal dalam mengembangkan solusi hukum yang adaptif, terutama dalam menghadapi kompleksitas layanan berbasis emas dan pembiayaan digital setelah Pegadaian resmi menjadi pelopor Layanan Bank Emas di Indonesia, serta hadirnya superapps Tring! yang semakin melengkapi ekosistem keuangan dan investasi di Pegadaian.

    Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi insan Pegadaian, tetapi juga menjadi motivasi untuk memperkuat sinergi hukum dan inovasi dalam mendukung visi korporasi, mendorong kepastian dan keberlanjutan hukum dalam setiap langkah bisnis serta memperluas akses keuangan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    (anl/ega)

  • Satu Proyek, Anak-Cucu Usaha Ambil Untung

    Satu Proyek, Anak-Cucu Usaha Ambil Untung

    Jakarta –

    Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengaku heran terhadap proyek yang dikerjakan BUMN. Dia mengatakan satu proyek yang dikerjakan BUMN, tetapi yang mengambil keuntungannya sampai ke anak-cucu usaha.

    Hal ini diungkapkan saat dia membahas kerja besar dari Danantara yang akan merampingkan ribuan BUMN. Menurutnya, banyak BUMN yang akhirnya tidak efektif, kompetitif, dan rugi.

    “Contoh ada perusahaan, ya nanti kalau saya sebutkan, kaget-kaget. Ya perusahaan-perusahaan itu melakukan satu pekerjaan itu melewati 4 anak perusahaan. Masing-masing mengambil untung. Untung dari induk sendiri, akibatnya apa? Tidak efisien, tidak efektif, tidak kompetitif,” kata dia dalam Investor Daily Summit 2025, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Akibatnya, dalam setahun BUMN mengalami kerugian sampai Rp 30 triliun. Bahkan cucu usaha BUMN juga sering kali ambil bagian dalam mengambil keuntungan di satu proyek dari induk usahanya.

    Itu sebabnya, Danantara akan memangkas 1.000 BUMN menjadi 200 perusahaan saja. Langkah itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing dari kefektifan dari kinerja BUMN itu sendiri.

    “Yang itu menjadi layering transaction. Itu ruginya kita setahun Rp 30 triliun hanya dari proses yang seperti itu. Sampai 7 ke bawahnya, apa namanya itu, anak cucu (usaha) sampai 7 layer. Nah ini faktanya harus kita bereskan,” tegas pria yang baru dilantik jadi Kepala BP BUMN tersebut.

    (ada/fdl)

  • Cuma 0,071% dari Total Stok

    Cuma 0,071% dari Total Stok

    Jakarta –

    Sekitar 29,9 ribu ton beras cadangan pemerintah mengalami kerusakan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan jumlah beras rusak itu hanya lah sebagian kecil saja dari total stok cadangan pemerintah.

    Dia bilang, beras rusak hampir 30 ribu ton itu sama besarnya dengan sekitar 0,071% saja dari total stok beras pemerintah yang diklaim olehnya menyentuh 4,2 juta ton.

    “Ini menarik 29 itu tadi, katakan lah itu 30 ribu, aku bulatkan seribu, katakan lah 30 ribu yang rusak. Dari 4,2 juta ton itu coba dikali 30 ribu ribu dibagi 4,2 juta ton, itu cuma 0,071%,” ungkap Amran di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Menurutnya, ada beras yang rusak saat ini terjadi karena memang produksi beras yang meningkat. Diprediksi sampai akhir tahun ada total 34 juta ton produksi gabah yang bisa dihasilkan di dalam negeri.

    “Dulu tidak ada rusak, karena berasnya tidak ada, kurang. Nah sekarang banyak beras sampai sewa gudang 1,2 juta ton kapasitas gudang sekarang,” ujar Amran.

    “Ini kita mau bangun gudang sekarang. Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,071%. Ini yang disorot. Tolong dong sorot yang 4 juta,” lanjutnya menekankan.

    Saking banyaknya produksi beras, Presiden Prabowo Subianto sendiri sampai harus menyuntik Perum Bulog Rp 5 triliun untuk membangun gudang tambahan.

    “Bapak Presiden itu sudah memberi anggaran Rp 5 triliun untuk membangun gudang pada Bulog,” ujar Amran.

    Di sisi lain, dari total sekitar 4 jutaan ton cadangan beras pemerintah, Amran bilang penyerapannya di dalam negeri baru sekitar 3 jutaan ton. Nah jumlah beras rusak yang hanya 29 ribuan ton tadi dinilainya tidak akan menggoyang stok perberasan nasional.

    “Serapan dalam negeri kan baru saja, itu 3 juta lebih sekarang. Kemudian yang selebihnya kalau itu katakanlah 6 bulan, itu masih aman,” ujar Amran.

    Di sisi lain, untuk mengurangi kerugian, pemerintah masih bisa mengalihkan beras rusak tadi untuk digunakan sebagai pakan ternak.

    “Nah 29 sampai 30 ribu ini kita cek, kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak. Itu kan tidak 0, tetap punya harga,” beber Amran.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan sebanyak 1,45 juta ton beras telah berusia di atas 6 bulan dalam masa simpan di Gudang Perum Bulog. Beras itu bagian dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang totalnya 3,84 juta ton. Bapanas juga menemukan 29,99 ribu ton beras yang ada di gudang Perum Bulog telah mengalami turun mutu.

    (kil/kil)

  • Koperasi Dapat Izin Kelola Tambang, DPR: Momentum Kedaulatan Ekonomi Rakyat

    Koperasi Dapat Izin Kelola Tambang, DPR: Momentum Kedaulatan Ekonomi Rakyat

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 yang mengubah aturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba).

    Regulasi baru ini membuka ruang bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk mengelola Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) – langkah yang dinilai sebagai bentuk nyata implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, yang menyebut PP 39/2025 sebagai terobosan penting menuju pemerataan ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, keberpihakan kepada koperasi menandai perubahan arah kebijakan minerba agar tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi rakyat.

    “Koperasi adalah bentuk nyata ekonomi gotong royong yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola kekayaan sumber daya di daerahnya,” ujar Nurdin di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Nurdin menegaskan bahwa koperasi yang akan mengelola tambang harus berbasis keanggotaan lokal dan memiliki legalitas kelembagaan yang kuat. Artinya, hanya koperasi yang beranggotakan masyarakat di sekitar wilayah tambang yang berhak mendapatkan prioritas izin.

    “Kita tidak ingin koperasi tambang hanya menjadi formalitas. Harus benar-benar berakar di masyarakat tambang, memiliki struktur organisasi jelas, sistem akuntansi transparan, dan mampu menjalankan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial koperasi agar mampu menjalankan operasional tambang secara profesional. Pemerintah, kata Nurdin, perlu hadir dalam bentuk pendampingan, pelatihan keselamatan kerja, akses permodalan, serta sertifikasi lingkungan.

    Potensi tambang rakyat, lanjutnya, tersebar di berbagai wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, yang memiliki cadangan nikel, emas, dan batubara cukup besar untuk dikelola secara kolektif oleh masyarakat. “Koperasi tambang harus menjadi bagian dari rantai nilai industri minerba nasional,” ujarnya.

    Nurdin juga menekankan bahwa pelaksanaan PP 39/2025 tidak boleh berhenti di tataran simbolik. Implementasi harus memastikan tujuan utama Pasal 33 UUD 1945, yakni pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Inilah momentum memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat melalui koperasi tambang, agar pengelolaan sumber daya alam kita tidak hanya produktif, tapi juga berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

    (rrd/rir)

  • Pemerintah Genjot Kesiapan ASN Tangani Krisis di Era Digital

    Pemerintah Genjot Kesiapan ASN Tangani Krisis di Era Digital

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat kesiapan aparatur sipil negara (ASN) menghadapi krisis komunikasi di era digital.

    Lewat Direktorat Komunikasi Publik, Kemkomdigi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Media Handling Isu Krisis yang difokuskan untuk melatih kemampuan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi di tengah situasi darurat informasi.

    Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kemkomdigi, Hastuti Wulanningrum, mengatakan bahwa opini publik kini terbentuk sangat cepat di tengah keterbukaan informasi dan derasnya arus media digital. Kondisi ini menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki strategi komunikasi yang gesit dan kredibel.

    “Isu kecil dapat dengan mudah menjadi krisis besar yang mengancam reputasi dan kredibilitas pemerintah. Karena itu, informasi kepada publik harus disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hastuti, Rabu (8/10/2025).

    Melalui bimtek ini, ASN diharapkan mampu mengelola komunikasi publik secara profesional, mulai dari penyusunan narasi, simulasi menghadapi media, hingga koordinasi lintas sektor. “Setiap krisis bukan hanya bisa dikendalikan, tapi juga menjadi peluang memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.

    Bimtek yang digelar di Bali ini juga menjadi momentum pembelajaran dari berbagai kasus lapangan, salah satunya krisis banjir yang sempat melanda pulau tersebut pada September 2025. Isu itu sempat memicu penyebaran rumor dan informasi tidak terverifikasi, memperlihatkan pentingnya komunikasi krisis yang cepat dan terkoordinasi.

    Pranata Humas Ahli Muda Diskominfotik Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati, menilai krisis informasi bisa berdampak langsung pada citra daerah, terutama bagi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. “Posko informasi sangat diperlukan, dan dibutuhkan kolaborasi dengan penyedia data dan mitra media. Informasi boleh datang dari mana saja, tapi keluar harus dari satu pintu,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali, I Wayan Suryawan, menambahkan bahwa krisis bukan hanya soal bencana fisik, tetapi juga persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. “Bencana bisa ditanggulangi dengan cepat, tapi kalau komunikasi kita lambat, itu akan jadi bencana berikutnya,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kanal komunikasi selama krisis berlangsung, dengan pesan yang seragam namun disampaikan lewat berbagai saluran agar menjangkau masyarakat lebih luas.

    Upaya Kemkomdigi ini dinilai menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya kompleksitas krisis digital-di mana kecepatan, transparansi, dan koordinasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    (rrd/rir)