Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Banyak Kampus Berhemat, Dosen-dosen Dihantui PHK!

    Banyak Kampus Berhemat, Dosen-dosen Dihantui PHK!

    Jakarta –

    Badai PHK membayangi tenaga pengajar di Inggris. Serikat Pekerja Universitas dan Kolese (University and College Union/UCU) mencatat akan ada sekitar 12 ribu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan universitas di Inggris.

    Universitas di Inggris mulai melakukan penghematan biaya sejak tahun lalu, dan dinilai bisa membuat 3 ribu lapangan kerja hilang.

    Jo Grady, Sekretaris Jenderal UCU, menggambarkan pemotongan tersebut sebagai tindakan yang brutal. Dia juga mengatakan para staf pengajar saat ini kehilangan semangat, kelelahan, dan marah atas keputusan tersebut.

    “Mahasiswa pun kurang terlayani dengan baik dan juga merasakan dampaknya,” kata Grady.

    Empat dari 10 universitas di Inggris diyakini mengalami defisit keuangan. Raj Jethwa, kepala eksekutif Asosiasi Pemberi Kerja untuk Universitas dan Kolese (University Council for Educational Administration/UCEA) mengatakan keputusan sulit seperti PHK dan restrukturisasi harus dipertimbangkan dengan cermat oleh semua institusi.

    “Kami akan berupaya melakukannya dengan cara yang terbuka dan adil,” ujar Jethwa.

    Pemerintah Inggris mengatakan telah mengambil keputusan yang sulit tetapi perlu untuk dilakukan dalam mengatasi masalah ini. Mereka mulai mengkaji opsi menaikkan biaya kuliah guna meningkatkan pendapatan universitas, dan akan segera menetapkan rencana reformasi lebih lanjut dalam undang-undang baru.

    Dr. Zak Hughes, salah satu dosen kimia di University of Bradford menjadi salah satu pengajar yang berisiko terkena PHK. Stres dan kesal menurutnya dirasakan olehnya dan banyak pengajar lainnya karena isu PHK pengajar yang bergulir.

    “Banyak orang yang stres dan kesal yang berjuang untuk mengatasinya, baik di dalam universitas maupun secara lebih luas di dalam institusi,” beber Hughes.

    Dia telah bekerja di University of Bradford sejak 2018, kini dia akan menghadapi kemungkinan harus kembali ke rumah untuk tinggal bersama ibunya jika kehilangan pekerjaannya.

    “Saya tidak akan mampu membayar sewa, saya akan berusia empat puluhan dan tinggal di rumah lagi,” sebut Hughes.

    Bahkan jika pria berusia 44 tahun itu tetap bekerja di kampus dan tidak kena PHK, program studi kimia di kampus tersebut juga akan dihapuskan secara bertahap, dengan penutupan serupa terjadi di seluruh negeri. Menurutnya hal ini membatasi peluang baginya dan rekan-rekannya untuk mendapatkan pendapatan yang layak.

    “Orang-orang bisa, bahkan jika mereka kehilangan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan di institusi lain. Itu tidak terjadi sekarang untuk saya dan teman-teman lainnya,” sebut Hughes.

    (hal/fdl)

  • Pemerintah Siapkan Dana Perbaikan Ponpes Al-Khoziny

    Pemerintah Siapkan Dana Perbaikan Ponpes Al-Khoziny

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membantu perbaikan gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025. Ada kemungkinan, perbaikan dilakukan dengan dukungan dana APBN.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya belum dapat memastikan berapa biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan. Proses identifikasi juga belum bisa dilakukan lantaran kawasan ponpes tersebut masih dalam pengawasan kepolisian.

    “Itu belum (ditetapkan anggaran perbaikan ponpes), masih jauh. Sementara belum (ada pengecekan). Masih urusan polisi ya, masih ada police line. Kami belum bergerak ke situ,” kata Dody ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Meski demikian, menurutnya Kementerian PU memiliki sejumlah anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan ponpes tersebut. Salah satunya adalah dana pendidikan yang juga digunakan untuk revitalisasi sekolah.

    “Kita kan punya dana pendidikan, di PU ada dana pendidikan di Ditjen Perencanaan Strategis. Itu bisa untuk pendidikan Islam dan non-Islam. Yang Islam itu nanti bisa untuk ponpes atau tempat lain,” jelasnya.

    Dody juga belum dapat memastikan apakah nantinya perbaikan ponpes akan dilakukan langsung oleh Kementerian PU. Pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri terkait Ponpes Al-Khoziny.

    “Lagi jalan (koordinasi) dengan Kemenag dan Kemendagri. Buat ngecek kualitas bangunan, apakah standar, lalu punya izin atau tidak. Belum bicara soal (perbaikan ponpes) dulu, nanti kita lihat kesesuaian bangunan dulu dengan izin seluruh ponpes,” ujarnya.

    Sebelumnya, Dody sempat menyebut bahwa sementara ini dana perbaikan ponpes akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tidak menutup kemungkinan dukungan juga datang dari pihak swasta.

    “Insyaallah dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada bantuan dari swasta, kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ungkap Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Dody menjelaskan, sejauh ini anggaran pembangunan ponpes disalurkan oleh Kementerian Agama. Namun, robohnya bangunan Ponpes Al-Khoziny merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat.

    “Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma karena ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku akan mencarikan dana perbaikan untuk ponpes. Kendati anggaran tersebut terbatas, Cak Imin memastikan distribusi anggaran akan dilakukan secara tepat sasaran.

    Ia menyebut, perbaikan bangunan ponpes akan dilakukan secara nasional, tidak hanya untuk Al-Khoziny. Anggaran yang disediakan juga akan dialokasikan untuk pesantren yang dianggap rawan mengalami insiden serupa.

    “Nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita belum tahu,” ujar Cak Imin.

    “Kepada masyarakat pesantren, semoga rezekinya tambah banyak. Pemerintah ada anggaran, dan kita usahakan semaksimal mungkin ada dana untuk menangani terutama yang rawan-rawan kecelakaan,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Update Terbaru Identifikasi Santri Korban Bangunan Ponpes Al Khoziny

    (shc/rrd)

  • Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Belum Beroperasi, Masih Diaudit

    Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Belum Beroperasi, Masih Diaudit

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan seluruh kegiatan produksi tambang bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave PT Freeport Indonesia (PTFI) masih belum beroperasi.

    Bahlil mengatakan kegiatan produksi tambang bawah tanah akan bisa beroperasi kembali setelah audit yang dilakukan Kementerian ESDM rampung dan berbagai hal lainnya yang perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar mengetahui penyebab kejadian longsor di bawah tanah dapat diketahui, sehingga hasil audit ini bisa dilakukan mitigasi agar kejadian longsor bawah tanah tidak terjadi kembali.

    “Yang pertama adalah kita melakukan audit total terhadap implementasi daripada operasi underground di Freeport. Sekarang belum ada yang bisa dilakukan produksi, tetapi kita lagi lakukan audit, sampai kemudian kita bisa menemukan apa faktor penyebabnya, dan setelah itu, kita akan mitigasi agar hal-hal yang terjadi sekarang tidak lagi terjadi ke depan dan itu dibutuhkan berbagai langkah-langkah terkait dengan teknik sipilnya, teknik tambangnya, dan ini tim saya lagi terus melakukan proses audit di sana,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (10/9/2025).

    Terkait kemungkinan sanksi bagi perusahaan, Bahlil menegaskan pemerintah belum akan memberikan sanksi kepada Freeport sebelum hasil audit keluar.

    “Sanksinya itu kan setelah hasil audit. Kan kita tidak boleh menghukum sesuatu tanpa ada dasarnya. Kan kita audit dulu apa persoalannya, penyebabnya apa. Setelah itu baru kita bisa memberikan rekomendasi, apakah rekomendasi itu berbentuk perbaikan atau apa, nanti kita lihat, ya,” katanya.

    Freeport Investigasi

    Sebelumnya, Direktur PTFI, Tony Wenas mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi yang kemudian dilakukan evaluasi. Selanjutnya, hasil evaluasi ini akan dilaporkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Ia menjelaskan, proses evakuasi ketujuh pekerja ini berjalan selama kurang lebih 27 hari. Saat ini, ketujuh pekerja tersebut telah diantar ke masing-masing kampung halaman. Proses pencairan asuransi keluarga terkait juga masih terus berlangsung.

    “Kita kan lagi melakukan investigasi, dan berdasarkan investigasi tersebut dilakukan evaluasi, baru kita akan, ya tentu saja komunikasi dengan Kementerian ESDM-nya, dalam hal ini Inspektur tambang,” kata kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    (ara/ara)

  • FLEI Business Show 2025 Resmi Dibuka, Pamer Lebih dari 150 Merek Waralaba

    FLEI Business Show 2025 Resmi Dibuka, Pamer Lebih dari 150 Merek Waralaba

    Jakarta –

    Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show 2025 resmi digelar hari ini bersamaan dengan Café Brasserie Expo Indonesia. Acara ini dihelat selama tiga hari mulai dari 10-12 Oktober 2025 di Hall 10 Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta.

    Pameran waralaba ini menghadirkan lebih dari 150 merek dari 10 kategori bisnis mulai dari food & beverages (F&B), ritel, kecantikan, pendidikan, hingga teknologi digital. Acara ini menjadi wadah pertemuan strategis antara pemilik brand, calon mitra, dan investor untuk menjajaki peluang usaha dari beragam skala dengan model bisnis yang fleksibel dan berkelanjutan.

    “Kami melihat semakin banyak brand yang siap berekspansi dan membuka peluang kemitraan baru. Melalui FLEI, kami ingin menciptakan ruang di mana ide, modal, dan semangat wirausaha dapat bertemu dan tumbuh bersama,” ujar Royanto Handaya, Presiden Direktur Panorama Media dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

    Momentum ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang semakin pro-growth, contohnya seperti perpanjangan insentif PPh Final UMKM 0,5% hingga 2029 dan pembebasan PPh 21 DTP bagi sektor pariwisata dan hotel, restoran, cafe (horeca). Hal ini diharapkan mampu menjaga daya beli dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

    Dari sisi kebijakan, Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menegaskan pentingnya sektor waralaba dan lisensi dalam memperkuat rantai pasok nasional dan mendorong daya beli masyarakat.

    “Dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB yang mencapai lebih dari 13%, waralaba berperan sebagai jembatan antara pelaku usaha dan konsumen di seluruh Indonesia. Ajang seperti FLEI membantu memastikan ekosistem perdagangan tumbuh secara inklusif dan efisien,” ungkap Iqbal.

    Senada, Temmy Satya Permana selaku Deputi Bidang Usaha Kecil Republik Indonesia, menambahkan bahwa sektor UMKM, yang kini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 60% terhadap PDB, memiliki potensi besar untuk naik kelas melalui kemitraan yang terarah.

    “FLEI menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha kecil untuk bermitra, berinovasi, dan memperluas pasar. Dengan dukungan sistem waralaba dan lisensi, UMKM dapat mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya dan memperkuat struktur ekonomi nasional,” ujar Temmy.

    Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,1-5,4% pada 2025, sektor kemitraan dan waralaba dipandang sebagai motor baru dalam mendorong pertumbuhan usaha baru. Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita Ginting Supit, menilai tren bisnis kini semakin menekankan fleksibilitas dan inovasi model usaha.

    “Kini masyarakat ingin berbisnis dengan sistem yang siap pakai dan efisien. Melalui waralaba, mereka bisa belajar, berinvestasi, dan membangun usaha dengan risiko yang lebih terukur,” jelas Levita.

    Sementara itu Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Ekspor, Juan Permata Adoe, menambahkan bahwa peluang ekspor dan kolaborasi global semakin terbuka bagi brand lokal.

    “Brand-brand dan produk Indonesia kini makin diminati di pasar internasional. Melalui FLEI, kami membuka ruang bagi pelaku bisnis lokal untuk memperluas jejaring dan menembus pasar ekspor,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari pameran, FLEI Business Conference 2025 menghadirkan forum inspiratif bersama praktisi dan tokoh bisnis seperti Theo Derick, Liana Oktavia, Burang Riyadi, Evi Diah P, dan Klemens Rahardja, yang akan membahas inovasi kemitraan, kepemimpinan, serta strategi ekspansi secara lebih mendalam.

    Selain itu, FLEI 2025 juga mempersembahkan berbagai program unggulan, seperti Hosted Buyer Program yang mempertemukan pemilik brand dengan pemilik ruko dan investor potensial, Korean Pavilion yang menampilkan brand asal Korea siap ekspansi ke pasar Indonesia, serta Workshop & Business Coaching bersama pakar bisnis dan coach profesional.

    Sepanjang pameran, pengunjung juga dapat menikmati promo eksklusif dan cashback jutaan rupiah dari berbagai brand peserta pameran yang berpartisipasi.

    Lihat juga Video: ALLPrint 2025, Cetak Inovasi Percetakan dan Kemasan Masa Depan

    (eds/eds)

  • Benarkah Penambahan Saham Pemerintah di Freeport 12% Gratis? Begini Jawaban Bahlil

    Benarkah Penambahan Saham Pemerintah di Freeport 12% Gratis? Begini Jawaban Bahlil

    Jakarta –

    Pemerintah mengklaim pembahasan tambahan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% sudah mencapai tahap akhir. Benarkah penambahan saham 12% didapatkan secara gratis?

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum bisa menjawab hal tersebut. Bahlil mengatakan penandatanganan kontrak perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061 masih diproses, dan hal ini harus melibatkan berbagai pihak.

    Bahlil mengatakan penambahan porsi saham tersebut apakah didapatkan secara gratis atau bayar akan diumumkannya ketika kontrak perpanjangan IUPK sudah diteken.

    “Gini, setelah saya melakukan perpanjangan kontrak saya baru umumkan, tetapi untuk urusan penambahan saham itu sudah dalam diskusi dan paraf kesepakatan, tetapi itu semua harus tertuang dalam kontak dan kontrak perpanjanganya lagi dalam proses. Saya kan harus libatkan diskusi dengan pemerintah Provinsi Papua. Jadi harus kita bicarakan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Sebagai informasi, saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan dari penambahan saham 12% tersebut, maka nantinya Freeport akan mendapatkan izin penambangan hingga tahun 2061.

    “Rancangannya akan ke sana (2061) karen undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelterkan sampai cadangan selesai,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menyebut pemerintah menerima tambahan kepemilikan saham Freeport-McMoRan secara free of charge alias tanpa biaya. Adapun penambahan yang disepakati sebesar 12%.

    “Hasil negosiasi kami juga kan kita akan mendapatkan penambahan saham 12% ya. Free of charge ya, jadi tidak ada biaya sama sekali. Nah, implementasinya akan terus difinalisasi,” jelas Rosan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Ditemui terpisah, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas tak menyebut angka 12% telah mencapai kesepakatan akhir. Pasalnya, belum ada perjanjian di atas kertas.

    Diketahui, penambahan saham pemerintah di tambang Freeport menjadi bagian dari negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sementara saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041.

    “Saya baru bisa bilang sudah final, kalau memang sudah disepakati, ditandatangan dalam arti kata begitu,” ungkapnya.

    (ara/ara)

  • 50 Kota Prioritas Jadi Fokus Pembangunan Era Prabowo

    50 Kota Prioritas Jadi Fokus Pembangunan Era Prabowo

    Jakarta –

    Pemerintah akan berfokus pada pengembangan 50 kota prioritas sepanjang periode 2025-2029. Kota-kota tersebut dirancang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pembangunan yang merata pada tahun 2045, demi mencapai kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat.

    “Kami merancang 50 kota dan kabupaten prioritas dengan visi menyeimbangkan pertumbuhan antara Jawa dan wilayah lainnya. Satu bangsa, banyak pusat; satu visi, banyak suara,” kata Dody dalam sambutannya di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Berdasarkan paparan Dody, pengembangan 50 kota prioritas terdiri atas 10 kawasan metropolitan, 4 usulan kawasan metropolitan, 36 kota prioritas non-metropolitan, dan 4 kota kecil berkarakter khusus.

    Misalnya, di jajaran kawasan metropolitan terdapat Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, hingga Semarang. Sementara empat usulan wilayah metropolitan lainnya mencakup Pekanbaru, Yogyakarta, Surakarta, dan Malang.

    Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah kota tematik seperti kota industri, kota wisata, kota perdagangan, kota pendidikan, hingga kota kecil berkarakter khusus. Contohnya Kabupaten Tana Toraja (Makale), Kabupaten Maluku Tengah (Banda Neira), Kabupaten Pulau Morotai (Daruba), dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Anggi).

    Lebih lanjut, Dody mengatakan, kota-kota di Indonesia berkontribusi sekitar 45,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, pertumbuhan yang pesat juga membawa berbagai tekanan bagi masyarakat.

    “Tarif juga meningkat, permukiman menurun, mobilitas melambat. Kita tidak bisa hanya membangun lebih banyak jalan – kita harus membangun lebih banyak masa depan,” ujarnya.

    Sejumlah tantangan masih membayangi berbagai daerah, seperti banjir di Semarang, kekeringan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan banjir di Bali.

    Menurut Dody, kondisi ini menunjukkan pentingnya mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, infrastruktur bukan hanya mesin pertumbuhan, tetapi juga penjaga keseimbangan iklim, sistem ekologi, dan jaminan sosial.

    “Itulah mengapa tata kelola penting, karena keberlanjutan bukanlah pilihan – ia adalah sebuah keharusan,” tegas Dody.

    (shc/rrd)

  • Ada Apa dengan Singapura? Ratusan Restoran Tiba-tiba Tumbang dalam Sebulan!

    Ada Apa dengan Singapura? Ratusan Restoran Tiba-tiba Tumbang dalam Sebulan!

    Jakarta –

    Fenomena penutupan restoran banyak terjadi di Singapura belakangan ini. Beberapa tempat makan legendaris di Negeri Singa terpaksa gulung tikar karena ditekan harga sewa lahan yang meningkat tajam.

    Dilansir dari Channel News Asia, Jumat (10/10/2025), salah satu restoran makanan kanton legendaris di Greenwood Avenue, Ka-Soh, gulung tikar. Restoran 86 tahun itu menyajikan semangkuk sup ikan terakhirnya pada 28 September.

    Cedric Tang, pemilik restoran yang sudah turun temurun hingga ke generasi ke tiga itu merasa pihaknya sudah dikalahkan oleh keadaan. Meski sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, usahanya tetap tak bisa dipertahankan.

    “(Meskipun kami) telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Kami sudah cukup,” cerita Tang.

    Keputusan menutup restoran legendarisnya itu menurut Tang dipaksakan oleh berbagai faktor, yang paling kuat adalah kenaikan sewa sebesar 30% yang akan terjadi ketika masa sewa berakhir tahun ini.

    Harga sewanya naik menjadi S$ 15 ribu atau Rp 190 juta per bulan (kurs Rp 12.700) akhir tahun ini. Naik S$ 3 ribu dari tahun ini.

    Untuk membayar hal tersebut pihaknya perlu menjual rata-rata 300 mangkuk mi kuah ikan tambahan setiap bulan. Target ini dinilai sangat sulit untuk dicapai. Opsi menaikkan harga dirasa tidak bisa lagi dilakukan melihat kondisi yang ada saat ini.

    “Untuk bisnis warisan, kami berusaha untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi karena kami ingin tetap terjangkau bagi pelanggan lama kami,” ujar Tang.

    Beberapa waktu terakhir, Tang mengaku sudah sangat bekerja keras, meski statusnya sebagai pemilik dia sampai rela untuk turun menjadi pencuci piring hingga pelayan di dapur demi menghemat biaya karyawan. Namun, hal ini tak juga bisa menyelematkan usahanya.

    Sebelum Ka-Soh, sudah banyak usaha makanan yang berhenti operasi di Singapura. Di antaranya adalah Burp Kitchen & Bar, restoran favorit keluarga lainnya yang merupakan salah satu dari 320 restoran yang tutup pada bulan Juli.

    Ada juga jaringan restoran Prive Group, yang menutup semua restorannya per 31 Agustus. Di bulan yang sama ada 360 restoran yang tutup.

    Datanya lebih mencengangkan lagi, ada lebih dari 3.000 bisnis F&B tutup tahun 2024 yang lalu, rata-rata sekitar 250 restoran setiap bulan. Ini merupakan jumlah tertinggi dalam hampir dua dekade.

    Biaya Sewa Meroket

    Bagi banyak pemilik restoran, biaya sewa adalah penyebab utama penutupan restoran. Kenaikan sewa sudah terjadi 20-49% di berbagai tempat, membuat arus kas restoran berdarah-darah dan pada akhirnya gulung tikar.

    “Di komunitas kami, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 sampai 49%,” kata Terence Yow, Ketua Asosiasi Penyewa Singapura (Singapore Tenants United for Fairness/SGTUFF).

    SGTUFF mewakili lebih dari 1.000 pemilik usaha F&B dan bisnis lainnya di Singapura yang melakukan penyewaan tempat usaha. Yow menilai hal semacam ini belum pernah terjadi selama 2 dekade terakhir.

    Di sisi lain, Ethan Hsu dari Knight Frank Singapura menjelaskan sewa properti memang sudah harus naik agar tingkat harga pasar yang wajar bisa didapatkan para pemilik properti.

    “Jika sewa seseorang diperbarui sekarang, tiga tahun setelah COVID, bahkan dengan kenaikan sewa sebesar 50-100%, mungkin tidak akan mencapai tingkat harga pasar saat ini,” ujar Hsu.

    Menurut spesialis real estat tersebut, biaya konstruksi saja telah naik sekitar 30% dan biaya pemeliharaan naik setidaknya 10%. “Banyak orang terpaku pada gagasan tentang pemilik properti yang serakah. Kenyataannya, nilai sewa hanyalah salah satu komponen biaya yang dihadapi penyewa,” kata Hsu.

    Simak juga Video ‘Singapura Siap Coba Taksi Tanpa Sopir’:

    (hal/fdl)

  • Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Bogor –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi, yakni dim sum bond. Penerbitan akan dilakukan pada kuartal IV-2025.

    Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto. Ia mengatakan rencana penerbitan itu masih menjadi bagian dari strategi diversifikasi obligasi pemerintah pada 2025.

    “Dim sum bond kita masih consider di kuartal IV. Memang sekarang sudah masuk kuartal IV sih, tapi saya di constraint protokol di pasar modal, saya nggak boleh ngomong terbitkan dim sum bond tanggal sekian, 20 Oktober misalnya. Makanya kenapa kami sampaikan normatif karena secara aturan pasar modal nggak boleh,” kata Suminto di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Meski sudah ada target rencana penerbitan pada akhir tahun ini, Suminto menegaskan nominal penerbitannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan kas negara.

    “Kalau di pasar global kita nggak boleh umumkan secara spesifik, tapi kami masih dalam konteks strategi issuance kita di kuartal IV,” tutur Suminto.

    Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu menerbitkan surat utang global dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) atau Kangaroo Bond. Transaksi perdana ini dilakukan melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN) pada 7 Agustus 2025.

    Transaksi perdana dalam bentuk penawaran ini berhasil menarik minat investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia hingga mencapai total orderbook sekitar AUD 8 miliar.

    Tingginya permintaan tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance), dengan penurunan sebesar 25 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 30 bps untuk tenor 10 tahun.

    Final reoffer spread masing-masing ditetapkan pada level SQ ASW +90 bps dan SQ ASW +135 bps. Dengan demikian, yield untuk tenor 5 tahun adalah 4,427%, sementara untuk tenor 10 tahun 5,380%.

    Lihat juga Video: Merunut Logika Menteri Purbaya

    (aid/ara)

  • Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria rapat di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

    Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas proses percepatan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN dari pemerintah, yaitu pembayaran listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bahlil, dalam rapat tersebut pembayaran kompensasi listrik dan BBM sudah final dan selesai.

    Pembahasan kompensasi 2024 sempat disinggung dalam Rapat Kerja antara DPR dengan Menteri Keuangan pada Senin (30/9/2025). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan ia mendapat laporan bahwa ada subsidi dan kompensasi 2024 yang belum dibayar pemerintah.

    “Oh tadi, kita tadi pertemuan dengan Menkeu dan Kepala BUMN itu kita bahas tentang percepatan pembayaran kompensasi, dari listrik dan BBM. Untuk 2024 sudah kita finalkan selesai,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

    Dalam rapat tersebut dibahas pembayaran kompensasi untuk kuartal I dan kuartal II-2025. Bahlil menyebutkan pembayaran kompensasi tersebut dipastikan akan segera dilakukan.

    “Terus tadi untuk kuartal I, kuartal II 2025 sudah diketok. Jadi kita melakukan percepatan agar Kementerian Keuangan bisa membayar BUM kita yang kompensasi BBM dan listrik, dan itu sudah clear,” katanya.

    Lihat juga Video: Purbaya Akan Ganti Dirjen Kemenkeu Jika Subsidi BBM Tak Beres

    (ara/ara)

  • 192 Perusahaan Kepincut Program Sulap Sampah Jadi Listrik, Ada China-Jerman

    192 Perusahaan Kepincut Program Sulap Sampah Jadi Listrik, Ada China-Jerman

    Jakarta –

    Sebanyak 192 perusahaan dilaporkan tertarik ikut serta dalam proyek waste to energy (WTE) atau sulap sampah menjadi listrik. Hal ini diungkap langsung CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani.

    Proyek WTE akan dimulai di 10 kota terlebih dahulu sebelum diperluas ke 23 kota lainnya. Totalnya ada 33 kota lokasi WTE dengan kebutuhan investasi Rp 91 triliun.

    “Tadi saya disampaikan yang ingin ikut program itu terdaftar sudah mencapai 192 perusahaan untuk program Waste to Energy yang baru saja kita sampaikan ini,” ujar Rosan dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center, Jumat (10/10/2025).

    Rosan tidak merinci nama perusahaan yang menyatakan minatnya bergabung di proyek WTE. Namun perusahaan itu berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk perusahaan terbuka atau Tbk.

    “Dari perusahaan dalam, luar negeri, perusahaan Tbk dalam dan luar negeri. Kalau dari luar negeri dari China ada, Korea ada, Belanda ada, Jerman ada, Jepang juga ada. Australia juga ada, Singapura apalagi, Malaysia juga ada. Jadi ketertarikannya sih lumayan tingginya,” tuturnya.

    Rosan mengaku sudah berbicara dengan para kepala daerah dalam implementasi WTE. Program ini sendiri ditargetkan meluncur pada awal November 2025.

    “Kita mulai dengan 10 pertama, baru kemarin oleh LH (Kementerian Lingkungan Hidup) yang melakukan asesmen dari segi ketersediaan sampahnya dan airnya. Dan kita sudah bicara dengan para gubernur dan wali kota itu, bupati, jadi ada 10 daerah yang kita mulai launching pertama kemudian nanti menyusul daerah-daerah lainnya,” tutup Rosan.

    Lihat juga Video: Ubah Sampah Jadi Energi, Bagaimana Caranya?

    (ily/rrd)