Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kita Tak Bisa Hanya Bangun Jalan

    Kita Tak Bisa Hanya Bangun Jalan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti dampak krisis iklim yang mulai nyata di sejumlah wilayah Indonesia. Berbagai peristiwa alam terjadi, mulai dari kekeringan hingga kenaikan muka air laut.

    Dody mengatakan, tantangan tersebut melanda sejumlah kawasan dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya di Semarang yang terletak di pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilanda kekeringan, serta banjir yang melanda Bali.

    “Krisis iklim bukan sesuatu yang abstrak. Ia nyata dan terjadi di Indonesia saat ini. Misalnya kota Semarang menghadapi kenaikan air laut, NTT mengalami kekeringan, Bali dilanda banjir,” kata Dody dalam acara Indonesia International Sustainable Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Padahal, menurut Dody, kota-kota di Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni sekitar 45,5%. Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat membawa tantangan baru yang harus segera diantisipasi.

    “Permukiman mulai tenggelam, mobilitas melambat. Kita tidak bisa hanya membangun lebih banyak jalan. Kita harus membangun lebih banyak masa depan,” ujarnya.

    Menurut Dody, kondisi ini menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan terhadap krisis iklim. Karena itu, pemerintah menyiapkan strategi pembangunan dengan pendekatan satu peta, satu data, dan satu rencana.

    Dengan pendekatan tersebut, diharapkan realisasi investasi dapat lebih terarah dan berkontribusi dalam membangun ketahanan jangka panjang. Dody menegaskan, infrastruktur bukan sekadar mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penjaga keseimbangan iklim, sistem ekologi, dan jaminan sosial.

    “Pekerjaan kami dipandu oleh tujuan pembangunan berkelanjutan, Perjanjian Paris, Kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana, dan agenda perkotaan baru. Ini bukan sekadar kata-kata di atas kertas,” tegasnya.

    (shc/rrd)

  • Eks Dirut Dihukum 10 Tahun Kasus Investasi Fiktif, Taspen Buka Suara

    Eks Dirut Dihukum 10 Tahun Kasus Investasi Fiktif, Taspen Buka Suara

    Jakarta –

    PT Taspen buka suara soal putusan pengadilan atas kasus dugaan investasi fiktif yang melibatkan oknum mantan pejabat perusahaan. Eks Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dinyatakan melakukan investasi fiktif dan divonis penjara 10 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor.

    Merespons vonis kepada Kosasih, Taspen menyatakan perusahaan menghormati sepenuhnya putusan pengadilan sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku di Indonesia.

    “Perusahaan menyayangkan adanya tindakan oknum yang tidak sejalan dengan nilai integritas perusahaan yang terjadi pada masa lalu dan menjadikan hal ini sebagai pembelajaran penting,” tulis Corporate Secretary Taspen Henra dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).

    Sejak periode kepemimpinan saat ini, Taspen telah melakukan langkah-langkah sistemik untuk memperkuat tata kelola, antara lain pengendalian internal dan tata kelola investasi, termasuk penguatan manajemen risiko dan audit internal, serta optimalisasi peran Komite Investasi.

    Upaya ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN untuk memastikan setiap proses investasi berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

    “Semua dilakukan seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,” kata Henra.

    “Komitmen ini sejalan dengan visi TASPEN untuk menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik bagi peserta serta meningkatkan kinerja perusahaan,” lanjutnya.

    Taspen juga menjalankan pengelolaan investasi dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle), berbasis Liability Driven Investment (LDI), dan berorientasi pada keamanan serta keberlanjutan hasil. Komposisi portofolio TASPEN difokuskan pada instrumen yang likuid, aman, dan memberikan hasil optimal sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan.

    Henra menegaskan dana pensiun peserta tetap aman, terkelola secara profesional, dan terjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Seluruh manfaat bagi peserta tetap disalurkan sesuai dengan prinsip 5T TASPEN – Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat,” pungkas Henra.

    (hal/fdl)

  • Pemerintah Umumkan Paket Stimulus Baru Bulan Ini

    Pemerintah Umumkan Paket Stimulus Baru Bulan Ini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan menambahkan stimulus baru untuk masyarakat menjelang akhir tahun. Airlangga mengatakan pembahasan stimulus itu sudah selesai.

    “Terkait dengan stimulus sudah dibahas, tetapi nanti kita tunggu sampai kapan kita bisa mengumumkan. Tunggu dulu,” ujarnya ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Saat ditanya kesiapan anggaran pemerintah, Airlangga juga meyakini telah disiapkan. Pengumuman stimulus baru ini akan disampaikan bulan ini.

    “Sudah (anggaran sudah dipersiapkan) nanti, kira-kira bulan ini (diumumkan), bocorannya bulan ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah memberikannya bocoran soal stimulus ekonomi baru jelang akhir tahun. Paket baru ini menjadi pelengkap dari paket-paket kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya.

    Purbaya mengatakan, stimulus baru ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi gelombang III. Menurutnya, dalam waktu dekat hal ini akan diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Yang gelombang ketiga ada lagi yang belum diumumkan. Nanti biar Pak Menko Perekonomian mengumumkan,” kata Purbaya, ditemui di Equity Tower, Jakarta, Rabu (8/10)

    Namun, sektornya masih di lingkup tersebut dan ditambahkan dengan tujuan sebagai penguatan.

    “(Dari paket gelombang III dan IV) tambah sedikit, tambah lagi. Nanti Menko Perekonomian yang umumin, harusnya minggu depan atau hari Jumat ini. Ada yang diperkuat saja,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Purbaya Bakal Kasih Insentif ke Pegawai Pajak & Bea Cukai Jika Tax Ratio 12%

    Purbaya Bakal Kasih Insentif ke Pegawai Pajak & Bea Cukai Jika Tax Ratio 12%

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberikan insentif khusus bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika mampu mengerek rasio pajak (tax ratio) Indonesia ke level 12%. Selama ini angkanya stagnan di kisaran 10%.

    Purbaya mengatakan rencana ini sebagai pelengkap dari kebijakan bersih-bersih pegawai pajak dan bea cukai. Mereka yang nakal terancam pemecatan langsung atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

    “Nanti kalau bagus sekali, sekarang kan (tax ratio) sekitar 10% ya, kalau bisa masuk 12% dalam waktu satu tahun nanti kita akan kasih insentif ke mereka supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Terkait kebijakan bersih-bersih internal di DJP dan DJBC, Purbaya mengaku fokus pada kesalahan yang dilakukan pegawai ke depan. Meski demikian, ia tidak akan menutup mata jika ada temuan kesalahan di masa lalu.

    “Jadi saya melihat ke depan, kalau ada macam-macam nggak ada ampun. Oleh yang belakang-belakang saya nggak tahu, kusut tuh, biar saja dulu. Nanti kalau ada temuan baru kita proses, tapi target saya adalah ke depan jangan main-main,” tegas Purbaya.

    Purbaya optimistis dengan semangat yang ia berikan, para pegawai DJP dan DJBC akan menyesuaikan dengan perilakunya, dari yang tidak baik menjadi lebih baik.

    “Kalau bagus (pegawai) dikasih penghargaan dan nggak diganggu,” ucapnya.

    (aid/ara)

  • Shutdown AS Dikhawatirkan Ganggu Ekspor RI

    Shutdown AS Dikhawatirkan Ganggu Ekspor RI

    Jakarta –

    Kondisi penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau government shutdown dikhawatirkan dapat berdampak terhadap ekspor Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menilai meski situasi ini bukan yang pertama, RI perlu tetap waspada sekaligus memperkuat kapasitas ekspor.

    “Ini kan bukan pertama kali kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat, kalau tidak salah Pak Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sedang di sana bicara dengan Menteri Perdagangan AS. Presiden Trump juga terlihat terus aktif mencari jalan keluar di Gaza, jadi saya rasa perekonomian jalan terus, dunia usaha jalan terus,” kata Anindya di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Menurut Anindya, Indonesia harus fokus pada penguatan sektor ekspor agar tak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi eksternal. Terutama untuk produk-produk yang selama ini menjadi andalan seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik.

    “Paling penting, bagaimana kita bisa mulai mengirim, bahkan meningkatkan kapasitas untuk alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik,” ujarnya.

    Selain memperkuat pasar di AS, Anindya juga menilai penting bagi Indonesia untuk memperluas akses perdagangan ke negara lain. Pemerintah RI baru-baru ini meneken Nota Kesepahaman Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

    Perjanjian tersebut membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia. Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif.

    “Jadi fokus kita adalah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas, fokus kepada industri berbasis ekspor. Mudah-mudahan perekonomian Amerika tidak terlalu terpengaruh akibat penutupan pemerintahan,” kata Anindya.

    Sebagai informasi, penutupan pemerintahan Amerika Serikat sejak 1 Oktober 2025 telah berdampak pada sejumlah sektor, termasuk perumahan. Persetujuan hipotek melambat, pinjaman untuk wilayah pedesaan mandek, dan penerbitan polis asuransi banjir baru ikut tertunda.

    Para ahli menilai sebagian besar program perumahan tetap berjalan di tengah penutupan ini. Namun, dengan penjualan rumah yang sudah melambat karena harga tinggi, shutdown kali ini menambah tekanan bagi pasar properti AS.

    “Apa pun yang perlu Anda hubungi pemerintah, jika seseorang tidak ada di kantor atau sedang cuti, pinjaman tersebut mungkin bermasalah,” kata Justin Demola, Presiden Lenders One, aliansi nasional bankir hipotek, dikutip dari CNN, Sabtu (4/10/2025).

    (shc/rrd)

  • OJK Sebut Kredit Rp 46,7 T Dikucurkan buat Lawan Rentenir

    OJK Sebut Kredit Rp 46,7 T Dikucurkan buat Lawan Rentenir

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat program yang digagas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menyalurkan kredit sebesar Rp 46,7 triliun kepada lebih dari 1,7 juta. Kredit ini disalurkan melalui program Kredit Melawan Rentenir.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut program ini dihadirkan untuk melindungi masyarakat dari jerat pinjaman ilegal. Adapun program ini dijalankan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda).

    “Ini adalah program nyata yang diusung oleh TPAKD bersama Bapak/Ibu semua, kepala daerah, bagaimana menjauhkan masyarakat dari rentanier ini. Saat ini untuk program kredit pembiayaan melawan rentanier sudah menyalurkan Rp 46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Perempuan yang akrab disapa Kiki ini juga menyebut, TPAKD memiliki berbagai program dengan capaian signifikan. Di sektor prioritas pertanian misalnya, tercatat menyalurkan kredit hingga Rp 3,71 triliun untuk lebih dari 80 ribu debitur.

    Kemudian di sektor pendidikan, TPAKD juga menyediakan program Satu Rekening Satu Pelajar yang tercatat membuka 58,32 juta rekening, atau sekitar 87% dari total pelajar di Indonesia. Selain itu, program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda telah menjangkau 1,83 juta mahasiswa dengan total nilai simpanan mencapai Rp 7,47 triliun.

    Kemudian program Laku Pandai dengan layanan branchless banking telah menjangkah 72 ribu desa dan berhasil mendorong 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal.

    “Program laku pandai atau branchless banking ini juga telah membuka akses keuangan hingga pelosok menjangkau lebih dari 72,353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke dalam sektor keuangan formal,” imbuhnya.

    Kiki menambahkan, TPAKD merupakan program yang dibangun untuk meningkatkan perekonomian daerah serta literasi dan inklusi keuangan. Hingga saat ini, Indeks literasi keuangan nasional sendiri tercatat sebesar 66,4% dengan tingkat inklusi sebesar 80,51%.

    “Jadi ini adalah suatu cara yang sangat baik, efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Bapak/Ibu semua. TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengalihkan sisa dana Rp 200 triliun yang gagal disalurkan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu bank yang serapannya masih rendah adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Purbaya mengatakan BTN mendapatkan jatah Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Melihat kondisi terkini, serapannya kemungkinan hanya Rp 10 triliun dan Rp 15 triliun sisanya akan didistribusikan ke bank lain.

    “Kita perkirakan dengan keadaan sekarang, dari angka yang terakhir sih bisa Rp 10 (triliun). Mungkin Rp 15 (triliun) saya akan distribusi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa setiap juga,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Padahal, kata Purbaya, BTN menjadi bank yang paling optimistis untuk menyerap penempatan dana, namun kenyataannya berbeda.

    “Seingat saya mereka yang paling optimis tadinya bahwa dari Rp 25 triliun itu kurang, sebentar lagi akan habis. Dari data terakhir ternyata seperti itu,” ucapnya.

    Kendati demikian, Purbaya masih menanti hasil pertemuan dengan pimpinan BTN untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait penempatan dana pemerintah di bank tersebut.

    “Saya akan tanya ke mereka, bisa nggak mereka menyerap yang sisanya itu. Kalau cuma Rp 10 (triliun) kan terlalu kecil. Tunggu pertemuan saya dengan BTN nanti ya seperti apa kondisinya,” jelas Purbaya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan rapor sementara terkait penempatan dana pemerintah di lima bank yang dilakukan sejak 12 September 2025. Per 9 Oktober 2025, BTN memiliki serapan paling rendah yakni 19% dari penempatan dana Rp 25 triliun atau sekitar Rp 4,75 triliun.

    Kemudian realisasi BNI 50% dari dana Rp 55 triliun, BSI 55% dari dana Rp 10 triliun, BRI 62% dari Rp 55 triliun, serta Bank Mandiri 74% dari Rp 55 triliun.

    Simak juga Video ‘Purbaya Pamer Sebulan Jadi Menteri: IHSG Naik Kencang’:

    (aid/ara)

  • Jadwal Baru! Whoosh Operasi Mulai 08.00 WIB di Hari Minggu

    Jadwal Baru! Whoosh Operasi Mulai 08.00 WIB di Hari Minggu

    Jakarta –

    Layanan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung melakukan penyesuaian jadwal. PT KCIC ingin memastikan layanan Whoosh senantiasa beroperasi dengan standar keselamatan dan keandalan tertinggi melalui penerapan long window time setiap hari Minggu.

    Dalam periode ini, perjalanan pertama dari Stasiun Halim yang biasanya berangkat pukul 06.25 WIB kini dimulai pukul 08.00 WIB, dan dari Stasiun Tegalluar yang sebelumnya pukul 06.05 WIB menjadi pukul 07.35 WIB.

    Jumlah perjalanan juga disesuaikan menjadi 56 perjalanan per hari, dari yang sebelumnya 62 perjalanan per hari pada Senin hingga Sabtu, untuk memberikan waktu pemeliharaan yang lebih panjang dan menyeluruh.

    General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal dilakukan sebagai bagian dari komitmen KCIC menjaga keandalan dan keselamatan operasional kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

    “Whoosh merupakan kereta kecepatan tinggi yang mengandalkan sistem berteknologi canggih, sehingga aspek keselamatan tidak bisa ditawar. Melalui long window time setiap hari Minggu, tim kami memiliki waktu tambahan untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan mendetail terhadap seluruh prasarana dan sarana menggunakan peralatan berteknologi tinggi,” ujar Eva dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).

    “Langkah ini penting agar Whoosh selalu dalam kondisi optimal saat melayani masyarakat,” ujarnya menambahkan.

    Dalam praktik operasional, window time merupakan jeda waktu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap berbagai fasilitas operasi seperti jalur rel, sistem persinyalan, listrik aliran atas (LAA), jembatan, terowongan, drainase, dan peredam suara.

    Pemeriksaan rutin dilakukan oleh tim teknisi bersertifikat setiap Senin hingga Sabtu pukul 00.00-04.00 WIB, sementara pada hari Minggu diperpanjang hingga pukul 07.00 WIB agar pemeliharaan dapat dilakukan lebih menyeluruh.

    Eva menambahkan, penyesuaian jadwal di hari Minggu juga mempertimbangkan tingkat keterisian penumpang yang relatif lebih rendah di pagi hari.

    “Evaluasi kami menunjukkan bahwa penerapan long window time tidak berdampak signifikan terhadap okupansi maupun minat masyarakat. Justru, kebijakan ini menjadi bentuk tanggung jawab KCIC untuk memastikan layanan Whoosh tetap aman, andal, dan tepat waktu,” jelasnya.

    (hal/fdl)

  • Menteri ESDM Tak Cukup Kuasai Buku, Tapi Juga Harus Lapangan

    Menteri ESDM Tak Cukup Kuasai Buku, Tapi Juga Harus Lapangan

    Bahlil Lahadalia menceritakan menjadi Menteri ESDM tidak hanya cukup menguasai buku, melainkan juga menguasai lapangan. Termasuk menghadapi pemain hingga mafia energi.

    Bahlil lalu bercerita mengelola energi di Tanah Air tidak bisa dengan wajah yang disukai semua orang. Ia pun menyebut dirinya sering viral di media sosial.

  • Stok BBM Lagi Kosong, BP Tetap Mau Bangun SPBU Baru di RI

    Stok BBM Lagi Kosong, BP Tetap Mau Bangun SPBU Baru di RI

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu memastikan rencana BP menambah SPBU di Indonesia tetap berjalan sesuai rencana. Saat ini BP mengoperasikan 70 SPBU dan ditargetkan mencapai 250 SPBU di tahun 2030.

    Tahun 2025 sendiri BP berencana menambah 10 SPBU baru. Adapun kepastian soal keberlanjutan investasi disampaikan di tengah kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta.

    “Kita bilang oke ya, aman ya, jalan terus semuanya nggak ada yang berubah, mereka semua commit. Kaya BP itu itu dia punya planning sampai 2030 mereka itu ada sekitar up to 250 SPBU yang mereka planning. Jadi itu schedule planning mereka tetap jalan. Tahun ini mereka ada penambahan 10 SPBU,” ujar Todotua di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Meski begitu, Todotua mengakui polemik kelangkaan BBM dan pembatasan kuota impor membuat rencana bisnis badan usaha swasta terganggu. Namun, ia mengingatkan bahwa Kementerian ESDM perlu juga melakukan penyesuaian terhadap neraca impor

    “Iya (terganggu), karena memang ada pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM juga mereka butuh menyesuaikan juga dalam neraca kuota impornya mereka,” imbuh Todotua.

    Todotua lalu memastikan persoalan ini akan selesai tahun ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi demi implementasi yang lebih baik di tahun 2026.

    Menurutnya, kelangkaan BBM di SPBU swasta disebabkan perubahan pola konsumsi dari BBM subsidi ke BBM non subsidi, salah satunya peralihan ke swasta. Ia menilai perubahan ini sebenarnya bagus karena mengurangi pengeluaran subsidi oleh pemerintah.

    “Karena secara prinsip permasalahan itu kan adanya shifting dari orang yang mengkonsumsi subsidi jadi non subsidi, which is kan sebenarnya bagus. Beban subsidi kita menjadi turun,” tutur Todotua.

    Terkait pertemuan dirinya dengan badan usaha swasta beberapa waktu lalu, Todotua menyebut pihaknya ingin menyejukkan situasi yang berlangsung. Ia mengingatkan bahwa menjaga investasi yang sudah ada sama pentingnya dengan menarik investasi baru.

    “Karen itu cycle ekonominya tercipta di situ. Sehingga di situ kalau umpama mereka ada terganggu, atau sampai pull out , itu kan kita rugi tenaga kerjanya hilang, ekosistem ekonomi yang terbentuk juga, kita jaga lah,” tutup Todotua.

    (ily/rrd)