Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Purbaya Ogah APBN Ikut Nanggung Beban Utang Kereta Cepat

    Purbaya Ogah APBN Ikut Nanggung Beban Utang Kereta Cepat

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (whoosh) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN harusnya bisa mengelola itu karena saat ini dividen langsung masuk ke kasnya.

    Sebelumnya, dividen BUMN berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara.

    “Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegas Purbaya.

    Meski begitu, Purbaya mengaku dirinya belum diajak diskusi langsung oleh manajemen Danantara terkait permintaan untuk APBN kelola utang Whoosh.

    “Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada, saya kasih tau updatenya seperti apa,” ujar Purbaya.

    Dua Skema Penyelesaian Utang Kereta Cepat

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa skema untuk membenahi utang Whoosh. Salah satu opsinya yakni menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.

    Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang pertama adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” tutur Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

    (aid/hns)

  • Bos Buruh Kritik Program Magang Fresh Graduate Gaji UMP: Menghina Lulusan Sarjana

    Bos Buruh Kritik Program Magang Fresh Graduate Gaji UMP: Menghina Lulusan Sarjana

    Jakarta –

    Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) menolak keras program magang bergaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi fresh graduate yang baru lulus kuliah maksimal satu tahun. Menurut KSP-PB, kebijakan tersebut menghina lulusan sarjana dan menunjukkan rendahnya penghargaan pemerintah terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.

    Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan kebijakan tersebut menandakan pemerintah tidak memahami esensi keadilan sosial dalam dunia kerja dan pendidikan. Buruh menilai bahwa kebijakan semacam ini bukan solusi, melainkan penghinaan terhadap generasi muda yang berjuang memperoleh pendidikan tinggi di tinggi.

    Misalnya kata Said Iqbal, untuk UMP Jawa Barat Rp 2,2 juta per bulan, jika dibagi 30 hari berarti sekitar Rp 73 ribu per hari. Kalau dibagi 8 jam kerja, hanya sekitar Rp9 ribu per jam.

    “Sekolahnya sulit, biaya mahal, jam kerja seperti operator, tapi upah dibayar hanya Rp 9 ribu per jam,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Di sisi lain, Said Iqbal juga menyinggung soal kenaikan upah minimum tahun 2026, buruh menuntut kenaikan 8,5 sampai 10,5 persen.

    “Buruh percaya bahwa pernyataan Menko Perekonomian soal 6,5 persen yang katanya sudah disetujui Presiden Prabowo adalah keseleo lidah. Kami yakin Presiden Prabowo akan mengambil keputusan yang mendekati usulan buruh. Tinggal butuh beberapa kali pertemuan lagi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh telah menyerahkan konsep RUU Ketenagakerjaan kepada DPR RI yang diterima langsung oleh pimpinan DPR RI, termasuk unsur kabinet merah putih dan Badan Legislasi (Baleg).

    Untuk memperjelas isu-isu tersebut, KSP-PB akan menggelar konferensi pers pada Senin, 13 Oktober 2025 pukul 10.30-12.00 WIB di Hotel Mega Proklamasi, Tugu Proklamasi, Jakarta.

    Dalam waktu dekat, buruh juga akan mempersiapkan aksi bergelombang di seluruh Indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemagangan yang eksploitatif dan untuk menegaskan perjuangan menuntut upah layak bagi semua pekerja, termasuk lulusan sarjana.

    (rrd/rrd)

  • Susahnya Resign di Jepang, Sampai Harus Rekrut Agen

    Susahnya Resign di Jepang, Sampai Harus Rekrut Agen

    Jakarta –

    Orang Jepang bekerja sangat keras. Jam kerja normal di sana bisa menyentuh hingga 12 jam sendiri, dan itu masih dianggap sebagai hari yang pendek bagi para pegawai.

    Sayangnya, untuk bisa keluar dari rutinitas keras itu sangat sulit bagi orang-orang Jepang. Resign atau mengajukan pengunduran diri adalah hal yang tidak normal untuk dilakukan, bahkan untuk meminta waktu cuti saja prosesnya rumit.

    Dilansir dari CNN, Jumat (10/10/2025), seorang pekerja dengan nama samaran Yuki Watanabe pernah menghabiskan 12 jam setiap hari bekerja keras di kantor. Hari kerja pukul 9 pagi hingga 9 malam adalah jam minimum.

    “Paling lambat saya akan meninggalkan tempat kerja pukul 11 malam,” kata perempuan berusia 24 tahun itu.

    Begitu keras rutinitasnya itu, sehingga Watanabe mulai mengalami masalah kesehatan. Dia sempat mengalami kaki gemetar dan masalah perut. Dia tahu ia harus berhenti, tetapi ada satu hal yang menghalanginya, budaya kerja Jepang yang terkenal top-down.

    Meninggalkan kantor tepat waktu atau mengambil cuti bisa menjadi hal yang cukup rumit. Yang lebih sulit lagi adalah mengajukan pengunduran diri, yang dapat dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan tertinggi di Jepang.

    Para pekerja di Jepang secara tradisional bekerja di satu perusahaan selama puluhan tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Bahkan, dalam kasus yang paling ekstrem, atasan yang pemarah merobek surat pengunduran diri dan melecehkan karyawan agar mereka tetap bertahan.

    Watanabe pun begitu. Dia mengatakan mantan atasannya sering mengabaikannya, membuatnya merasa tidak enak. Namun dia tidak berani mengundurkan diri.

    Namun dia menemukan cara untuk mengakhiri kebuntuan tersebut. Dia beralih ke Momuri, sebuah agen pengunduran diri yang membantu karyawan yang pemalu meninggalkan atasan mereka yang mengintimidasi personal para karyawan.

    Banyak pekerja Jepang menyewa perusahaan perwakilan ini untuk membantu mereka mengundurkan diri tanpa stres. Popularitas perusahaan semacam ini sudah ada sebelum COVID-19. Namun, popularitasnya meningkat setelah pandemi, setelah bertahun-tahun pegawai bekerja dari rumah, bahkan beberapa pekerja paling loyal di Jepang pun terdorong untuk merenungkan karier mereka.

    Tidak ada data resmi mengenai jumlah agen pengunduran diri yang bermunculan di seluruh negeri, tetapi mereka yang mengelolanya dapat membuktikan lonjakan permintaan.

    (hal/fdl)

  • Saya Tak Punya Harapan Lagi

    Saya Tak Punya Harapan Lagi

    Jakarta –

    Mencari kerja di umur yang sudah tua memang cukup sulit. Keluhan ini diungkapkan langsung oleh Scott Thomas, pria berumur 66 tahun yang tinggal di dekat Tampa, Florida, Amerika Serikat (AS).

    Di awal kariernya, Scott bekerja di bagian layanan pelanggan bagi berbagai perusahaan, termasuk Citigroup. Dia sempat memilih pensiun dini dan membuka pusat kebugaran.

    Kini Scott mengaku kewalahan saat ingin kembali berkarier sebagai pegawai di usianya yang sudah tua. Dia bercerita telah menghabiskan waktu 4 sampai 6 jam setiap hari untuk melamar kerja. Mencari kerja, bagaikan pencarian harta karun baginya.

    “Ini seperti perburuan harta karun yang aneh bagi saya. Setiap kali saya mencoba berhenti melakukannya, saya berpikir. Nah, sekarang saya tidak punya harapan lagi,” ujar Scott dikutip dari Business Insider, Jumat (10/10/2025).

    Dia mengaku sampai saat ini dirinya menerima sekitar 75 hingga 100 email sehari yang berisi lowongan pekerjaan. Setiap pagi, dia memeriksa kotak masuk surelnya,

    “Setelah semuanya sudah bersih, saya telah melamar sekitar 100 pekerjaan. Itu setiap hari. Saat ini saya tidak menonton TV. Saya tidak menonton film,” ungkap Scott.

    Scott memang sempat membuka pusat kebugaran, tapi bisnisnya bangkrut sejak sebelum pandemi. Kini dia memiliki layanan kebersihan paruh waktu, dia melakukan pekerjaan itu hanya dua atau tiga kali seminggu.

    Menurutnya, dia tidak bisa pensiun saat ini. Memang dia memilih untuk pensiun dini beberapa tahun silam, namun karena usahanya bangkrut dia perlu pekerjaan untuk bisa menghidupi diri.

    “Saya akan kembali bekerja selama 15 tahun ke depan. Saya tidak masalah dengan itu. Saya agak bosan dan ingin memanfaatkan keahlian yang telah saya bangun,” ujar Scott

    Jika pusat kebugarannya tetap beroperasi dan tidak bangkrut, Scott menilai mungkin dirinya akan fokus mengembangkan bisnis. Namun, karena bangkrut terpaksa dia harus mencari cara lain untuk kembali menjadi pegawai.

    “Saya tidak punya modal lagi, jadi saya benar-benar tidak bisa memulai bisnis lain. Satu-satunya cara untuk kembali ke gaya hidup yang biasa saya jalani adalah dengan mendapatkan pekerjaan senior yang cukup signifikan,” cerita Scott.

    Menurutnya, diskriminasi usia telah menjadi masalah utama dirinya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Banyak perusahaan yang bertanya-tanya berapa lama dia akan bisa bekerja dengan umur setua itu.

    “Seorang pria tiba-tiba berkata saat interview kerja, ‘Menurutmu berapa lama kamu akan bekerja?’ Saya menjawab, ‘Yah, setidaknya 10 tahun.’ Dia berkata, ‘Benarkah?’ Jadi, saya tahu saya dalam masalah,” cerita Scott.

    “Saya tidak tahu apakah saya terlihat seperti berusia 90 tahun atau 40 tahun, tetapi saya pikir saya terlihat seperti usia saya, atau mungkin sedikit lebih muda. Mereka akan menghitung usia saya berdasarkan garis waktu di resume saya,” lanjutnya.

    (hal/fdl)

  • Patriot Bond Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank? Bos OJK Bilang Begini

    Patriot Bond Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank? Bos OJK Bilang Begini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji penggunaan obligasi atau surat utang Patriot Bond sebagai agunan pinjaman ke bank. Diketahui, Patriot Bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengaku pihaknya masih mendalami proposal pengajuan Patriot Bond sebagai agunan kredit. Ia juga terus berdiskusi dengan pihak BPI Danantara terkait hal tersebut.

    “Kami sedang mendalami lebih lanjut proposal terkait Patriot Bond itu. Kami melakukan diskusi dengan pihak Danantara dan nanti tentu proses yang dilakukan adalah secara prudent, secara governance yang baik,” jelas Mahendra kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Diskusi dan kajian lebih lanjut terkait isu tersebut dinilai perlu untuk memastikan pengajuan kredit dengan agunan Patriot Bond sesuai dengan ketentuan. Namun, ia tak dapat memastikan dampak Patriot Bond sebagai agunan dapat meningkatkan kredit atau tidak.

    “Sehingga juga seluruh persyaratan-persyaratan bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kami pada gilirannya bisa memfasilitasi penerbitan dari Patriot Bond itu dengan sebaik-baiknya. Kita lihat nanti ya, perkembangan lebih lanjut,” tutupnya.

    Sebagai informasi, Patriot Bond merupakan obligasi BPI Danantara yang diterbitkan untuk investasi sektor energi, transisi, dan lainnya. Obligasi ini menawarkan imbal hasil 2% ini tentu di bawah pasar obligasi Indonesia.

    Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Surat utang itu diterbitkan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

    “Melalui obligasi ini, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah-panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8).

    (acd/acd)

  • Orang RI yang Melek Keuangan Masih Sedikit, Begini Datanya

    Orang RI yang Melek Keuangan Masih Sedikit, Begini Datanya

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan inklusi keuangan atau akses keuangan bagi masyarakat Indonesia telah mencapai 92,74%. Namun, literasi keuangan atau pengetahuan akan keuangan masyarakat Indonesia masih sedikit tertinggal.

    “Literainya masih sedikit tertinggal (dari inklusi keuangan). Literasi masih 66,64%. Jadi gapnya masih cukup tinggi di angka 26,1%. Dan ini tugas kita untuk segera kita jawab,” kata dia dalam Rapat Koodinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Airlangga menyebutkan, langkah pemerintah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

    “Bapak Presiden selaku Dewan Nasional Keuangan Inklusif mengharapkan dan mengarahkan percepatan kepemilikan rekening bagi setiap keluarga Indonesia sehingga seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran,” jelasnya.

    Untuk mempercepat akses dan literasi keuangan masyarakat, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menjangkau 16,9 juta peserta. Melalui tim percepatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membuat program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75%.

    “Nah ke depan, TPAKD diharapkan berkontribusi dalam program unggulan Bapak Presiden seperti program makan bergizi gratis terutama untuk perkuatan SDM secara dini,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Purbaya Ogah APBN Ikut Nanggung Beban Utang Kereta Cepat

    Cuma Bikin Ribut Aja, Mungkin Akan Kita Akhiri!

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas yang dibentuk di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dianggap hanya membuat ribut dan tidak mendapatkan hasil signifikan.

    “Satgas BLBI, saya masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat. Cuma bikin ribut saja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas (BLBI) itu,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Meski demikian, Purbaya mengaku akan melakukan asesmen lebih lanjut. Langkah itu diambil sebelum akhirnya ia benar-benar menghapus atau mengakhiri masa kerja Satgas BLBI.

    “Akan saya assess lagi terakhir sebelum kita ambil langkah itu,” ucap Purbaya.

    Sebelumnya, kegaduhan Satgas BLBI timbul akibat putri presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto mengajukan gugatan ke Menteri Keuangan pada 12 September 2025. Dia tidak terima dicegah bepergian ke luar negeri karena dianggap sebagai penanggung utang perusahaan yang memiliki utang kepada negara atas BLBI.

    Kini gugatan itu telah dicabut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Purbaya mengaku sudah bertemu Tutut mengenai masalah tersebut.

    “Sudah dicabut oleh Mba Tutut, kita hormati. Saya sudah ketemu dengan Mba Tutut, saya diskusi lah ini itu ini itu, pada dasarnya dia menghormati langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah,” ucap Purbaya.

    (aid/ara)

  • Pasar Jaya Tegaskan Tarif Pasar Pramuka Sudah Sesuai Kajian

    Pasar Jaya Tegaskan Tarif Pasar Pramuka Sudah Sesuai Kajian

    Jakarta –

    Perumda Pasar Jaya menegaskan kebijakan penetapan tarif sewa kios di Pasar Pramuka pasca-revitalisasi dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kajian komprehensif. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan yang menyebutkan adanya kenaikan tarif hingga empat kali lipat, yang dinilai tidak sesuai fakta.

    Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Perumda Pasar Jaya, M. Fahri, menjelaskan bahwa seluruh langkah perusahaan dijalankan berdasarkan amanat Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perumda Pasar Jaya, serta Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.

    “Setiap kebijakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan daerah yang baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/10/2025).

    Fahri menambahkan, penetapan tarif sewa kios tidak dilakukan sepihak, melainkan melalui kajian teknis dan keuangan serta hasil valuasi independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari hasil kajian, tarif yang diberlakukan disebut masih di bawah nilai pasar.

    “Tarif yang berlaku saat ini Rp 403 juta untuk lantai dasar dan Rp 351 juta untuk lantai satu, bukan Rp 425 juta seperti diberitakan sebelumnya,” jelasnya.

    Pasar Jaya juga memberikan skema diskon dan cicilan bagi para pedagang agar beban finansial lebih ringan. Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan perusahaan terhadap keberlangsungan usaha pedagang pasca-revitalisasi.

    Selain itu, Pasar Jaya mengaku telah menindaklanjuti berbagai aspirasi dan masukan dari pedagang, termasuk dari DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kemenko Polhukam, dan Ombudsman RI. Untuk menjaga transparansi, Pasar Jaya akan membuka ruang diskusi bersama pedagang guna menyamakan persepsi dan mencari solusi terbaik.

    “Revitalisasi pasar dilakukan untuk memperbaiki kualitas pasar agar tetap menjadi ruang ekonomi yang layak, aman, dan berdaya saing bagi pedagang, serta mendukung Jakarta sebagai kota global,” demikian keterangan resmi Humas Pasar Jaya.

    (rrd/rir)

  • Bahlil Bantah Ganjal Investasi Shell cs Buntut BBM Kosong

    Bahlil Bantah Ganjal Investasi Shell cs Buntut BBM Kosong

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kunjungan badan usaha swasta seperti Shell, Exxon, hingga BP AKR ke kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Badan usaha swasta meminta kepastian investasi di tengah kelang BBM di SPBU mereka.

    Bahlil membantah dirinya menghalang-halangi rencana investasi badan usaha swasta di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan tambahan kuota impor menjadi 110% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

    “110% itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasinya yang kita halangi?” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Adapun tahun ini SPBU swasta diminta bekerja sama dengan Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok BBM. Kosongnya stok di SPBU swasta sudah terjadi sejak akhir Agustus 2025.

    “Menyangkut kuota impor, saya sampaikan sekali lagi ya. Kuota impor itu sudah kita memberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kita kasih, bukan nggak kita kasih. Jadi apanya?” tambah Bahlil

    Bahlil juga menegaskan dirinya menghargai semua investasi yang dilakukan pihak swasta. Tapi ia meminta para pengusaha patuh terhadap aturan pemerintah.

    “Jadi gini, menyangkut dengan swasta kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi juga swasta harus mengikuti aturan yang ada,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengakui polemik kelangkaan BBM dan pembatasan kuota impor membuat rencana bisnis badan usaha swasta terganggu. Namun, ia mengingatkan bahwa Kementerian ESDM perlu juga menyesuaikan neraca impor.

    “Iya (terganggu), karena memang ada pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM juga mereka butuh menyesuaikan juga dalam neraca kuota impornya mereka,” imbuh Todotua.

    Meski begitu Todotua memastikan rencana investasi badan usaha swasta tetap berjalan sesuai rencana. Sebelumnya, Todotua menyebut pertemuan dirinya dengan perwakilan SPBU swasta membahas isu kelangkaan BBM.

    “Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita, kaitannya dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual, yang non-subsidi dijual oleh SPBU para pelaku usaha,” jelas Todotua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    (ily/rrd)

  • GoPay & Pemkot Surakarta Dorong Digitalisasi Transaksi Pedagang Pasar-UMKM

    GoPay & Pemkot Surakarta Dorong Digitalisasi Transaksi Pedagang Pasar-UMKM

    Jakarta –

    Pemerintah Kota Surakarta bersama GoPay menggelar program ‘Pedagang Pintar Solo’ bagi para pedagang pasar dan UMKM binaan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta. Program ini merupakan bagian dari inisiatif edukasi literasi keuangan ‘Pintar Bareng GoPay’ yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat transaksi digital.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kota Surakarta, Agung Riyadi, menegaskan pentingnya digitalisasi agar para pedagang pasar dan UMKM mampu meningkatkan daya saing di tengah perubahan perilaku konsumen.

    “Digitalisasi transaksi UMKM dan pedagang pasar sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi. Masih ada pelaku usaha yang masih ragu karena khawatir teknologi transaksi digital sulit dipahami. Oleh karena itu, Pemkot Surakarta dan GoPay menggelar edukasi dan pendampingan langsung agar pedagang pasar lebih percaya diri memanfaatkan QRIS dan pembayaran digital. Harapan kami, Surakarta semakin maju sebagai kota perdagangan modern dan inklusif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Sementara itu, Head of Corporate Affairs GoPay, Audrey P. Petriny, menyampaikan program ini hadir sebagai solusi dari keraguan para pelaku UMKM dalam menggunakan transaksi digital yang sering dianggap rumit, mulai dari proses pencairan hasil usaha yang berbelit, biaya transaksi yang mahal, hingga kekhawatiran soal keamanan bertransaksi.

    “Melalui program Pedagang Pintar Solo, kami berupaya menjawab keraguan UMKM dengan menghadirkan solusi konkret, yaitu Aplikasi GoPay Merchant. Aplikasi ini memudahkan pedagang untuk mendaftar dan mendapatkan QRIS secara gratis, menikmati transaksi tanpa biaya, serta menggunakan fitur GoPay Spiker yang memberikan notifikasi suara real-time untuk mencegah penipuan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan program digitalisasi ini.” jelasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Surakarta dan GoTo sebelumnya telah mengumumkan kolaborasi strategis untuk mendukung digitalisasi layanan publik serta mendorong pemberdayaan masyarakat, termasuk UMKM dan pedagang pasar di Surakarta.

    (anl/ega)