Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Nike Kembali Tebas Karyawan, Hampir 1.000 Orang Kena PHK

    Nike Kembali Tebas Karyawan, Hampir 1.000 Orang Kena PHK

    Jakarta –

    Nike berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) lagi sebagai bagian dari rekonstruksi bisnis. Perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan hampir 1.000 orang sebagai bagian dari strategi pemulihan.

    “Struktur baru ini dirancang untuk menempatkan olahraga dan budaya olahraga kembali di pusat perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk terhubung lebih dalam dengan atlet dan konsumen,” tulis pernyataan perusahaan dikutip dari Nation Thailand, Rabu (31/12/2025).

    Pengumuman PHK ini menjadi yang kedua setelah Nike mengumumkan pada Februari 2025 bahwa mereka akan memangkas 1.600 orang atau sekitar 2% dari total tenaga kerjanya. Hal itu dilakukan sebagai upaya memangkas biaya di tengah melemahnya permintaan.

    Per 31 Mei 2025, Nike tercatat mempekerjakan sekitar 77.800 orang di seluruh dunia termasuk staf ritel dan pekerja paruh waktu.

    Di bawah kepemimpinan CEO Elliott Hill, Nike telah berinvestasi dalam lini sepatu lari dan sepatu olahraga sebagai upaya untuk mendapatkan kembali pangsa pasar yang hilang. Perusahaan juga menekankan pembangunan kembali hubungan dengan pengecer dan perluasan kehadiran toko fisik seiring dengan meningkatnya persaingan.

    Pada Juni 2025, Hill mengungkapkan rencana Nike untuk mengatur ulang tim lintas fungsi yang selaras berdasarkan cabang olahraga dan mengurangi ketergantungan produksi di China untuk pasar AS guna mengurangi dampak tarif impor. Pernyataan tersebut muncul setelah Nike memperkirakan pendapatan kuartal pertama akan turun lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya.

    PHK tersebut dipastikan tidak akan memengaruhi bisnis Nike di Eropa, Timur Tengah dan Afrika atau merek Converse, meskipun perusahaan tidak menyebutkan secara spesifik seberapa banyak posisi yang akan terpengaruh.

    Lihat juga Video: Pendapatan Nike Merosot Tajam, Terburuk Sejak Pandemi

    (aid/fdl)

  • Bocoran dari Wamentan Jadwal Pengumuman RI Swasembada Pangan

    Bocoran dari Wamentan Jadwal Pengumuman RI Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Pemerintah telah menyatakan Indonesia akan swasembada pangan tahun ini. Komoditas yang telah dinyatakan tidak lagi impor tahun ini adalah beras dan jagung.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan untuk pengumuman resmi capaian swasembada pangan ini kemungkinan akan mundur. Karena saat ini, Presiden Prabowo Subianto tengah fokus memulihkan kondisi bencana di berbagai daerah.

    “Kalau nggak salah diundur tanggal berapa gitu. Nggak, nggak tanggal 31 (Desember 2025) ini sekarang kita lagi fokus Pak Presiden dan kita semua lagi fokus kedaruratan bencana ini. Jadi nggak ada pengumuman di 31 malam,” kata dia ditemui di Kantor HKTI Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

    Namun, Sudaryono mengatakan pencatatan produksi untuk komoditas beras dan jagung terus dilakukan hingga 31 Desember 2025 dan awal Januari 2026. Jika tidak ada impor sama sekali pada dua komoditas itu, maka Indonesia resmi swasembada pangan pada 2025.

    Meski demikian, ia menegaskan kembali pengumuman itu masih dipertimbangkan karena pemerintah tengah fokus memulihkan beberapa tempat tengah menghadapi pasca bencana alam. Adapun daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor sejauh ini yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Tapi bahwa pengumumannya itu lagi kita pertimbangkan, karena lagi kedaruratan. Tapi secara pencatatan kita lakukan. (Pengumuman swasembada) Iya beras sama jagung,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan akan mengumumkan status swasembada pangan 1 Januari 2026. Amran mengatakan status swasembada pangan tak lepas dari perbaikan produksi. Produksi beras misalnya yang diproyeksi meningkat 4,17 juta ton menjadi 34,79 juta ton pada periode Januari-Desember 2025.

    “Produksi beras dari target Bapak Presiden awalnya 4 tahun, kemudian 3 tahun, terakhir 1 tahun, meningkat 4,17 juta ton. Ini dari BPS. Insyaallah, 2 minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari,” kata Amran dalam Sidang Kabinet Paripurna, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/12/2025)

    Menurut Amran Indonesia juga berhasil mengamankan stok beras tertinggi pada tahun ini yang mencapai 3,7 juta ton.

    Tonton juga Video: Zulhas Raih detikcom Awards 2025: Swasembada Pangan Itu Kedaulatan

    (ada/kil)

  • Jelang Tutup Tahun, Bahlil Wanti-wanti Perusahaan Tambang

    Jelang Tutup Tahun, Bahlil Wanti-wanti Perusahaan Tambang

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bakal menindak tegas pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Termasuk perusahaan yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada negara.

    Bahlil menegaskan langkah tersebut menjadi komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. Hal ini dilakukan agar aktivitas tambang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat.

    “Jadi kalau ditata baik, pendapatan negara baik, bisa dapat penghasilan, maka uang itu juga bisa dipakai untuk pembangunan daerah. Bisa untuk makanan bergizi, bisa untuk kesehatan, bisa untuk pendidikan, bisa untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

    Sejalan dengan penindakan, Bahlil bilang ke depan pengelolaan tambang akan betul-betul memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini guna mencegah adanya potensi bencana banjir dan longsor yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan.

    Selain itu, kegiatan aktivitas pertambangan juga harus dapat memberdayakan masyarakat dan pelestarian lingkungan, supaya masyarakat sekitar tambang mendapat nilai tambah yang baik.

    Dari sektor minyak dan gas bumi, pemerintah juga mendorong percepatan eksplorasi potensi migas, terutama di Indonesia Timur, melalui skema kerja sama dan insentif yang lebih menarik. Tidak hanya itu, Kementerian ESDM juga mendorong kebijakan migas pro rakyat, dengan mengatur tata kelola sumur masyarakat.

    Bahlil bilang, program ini dilakukan untuk melindungi usaha masyarakat dan memperbaiki pengelolaannya agar sesuai dengan aturan lingkungan dan kaidah keselamatan pertambangan migas.

    Hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan terdapat lebih dari 45 ribu sumur rakyat yang siap dikelola secara legal dan produktif. Potensi tambahan produksi dari langkah ini diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu barel per hari, sekaligus menciptakan 225 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah.

    “Ini implementasi Pasal 33 (Undang-Undang Dasar 1945). Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah minyak itu hanya asing, hanya konglomerat, pengusaha itu lagi, itu lagi. Tidak boleh. Sudah saatnya memang kita harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat,” tandasnya.

    (hrp/hns)

  • Pemerintah Bakal Kasih Benih & Alsintan buat 20.000 Ha Sawah di Sumatera

    Pemerintah Bakal Kasih Benih & Alsintan buat 20.000 Ha Sawah di Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat jumlah sawah yang gagal panen akibat bencana banjir di Sumatera kini mencapai 20.000 hektare (ha). Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan jumlah sawah itu bahkan tidak hanya gagal panen, tetapi sudah habis tersapu banjir dan tidak lagi berbentuk sawah.

    Sudaryono memastikan pemerintah akan mencetak ulang sawah yang tersapu dengan banjir menjadi seperti sediakala. Pemerintah akan memberikan benih dan alat mesin pertanian (alsintan) gratis untuk membantu petani menanam kembali sawahnya.

    “Nah yang puso itu kan sekitar 15.000-20.000 hektare. Itulah kemudian nanti pemerintah datang. Itu kan sudah tidak berbentuk sawah lagi. Nanti kita ada cetak sawah, kita bikinkan sawahnya, kita kasih benihnya, kita kasih alat mesin pertaniannya. Jadi sawah yang karena bencana kemudian tidak jadi sawah lagi itu kita kembalikan seperti sawah sediakala,” kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kantor HKTI, Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

    Secara total, jumlah sawah yang terdampak di Sumatera akibat bencana banjir tercatat mencapai 70.000 ha. Sudaryono mengatakan jika yang mengalami puso 15.000-20.000 ha, maka sisanya meski terdampak tetapi tidak mengalami gagal panen.

    “Nah kalau yang terdampak itu kan misalnya 70.000, (kemudian) sisanya bagaimana terdampak itu? Misalnya dia akses jalannya putus, kemudian dia terendam tapi tidak mati padinya, itu tanamanya tidak mati, itu namanya terdampak. Tapi kemudian tidak puso. Kalau puso itu gagal panen namanya,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga telah mengatakan pemerintah akan membangun ulang lahan sawah yang rusak total imbas bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Totalnya, pemerintah akan mencetak ulang 11.000 hektare (ha) sawah.

    “Ada 70.000 hektare sawah rusak, tapi yang betul-betul harus dibangun kembali itu 11.000,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya proses pembangunan ulang lahan sawah ini akan dilanjutkan Januari 2026 mendatang. Dalam hal ini Amran menegaskan pihaknya sudah menyiapkan anggaran yang diperlukan, sekitar Rp 300-400 miliar.

    “Kita Januari langsung jalan, anggarannya sudah ada. Anggarannya Rp 300 miliar- Rp 400 miliar kalau 10.000,” ucapnya.

    Selain sawah, pemerintah juga akan memperbaiki lahan perkebunan lainnya yang rusak terdampak bencana. Tidak hanya itu, benih dan alat mesin pertanian (alsintan) rencananya juga akan disalurkan secara gratis.

    “Bukan sawah saja, ada kopi, ada kakao, bibitnya kita sudah siapkan tahun 2026,” tegasnya.

    Lihat juga Video: 11.000 Hektare Sawah Terdampak Banjir Sumatera Bakal Dicetak Ulang

    (ada/kil)

  • Menperin Beberkan Kinerja Manufaktur RI, Tumbuh di Tengah Gejolak Global

    Menperin Beberkan Kinerja Manufaktur RI, Tumbuh di Tengah Gejolak Global

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan kinerja Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) sepanjang 2025. Menurut Agus, kinerja IMPN tahun ini cenderung baik di tengah tantangan dari sisi domestik dan mancanegara.

    Tekanan ekonomi tak hanya dialami Indonesia melainkan negara-negara lain di dunia. Namun, Indonesia berhasil bertahan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi dan manufakturnya di atas 5%.

    “Namun dengan tahun yang kita anggap begitu beratnya tahun 2025, kita bisa melihat data catatannya, bahwa untuk Indonesia kinerja ekonomi, kinerja manufaktur itu cukup baik. Tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas 5%, sementara kita di atas 5%,” ujarnya dalam Konferensi Pers Kinerja Industri Manufaktur Tahun 2025 dan Outlook Industri Manufaktur 2026 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

    Secara rinci, pertumbuhan IPNM pada kuartal III sebesar 5,17%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%. Kontribusi IPNM terhadap PDB Nasional tercatat sebesar 17,27%.

    Kontribusi Investasi IPNM terhadap total investasi nasional tercatat sebesar 38,49% dengan nilai Rp 552 triliun. Selanjutnya kontribusi tenaga kerja IPNM sebesar 13,83% atau 20,26 juta orang. Ekspor IPNM diproyeksikan akan terus tumbuh mencapai US$ 232,61 miliar hingga akhir 2025.

    Sementara itu, untuk tahun depan pertumbuhan IPNM ditargetkan naik 5,51%, dengan target rasio kontribusi IPNM terhadap PDB nasional mencapai 18,56%. Kontribusi ekspor produk IPNM juga dipatok menjadi 74,85% terhadap total ekspor, sementara persentase tenaga kerja IPNM terhadap total pekerja ditargetkan mencapai 14,68%.

    Dari sisi kualitas, produktivitas tenaga kerja IPNM ditargetkan mencapai Rp 126,20 juta per orang per tahun. Nilai investasi sektor IPNM dipatok sebesar Rp 852,90 triliun, dengan sasaran porsi nilai tambah industri pengolahan di luar Jawa sebesar 33,25%.

    Pemerintah juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor industri prioritas sebesar 6,79 juta ton CO2 ekuivalen pada 2026. Pada kesempatan itu, Agus juga menyinggung soal capaian Manufacturing Value Added (MVA) yang dirilis Bank Dunia.

    Nilai MVA Indonesia tembus US$ 265,07 atau setara Rp 4.400 triliun (kurs Rp 16.600). Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 dunia, melampaui rata-rata MVA global yang hanya US$ 78,73 miliar.

    Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memimpin jauh di atas Thailand yang berada di urutan kedua dengan nilai US$ 128,04 miliar. Indonesia juga mengungguli Vietnam dengan angka US$ 116,38 miliar di posisi ketiga, dan Malaysia dengan nilai MVA 94,93 miliar di posisi keempat.

    “Vietnam kita lihat, jadi selama ini pengamat yang mengatakan bahwa Vietnam bla bla bla. Jadi kalau kita lihat dari data ini, sudah dengan mudah menggambarkan bahwa size ekonomi kita, size manufaktur kita, termasuk penciptaan MVA kita jauh lebih besar,” tambah Agus.

    Di kawasan Asia, Indonesia masih di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan untuk level Asia. Namun, Agus optimis dalam beberapa tahun ke depan Indonesia mampu menyusul MVA negara-negara lain.

    Lihat juga Video Mimpi Prabowo Agar Indonesia Jadi Bangsa Produsen dan Manufaktur

    (ily/ara)

  • Layanan Aduan buat UMKM Terdampak Bencana Sumatera Dibuka, Cek Lokasinya

    Layanan Aduan buat UMKM Terdampak Bencana Sumatera Dibuka, Cek Lokasinya

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan Klinik UMKM Bangkit sebagai sentral pengaduan sekaligus pusat bantuan usaha bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada delapan lokasi Klinik UMKM yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera.

    Maman menjelaskan, Klinik UMKM Bangkit dibentuk untuk mempercepat pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana paling lama dalam jangka waktu satu tahun. Sebagai tahap awal, akan dilakukan pemetaan berlangsung hingga Maret 2026.

    “Dikomandani pemerintah daerah, klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha,” ujar Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

    Maman mengatakan, Klinik UMKM Bangkit juga difungsikan sebagai pusat perbelanjaan produk lokal buatan UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Produk-produk tersebut akan dipasarkan di dalam dan luar provinsi sehingga dapat menghidupkan UMKM setempat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, upaya ini diyakini mampu menggerakkan kembali ekonomi di wilayah terdampak bencana.

    Selain itu, klinik akan menyediakan layanan produksi agar UMKM yang usahanya terhenti dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Peralatan produksi sesuai kebutuhan akan difasilitasi melalui layanan ini.

    “Klinik ini kita buat untuk melakukan pemetaan sekaligus mencari solusi agar UMKM di tiga provinsi, terutama di Aceh Tamiang, bisa hidup dan bangkit kembali,” tambah Maman.

    Maman juga mengimbau masyarakat, khususnya UMKM terdampak bencana, agar memprioritaskan penanganan rumah tangga dan lingkungan terlebih dahulu, tanpa terlalu terbebani oleh persoalan utang usaha.

    “Kementerian UMKM bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan OJK menyiapkan perangkat aturan dan kebijakan agar UMKM yang memiliki tanggungan kredit di bank dapat memperoleh relaksasi dan keringanan,” jelas ia.

    Klinik UMKM Bangkit akan berdiri di delapan titik di tiga provinsi. Di Aceh, klinik berada di Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya. Di Sumatera Utara, klinik berada di Medan dan Tapanuli Tengah, sementara di Sumatera Barat berada di Padang. Lokasi-lokasi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan letak wilayah dan jumlah personel. Meski demikian, setiap klinik akan melayani seluruh UMKM di wilayah terdampak di sekitarnya.

    “Saya mohon Klinik UMKM Bangkit ini dijadikan rumah tempat berkumpulnya para UMKM di Aceh Tamiang. Jadikan klinik ini tempat mencari solusi. Insyaallah perangkatnya sudah disiapkan hingga ekonomi Aceh pulih dan normal kembali,” jelas Maman.

    Maman juga menambahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan mulai hari ini mereaktivasi Pasar Pagi Kuala Simpang agar para pedagang dapat kembali berjualan, sementara masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Sebanyak 140 tenda bantuan akan didirikan sebagai lokasi berjualan sementara, dan pemerintah setempat berencana menambah sekitar 200 tenda lagi agar semakin banyak pedagang yang dapat beraktivitas.

    “Silakan diatur bagus-bagus, dimanfaatkan baik-baik. Jaga kebersamaan,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Pemerintah Siapkan Program Rehabilitasi UMKM di Daerah Bencana Sumatera

    (rea/ara)

  • Pemerintah Siapkan Penguatan Ekonomi Rakyat Melalui 12 Ribu Masjid

    Pemerintah Siapkan Penguatan Ekonomi Rakyat Melalui 12 Ribu Masjid

    Jakarta –

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan memperkuat ekonomi masyarakat menjelang 2026. melalui Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid yang menggandeng jaringan luas Majelis Tabligh Muhammadiyah dan Kementerian Koperasi.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Program ini menyasar 12.000 jaringan masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

    “Ini menjadi langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global di tahun 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

    Ia menjelaskan pihaknya akan bertindak sebagai katalisator yang menghubungkan antara perbankan dengan koperasi. Peran strategis ini bertujuan untuk menjembatani sektor perbankan dengan koperasi serta unit usaha yang dikelola oleh masjid-masjid di daerah.

    Pihaknya juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan program koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional ke depan.

    “Acara ini menjadi tonggak sejarah, kerja sama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Semoga ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi, ” tambah Setiawan.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, MoU antara Kementerian Koperasi dan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan menjadi tonggak sejarah penting untuk memulai kerja besar pada 2026. Menurut Ferry, kerja sama ini akan menjadi pondasi penguatan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan serta memperkuat sinergi lintas sektor ke depan.

    “Insyaallah di penghujung akhir tahun 2025 ini, penandatanganan tersebut akan menjadi tonggak yang penting untuk memulai kerja besar dan kerja keras kita semua di tahun 2026,” ujar Ferry.

    Prosesi penandatanganan MoU keduanya turut disaksikan Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fathurrahman Kamal serta Ustadz Adi Hidayat. Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan Launching Buku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan serta ditutup dengan doa bersama akhir tahun.

    (rea/ara)

  • OJK Minta PPATK Usut Transaksi Keuangan Pinjol Dana Syariah Indonesia

    OJK Minta PPATK Usut Transaksi Keuangan Pinjol Dana Syariah Indonesia

    Jakarta –

    Dugaan kasus gagal bayar (galbay) lender PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mulai memasuki babak baru dengan melibatkan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pertemuan dengan Paguyuban Lender DSI di Kantor OJK, Jakarta, Selasa (30/12).

    Adapun sebelumnya, OJK sempat bertemu dengan paguyuban tersebut saat memfasilitasi pertemuan antara lender dengan Direktur Utama DSI, Taufiq Aljufri, pada 28 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut atas aduan publik ihwal galbay imbal hasil DSI.

    Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani, menegaskan peran PPATK dalam kasus ini dibutuhkan untuk penelusuran transaksi keuangan DSI. Koordinasi OJK dan PPAT ini menjadi tindak lanjut pengawasan terhadap DSI.

    “Kami akan melakukan best effort untuk menjalankan kewenangan yang kami punya. OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” kata Rizal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/12/2025).

    Rizal menambahkan, pertemuan dengan lender DSI menjadi bentuk komitmen OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam melindungi konsumen. Ia mengaku telah menjalankan berbagai upaya sesuai dengan kewenangannya.

    “Sebagai otoritas kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan. Untuk urusan dana lender DSI ini kami sudah melakukan berbagai hal sesuai kewenangan kami,” imbuhnya.

    Selain itu, OJK juga telah meminta Direksi, Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham DSI, untuk melaksanakan seluruh kewajiban terkait penyelesaian dan pengembalian dana lender. Hal tersebut tertuang dalam instruksi tertulis OJK yang dilayangkan pada 10 Desember 2025.

    Hingga saat ini OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap DSI. OJK juga telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Dana Syariah Indonesia sejak 15 Oktober 2025.

    Sanksi tersebut melarang DSI melakukan penggalangan dana baru dari lender maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam atau borrower dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

    DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Sebagai informasi, berdasarkan data dari Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, terdapat dana mengendap sebesar Rp 1,35 triliun dari total lender sebanyak 4.708 per 29 Desember 2025. Data tersebut diunggah dalam akun resmi instagram yang dikelola oleh Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, @paguyubanlenderdsi.

    Lihat juga Video: Tak Ajukan PK, Pemerintah Terima Putusan MA soal Pinjol

    (kil/kil)

  • China Hadapi Tekanan Ekonomi, ASEAN Bersiap Hadapi Imbasnya

    China Hadapi Tekanan Ekonomi, ASEAN Bersiap Hadapi Imbasnya

    Jakarta –

    Tekanan ekonomi yang masih membelit China dinilai berpotensi membawa dampak besar bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga merembet ke geopolitik dan keamanan kawasan sepanjang 2025.

    Pemulihan ekonomi China pascapandemi belum sepenuhnya solid. Negeri Tirai Bambu masih dibayangi krisis sektor properti, pengangguran yang tinggi-khususnya di kalangan anak muda-penuaan populasi, tekanan deflasi, hingga persaingan industri domestik yang tidak sehat. Presiden China Xi Jinping menyebut kondisi ini sebagai involusi, yakni persaingan berlebihan tanpa peningkatan produktivitas yang sepadan.

    Tekanan tersebut diperparah oleh faktor eksternal, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat hingga melemahnya permintaan global. Situasi ini mendorong produsen China mengalihkan ekspor ke kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, pasar ASEAN, termasuk Indonesia, dibanjiri produk murah asal China yang berpotensi menekan industri nasional dan pelaku usaha kecil menengah.

    Selain ekonomi, isu keamanan kawasan juga menjadi perhatian. Ketegangan di Laut China Selatan masih berlangsung, terutama terkait aktivitas China di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. Peningkatan aktivitas militer China di wilayah maritim yang berdekatan dengan Asia Tenggara turut memicu kekhawatiran sejumlah negara.

    Indonesia juga dinilai perlu mewaspadai potensi meluasnya klaim sepihak China melalui peta garis putus-putus yang kini berkembang menjadi sepuluh garis. Klaim tersebut dikhawatirkan dapat bersinggungan dengan wilayah perairan di sekitar Kepulauan Natuna.

    Isu-isu tersebut mengemuka dalam diskusi akhir tahun Forum Sinologi Indonesia (FSI) bertajuk Refleksi 2025: Relasi China, Asia Tenggara, dan Indonesia di Jakarta. Ketua FSI Johanes Herlijanto menyebut dampak ekonomi China menjadi perhatian paling mendesak bagi ASEAN dalam waktu dekat.

    Ia menilai masuknya produk murah China dan pergeseran investasi ke Indonesia untuk menghindari tarif AS perlu diantisipasi dengan matang. “Isu tenaga kerja asal China, transfer teknologi, ketergantungan produk, dan persaingan dengan pengusaha nasional harus dicermati,” ujarnya.

    Dalam konteks geopolitik, China dinilai semakin aktif mengukuhkan pengaruhnya di Asia Tenggara dengan memosisikan ASEAN sebagai kawasan strategis. Namun, narasi kerja sama tersebut kerap berseberangan dengan praktik di lapangan, terutama terkait sikap agresif di wilayah maritim.

    Guru Besar Sinologi Universitas Indonesia Prof Tuty Nur Mutia menilai hubungan Indonesia-China merupakan salah satu relasi bilateral paling kompleks. Meski kerja sama ekonomi terus menguat, isu kedaulatan-khususnya di wilayah Natuna-tetap menjadi bayang-bayang.

    Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dinilai tetap memprioritaskan hubungan dengan China, namun dengan strategi hedging. Strategi ini menekankan kerja sama ekonomi yang dibarengi kehati-hatian di bidang keamanan serta diversifikasi mitra strategis.

    Senada, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah dan diplomat Kementerian Luar Negeri Victor Harjono menegaskan pentingnya Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, menjunjung UNCLOS 1982, serta menjaga keseimbangan di tengah dinamika geopolitik kawasan.

    Lihat juga Video: Tekanan Ekonomi AS Meningkat, Data Sinyalkan Perlambatan

    (fdl/fdl)

  • Restoran Hooters Bangkrut di Singapura

    Restoran Hooters Bangkrut di Singapura

    Jakarta –

    Restoran asal Amerika Serikat (AS), Hooters di Clarke Quay akan mengakhiri operasionalnya pada 31 Januari 2026. Restoran yang dikenal dengan pelayan berpakaian seksi itu resmi menutup cabang terakhirnya di Singapura setelah 30 tahun beroperasi.

    Hooters pertama kali membuka gerai di Clarke Quay pada tahun 1996 dan menjadi gerai perdananya di Asia. Dua lokasi Hooters lainnya kemudian dibuka di Singapura di bawah pemilik waralaba yang berbeda, tetapi keduanya juga sudah tutup.

    Direktur Pelaksana Hooters Clarke Quay, Selena Chua mengatakan keputusan untuk menutup gerai terakhir di Singapura karena pihaknya kekurangan tenaga kerja. Belum lagi penjualan yang terus lesu setiap harinya.

    “Sebagian besar generasi muda tidak ingin bekerja di bidang makanan dan minuman,” kata Chua dikutip dari Channel News Asia, Rabu (31/12/2025).

    Restoran tersebut telah menaikkan gaji karyawan bertahun-tahun, sejalan dengan kenaikan biaya hidup dengan tetap menjaga harga menu yang terjangkau bagi pelanggan. Lama-kelamaan kondisi ini memberi tekanan pada laba bersih bisnis.

    Apakah penutupan Hooters akan memengaruhi penawaran Clarke Quay, juru bicara CQ @ Clarke Quay hanya mengucapkan terima kasih kepada restoran tersebut atas kemitraan jangka panjang dan telah menjadi bagian dari lanskap CQ @ Clarke Quay selama 30 tahun terakhir.

    Sebagai informasi, CQ @ Clarke Quay adalah landmark bersejarah yang ikonik dan terlestarikan yang terletak di sepanjang Sungai Singapura. Kawasan ini dikelola oleh CapitaLand Integrated Commercial Trust.

    “Seiring kami terus memperbarui dan meningkatkan CQ @ Clarke Quay, kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan beragam penawaran dan pengalaman yang menarik bagi pengunjung kami,” tambah juru bicara tersebut.

    Penutupan ini menyusul pengajuan kebangkrutan oleh Hooters di AS pada Maret 2025, yang berupaya mengatasi utang sebesar US$ 376 juta dengan menjual semua restoran milik perusahaan kepada grup waralaba yang didukung para pendiri perusahaan.

    Laporan menyebutkan kesulitan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir karena inflasi, tingginya biaya tenaga kerja dan makanan, serta penurunan konsumen AS.

    Lihat juga Video: Sempat Hits di Kalangan Ibu-ibu, Tupperware Kini Ajukan Bangkrut

    (aid/fdl)