Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • ESDM Gelar Minerba Convex 2025 Pekan Ini, Prabowo Dijadwalkan Hadir!

    ESDM Gelar Minerba Convex 2025 Pekan Ini, Prabowo Dijadwalkan Hadir!

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan menggelar Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 pada 15-16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara ini rencananya dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    “Pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam,” ujar Tri dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Tri menambahkan pengembangan material maju (advanced materials) juga menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam ajang tersebut. Menurut dia, material ini memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan industri masa depan berbasis teknologi tinggi.

    “Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements). Upaya ini terus digalakkan karena datanya masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi,” lanjut Tri.

    Mengusung tema ‘Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration’, Minerba Convex 2025 menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, salah satunya melalui program hilirisasi.

    Ketua Panitia Pelaksana Resvani mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

    Menurut Resvani, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

    “Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan,” tegas Resvani.

    Penyelenggaraan Minerba Convex 2025 disebut selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan itu mencakup lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa.

    Untuk masyarakat umum tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

    Seluruh rangkaian acara tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    Tahun ini, Minerba Convex melibatkan 11 asosiasi pertambangan, yakni Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

    Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/.

    (prf/ega)

  • Purbaya Bakal Diam-diam Tambah Dana Pemerintah ke 2 Bank BUMN

    Purbaya Bakal Diam-diam Tambah Dana Pemerintah ke 2 Bank BUMN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perlu ada penambahan penempatan dana pemerintah di bank BUMN. Sebelumnya dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun sudah disalurkan ke 5 bank BUMN.

    Purbaya mengatakan laju pertumbuhan likuiditas perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) masih sekitar 13% saat ini, dari sebelumnya di kisaran 0%. Menurutnya, pertumbuhan uang primer yang ideal adalah sebesar 20%.

    “Idealnya 20% lebih sedikit. Saya masih punya uang Rp 250 triliun lagi di bank sentral, nanti kita lihat seperti apa,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Meski membuka ruang untuk menambah penempatan dana pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Purbaya mengaku tidak akan lagi mengumumkan ke publik terkait waktu dan besarannya ke depan. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

    “Kalau mau nambah pun kita nggak akan kasih tahu Anda lagi sekarang karena operasi uang biasa lagi, karena nanti orang banyak yang protes ‘si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan’, karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang, nggak ada urusan dengan perubahan anggaran,” tegas Purbaya.

    “Saya nggak mengubah anggaran sama sekali, juga tidak melakukan ekspansi fiskal. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi supaya private sector-nya bisa tumbuh,” jelas Purbaya.

    Purbaya menambahkan bank yang meminta tambahan penempatan dana adalah BRI dan BNI. Jika nanti jadi ditambah, maka proses penambahan dilakukan diam-diam.

    “Saya tambah juga nanti ke depan akan diam-diam, kecuali yang BPD (bank daerah),” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Purbaya Ogah Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!

    Purbaya Ogah Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin mendirikan family office di Indonesia.

    Bendahara Negara itu mempersilakan saja, asal tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya mengatakan tidak akan mengalihkan APBN untuk belanja pendirian family office di Indonesia. Ia mempersilakan DEN untuk mendirikannya sendiri.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ucap Purbaya.

    Ia menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Purbaya juga mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan itu.

    “Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” imbuh Purbaya.

    Luhut Mau Bentuk Family Office

    Sebelumnya, Luhut memastikan rencana pembentukan family office atau Wealth Management Consulting (WMC) tetap berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan proyek itu bisa beroperasi tahun ini juga.

    “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7).

    Family office merupakan skema layanan keuangan yang ditujukan untuk mengelola kekayaan ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor kakap global agar menanamkan dananya di Indonesia. Inisiatif ini sempat direncanakan mulai berjalan sejak Februari 2025, namun implementasinya masih dalam tahap persiapan.

    Luhut mengatakan pembentukan family office kini dalam tahap finalisasi. Pemerintah juga telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio selaku pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

    “Ya kita harap tahun ini harus bisa,” ucapnya optimistis.

    (aid/hns)

  • Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya.

    Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Jika dana itu tidak bisa terserap seluruhnya melalui penyaluran kredit, maka sisanya akan dipindahkan ke bank lain.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” tutur Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelasnya.

    (aid/hns)

  • Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya disebut akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” terang Nixon usai menghadiri investor meeting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025.

    Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” ujar Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelas Nixon.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan akan menarik sisa dana jika BTN tidak bisa menyerap 100% penempatan dari pemerintah.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Investor Ngadu ke Purbaya: Iklim Investasi Nggak Bagus-bagus!

    Investor Ngadu ke Purbaya: Iklim Investasi Nggak Bagus-bagus!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu para investor institusi pemegang Surat Utang Negara (SUN). Mereka adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank.

    Purbaya mengatakan dalam kesempatan itu mendapat keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Para investor tersebut menagih langkah Purbaya untuk memperbaiki iklim investasi.

    “Mereka pengin tahu saya kayak gimana sih orangnya, benar nggak bisa deliver segala macam, apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    “Kan perizinan ini sudah puluhan tahun kan kita nggak bisa betulin. Jadi kalau di atas kertas sudah ada semuanya percepatan ini, one stop, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), segala macam. Jadi problemnya masih ada kan, sama saja,” tambah Purbaya.

    Purbaya pun menjanjikan perbaikan dengan pembentukan tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selanjutnya pemerintah membuka layanan pengaduan pelaku bisnis dan mencari solusi bersama.

    “Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang lebih untung dengan menko perekonomian. Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat di mana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ,” terang Purbaya.

    Purbaya juga menjelsakan kepada para investor soal kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun ke lima bank BUMN. Menurut Purbaya penempatan dana tersebut akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hitungan timnya, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 akan tumbuh 5,5%.

    “Saya bilang ke mereka dampaknya dengan seperti itu saja, ekonomi harusnya dari hitungan dia (Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu) awas kalau salah dia nih, triwulan IV bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin lebih. Ke depan harusnya kalau nggak diubah kebijakannya, ekonomi kita akan makin cepat, makin cepat, makin cepat pertumbuhannya,” ucap Purbaya dengan optimis.

    (aid/hns)

  • Aturan Devisa Hasil Ekspor Mau Direvisi, Airlangga: Kendalanya Bukan Pengusaha

    Aturan Devisa Hasil Ekspor Mau Direvisi, Airlangga: Kendalanya Bukan Pengusaha

    Jakarta –

    Pemerintah berencana meninjau kembali aturan Devisa Hasil Ekspor tentang Sumber Daya Alam (SDA). Padahal, aturan DHE ini baru berlaku efektif pada 1 Maret lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap salah satu kendala penerapan DHE bukan pengusaha.

    “DHE kendalanya bukan dari pengusaha. Kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi,” ungkap Airlangga kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Meski begitu, ia tak menyebut penyebab disrupsi dari implementasi aturan DHE. Airlangga mengaku akan melakukan rapat evaluasi terlebih dahulu untuk mengumumkan kendala tersebut.

    “Kita evaluasi dulu ini kan baru jalan beberapa bulan,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga membenarkan rencana evaluasi aturan DHE. Namun juga ia tak dapat membocorkan apakah akan dilakukan revisi atas aturan tersebut.

    “DHE akan ditinjau lagi. Saya nggak tau apa akan direvisi, saya nggak begitu detail,” kata Purbaya ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Menurutnya, salah satu alasan dilakukan evaluasi atas kebijakan DHE ialah lantaran dampaknya belum terlihat pada peningkatan cadangan devisa. Meski dirinya hadir dalam rapat bersama Prabowo semalam, Purbaya sendiri enggan terlalu banyak membocorkan tentang rencana evaluasi kebijakan DHE ini.

    “Mereka akan diskusikan lagi, biar saja nanti Pak Presiden yang umumkan, saya nggak ngerti itu,” sambungnya.

    Sebelumnya, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan DHE dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di kediaman pribadi Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejauh ini, pengusaha juga telah memarkir hasil ekspornya. Namun, implementasinya dinilai kurang begitu memuaskan.

    Prabowo meminta evaluasi dan kajian ulang untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan devisa hasil ekspor. “Ya masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali,” ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Minggu malam (13/10/2025).

    (acd/acd)

  • PIK 2 Milik Aguan Dicoret dari PSN Prabowo, Airlangga Buka Suara

    PIK 2 Milik Aguan Dicoret dari PSN Prabowo, Airlangga Buka Suara

    Jakarta –

    Pemerintah mengumumkan pembangunan kawasan PIK 2 Tropical Coastland bukan lagi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini sendiri dikembangkan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut langkah ini dilakukan berdasarkan kajian pemerintah. Meski begitu, ia tak mengungkap pasti apa dasar kajian tersebut.

    “Sudah ada kajian,” ungkap Airlangga kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Airlangga menjelaskan, yang dicabut dari PSN adalah pengembangan sektor pariwisata di kawasan PIK 2. Ia menyebut, proyek infrastruktur PIK 2 masih terus berlanjut.

    “Yang dikasih kan sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya. Jadi itu dicabut saja,” ungkapnya.

    Meski pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bukan lagi masuk dalam PSN, Airlangga memastikan investasi perusahaan tersebut tidak akan terpengaruh. “Investasi sih jalan terus, nggak ada pengaruhnya,” tutupnya.

    Berdasarkan catatan detikcom, PIK 2 Tropical Coastland akan mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan dengan investasi mencapai Rp 65 triliun. Total wilayah pengembangan berbasis hijau seluas 1.756 hektare (Ha).

    Sebagai informasi, PIK 2 Tropical Coastland masuk dalam daftar PSN sektor pariwisata sebagaimana diatur dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Namun pada saat ini, proyek tersebut resmi dicoret dari daftar PSN. Artinya, proyek tersebut tidak lagi mendapatkan kemudahan perizinan dan fasilitas lainnya seperti PSN pada umumnya. Meski demikian, proyeknya bisa tetap dilanjutkan.

    (acd/acd)

  • Sampai Sekarang Belum Ada Arahan Presiden Terkait BSU

    Sampai Sekarang Belum Ada Arahan Presiden Terkait BSU

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan sampai sekarang belum ada arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU). BSU sebelumnya diberikan sekaligus Rp 600.000 untuk dua bulan.

    “BSU sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dnegan BSU tahap dua,” kata Yassierli di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    Ia menambahkan, informasi bahwa BSU akan diberikan lagi pada Oktober tidak benar. Bahkan, Yassierli mengatakan BSU tahap dua cenderung tidak ada.

    “Jadi saya lihat juga ada diposting media cek BSU bulan Oktober. sampai sekarang itu belum ada. Mungkin bisa diasumsikan itu tidak ada,” tambahnya.

    BSU yang diberikan pemerintah hanya untuk Juni-Juli kemarin. Sedangkan, sampai saat ini belum ada arahan Prabowo untuk kembali memberikan BSU.

    “Jadi BSU yang ada itu hanya sekali yang kemarin bulan Juni-Juli. Sampai sekarang apakah ini bergeser, jadi belum ada arahan dari presiden terkait dengan BSU,” tuturnya.

    (ara/ara)

  • Perbaikan JPO Senen-PMJ yang Rusak Parah Imbas Kericuhan Selesai Akhir Tahun

    Perbaikan JPO Senen-PMJ yang Rusak Parah Imbas Kericuhan Selesai Akhir Tahun

    Jakarta –

    Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan lift di Senen dan Polda Metro Jaya (PMJ) menjadi salah satu infrastruktur yang rusak berat imbas kericuhan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan perbaikan total ditargetkan rampung dan beroperasi pada akhir tahun ini.

    Kementerian PU sebelumnya telah memperbaiki ringan JPO Senen dan PMJ sehingga sekarang sudah bisa beroperasi. Pekerjaan-pekerjaan ringan yang sudah dilakukan meliputi perbaikan lantai, atap, perbaikan sebagian kaca-kaca yang pecah, hand railing, hingga infrastruktur yang terkena aksi vandalisme.

    Selanjutnya, masih ada perbaikan rumah lift di JPO Senen dan PMJ yang harus diperbaiki. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti memastikan perbaikan dua fasilitas publik ini dikebut agar tidak melewati tahun anggaran berjalan.

    “Insya Allah (akhir tahun bisa beroperasi). Harus bisa lah nanti lewat tahun kan nanti repot lagi pendanaannya. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai,” ujar Diana saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dewi Chomistriana mengatakan, pihaknya telah merampungkan perbaikan ringan pada kedua fasilitas publik. Namun demikian, perbaikan perbaikan struktur masih perlu dilakukan.

    “Untuk yang JPO Senen lebih parah kondisinya. Jadi, strukturnya juga harus diganti, sehingga kami memerlukan waktu dan kami targetkan selesai sampai Desember 2025,” kata Dewi saat meninjau proyek perbaikan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025).

    Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk membantu perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak akibat demo massal pekan lalu. Perbaikan tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp 19 miliar termasuk untuk perbaikan lift.

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    (rea/rrd)