Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Badai Perang Dagang Makin Dekat! AS-China Saling Jegal di Lautan Dunia

    Badai Perang Dagang Makin Dekat! AS-China Saling Jegal di Lautan Dunia

    Jakarta –

    Tensi perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) meningkat sejak akhir pekan kemarin. Terbaru, baik China maupun AS mematok biaya khusus untuk kapal-kapal asing yang masuk pelabuhan mereka mulai Selasa (14/10) kemarin.

    China mengenakan tarif berlabuh khusus untuk kapal asal AS, dan sebaliknya Negeri Paman Sam mengenakan tarif khusus untuk kapal asal Negeri Tirai Bambu yang berlabuh di wilayah mereka.

    Melansir SCMP, Rabu (15/10/2025), memanasnya tensi perang dagang kedua negara ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap industri pelayaran global. Sebab kebijakan tarif khusus berlabuh ini akan menimbulkan ketidakpastian global serta kenaikan biaya pengiriman barang.

    Para analis mencatat kebijakan biaya tambahan di pelabuhan China menargetkan kapal-kapal yang dibangun, berbendera, dimiliki, atau dioperasikan oleh AS. Selain itu mereka juga menargetkan kapal-kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh entitas mana pun yang 25% saham atau lebih dipegang oleh entitas bisnis AS.

    Sementara tarif tambahan ini akan dibebaskan untuk kapal-kapal milik atau yang dibangun di China. Kemudian mereka juga tidak akan mengenakan biaya untuk kapal kosong yang tiba untuk diperbaiki.

    “Aturan kepemilikan 25% lebih dalam tindakan pembalasan China memperluas jangkauan kebijakan tersebut bahkan hingga ke kapal-kapal negara ketiga yang dimiliki dan dioperasikan oleh entitas yang memiliki hubungan finansial dengan AS, sehingga memperluas jangkauannya terhadap armada global,” tulis para analis dalam catatan riset HSBC Global.

    Tarif berlabuh tambahan ini diperkirakan akan membuat ekspor pertanian AS mengalami kerugian biaya yang cukup besar. Begitu juga entitas lain yang memiliki keterkaitan dengan AS.

    “Pedagang bijih besi utama, termasuk Vale, dilaporkan sebagian besar kepemilikannya dipegang oleh investor AS dan juga dapat terkena dampak besar,” menurut laporan HSBC tersebut.

    Meski begitu menurut Direktur Drewry Maritime Research, Jayendu Krishna, aturan pengecualian untuk kapal buatan China dapat memberikan keringanan bagi entitas pemilik kargo maupun operator pengiriman, mengingat kapal buatan China memiliki pangsa pasar yang besar dalam industri global.

    Tercatat sekitar 36% armada global terdiri dari kapal buatan China, dengan porsi sekitar 48% untuk kapal pengangkut curah kering, 30% untuk kapal kontainer dan 23% untuk kapal tanker minyak mentah yang sampai saat ini masih berlayar

    “Hal ini memberi operator fleksibilitas lebih besar dan memungkinkan mereka menyesuaikan penempatan kapal, tetapi tantangan operasional tetap ada karena pemilik kapal mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk merevisi jadwal pengiriman mereka,” tambah Krishna.

    Sementara itu, biaya pelabuhan AS diramal dapat membebani 10 operator teratas dunia dengan biaya sebesar US$ 3,2 miliar atau Rp 53,06 triliun pada tahun 2026, dengan armada Cosco Group milik negara China yang paling terdampak.

    Namun hingga saat ini Beijing mengaku masih memberikan ruang untuk negosiasi, karena dalam peraturannya menyatakan bahwa cakupan, tarif, dan tanggal efektif biaya pelabuhan khusus akan disesuaikan secara dinamis sesuai kebutuhan.

    “Jika AS membatalkan biaya pelabuhan, biaya China juga akan ditarik. Jika AS menurunkan tarif, China akan mengikutinya,” ujar Ren Yanbing, seorang pengacara maritim dan mitra di firma hukum Dentons.

    Lihat juga Video:Video: AS-China Memanas Lagi, Trump Tuduh Tiongkok Langgar Perjanjian

    (igo/fdl)

  • Pemerintah Siapkan Rp 8,98 T buat Perbaiki Jalan Daerah hingga Tahun Depan

    Pemerintah Siapkan Rp 8,98 T buat Perbaiki Jalan Daerah hingga Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,98 triliun untuk pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD). Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk realisasi target 427 kegiatan dalam periode tahun 2025-2026.

    IJD sendiri merupakan program peningkatan konektivitas jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, IJD bertujuan memperbaiki kondisi jalan-jalan daerah yang rusak, terutama pada ruas penghubung kawasan produksi dan industri. Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional dan memperlancar arus distribusi hasil produksi daerah.

    “Ketersediaan jalan yang baik adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan peningkatan jalan daerah, potensi pangan dan energi di berbagai wilayah akan berkembang optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

    Melalui dukungan dana pusat, dilakukan upaya peningkatan kemantapan jalan daerah agar terkoneksi dengan jaringan jalan nasional, khususnya pada wilayah yang menopang produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, serta pendistribusian energi.

    Anggaran IJD Rp 8,98 triliun terbagi ke dalam dua tahapan alokasi. Rinciannya, Rp 3,98 triliun dialokasikan untuk Tahap I yang mencakup 234 kegiatan dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.333 orang.

    Sedangkan Tahap II, mencakup 193 kegiatan senilai Rp 3,12 triliun yang menyerap 8.562 tenaga kerja, dan Rp 1,88 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada TA 2026.

    Lebih lanjut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan prioritas kegiatan IJD berdasarkan sejumlah kriteria, yakni aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan.

    Secara tematik, kegiatan IJD mendukung empat fokus pembangunan, yakni swasembada pangan (73,51%), swasembada energi (1,26%), peningkatan konektivitas (11,28%), serta tematik lainnya seperti pariwisata, industri, dan transmigrasi (13,95%).

    Lalu berdasarkan wilayah, alokasi kegiatan tersebar 63,39% di wilayah barat dan 36,61% di wilayah timur Indonesia, dengan total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.576 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter untuk Tahap I dan Tahap II.

    Jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, pendistribusian energi, serta penghubung antar simpul transportasi dan wilayah terisolasi. Penetapan daftar paket prioritas dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2025-2026.

    Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) di setiap provinsi, dibantu oleh konsultan supervisi guna menjamin kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu pelaksanaan.

    Dalam prosesnya, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui sistem usulan berbasis aplikasi SITIA, dengan kewajiban melengkapi dokumen teknis seperti desain, studi kelayakan (feasibility study), dan dokumen lingkungan.

    “Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, maupun penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, Program IJD pertama kali dijalankan di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

    Tonton juga Video: Gebrakan Perbaiki Jalan Viral, Ketua RT Gen Z Dilantik Jadi Duta Anti Narkoba

    (shc/kil)

  • Kapal Tak Bisa Jalan, Pengusaha Keluhkan Moratorium Batu Bara

    Kapal Tak Bisa Jalan, Pengusaha Keluhkan Moratorium Batu Bara

    Jakarta –

    Penahanan ratusan kontainer bermuatan batu bara di sejumlah pelabuhan mulai menimbulkan efek domino bagi dunia usaha. Para pengusaha pelayaran memperingatkan, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, rantai logistik nasional bisa terganggu serius dan menekan roda ekonomi antar daerah.

    Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto, mengatakan penahanan kontainer yang mengangkut batu bara telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan pelayaran.

    “Dampak dari kondisi yang kami dengar adalah kerugian akibat tertahannya kontainer milik perusahaan pelayaran, dan terjadi moratorium pengiriman batu bara di kontainer antar pulau,” ujar Carmelita, Rabu (15/10/2025).

    Penahanan dilakukan lantaran dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta izin usaha pertambangan (IUP). Namun, Carmelita menilai persoalan dokumen seharusnya ditangani di pelabuhan muat, bukan saat kontainer telah sampai di pelabuhan tujuan.

    “Perihal keabsahan dokumentasi barang dan asal lokasi tambang tentu bukan kapasitas pihak pengangkut. Jika sejak awal diduga bermasalah, instansi terkait sebaiknya memberi sinyal untuk tidak diangkut,” tegasnya.

    Lebih jauh, Carmelita mengingatkan penahanan ini berpotensi mengganggu rantai pasok logistik di berbagai wilayah.

    “Jika penahanan kontainer ini terjadi lama, tentunya akan berdampak pada kegiatan pengiriman barang logistik, karena kontainer ini miliknya pelayaran untuk distribusi antar pulau,” katanya.

    Dampak serupa juga disoroti oleh Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Ia meminta pemerintah segera turun tangan agar aktivitas logistik nasional tidak lumpuh.

    “Saat ini ada ratusan kontainer yang telah diperiksa dan ditahan pihak berwajib, sebagian besar dari Kalimantan,” ujarnya.

    Adik menambahkan, aparat perlu memperjelas standar pemeriksaan dan tanggung jawab pengangkut agar tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor pelayaran.

    “Perusahaan angkutan tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui isi kontainer karena pengisian dilakukan oleh pemilik komoditas di masing-masing daerah,” jelasnya.

    Kadin menilai pemerintah perlu menjembatani situasi ini agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas logistik yang menopang ekonomi nasional.

    (rrd/rir)

  • 11 KRL Baru Made in China Sudah Beroperasi di Lintas Bogor dan Cikarang

    11 KRL Baru Made in China Sudah Beroperasi di Lintas Bogor dan Cikarang

    Jakarta –

    Belasan rangkaian kereta baru telah dioperasikan PT KAI Commuter pada layanan KRL Jabodetabek. Totalnya ada 11 rangkaian dengan total 132 unit kereta yang beroperasi melayani masyarakat sejak pertengahan tahun ini.

    Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menyampaikan bahwa pengadaan sarana KRL baru ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan transportasi publik perkotaan di wilayah Jabodetabek.

    “Rangkaian KRL terbaru ini merupakan modernisasi sarana perkeretaapian yang memiliki teknologi terbaru dengan sebutan CLI-125 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan pengguna yang semakin meningkat,” kata Asdo dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

    Asdo menerangkan pengoperasian sarana KRL baru ini digunakan untuk layanan Commuter Line Bogor sebanyak 4 rangkaian dan Commuter Line Cikarang sebanyak 7 rangkaian.

    Pada awal pengoperasian sarana KRL baru ini, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 2 rangkaian yang masing-masing terdiri dari 12 kereta (SF12) pada tanggal 1 Juni 2025 di lintas Bogor dan 1 rangkaian di lintas Cikarang.

    Selanjutnya secara bertahap KAI Commuter masing-masing mengoperasikan sebanyak 2 rangkaian pada 11 Juni 2025, 25 Juli 2025, 22 Agustus 2025, dan 26 September 2025. Seluruhnya beroperasi setelah lolos sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

    “Seluruh pengoperasian sarana KRL baru ini merupakan penggantian atas pengoperasian sarana KRL lama yang telah masuk masa pensiun atau telah habis masa pakainya,” kata Asdo.

    Pada kesempatan berbeda, Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan pengoperasian sarana KRL baru ini untuk melayani pengguna Commuter Line Jabodetabek yang rata-rata mencapai 1,1 juta pengguna tiap harinya.

    “Rangkaian KRL baru ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur modern seperti sistem pendingin udara (AC) yang lebih kuat, ruang interior yang lebih luas dan ergonomis, serta teknologi keselamatan mutakhir,” kata Leza.

    Selain itu, desain kabin dan tempat duduk dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

    Sebagai informasi, hingga September 2025 ini total volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 255.520.494 orang. Total pengguna Commuter Line pada lintas Bogor telah menembus 113.841.530 orang, dan pada lintas Cikarang sebanyak 62.672.487 orang.

    Lihat juga Video: Ada Demo, Penumpang KRL Diimbau Hindari Stasiun Palmerah

    (kil/kil)

  • Konferensi Pers APBN KiTa Oktober 2025

    Konferensi Pers APBN KiTa Oktober 2025

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 30 September 2025. APBN mengami defisit mencapai Rp 371,5 triliun.

    Realisasi tersebut setara dengan 1,56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

  • Samsung Catat Laba Tertinggi dalam 3 Tahun Terakhir, Berapa?

    Samsung Catat Laba Tertinggi dalam 3 Tahun Terakhir, Berapa?

    Samsung Electronics memperkirakan laba operasionalnya melonjak 32% pada kuartal ketiga 2025. Total keuntungan mencapai 12,1 triliun won atau sekitar Rp 152 triliun, angka tertinggi perusahaan dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

    Kenaikan laba ini ditopang peningkatan permintaan chip memori konvensional, terutama untuk server dan kebutuhan AI, mendorong kenaikan harga dan volume pengiriman chip DRAM dan NAND. Samsung akan merilis laporan keuangan lengkap pada 30 Oktober mendatang.

    Tonton video lainnya di sini!

  • BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 T, Purbaya Buka Suara

    BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 T, Purbaya Buka Suara

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan telah mengembalikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun. Pengembalian itu dilakukan karena diakui anggaran jumbo MBG belum bisa terserap seluruhnya.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran yang dikembalikan oleh BGN adalah sebesar Rp 100 triliun. Anggaran itu merupakan pengajuan tambahan untuk MBG tahun ini yang sebenarnya belum dicairkan kepada BGN.

    Sementara anggaran Rp 71 triliun yang telah dianggarkan dalam pagu APBN 2025 telah dipegang oleh BGN.

    “Yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Sementara Rp 71 triliun yang telah dianggarkan terlebih dahulu masih akan terus dipantau oleh Purbaya apakah bisa terserap seluruhnya sampai akhir tahun.

    “Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp 71 triliun. Bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober,”jelasnya.

    Dalam konferensi pers APBN KITA, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi penerima MBG baru mencapai 31,2 juta penerima. Sementara realisasi anggarannya adalah Rp 20,6 triliun dari pagu Rp 71 triliun atau sekitar 29% per awal Oktober 2025.

    “Nah, kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia, Sumatera, dengan 6,6 juta penerima, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tidak bisa menyerap seluruh anggaran tahun ini. Dana Rp 70 triliun akan dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah dalam jumlah besar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. Hanya saja dari alokasi anggaran Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, tidak bisa terserap semua tahun ini.

    “Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    Lebih lanjut, untuk tahun depan dukungan pemerintah meningkat signifikan. BGN akan menerima Rp 268 triliun sehingga menjadikan lembaga tersebut satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.

    Lihat Video ‘Dana Tak Terserap, BGN Kembalikan Rp 70 T ke Negara’:

    (acd/acd)

  • Menlu Buka-bukaan soal Obrolan Prabowo Sebut Anak Trump

    Menlu Buka-bukaan soal Obrolan Prabowo Sebut Anak Trump

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara soal obrolan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela KTT Sharm El-Sheikh. Dalam obrolan privat itu tak sengaja suara obrolan itu bocor lewat mikrofon podium yang ternyata menyala dan menyebar ke seluruh ruangan.

    Salah satu isinya adalah bicara soal rencana pertemuan dengan Eric Trump dan Donald Trump Jr yang merupakan anak kandung Donald Trump.

    Sugiono mengaku dirinya dan juga menteri-menteri lainnya tak tahu persis apa isi pembicaraan antara Donald Trump dan Prabowo. Baginya, baik Trump dan Prabowo memang sering akrab bicara berdua.

    “Saya nggak tahu isi pembicaraannya apa. Bisa jadi macam-macam ya kan. Kan beliau juga banyak ngobrol berdua,” ungkap Sugiono ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Baginya, karena hubungan antara Trump dan Prabowo sudah akrab, wajar saja apabila ada obrolan yang berada di luar urusan formal kenegaraan.

    “Kan hubungan pak presiden dengan presiden Trump cukup dekat. Bisa jadi banyak hal yang mereka berdua bicarakan. Di luar hal yang sifatnya formal kenegaraan karena dua-duanya kan teman ya,” ujar Sugiono.

    Dia mengatakan lebih lanjut Prabowo juga banyak bicara dengan kepala negara lainnya saat menunggu sesi acara pertemuan di KTT tersebut.

    “Kemarin saat menunggu di lounge juga, beliau (Prabowo) banyak bicara dengan berbagai kepala negara di waktu tunggu yang sedemikian panjang. Banyak yang dibicarakan. Kalau ada hal khusus untuk ditindaklanjuti pasti saya dikasih tahu,” papar Sugiono.

    Sebelumnya, Prabowo dan Trump nampak berbincang berdua dan pembicaraannya terdengar lewat mikrofon yang bocor di sela KTT Sharm El-Sheikh yang membahas soal perdamaian konflik Gaza.

    Dilansir dari Reuters, mulanya keduanya sedang berbincang di dekat podium pidato. Nampaknya Prabowo dan Trump tidak sadar mikrofon yang ada di podium tersebut masih hidup dan membuat suara perbincangan mereka terdengar ke seluruh ruangan.

    Dalam perbincangannya, Prabowo sempat bertanya kepada Donald Trump apakah dia dapat bertemu dengan putra Trump, Eric yang menjadi Wakil Presiden Eksekutif Trump Organization.

    Keduanya berbicara setelah Trump menyampaikan pidato kepada sekelompok pemimpin dunia yang berkumpul untuk KTT tersebut, menyusul pengumuman perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Belum jelas apakah perbincangan kedua pemimpin negara besar itu merujuk pada Trump Organization atau kesepakatan bisnis yang melibatkan sang tokoh ataupun keluarganya. Mulanya kalimat pertama yang terekam adalah saat Prabowo bicara mengenai sesuatu hal yang berada di wilayah tidak aman dari segi keamanan.

    Beberapa dialog yang terekam adalah sebagai berikut:

    Prabowo: Bisakah saya bertemu Eric?
    Trump: Saya akan meminta Eric menelepon. Haruskah saya melakukannya? Dia anak yang baik. Saya akan meminta Eric menelepon.
    Prabowo: Kita akan mencari tempat yang lebih baik.
    Trump: Saya akan meminta Eric meneleponmu.
    Prabowo: Eric atau Don Jr.

    Asal tahu saja, Eric Trump dan saudaranya, Donald Trump Jr, keduanya menjabat sebagai wakil presiden eksekutif Trump Organization. Konglomerasi yang memiliki operasi bisnis real estat, perhotelan, dan usaha berbasis blockchain.

    (kil/kil)

  • SPT Tahunan 2025 Pakai Coretax, Bos Pajak Pastikan Sistem Siap

    SPT Tahunan 2025 Pakai Coretax, Bos Pajak Pastikan Sistem Siap

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2025 sudah memakai Coretax. Bimo menyebut akan melakukan uji stres (stress test) bulan ini.

    Bimo memastikan sistem Coretax telah siap menerima SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan tahunan 2025. Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan edukasi, baik internal maupun secara langsung pada wajib pajak (WP).

    “Jadi Coretax udah siap untuk menerima SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025,” ujar Bimo dalam acara konferensi pers APBNKita di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Bimo menerangkan sosialisasi dilakukan kepada WP baik melalui konseling maupun penyuluhan secara langsung. Tak hanya itu, Bimo juga menyebut pihaknya tengah menyiapkan simulator SPT tahunan badan maupun orang pribadi.

    Bahkan, Bimo menjelaskan sebanyak 20 ribu pegawai Kemenkeu dikerahkan untuk ikut serta dalam uji stres di bulan ini.

    “Ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang OP sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini 20 ribu internal karyawan kami akan melakukan stress test dalam waktu yang bersamaan,” imbuh Bimo.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau wajib pajak segera aktivasi akun Coretax. Sistem coretax akan digunakan untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2025, periode lapor Januari-Maret 2026.

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pihaknya akan melakukan sosialiasi secara masif. Harapannya, wajib pajak tidak mengalami masalah atau kendala dalam pelaporan SPT.

    “SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026) kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax,” kata Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    (rea/rrd)

  • Alasan Boy Thohir Buyback 1,3 Juta Lembar Saham EMAS

    Alasan Boy Thohir Buyback 1,3 Juta Lembar Saham EMAS

    Jakarta –

    Pengusaha Garibaldi Thohir atau biasa disapa Boy Thohir dan perusahaan keluarganya yaitu PT Trinugraha Thohir (TNT) membeli kembali atau buyback saham PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS). Boy tercatat melakukan buyback sebanyak 1,3 juta lembar saham EMAS.

    Boy Thohir mengatakan langkap pembelian kembali saham EMAS dilakukan karena fundamental ekonomi nasional yang masih solid serta prospek perseroan yang cukup menjanjikan dalam jangka panjang.

    “Keputusan ini saya ambil mempertimbangkan kondisi ekonomi yang solid dan prospek EMAS yang cukup menjanjikan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    Belum lama ini, perusahaan mengumumkan resmi memulai penambangan pertama (first mining) di Tambang Emas Pani. First mining merupakan tahap awal operasi tambang yang ditandai dengan pengupasan lapisan tanah (overburden stripping) dan pengambilan bijih pertama.

    Boy memandang, first mining adalah tonggak penting bagi perseroan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan. Sebab ini adalah fase yang menandai dimulainya kegiatan penambangan yang dalam waktu dekat.

    “Fase ini sangat krusial karena menandai bermulanya aktivitas bisnis,” ujarnya.

    (ara/ara)