Category: Detik.com Ekonomi

  • Bappebti Ungkap Peran Vital SRG dalam Tingkatkan Sistem Logistik Nasional

    Bappebti Ungkap Peran Vital SRG dalam Tingkatkan Sistem Logistik Nasional

    Jakarta

    Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) turut meningkatkan efektivitas sistem logistik nasional melalui Sistem Resi Gudang (SRG).

    Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya menjelaskan SRG dapat memberikan informasi stok secara akurat dan real time melalui Information System Warehouse Receipt (ISWARE) yang dikelola oleh Pusat Registrasi SRG. Hadirnya SRG menjadi solusi atas kebutuhan sinkronisasi manajemen dan pemantauan stok di lapangan agar dapat meningkatkan daya saing nasional.

    Resi Gudang adalah dokumen atau surat bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. SRG berkaitan dengan kegiatan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

    Adapun SRG yang tersebar di berbagai sentra produksi di Indonesia lantas menjadi pilihan strategis bagi petani dan pelaku usaha untuk menunda penjualan pada saat harga sedang turun. Mereka nantinya dapat menjual komoditas tersebut pada saat harga telah membaik.

    Tirta menambahkan, Resi Gudang juga dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, sehingga kegiatan produksi dapat terus berjalan.

    “Dengan mekanisme tersebut, SRG memiliki peran penting dalam perdagangan komoditas di Indonesia sebagai mekanisme tunda jual (manajemen stok), alternatif pembiayaan bagi pemilik komoditas, efisiensi rantai pasok, serta instrumen pengendalian harga komoditas dan persediaan nasional,” ungkap Tirta dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

    Tirta menegaskan saat ini, komoditas yang dapat disimpan dalam gudang SRG diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga, atas Permendag Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam SRG.

    Terdapat 27 komoditas SRG, antara lain beras, gabah, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah dan, ikan. Kemudian, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, kayu manis, agar, karagenan, mocaf, pinang, dan tapioka.

    Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, SRG menjadi strategi yang efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Melalui SRG, pemberian kredit bagi pelaku usaha dapat difasilitasi dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.

    Tirta berharap implementasi SRG yang optimal dan berkelanjutan mampu mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan barang dengan memfasilitasi penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, SRG berperan dalam upaya pengendalian harga dan persediaan nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

    Adapun saat ini, Bappebti telah membangun 123 gudang SRG di 105 kabupaten/kota yang tersebar pada 25 provinsi di Indonesia. Implementasi ini kian intensif melalui pemanfaatan gudang-gudang swasta.

    Hingga November 2025, nilai SRG telah mencapai Rp1,89 triliun dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp928,6 miliar. Adapun komoditas yang paling banyak tersimpan di gudang SRG antara lain bawang merah, beras, gabah, gula, ikan, kedelai, kopi, rumput laut, tembakau, dan tapioka.

    Dengan sebaran gudang yang luas tersebut, SRG memberikan dampak signifikan sebagai instrumen manajemen stok komoditas nasional.SRG juga menjadi pusat logistik yang mendukung rantai pasok mulai dari tingkat desa kota/kabupaten, nasional, hingga pasar internasional.

    Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Matheus Hendro Purnomo menegaskan SRG amat tepat untuk dijadikan salah satu jawaban terhadap tantangan sistem logistik nasional.

    “Visi sistem logistik nasional yaitu terwujudnya sistem yang terintegrasi. Dari sini, SRG menjadi instrumen yang dapat menjawab tantangan tersebut. Gudang-gudang yang tersebar dari wilayah timur hingga barat Indonesia terintegrasi melalui ISWARE dan dari sana dapat diketahui stok komoditas pangan nasional hingga potensi ekspornya,” jelas Hendro.

    Meskipun demikian, penerapan SRG masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pelaksanaan SRG harus didukung berbagai lembaga, antara lain pengelola gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Uji Mutu, serta lembaga pembiayaan dan asuransi yang belum tersedia di setiap daerah.

    Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang SRG yang kurang optimal, sulitnya menciptakan pengelola gudang SRG yang kompeten, mandiri, dan profesional juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan SRG.

    “Tantangan lainnya terkait kelengkapan fasilitas penunjang gudang SRG, seperti pengering, RMU, dan sarana angkut. Sementara itu, di beberapa gudang SRG yang telah memiliki fasilitas penunjang tersebut, kondisinya telah rusak dan perlu segera diperbaiki. Dukungan pemerintah daerah juga perlu terus didorong demi optimalisasi peran SRG di Indonesia,” imbuh Hendro.

    Di sisi lain, Sekretaris Bappebti, Ivan Fithriyanto menyampaikan adanya beberapa faktor kunci dalam memastikan implementasi SRG berjalan optimal dan berkelanjutan, salah satunya dukungan infrastruktur. Hal ini menyangkut aspek budi daya, panen, pascapanen hingga pemasaran seperti sarana pengolahan, gudang, dan transportasi.

    “Potensi SRG yang sangat besar harus dioptimalkan melalui berbagai langkah. Sinergi pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan aktif kelembagaan terkait SRG menjadi kunci utama dalam optimalisasi SRG. Selain itu, baik pemilik komoditas maupun Pengelola Gudang SRG harus memiliki kepastian jaringan pemasaran, termasuk dengan kehadiran off taker atau stand by buyer,” ungkap Ivan.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Gudang SRG Indonesia (SINNERGI), Nana Sukatna menjelaskan SRG di Indonesia memiliki manfaat bagi petani maupun pelaku usaha komoditas yang terlibat di dalamnya.

    Ia menilai SRG merupakan salah satu wujud pemberdayaan ekonomi rakyat karena didukung oleh ekosistem yang lengkap. SRG juga mampu menjadi alternatif skema perdagangan komoditas di samping sistem jual beli konvensional yang telah lama dikenal masyarakat.

    “Penguatan literasi kepada masyarakat termasuk kepada pengelola gudang SRG harus terus dilakukan. Pengelola gudang perlu memiliki tekad untuk mengembangkan SRG melalui pengelolaan yang profesional dan mandiri. Jenis komoditas yang dapat disimpan di SRG serta kapasitas gudang juga perlu ditingkatkan agar peran dan manfaat SRG di Indonesia makin optimal,” pungkas Nana

    (akn/ega)

  • Jurus Pasok BBM & LPG ke Wilayah Terisolir Terdampak Banjir Sumatera

    Jurus Pasok BBM & LPG ke Wilayah Terisolir Terdampak Banjir Sumatera

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (persero) menjalankan strategi khusus dalam penyaluran BBM dan LPG wilayah terisolir di Sumatera yang juga terdampak banjir.

    Kementerian ESDM telah menerapkan strategi distribusi multimoda dengan memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara untuk menembus wilayah terisolir tersebut.

    Seperti misalnya di wilayah Gayo Lues, Aceh, yang akses utamanya tertutup, pihaknya membuka jalur baru dari sisi barat menggunakan drum dan Intermediate Bulk Container (IBC) yang diangkut mobil kecil.

    “Sementara untuk Aceh Tamiang, kami mengoperasikan SPBU secara darurat menggunakan Portable Take-Off (PTO) dan drum karena fasilitas permanen rusak berat akibat banjir,” ujar Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

    Strategi ini juga diterapkan secara agresif di wilayah Sumatra Utara. Adapun di provinsi tersebut, Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan daerah yang mengalami putus akses hingga akhirnya kesulitan memperoleh pasokan BBM dan LPG.

    Kondisi putus akses ini membuat pasokan LPG untuk wilayah ini dikirim melalui jalur laut dari Terminal Teluk Kabung, Sumatra Barat, serta jalur darat memutar melalui Kabupaten Pakpak Bharat.

    Strategi distribusi multimoda ini akhirnya berhasil membantu pemerataan distribusi. Hal ini tercermin dari data ketahanan stok BBM dan LPG yang cukup beragam di berbagai wilayah.

    Per 11 Desember pukul 08.00 WIB, tercatat di Provinsi Aceh ketahanan stok BBM jenis Gasoline (bensin) terjaga di level aman 30 jam dan Gasoil (solar) 33 jam. Sementara di Sumatra Barat, stok LPG bahkan mencapai level ketahanan 40 jam, jauh di atas rata-rata kondisi darurat.

    Selain itu, secara operasional pemulihan infrastruktur penyalur di Sumatra Utara dan Sumatra Barat menunjukkan capaian yang juga signifikan. Di Sumatra Utara, seluruh 406 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 383 agen, dan 46 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) telah kembali beroperasi.

    Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Barat, di mana 147 SPBU, 172 agen, dan 14 SPBE seluruhnya sudah berfungsi normal dalam mendukung kelancaran distribusi energi di wilayah tersebut.

    Khusus di Aceh, tingkat operasional SPBU telah mencapai 141 dari 156 SPBU beroperasi dan Agen LPG mencapai 118 dari 133 agen beroperasi. Sedangkan sisa yang belum beroperasi adalah titik-titik yang masih terdampak banjir parah atau aksesnya benar-benar belum bisa ditembus kendaraan.

    Demi memaksimalkan pelayanan, Pemerintah juga memberlakukan kebijakan jam operasional khusus. Di Kabupaten Mandailing Natal misalnya, pihaknya menginstruksikan 11 SPBU untuk beroperasi 24 jam penuh melayani Solar dan 12 jam untuk Bensin.

    “Suplainya pun kami alihkan dari yang sebelumnya IT (Integrated Terminal) Dumai menjadi IT Teluk Kabung demi efisiensi waktu tempuh,” terang Rudy.

    Sementara di wilayah pegunungan Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih terisolir total, Rudy mengakui adanya tantangan berat yang harus segera diatasi. Pengiriman BBM untuk alat berat evakuasi dan dapur umum terus dilakukan via udara.

    “Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” jelas Rudy.

    Rudy memastikan seluruh tim akan terus bersiaga 24 jam memantau perkembangan jalur distribusi, termasuk di jalur rawan seperti Lembah Anai dan Sitinjau Lauik di Sumatera Barat yang sempat terhambat longsor.

    (shc/hns)

  • Melihat Perawatan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Jelang Libur Nataru

    Melihat Perawatan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Jelang Libur Nataru

    Foto Bisnis

    Nasywa Fauziah – detikFinance

    Jumat, 12 Des 2025 22:30 WIB

    Banyuwangi – Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pekerja pelabuhan di Banyuwangi melakukan perawatan rutin kapal. Hal ini guna memastikan layanan penyeberangan tetap aman.

  • OJK Teken Aturan Keringanan Kredit buat Korban Bencana Sumatera

    OJK Teken Aturan Keringanan Kredit buat Korban Bencana Sumatera

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kebijakan ini diambil berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

    Keputusan ini diambil berdasarkan Rapat Dewan Komisioner OJK pada Rabu (10/12) kemarin usai melakukan pengumpulan data di wilayah bencana dan asesmen yang menunjukkan bencana di wilayah tersebut mengganggu perekonomian daerah dan kemampuan bayar debitur. Penetapan kebijakan ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

    Setidaknya terdapat tiga perlakuan khusus kepada debitur yang terkena dampak bencana ini. Pertama, penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai dengan Rp 10 miliar.

    Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit yang direstrukturisasi. Keringanan ini dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana.

    “Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana,” tulis OJK dalam keterangan persnya, Kamis (11/12/2025).

    Ketiga, pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru atau tidak menerapkan one obligor.

    “Penetapan kebijakan dimaksud berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025,” jelasnya.

    Selain kredit, OJK juga meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi bergerak cepat. Industri asuransi diminta segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana, menyederhanakan proses klaim, pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan jika diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan ke nasabah, berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, hingga melaporkan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.

    (ahi/kil)

  • Daftar Jalur Darat yang Kini Bisa Diakses di Wilayah Bencana Aceh-Sumut

    Daftar Jalur Darat yang Kini Bisa Diakses di Wilayah Bencana Aceh-Sumut

    Jakarta

    Pemerintah terus berupaya membuka jalur akses di wilayah bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah ruas kini disebut sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

    Perbaikan jembatan yang masih terputus juga terus dipercepat untuk membuka kembali konektivitas ke wilayah yang masih terisolasi, sehingga distribusi bantuan dapat berjalan lebih lancar.

    “Hal ini dapat membuka jalur mobilitas warga serta percepatan distribusi logistik dan layanan bantuan,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam unggahan Instagram resmi @bakom.ri, Kamis (11/12/2025).

    Bakom memaparkan beberapa ruas yang kini sudah bisa dilalui setelah sebelumnya tidak bisa diakses karena terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

    Aceh

    Di Provinsi Aceh, sudah ada 7 ruas jalan yang kini terbuka lagi aksesnya setelah tertutup karena terdampak bencana. Ruas-ruas yang dimaksud mulai dari Jalur Banda Aceh menuju Meureudu, Jalur Batas Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara menuju Langsa, dan Jalur Langsa menuju Kuala Simpang.

    Kemudian akses juga kembali terbuka untuk Jalur Kuala Simpang menuju batas Provinsi Sumatera Utara, lalu Jalur Simpang Uning menuju Blangkejeren via Uwaq dan Gayo Lues.

    Lalu akses juga terbuka pada Jalur Kutacane menuju batas Provinsi Sumatera Utara dan terakhir pada Jalur Genting Gerbang menuju Batas Aceh Tengah Nagan Raya via Celala.

    Sumatera Utara

    Di Provinsi Sumatera Utara akses terbuka pada jalan tol dan nasional. Pertama jalan Tol Medan-Pangkalan Brandan telah beroperasi normal setelah sebelumnya mengalami kerusakan imbas bencana alam.

    Selanjutnya di Tapanuli Selatan jalur Sipirok menuju Simpang Tandosan sudah mulai bisa diakses 1 jalur kendaraan.

    Kemudian di Tapanuli Tengah, akses ke arah Medan sudah mulai terbuka. Beberapa ruasnya mulai dari Medan-Siantar-Balige, Dolok Sanggul-Pakkat, Pakkat-Barus, Barus-Sorkam, Sorkam-Sibolga, Sibolga-Pandan, dan Pandan-Pinangsori.

    Sumatera Barat

    Di Sumatera Barat, jalan nasional yang menghubungkan Padang menuju Bukittinggi via kawasan Lembah Anai sudah mulai dibuka dan dapat dilalui kendaraan roda dua.

    Namun aksesnya masih dibatasi waktu. Kendaraan roda dua hanya bisa melintas pada waktu tertentu, yaitu pukul 06.00-08.00 WIB dan pada 16.30-18.30 WIB.

    Tonton juga Video: Jalur Darat Belum Bisa Diakses, Bantuan Disuplai Via Udara

    (acd/acd)

  • Bukti Nyata Tunanetra Bisa Masuk Dunia Kerja! Jadi Content Writer-Web Developer

    Bukti Nyata Tunanetra Bisa Masuk Dunia Kerja! Jadi Content Writer-Web Developer

    Jakarta

    Yayasan Mitra Netra menyelenggarakan acara bertajuk “Jakarta Employment Forum For The Blind 2025”. Acara ini dimaksudkan untuk mendorong sistem rekrutmen kerja yang inklusif dan berkeadilan untuk semua golongan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tunanetra.

    Acara ini dibuka melalui peluncuran dua buku bertajuk ‘Direktori Pekerjaan Tunanetra Indonesia’, dan ‘Panduan Perekrutan Kerja Karyawan Tunanetra’ yang bisa digunakan oleh perusahaan maupun pemberi kerja sebagai panduan untuk bisa melibatkan penyandang disabilitas di setiap lini kerja.

    “Kami juga berharap bahwa kegiatan pada hari ini akan dapat berdampak demi terwujudnya sistem rekrutmen kerja yang inklusif bagi semua ragam disabilitas di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya,” kata Sekretaris Yayasan Mitra Netra, M. Ahyar, dalam sambutannya, Kamis (11/12/2025).

    Ahyar menjelaskan dalam hal mendukung pembukaan peluang kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra, sejak tahun 2000 lalu Mitra Netra telah mengembangkan program difertifikasi kerja.

    Dalam hal ini yayasan menjalankan berbagai program pelatihan persiapan bekerja atau pre-employment training yang mencakup hard skill maupun soft skill sesuai kebutuhan. Terbukti, tenaga kerja khusus ini benar mampu bersaing dalam berbagai profesi pekerjaan.

    “Sementara di sisi lain Mitra Netra juga harus melakukan pendekatan kepada perusahaan pemberi kerja, khususnya di Jakarta, agar mereka mau membuka diri untuk mempekerjakan tunanetra,” ucap Ahyar.

    “Beberapa hasil dari program ini antara lain kini tunanetra bekerja sebagai telemarketer, sebagai staff call center, staff administrasi, content writer, bahkan sebagai programmer maupun web developer,” sambungnya.

    Meski begitu ia menyadari bahwa jalan menuju sistem tenaga kerja yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi penyandang disabilitas tunanetra, masih menghadapi berbagai tantangan.

    Salah satunya ketidakpercayaan dan ketidakpahaman dari pemberi kerja bahwa para penyandang disabilitas ini dapat atau mampu bekerja secara inklusif bersama mereka yang tidak tunanetra. Padahal jika dipersiapkan dengan baik, mereka yang kerap dipandang sebelah mata ini mampu bekerja sama baiknya dengan pekerja pada umumnya.

    “Kalau dilengkapi atau dipersiapkan dengan pendidikan dan pelatihan atau keterampilan yang berkualitas, serta diberi akomodasi yang layak dan aksesibilitas, mereka mampu bekerja secara inklusif dengan mereka yang tidak tunanetra atau yang tidak disabilitas,” tegasnya.

    Direktur Penempatan Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Anggun Sintana mengatakan jumlah penyandang destabilitas di Indonesia hingga 2025 mencapai 15 juta jiwa. Dari jumlah itu, penyandang disabilitas sensorik netra atau tunanetra merupakan yang terbesar hingga 28%.

    Dalam hal ini, menurutnya inklusifitas dan pembukaan lapangan kerja berkeadilan merupakan investasi bagi pemberi kerja, bukan beban tenaga kerja. Sebab menurutnya juga mampu berkarya seperti pekerja pada umumnya.

    “Tenaga kerja khusus memiliki potensi dan loyalitas tinggi, mengisi kuota wajib, dan menghasilkan keberagaman sebagai kekuatan kompetitif bagi perusahaan,” kata Anggun.

    “Ketika perusahaan menerima tenaga kerja penyandang disabilitas sesungguhnya perusahaan tersebut sedang berinvestasi pada nilai kemanusiaan, keberagaman dan keberlanjutan. Saya percaya perusahaan yang inklusif akan menjadi perusahaan yang lebih tangguh, inovatif dan berdaya saing di masa depan,” sambungnya.

    Di luar itu, Anggun mengimbau kepada para penyandang disabilitas untuk terus berkarya dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Dengan begitu selain mendapat pekerjaan layak, para tenaga kerja khusus ini juga dapat memberikan edukasi bagi pemberi kerja dan masyarakat sekitar bahwa disabilitas bukanlah keterbatasan.

    “Teman-teman tenaga kerja khusus jangan pernah berhenti berkarya dan manfaatkan seluruh fasilitas dan program yang disediakan oleh pemerintah. Kami hadir untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesempatan di dunia kerja dan dunia usaha,” terangnya.

    Lihat juga Video: Malaysia Bawa 12 Tunanetra di Jambore Pramuka Muslim Dunia

    (igo/fdl)

  • Perusahaan Pelayaran RI Mau Beli Kapal Gas Raksasa untuk Rute Luar Negeri

    Perusahaan Pelayaran RI Mau Beli Kapal Gas Raksasa untuk Rute Luar Negeri

    Jakarta

    PT Sillomaritime Perdana Tbk (SHIP) bersiap memperluas bisnis pelayaran ke pasar internasional. Perusahaan telah mengantongi kontrak charter kapal dari trader internasional berbasis Singapura dengan durasi 1 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun.

    Sebagai persiapan masuk ke pelayaran internasional, SHIP berencana membeli satu unit kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) yang akan didaftarkan dengan bendera Indonesia.

    “Rencana penambahan kapal VLGC baru ini dan peningkatan pangsa pasar di pelayaran internasional merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha Perseroan. Dengan pembelian kapal VLGC ini, Perseroan telah merealisasikan sekitar 66% dari total capital expenditure (capex) yang dianggarkan pada tahun ini, yaitu sebesar USD 150 juta,” kata Direktur Keuangan SHIP, Hans Raymond Ekajaya, Kamis (11/12/2025).

    “Diharapkan dengan adanya penambahan kapal VLGC ini dapat memberikan kontribusi pendapatan sekitar 5% dari total proyeksi pendapatan tahun 2026 serta menjadi batu pijakan Perseroan untuk masuk dalam pelayaran internasional,” sambungnya.

    Saat ini SHIP mengoperasikan berbagai jenis kapal, mulai dari FSO, tanker minyak, tanker gas, hingga armada pendukung offshore seperti harbour tug, supply vessel, crew boat, utility vessel, platform supply vessel, dan anchor handling tug supply.

    “Pembelian kapal VLGC ini merupakan langkah strategis ekspansi armada gas yang akan terus dijalankan Perseroan dalam beberapa tahun mendatang, dan juga untuk mendukung rencana Perseroan untuk melebarkan area operasi ke pasar internasional,” katanya.

    Ia meyakini langkah ini akan meningkatkan daya saing, memperkuat keandalan layanan, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan.

    “Dengan kompetensi Perseroan yang sudah diakui dan terbukti di pasar domestik, Perseroan yakin dan berkomitmen dapat memberikan layanan pelayaran internasional berstandar tinggi dan menangkap berbagai peluang dari pelanggan internasional,” tutup Hans Raymond Ekajaya.

    (fdl/fdl)

  • Pemerintah Buka Opsi Sumbangkan Baju Thrifting Ilegal ke Korban Bencana

    Pemerintah Buka Opsi Sumbangkan Baju Thrifting Ilegal ke Korban Bencana

    Jakarta

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membuka opsi untuk memberikan barang sitaan produk garmen (pakaian) bermuatan ballpress kepada korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

    “Ada opsi (barang sitaan untuk korban bencana). Coba nanti kita tergantung pemerintah mau arahkan ke mana. Setelah menjadi milik negara, itu terserah pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara),” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto di kantornya, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025).

    Sebagai informasi, barang sitaan Bea Cukai dapat dimusnahkan atau menjadi barang milik negara (BMN) untuk kemudian dilelang hingga menjadi hibah untuk kepentingan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan.

    Nirwala menyebut pihaknya akan mempertimbangkan apakah barang sitaan berupa produk garmen itu bakal disalurkan untuk korban terdampak bencana atau tidak.

    “Siapa tahu saudara-saudara kita ya kan, bisa dimanfaatkan dan digunakan (seperti) di Aceh kan membutuhkan. Enggak (dijual), justru karena ditangkap supaya salah satunya tidak merusak pasar dalam negeri,” ucap Nirwala.

    Sebagai informasi, pada Rabu (3/12) Bea Cukai mengamankan dua truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta. Dua truk masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116 Tol Palembang-Lampung.

    Penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti bersama personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar).

    Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan, kedua truk mengangkut berbagai pakaian jadi baru yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti ‘made in Tiongkok’ dan ‘made in Bangladesh’.

    “Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” ucap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

    Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang ilegal tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta. Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang dibawa oleh sopir tersebut ditemukan bahwa barang berasal dari Medan.

    “Atas penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut, tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, 2 kontainer berisi produk garmen ilegal juga diamankan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu (10/12). Kontainer tersebut diangkut oleh KM Indah Costa dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau yang diduga kuat ex-impor ilegal karena tidak sesuai dengan pemberitahuan yang tertulis “barang campuran dan sajadah”.

    Lihat juga Video: Menteri UMKM Cari Jalan Tengah untuk Produk Lokal-Pedagang Thrifting

    (aid/fdl)

  • Sangat Parah, Hampir Semua Bangunan Hancur!

    Sangat Parah, Hampir Semua Bangunan Hancur!

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tak menampik parahnya kerusakan infrastruktur di daerah Aceh Tamiang. Hal itu ia ungkap saat melakukan tinjauan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh pada Rabu (10/12/2025).

    AHY menjelaskan, kunjungan ini dilakukan untuk pemetaan kerusakan infrastruktur dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Dalam kunjungan ini, ia menyebut banyak bangunan milik masyarakat dan pemerintah yang hancur parah.

    “Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, memang sangat parah. Hampir semua struktur bangunan, baik milik masyarakat maupun milik pemerintah, hancur atau rusak berat akibat banjir besar dan longsor beberapa waktu lalu,” ungkap AHY dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

    AHY mengatakan, pemerintah saat ini fokus pada penanganan darurat bencana secara cepat dan efektif. Penanganan darurat ini penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk ketersediaan tenda, air bersih, layanan kesehatan, hingga pemulihan aksesibilitas antardaerah.

    “Bantuan logistik, seperti beras dan sembako, harus terus mengalir karena masyarakat sama sekali tidak memiliki daya untuk mencukupi kebutuhan harian,” ucapnya.

    AHY menekankan perlunya percepatan pengerahan alat berat untuk mempercepat pembersihan dan perbaikan infrastruktur. Ia pun berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat bekerja efektif membuka kembali akses yang terputus.

    “Antar-kecamatan dan antar-desa harus bisa tersambung kembali, karena banyak jalan putus dan jembatan hancur yang perlu segera diperbaiki,” ungkapnya.

    “Pengerahan alat-alat berat seperti eskavator, loader, dan backhoe harus dikawal bersama, agar proses pembersihan dan perbaikan dapat berjalan cepat,” imbuhnya.

    Dalam kunjungannya, AHY juga memastikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, logistik, air bersih, hingga aktivitas sosial-ekonomi masyarakat menjadi prioritas. Setidaknya, terdapat 12 kecamatan yang saat ini masih mengalami pemadaman listrik total di Aceh Tamiang.

    Ia juga mendorong percepatan pemulihan layanan komunikasi yang saat ini terbatas di wilayah tersebut. “Saya datang karena ingin kita bersama-sama mempercepat proses pemulihan dan recovery untuk masyarakat,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Listrik di Aceh Tamiang Masih Belum Menyala!

    (ahi/kil)

  • Kereta Cepat Whoosh Kasih Diskon Buat 36 Ribu Kursi Jelang Akhir Tahun

    Kereta Cepat Whoosh Kasih Diskon Buat 36 Ribu Kursi Jelang Akhir Tahun

    Jakarta

    Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menyediakan promo potongan harga akhir tahun untuk pemesanan tiket Whoosh. Potongan harga dari program Whoosh Dealcember ini sebesar Rp 25.000 untuk kelas Premium Economy di periode keberangkatan 10-15 Desember 2025.

    Diskon berlaku pada 10 hingga 12 perjalanan Whoosh untuk keberangkatan Jakarta maupun Bandung setiap harinya. Secara keseluruhan selama periode diskon, terdapat 66 perjalanan Whoosh dengan kapasitas 36.630 kursi yang mendapatkan promo.

    General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menyebut promo ini disediakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan di bulan Desember. Ia menegaskan, KCIC berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan perjalanan, melalui berbagai inovasi layanan dan kemudahan akses tiket.

    Adapun tiket tersebut dapat dibeli mulai 10 Desember di Aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, serta aplikasi mitra Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka. Tarif yang muncul pada aplikasi merupakan tarif yang sudah mendapatkan promo.

    “Promo ini kami hadirkan untuk semakin mempermudah masyarakat menikmati layanan transportasi cepat dan nyaman bersama Whoosh. Dengan potongan harga khusus ini, kami berharap perjalanan masyarakat di bulan Desember menjadi lebih terjangkau dan menyenangkan,” ujar Eva dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

    Syarat dan Ketentuan Promo Whoosh Dealcember:

    – Periode pembelian: mulai 10 Desember 2025
    – Periode keberangkatan: 10-15 Desember 2025
    – Potongan harga: Rp25.000 per penumpang untuk kelas Premium Economy
    – Berlaku di seluruh platform pembelian tiket Whoosh
    – Tiket dapat diubah jadwal/dibatalkan sesuai ketentuan KCIC

    Lihat juga Video: Hore! Tiket Whoosh Bisa Dipesan Lebih Cepat Buat Libur Lebaran

    (ahi/kil)