Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Harga Minyak Goreng Diprediksi Naik Segini jika B50 Diterapkan

    Harga Minyak Goreng Diprediksi Naik Segini jika B50 Diterapkan

    Jakarta –

    Mandatori biodiesel 50% (B50) atau campuran BBM jenis solar dengan 50% minyak sawit mulai berlaku tahun 2026. Sejalan dengan itu, pemerintah juga menargetkan bisa menyetop impor solar agar tidak memberatkan APBN

    Namun, pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan kebijakan B50. Terlebih, ada kekhawatiran bahwa harga minyak goreng ikut naik saat kebijakan tersebut berlaku.

    Guru Besar Kebijakan Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi memperkirakan harga minyak goreng akan naik sekitar Rp 1.900 per liter. Berlakunya B50 membuat pasokan sawit dialihkan untuk biodiesel.

    “Kemudian yang lain adalah bahwa harga minyak goreng itu akan naik kira-kira sekitar Rp 1.900 per liter,” ujar eks Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) itu dalam Forum Group Discussion di Hotel Borobudur, Jumat (7/10/2025).

    Sementara itu, Tim peneliti Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI), Dr Surjadi menekankan pentingnya penerapan kebijakan biodiesel nasional secara terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah guna memperkuat agenda transisi energi hijau pemerintah.

    “Penelitian kami, merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan dalam industri ini mempertimbangkan seksama kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani agar manfaat program ini terasakan secara menyeluruh,” kata Dr Surjadi.

    Indonesia saat ini merupakan produsen dan konsumen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 48,2 juta ton atau 54% dari pasokan global, serta luas areal perkebunan sekitar 16,8 juta ha.

    Namun, produksi 2025 diproyeksikan hanya mencapai 49,5 juta ton, sementara implementasi mandatori B50 menuntut peningkatan kapasitas produksi minyak sawit nasional sekitar 59 juta ton per tahun guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini menjadi risiko utama dalam mendukung mandatori biodiesel dan daya saing ekspor.

    Simulasi menunjukkan bahwa penerapan mandatori biodiesel B50 dapat menghasilkan penghematan devisa impor solar sebesar Rp 172,35 triliun, namun berpotensi menekan ekspor CPO hingga Rp 190,5 triliun, angka yang justru lebih besar dari penghematan impor.

    “Kondisi ini berisiko mengurangi surplus neraca perdagangan, menekan cadangan devisa, dan memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Penurunan ekspor mendorong harga CPO naik, bahkan kerap lebih mahal dari minyak nabati lain seperti kedelai, dengan selisih harga mencapai lebih dari US$ 100 per ton,” terang dia.

    Sementara negara importir utama seperti India mulai mengalihkan permintaan ke minyak kedelai dan bunga matahari, sehingga impor CPO Indonesia diperkirakan turun ke titik terendah sejak 2019/2020. Kenaikan mandatori biodiesel dari B40 ke B50 berpotensi untuk meningkatkan harga minyak goreng domestik hingga 9%,

    Lalu mendorong harga Tandan Buah Segar (TBS) naik sekitar Rp 618 per kilogram, seiring meningkatnya permintaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel. Namun, di balik potensi keuntungan tersebut, kebijakan B50 juga menimbulkan beban fiskal baru karena kebutuhan subsidi yang semakin besar untuk menjaga keekonomian program biodiesel.

    Kenaikan tarif pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) justru menekan harga TBS di tingkat petani. Peningkatan tarif sebesar 1% diperkirakan menurunkan harga TBS sekitar Rp 333 per kilogram.

    Bahkan, untuk mendanai pelaksanaan B50, jika tarif ekspor dinaikkan lebih jauh hingga 15,17% dari sebelumnya 10%, tekanan terhadap harga TBS bisa mencapai Rp1.725 per kilogram. Dampak ini paling berat dirasakan oleh petani swadaya yang memiliki posisi tawar lemah dalam rantai pasok sawit.

    (ily/rrd)

  • Purbaya Pede Perluasan Program BLT Bisa Genjot Ekonomi Tumbuh 5,7%

    Purbaya Pede Perluasan Program BLT Bisa Genjot Ekonomi Tumbuh 5,7%

    Jakarta –

    Pemerintah baru saja mengumumkan perluasan bantuan langsung tunai (BLT) di kuartal IV 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perluasan BLT ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Sebelumnya, Purabaya memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,5%. Dengan perluasan ini kata Purbaya akan memperkuat dari daya beli masyarakat.

    “Kalau diumumin seperti itu, saya bukan 5,5% lagi pertumbuhan ekonomi. Hitungan kita 5,67% hampir 5,7%,” katanya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Program BLT akan diberikan kepada 35 juta penerima dan ada tambahan sekitar 17 juta penerima BLT baru. BLT ini akan diberikan selama tiga bulan yang masing-masing penerima akan menerima bantuan Rp 300 ribu per bulan. Total anggaran yang dikeluarkan untuk program ini mencapai Rp 30 triliun.

    Purbaya mengatakan dana Rp 30 triliun tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Anggaran dari APBN, kita kaya kok, gini-gini kaya juga. Kalau Rp 30 triliun aja bisa lah. Apalagi yang penting langsung ke masyarakat, jadi akan memperkuat beli,” terang Purbaya.

    Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan perluasan stimulus ekonomi untuk kuartal 4 hari ini. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto diminta mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan hal tersebut.

    Pengumuman dilakukan di Kantor PT Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat. Airlangga dan beberapa pejabat tinggi Kabinet Merah Putih ikut meninjau pemberian simbolis bantuan langsung tunai kepada 50 keluarga penerima manfaat.

    “Saya diminta Presiden umumkan paket stimulus ekonomi,” kata Airlangga membuka pengumuman pada agenda yang dihelat pada Jumat (17/10/2025).

    Stimulus ekonomi yang pertama adalah penambahan bantuan langsung tunai atau BLT yang akan diberikan kepada 35 juta penerima. Ada tambahan sekitar 17 juta penerima BLT baru.

    “Pertama terkait BLT pak presiden minta menambahkan bantuan langsung diberikan di Oktober hingga Desember 2025. Dan akan diterima 35.046.783 keluarga Penerima manfaat,” ungkap Airlangga.

    Berikutnya, pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya memberikan pengalaman kerja untuk lulusan baru baik di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia.

    Program ini mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor dengan peserta yang disiapkan sebesar 80 ribu orang. Gelombang pertama 20 ribu dan bulan depan ada tambahan hingga menjadi 80 ribu orang lagi peserta magang.

    “Peserta magang di gelombang pertama sebanyak 20 ribu orang. Dan sudah dibuka dan bekerja di 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan dibuka kembali menjadi 80 ribu peserta magang,” papar Airlangga.

    “Dan peserta magang diberikan uang saku per bulan besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan mendapatkan iuran JKK dan JKM, dan tidak memotong uang saku pemerintah,” jelas Airlangga.

    (hns/hns)

  • Survei SPIN Sebut Mentan Amran Torehkan Kinerja Terbaik Nomor 2

    Survei SPIN Sebut Mentan Amran Torehkan Kinerja Terbaik Nomor 2

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencatatkan capaian membanggakan. Berdasarkan survei terbaru Strategic and Political Insight Network (SPIN), Amran menempati peringkat kedua sebagai menteri berkinerja terbaik di Kabinet Indonesia Maju dengan tingkat apresiasi publik mencapai 67,3 persen.

    Survei SPIN dilakukan terhadap 1.600 responden di 38 provinsi pada 1-9 Oktober 2025 menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,45 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei menempatkan Amran di klaster menteri berkinerja terbaik, hanya terpaut tipis dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’thi yang berada di posisi pertama dengan 67,5 persen.

    Dalam laporannya, Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan bahwa klaster menteri berkinerja tinggi ini terdiri dari mereka yang “berhasil menjalankan program prioritas secara nyata dan komunikatif, dengan capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik.”

    Posisi Amran di klaster tersebut menegaskan konsistensi kebijakan Kementerian Pertanian yang berhasil menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Apresiasi publik terhadap sektor pertanian juga tampak dalam survei Litbang Kompas (Oktober 2025), yang mencatat 71,5 persen masyarakat puas terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti menjelaskan bahwa kepuasan publik tersebut muncul karena kebijakan pangan pemerintah dinilai efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian di angka 71,5 persen. Ini karena banyak hal yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian berkaitan dengan pangan yang memang diturunkan oleh program pemerintah,” ujar Agustina dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Dari sisi capaian faktual, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 mencapai 124,36, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sejak Bulog berdiri yang turut mendorong terjadinya deflasi beras 0,13 persen pada September 2025, pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

    Sebagai informasi, produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 (29,47 juta ton). USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini, sedangkan FAO memprediksi capaian mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Angka produksi Januari-November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 31,54 juta ton.

    Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, menilai tren tersebut menunjukkan bahwa target swasembada pangan 2025 sudah di depan mata.

    “Target swasembada pangan yang semula empat tahun kini dipercepat menjadi satu tahun oleh pemerintah. Produktivitas pertanian meningkat dan dukungan infrastruktur sudah menyeluruh,” kata Prof. Lilik.

    Menanggapi hasil survei dan capaian tersebut, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan bukan lagi cita-cita, tetapi target realistis yang akan tercapai pada akhir 2025.

    “Insyaallah, tahun ini kita capai swasembada pangan. Tidak ada lagi impor beras. Negara hadir untuk petani menaikkan HPP gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, memastikan pupuk subsidi 100 persen tersalurkan, dan menjaga stok beras tertinggi dalam dua dekade terakhir,” tutup Amran.

    Melalui dukungan kebijakan yang terukur, peningkatan produksi yang berkelanjutan, serta kepercayaan publik yang tinggi, Indonesia kini berada di ambang sejarah baru – mencapai swasembada pangan 2025 dan menegaskan kedaulatan pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional.

    (akn/ega)

  • Total BLT Tahun Ini Rp 1,5 Juta, Penerima Tambah Jadi 35,4 Juta KPM

    Total BLT Tahun Ini Rp 1,5 Juta, Penerima Tambah Jadi 35,4 Juta KPM

    Jakarta –

    Total Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2025 menjadi Rp 1,5 juta. Terdiri dari BLT reguler sebesar Rp 600.000, dan tambahan pada kuartal-IV sebesar Rp 900.000.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penambahan besaran BLT ini dilakukan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025 yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Jumat (17/10).

    Menteri yang biasa disapa Gus Ipul ini menjelaskan awalnya sepanjang 2025 terdapat sekitar 20 juta keluarga yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan stimulus tersebut, jumlah penerima bansos tunai menjadi 35,4 juta KPM.

    “KPM barunya itu bertambah sekitar 14-16 juta, yang nanti alokasinya semua 35,4 juta KPM yang menjangkau sekitar 140 juta jiwa, kata Gus Ipul di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Sementara untuk penambahan besaran BLT yang akan diberikan, Gus Ipul mengatakan masing-masing KPM yang sudah menerima uang tunai sebesar Rp 600 ribu per kuartal (tiga bulan), akan mendapat tambahan Rp 900 ribu. Artinya, para penerima manfaat akan mendapat total Rp 1,5 juta.

    Di sisi lain, para penerima baru hanya akan mendapatkan dana sebesar Rp 900 ribu tadi. Artinya para KPM baru ini tak mendapatkan dana tunai lain, selain dari paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025 ini.

    “Jadi kalau yang program sembako setiap bulannya dapet Rp 200 ribu disalurkan setiap tiga bulan sekali itu kepada 18 juta KPM. Katakanlah kalau dia triwulan ke-4 ini dapet Rp 600 ribu ada tambahan dari Bapak Presiden Rp 300 ribu, kali 3 berarti Rp 900 ribu,” jelasnya.

    “Maka KPM sembako pada triwulan ke-4 ini mendapatkan Rp 1,5 juta rupiah setiap keluarga. Sementara yang tadi yang sekitar 16 juta KPM baru tadi mendapatkan Rp 900 ribu,” terang Gus Ipul lagi.

    Untuk penyaluran bansos tunai tersebut, sama seperti sebelumnya, dana akan dicairkan melalui rekening Himbara atau melalui PT Pos Indonesia. Gus Ipul mengatakan pencairan bansos dilakukan mulai minggu depan.

    “Karena ini untuk Oktober, November, dan Desember, maka mulai minggu depan sudah bisa mulai disalurkan secara bertahap. Ada dua, ya: lewat Himbara dan lewat PT Pos Indonesia,” kata Gus Ipul.

    “Kalau yang lewat Himbara akan langsung ke rekening-rekening penerima manfaat, tapi kalau lewat PT Pos, ada yang bisa diambil ke sini dan ada yang bisa dikirim ke rumahnya,” ucapnya.

    (igo/hns)

  • Purbaya Akui Blokir Anggaran Bikin Penyerapan Kementerian PU Rendah

    Purbaya Akui Blokir Anggaran Bikin Penyerapan Kementerian PU Rendah

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kebijakan blokir anggaran pada awal 2025 ini menyebabkan penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) rendah. Ia mengatakan saat ini penyerapan anggaran Kementerian PU sekitar 52%.

    “Kalau yang pertama ya ada beberapa hal terlambat karena perubahan blokir, unblock, segala macam di awal-awal tahun ya. Sehingga ketika mulai lagi perlu waktu,” terang Purbaya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya mengatakan saat ini sebagian anggaran Kementerian PU sudah dibuka. Pembukaan blokir, kata Purbaya juga sudah sesuai dengan yang diminta.

    Harapannya pembukaan blokir ini dapat menimbulkan pertumbuhan di daerah seperti yang telah direncanakan Kementerian PU dalam programnya.

    Hal ini sesuai dengan kemampuan penyerapan anggaran Kementerian PU saat ini dan pada masa awal pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang banyak membangun infrastruktur.

    “Kalau anda lihat kan zaman dulu, zaman Pak Jokowi 2015, PU adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi pada waktu yang menyelamatkan ekonomi. Sekarang belanjanya agak rendah dibanding dulu dalam sisi size ya,” katanya.

    “Tapi saya ingin melihat ke depan, saya ingin melihat kembali peran PU yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kayaknya mereka mampu lah. Pengalamannya sudah banyak,” tambahnya.

    Purbaya menyatakan puas dengan apa yang disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo terkait rencana Kementerian PU untuk mengalokasikan anggaran yang ada ke depannya.

    Purbaya juga optimistis proyek-proyek yang bakal dijalankan hingga akhir tahun ini bisa membuat penyerapan anggaran Kementerian PU akan lebih tinggi dari proyeksi 94%.

    “Akhir tahun dengan proyek-proyek akan 94%. Mungkin dugaan saya akan lebih. Saya pikir 98% seharusnya. Tapi kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Tujuan saya adalah bukan memotong duit, membantu mereka biar cepat,” katanya.

    (hns/hns)

  • Istana Ungkap Sumber Dana Rp 30 Triliun buat Tambahan Stimulus Ekonomi

    Istana Ungkap Sumber Dana Rp 30 Triliun buat Tambahan Stimulus Ekonomi

    Jakarta –

    Stimulus ekonomi kuartal IV diperbesar jumlahnya. Rp 30 triliun dari APBN dikucurkan untuk penguatan dua program stimulus, yaitu tambahan untuk Bantuan Langsung Tunai atau BLT dan juga tambahan untuk program magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan jumlah Rp 30 triliun dari kocek negara didapatkan dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun ini.

    Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas anggaran, namun mengurangi belanja yang tidak produktif kemudian dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Tak terkecuali untuk tambahan bantuan sosial.

    “Ya makanya begini. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif,” terang Prasetyo di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Nah hasil efisiensi sejak awal tahun, setelah dievaluasi ternyata masih bisa digunakan untuk menambah bantuan sosial.

    “Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4,” ujar Prasetyo.

    “Oleh karena perhitungan itu lah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya,” lanjutnya menekankan.

    (hal/hns)

  • Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya. Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah.

    Bendahara Negara mengatakan, dana tersebut bisa dialihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta atau BPD Jawa Timur. Purbaya menilai hanya kedua bank itu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pemerintah.

    “Kalau nggak terserap pokoknya akan dilemparkan ke BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur, yang backingnya kuat cuma itu aja kelihatannya. Yang lain belum saya lihat. Artinya kalau ada apa-apa kemudian cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya belum mempertimbangkan BPD Jawa Barat sebagai salah satu kandidat. Hal itu disebabkan karena adanya persoalan yang menimpa BPD Jabar, meskipun Purbaya tidak memberikan penjelasan rinci.

    “Bank Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin, saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya,” imbuhnya.

    Purbaya menambahkan, berdasarkan laporan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, angka serapan saat ini sudah lebih tinggi dari laporan terakhir. Bahkan Nixon meminta tambahan jika serapannya sesuai harapan.

    Dalam pemberitaan detikcom tanggal 13 Oktober lalu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    (ily/rrd)

  • Pertama Kali dalam Sejarah, Pemberian Bansos sampai Rp 100 Triliun

    Pertama Kali dalam Sejarah, Pemberian Bansos sampai Rp 100 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan anggaran bantuan sosial (bansos) tembus Rp 100 triliun. Menteri yang biasa disapa Gus Ipul ini mengatakan, jumlah anggaran tersebut terbesar dalam sejarah.

    Berkat paket stimulus ini, pada Kuartal IV 2025 Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 30 triliun. Dengan begitu total anggaran bansos mencapai Rp 100 triliun.

    “Saya kira untuk pertama kali ini dalam sejarah ya, pemberian bansos sampai Rp 100 triliun,” kata Gus Ipul di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Gus Ipul mengatakan bansos diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya mereka yang termasuk dalam desil 1-4.

    Gus Ipul juga mengimbau para penerima manfaat untuk benar-benar memanfaatkan dana tunai yang diberikan pemerintah ini hanya untuk membeli kebutuhan pokok.

    Jangan sampai bantuan ini malah digunakan untuk keperluan lain seperti membeli pulsa, apalagi untuk bermain judi online (judol).

    “Diharapkan ini memperkuat daya beli masyarakat. Maka itu kita ingin ini sesuai peruntukannya, itu yang kita terus ulang-ulang. Jangan sampai digunakan main judol dan kepentingan-kepentingan lain,” tegas Gus Ipul.

    “Kami imbau kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan ini untuk benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya, yaitu membeli bahan-bahan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak peruntukannya apalagi untuk Judol, judi online, apalagi untuk beli-beli hal lain seperti misalnya beli pulsa dan lain sebagainya. Prioritasnya adalah untuk kebutuhan dasar mereka,” sambng Gus Ipul.

    (igo/hns)

  • Potret Pertamina EP Sanga-sanga Dorong Kesehatan dan Gizi Warga Sekitar

    Potret Pertamina EP Sanga-sanga Dorong Kesehatan dan Gizi Warga Sekitar

    Foto Bisnis

    Ari Saputra – detikFinance

    Jumat, 17 Okt 2025 20:00 WIB

    Jakarta – Ibu-ibu dan anak-anak aktif mengikuti program kesehatan gizi hingga pengelolaan sampah di Sungai Seluang. Program ini digagas PT Pertamina EP Sanga-sanga.

  • Kabar Baik! Penerima Bansos Sembako Akan Dapat Rp 1,5 Juta Akhir Tahun Ini

    Kabar Baik! Penerima Bansos Sembako Akan Dapat Rp 1,5 Juta Akhir Tahun Ini

    Jakarta –

    Pemerintah menambah stimulus ekonomi di kuartal IV 2025. Salah satunya adalah penambahan bantuan langsung tunai (BLT) untuk sekitar 35 juta penerima manfaat.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan penambahan bantuan ini terbagi dalam dua jenis. Pertama, penambahan jumlah BLT yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan sebagai penerima bansos sebelumnya. Kedua, penambahan jumlah penerima manfaat baru.

    “Ada pagu Rp 71 triliun selama satu tahun menyasar 20 juta KPM lebih. Nah, sekarang dengan adanya penambahan, ada dua hal: satu, penambahan kepada yang reguler, dan yang kedua menambah KPM baru,” kata Gus Ipul di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Melalui penambahan jumlah BLT dan penerima manfaat ini, Gus Ipul mengatakan pihaknya mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 30 triliun. Dengan begitu, total pagu anggaran Kemensos sepanjang 2025 menjadi lebih dari Rp 100 triliun.

    “Anggarannya yang sebelumnya Rp 71 triliun, ditambah lagi lebih dari Rp 30 triliun, sehingga ada sekitar Rp 100 triliun lebih. Dana ini dibagi kepada mereka yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4 sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS,” paparnya.

    Ia mengatakan, untuk penambahan jumlah KPM, terdapat sekitar 1 juta penerima BLT baru. Sehingga, dengan paket stimulus ini terdapat 35,4 juta KPM yang diperkirakan menjangkau sekitar 140 juta jiwa.

    Terkait penambahan besaran bansos tunai, pemerintah akan menambah dana untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang kini dikenal sebagai Bansos Sembako.

    Dalam hal ini, masing-masing KPM yang sudah menerima uang tunai sebesar Rp 600 ribu per kuartal (tiga bulan) akan mendapat tambahan Rp 900 ribu. Artinya, mereka akan menerima total Rp 1,5 juta pada akhir tahun ini.

    Sementara penerima bansos baru hanya akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 900 ribu. Artinya, para KPM baru ini tidak mendapatkan dana tunai lain selain dari paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025 ini.

    “Jadi kalau yang program sembako setiap bulannya dapat Rp 200 ribu, disalurkan setiap tiga bulan sekali kepada 18 juta KPM. Katakanlah kalau triwulan ke-4 ini dapat Rp 600 ribu, ada tambahan dari Bapak Presiden Rp 300 ribu kali tiga, berarti Rp 900 ribu,” jelasnya.

    “Maka KPM sembako pada triwulan ke-4 ini mendapatkan Rp 1,5 juta setiap keluarga. Sementara yang sekitar 16 juta KPM baru tadi mendapatkan Rp 900 ribu,” terang Gus Ipul lagi.

    Untuk penyaluran bansos tunai tersebut, sama seperti sebelumnya, dana akan dicairkan melalui rekening Himbara atau melalui PT Pos Indonesia. Gus Ipul mengatakan pencairan bansos dilakukan mulai minggu depan.

    “Karena ini untuk Oktober, November, dan Desember, maka mulai minggu depan sudah bisa mulai disalurkan secara bertahap. Ada dua, ya: lewat Himbara dan lewat PT Pos Indonesia,” kata Gus Ipul.

    “Kalau yang lewat Himbara akan langsung ke rekening-rekening penerima manfaat, tapi kalau lewat PT Pos, ada yang bisa diambil ke sini dan ada yang bisa dikirim ke rumahnya,” ucapnya.

    (igo/fdl)