Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Purbaya Curiga Penempatan Duit Pemerintah Rp 285 T di Deposito Berjangka

    Purbaya Curiga Penempatan Duit Pemerintah Rp 285 T di Deposito Berjangka

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencurigai duit pemerintah yang ditempatkan pada instrumen deposito berjangka. Nilainya jumbo mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025.

    Purbaya sedang menginvestigasi asal-usul dana tersebut. Jumlah dana itu terus tumbuh dari posisi Desember 2023 senilai Rp 204,1 triliun.

    “Kita masih Investigasi itu uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu, tapi saya yakin mereka tahu,” ujar Purbaya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Curiga Ada Permainan

    Purbaya curiga ada permainan bunga yang dilakukan oleh anak-anak buahnya. Sebab, jika dana pemerintah ditempatkan di suatu instrumen investasi, jelas tujuannya adalah untuk mendapat imbal hasil atau return.

    “Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan? saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah kementerian atau yang lain, tapi setahu saya sih biasanya kan bank ngasih kode yang jelas, kalau uang pemerintah kan uang pemerintah kan. Saya akan periksa nanti,” imbuhnya.

    Purbaya menyebut, dana itu ditempatkan di bank-bank komersial termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan ditempatkannya uang yang diduga milik pemerintah pusat itu di simpanan berjangka, ia mengaku rugi.

    “Ada kecurigaan mereka main bunga. Di banyak bank komersial kita, Himbara mungkin, tapi saya akan investigasi lagi itu uang apa sebetulnya. Dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat, di situ ditulisnya. Bisa saja LPDP dan seterusnya. Harusnya si terpisah kan. Nanti saya akan cek, itu uang apa sebetulnya. Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu, karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Pasti saya rugi kalau gitu. Saya cek betul,” jelas Purbaya.

    (aid/ara)

  • Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima keluhan pengusaha soal kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan itu disampaikan melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Pengusaha yang tak disebutkan namanya itu merasa dikerjai oknum Bea Cukai sehingga kegiatan bisnisnya tersendat. Ia mengaku dipersulit oknum pegawai Bea Cukai, baik untuk urusan dokumentasi hingga pemeriksaan barang.

    “Saya pengusaha yang menjalankan importasi barang 1-2 tahun belakangan. Bea Cukai sangat meresahkan; Bea Cukai lagi lu, gimana si lu! Baik pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Pemeriksaan Barang 34 Hari

    Pelapor merasa proses pemeriksaan fisik barang tidak wajar karena memakan waktu hingga 34 hari. Ia juga mengaku didenda terus menerus dengan alasan yang tidak masuk akal, misalnya terkait tudingan bahwa dirinya menurunkan nilai barang pada invoice atau under invoicing. Oknum Bea Cukai juga meminta bukti yang tidak masuk akal sehingga sulit dipenuhi.

    “Saya dikenakan notul yang berisi denda. Padahal saya tidak under invoicing dan telah melakukan impor barang serupa bertahun-tahun. Ketika diminta alasan, alasannya tidak masuk akal, misal meminta bukti negosiasi, padahal bukti-bukti itu sudah disediakan dengan lengkap. Ini terjadi hampir untuk semua kegiatan impor saya, kena denda terus,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut.

    Pengusaha itu menyebut enggan mengambil banding agar barangnya bisa cepat keluar. Pasalnya, kata dia, hal itu tidak akan membuahkan hasil. Purbaya menilai tindakan oknum Bea Cukai tersebut diktator, lalu meminta penjelasan kepada Heru.

    “Ini namanya diktator. Kan lu juga orang Bea Cukai (Heru), lu coba jelasin, ini kan murid lu semua kenapa bisa begini. Coba jelasin,” pinta Purbaya.

    “Ini langsung nanti PIB-nya kita cek, ini nanti SOP-nya sudah lewat, mestinya ini langsung diputus, SOP pemeriksaannya nggak selama ini,” jawab eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Kantor Kemenkeu.

    Purbaya menilai perlu ada perubahan besar pada budaya organisasi di Bea Cukai. Oleh karena itu, kanal Lapor Pak Purbaya diharapkan membantu dirinya memonitor kinerja jajaran Kemenkeu hingga ke level bawah.

    (ily/rrd)

  • Rencana OJK & Bursa Bereskan Saham Gorengan

    Rencana OJK & Bursa Bereskan Saham Gorengan

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara soal permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membereskan saham gorengan. Pasalnya, saham gorengan merugikan para investor.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, pihaknya akan meningkatkan fungsi pengawasannya pada aktivitas perdagangan saham. OJK juga bakal meningkatkan koordinasi dengan self-regulatory organization (SRO) dan aparat penegak hukum.

    “Kami juga meningkatkan sinergi dengan SRO dan pelaku pasar serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan penegakan disiplin pasar, pemberantasan praktik manipulatif dan juga perlindungan optimal bagi investor,” ungkap Inarno di BEI, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025) kemarin.

    Inarno menegaskan, perlindungan konsumen dan investor merupakan hal penting untuk menjaga integritas pasar modal. Menurutnya, hal ini sejalan dengan apa yang diminta Purbaya.

    “Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam acara dialog dengan pasar modal minggu lalu, Bapak Purbaya menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Salah satunya dengan menjaga agar transaksi pasar modal berjalan dengan wajar teratur dan juga efisiensi,” imbuhnya.

    Sementara, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, tak bicara banyak terkait hal tersebut. Namun, ia memastikan perlindungan investor menjadi prioritas bagi seluruh penyelenggara pasar modal.

    “Pokoknya untuk perlindungan investor itu tetap menjadi prioritas kami,” singkat Jeffrey.

    Sebagai informasi, permintaan Purbaya agar otoritas pasar modal merapikan saham-saham gorengan disampaikan usai berdialog bersama pelaku pasar. Saat itu, Purbaya menyebut BEI meminta insentif.

    Namun, ia justru meminta BEI untuk merapikan terlebih dulu saham-saham gorengan. Pembenahan ini perlu dilakukan untuk melindungi investor ritel.

    “Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja masih lenggang kangkung, karena investor kecil jadi dirugikan,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (acd/acd)

  • Bank Asing Bicara Dampak Guyuran Rp 200 T ke Himbara

    Bank Asing Bicara Dampak Guyuran Rp 200 T ke Himbara

    Jakarta –

    Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) beberapa waktu lalu diguyur dana pemerintah Rp 200 triliun. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan likuiditas dan penyaluran kredit perbankan.

    Head of Transaction Banking Standard Chartered Indonesia, Jenny Tantono mengatakan, dampak guyuran Rp 200 triliun ke Himbara bisa meningkatkan likuiditas perbankan, namun butuh waktu.

    “Sekarang Rp 200 triliun itu masuk ke Himbara Bank aja, tapi ada impact nggak? Ada, tapi mungkin nggak immediately, tapi kita bisa melihat itu di beberapa bulan kemudian, seharusnya itu akan merilekskan kondisi liquidity yang ada di Indonesia,” katanya, ditulis Sabtu (18/10/2025).

    Jenny melanjutkan, guyuran Rp 200 triliun tersebut juga menurunkan biaya dana (cost of fund).

    “Tapi yang Rp 200 triliun itu adalah rupiah. Itu adalah cara menurunkan cost of fund, suku bunga untuk rupiah dulu. Jadi, kalau ditanyain Standard Chartered apakah kita melihat ada benefitnya? Ada benefitnya. Mungkin nggak overnight, nggak dalam satu malam,” tuturnya.

    Ia berharap dampak dari guyuran Rp 200 triliun ke Himbara juga bisa memperkuat stabilitas keuangan dan juga menurunkan biaya dana. Selain itu, penyaluran kredit juga diharapkan bisa tumbuh lebih baik.

    “Tapi mudah-mudahan menuju akhir tahun, itu akan membuat stabilitas dan cost of fund perbankan itu mulai turun,dan itu akan membantu loan growth kita di akhir tahun ini,” ujarnya.

    Sebagai informasi, penyaluran dana Rp 200 triliun ke Himbara masing-masing sebagai berikut, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

    (ara/ara)

  • Kabar Terbaru Penyelesaian Utang Kereta Cepat Usai Purbaya Tolak Pakai APBN

    Kabar Terbaru Penyelesaian Utang Kereta Cepat Usai Purbaya Tolak Pakai APBN

    Jakarta –

    Topik penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi pembahasan hangat dalam beberapa waktu belakangan. Hal ini menyusul respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak untuk memberikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Whoosh masih terus berjalan. Langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L). Pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” kata Rosan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Danantara juga terus menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut penyelesaian utang ini.

    Ia memastikan, pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China, sebagai bagian dari program Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    “Dan ini (kajian) tidak hanya dari finansial, tapi kita juga komunikasi dengan pemerintah China, dengan NDRC-nya, karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting, karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu,” ujarnya.

    Di samping itu, Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. KAI sendiri merupakan pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang saham terbesar (60%) di KCIC.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Purbaya Tolak Pakai APBN

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terang-terangan telah menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut menanggung beban utang proyek Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN harusnya bisa mengelola itu karena saat ini dividen langsung masuk ke kasnya.

    “Kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara. Dividen BUMN sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” ujar dia, ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Halaman 2 dari 2

    (kil/kil)

  • Respons Bursa soal IHSG Kebakaran

    Respons Bursa soal IHSG Kebakaran

    Jakarta –

    Bursa Efek Indonesia (BEI) tak berkomentar banyak tentang ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (17/10). Diketahui, IHSG turun tajam pada penutupan sesi I hingga 2,22% ke level 7.944,28. Pelemahan IHSG berlanjut hingga ditutup turun sebanyak 2,57% ke level 7.915,66.

    Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik meminta agar persoalan pergerakan pasar ditanyakan kepada analis. “Kalau pergerakan pasar silakan tanya ke analis,” terang Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Namun begitu, ia meyakini IHSG dapat kembali menguat seiring dinamika pasar. Tidak hanya IHSG, Jeffrey meyakini Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) juga dapat tumbuh melalui sejumlah kegiatan yang digelar penyelenggara pasar modal atau self-regulatory organization (SRO).

    “Ya itu yang akan terus kita lakukan menyampaikan literasi tentang pasar modal kepada publik seluas-luasnya agar ke depannya yang akan kita lakukan tadi itu mengembangkan pasar modal, potensi pertumbuhannya itu akan dinikmati oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menyayangkan melemahnya IHSG. Pasalnya, jumlah investor atau Single Investor Identification (SID) terus tumbuh. Iman menjelaskan, hingga saat ini total investor mencapai hampir 19 juta SID, di mana 8 juta di antaranya merupakan investor saham.

    Hal itu ia ungkap dalam acara Opening Ceremony dan Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025. Iman berharap IHSG dapat menguat kembali usai gelaran acara CMSE.

    “Sayangnya hari ini indeksnya merah, mudah-mudahan habis acara ini hijau lagi,” ungkap Iman dalam sambutannya di Main Hall BEI.

    Berdasarkan data RTI, IHSG ditutup melemah 2,57% ke level 7.915,66 pada perdagangan Jumat. Sebanyak 598 saham melemah, 116 saham menguat, dan 94 saham stagnan. Volume transaksi sebanyak 39,95 miliar saham dengan nilai sebesar Rp 27.964 triliun dengan frekuensi transaksi mencapai 2.676.483 kali.

    Dalam sepekan terakhir, IHSG melemah 1,41%. Kemudian secara bulanan masih menguat 0,31%. Secara 6 bulanan juga menguat 28,65%. Lalu secara year to date menguat 13,72%.

    (acd/acd)

  • Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Jakarta –

    Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disorot Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini buntut laporan dari masyarakat melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Salah satu aduan yang dibacakan Purbaya adalah oknum pegawai Bea Cukai berseragam lengkap yang nongkrong setiap hari di gerai Starbucks. Pelapor yang merupakan pegawai swasta itu mengaku terganggu dengan kegiatan oknum tersebut.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Bicara Aset-Mobil

    Terlebih, hal-hal yang dibicarakan di sana menyangkut cara mengamankan aset hingga cara menjual aset. Pelapor meminta Purbaya mengawasi dan menindak oknum tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” tambah Purbaya.

    Purbaya lalu berpesan kepada eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia meminta pegawai Bea Cukai tidak lagi nongkrong di Starbucks mengenakan seragam demi menghindari pandangan negatif.

    Purbaya Ancam Pecat Pegawai

    Purbaya terlihat geram karena arahannya kepada pegawai Kementerian Keuangan tidak dipedulikan. Ia mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang masih mengulangi kegiatan tersebut.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat! Walaupun katanya pecat pegawai negeri Susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pake seragam, nggak kira-kira lu!” tegas Purbaya.

    Purbaya mengaku hanya mendapat laporan yang bagus, namun fakta di lapangannya berbeda. Sementara itu, Heru berjanji membantu Purbaya menyelesaikan persoalan tersebut.

    Backing Rokok Ilegal

    Menurut pelapor, Bea Cukai cenderung merazia warung-warung kecil dan ketimbang membasmi distributornya langsung. Hal itu dinilai sama saja dengan membiarkan para cukong tetap melancarkan aksinya.

    “Mereka (Bea Cukai) lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga,” kata Purbaya membacakan laporan itu di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya berjanji menindaklanjuti laporan tersebut dan mengerahkan jajarannya di Kemenkeu. Ia juga berkomitmen membasmi para cukong, yang disebutnya di-back up pihak Bea Cukai itu sendiri.

    “Katanya banyak backingnya, backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu,” tegas Purbaya.

    Purbaya menyebut pihaknya sudah menyiapkan tim khusus untuk membereskan persoalan rokok ilegal. Tim itu terdiri dari staf khususnya di Ditjen Bea Cukai hingga di Ditjen Pajak.

    (ily/rrd)

  • Video Pemerintah Kucurkan BLT Sementara, Nilainya Rp 30 Triliun

    Video Pemerintah Kucurkan BLT Sementara, Nilainya Rp 30 Triliun

    Video Pemerintah Kucurkan BLT Sementara, Nilainya Rp 30 Triliun

    VIDEO: KKB Diduga Tembak Warga di Nabire

    1,103 Views | Jumat, 17 Okt 2025 20:36 WIB

    Pemerintah mengumumkan lagi paket stimulus ekonomi berupa bantuan langsung tunai (BLT). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BLT sementara pada tiga bulan terakhir ini diberikan bagi 35.046.783 keluarga penerima manfaat.

    Adapun total anggaran untuk BLT ini Rp 30 triliun yang diambil dari hasil efisiensi.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Gaikindo Sebut BBM Campur Etanol Tak Jadi Masalah

    Gaikindo Sebut BBM Campur Etanol Tak Jadi Masalah

    Jakarta –

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bercampur etanol sejatinya bukan hal baru di dunia dan tidak menimbulkan masalah bagi kendaraan di Indonesia.

    Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan pengggunaan BBM campuran etanol sudah dipelajari dan sudah diterapkan di Indonesia. Misalnya pada produk BBM bercampur etano sebesar 5% yakni Pertamax Green 95. Ia bahkan menyebutkan Brasil telah menggunakan BBM campuran etanol hingga mencapai 100%.

    “Intinya sampai E5-E10 itu harusnya sudah banyak yang mengadopsinya tanpa masalah ya, karena sudah lama itu dan sudah uji coba dan dipelajari di laboratorium,” ujar Kukuh kepada detikcom, Senin (13/10/2025).

    Kukuh mengatakan sebagian kendaraan pabrikan Jepang yang ada di Indonesia juga sudah siap jika harus mengkonsumsi BBM dengan campuran etanol 10%. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah menerapkan E10 pada tahun depan.

    “Kalau E10 itu rata-rata umumnya dari pabrikan jepang sudah melakukan uji coba dan sebagainya itu tidak ada masalah,” katanya.

    Kukuh menambahkan permasalahan penggunaan BBM campuran etanol hanya pada ketersediaan pasokannya yang saat ini hanya ada di kota-kota besar. Bahkan menurut penggunaan BBM campur etanol 10% bakal tersedia di seluruh Indonesia pada tahun 2029.

    “Cuma yang masalahnya di RI itu untuk sampai E10 itu baru akan tersedia secara menyeluruh di Indonesia itu nanti di 2029,” katanya.

    (hns/hns)

  • Hadirkan Tim Serv-Q & Direksi Ikut Pantau

    Hadirkan Tim Serv-Q & Direksi Ikut Pantau

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga meluncurkan Tim Serv-Q (Service & Quality) di seluruh wilayah operasional untuk memastikan layanan di SPBU berjalan dengan baik.

    Serv-Q ini akan aktif melakukan inspeksi dan memastikan kualitas, kuantitas dan standard layanan dari mulai toilet, musala dan kebersihan SPBU berjalan dengan baik.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan Serv-Q ini akan memperkuat program Pertamina Way SPBU yang sudah ada yang merupakan standar operasional SPBU.

    Tim ServQ sendiri dilengkapi dengan berbagai peralatan pengujian dengan peralatan lengkap dan proses pengujian terstandar, pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan menyeluruh.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas masukan, saran dan kritik yang diberikan sebagai bahan perbaikan layanan Pertamina kepada masyarakat dan itu merupakan bentuk kepedulian publik kepada kami selaku BUMN untuk terus introspeksi dan berbenah lebih baik,” ujar Mars Ega dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

    Mars Ega menambahkan sejalan dengan program Pertamina Way SPBU, seluruh SPBU Pertamina di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selalu melalukan pengawasan dan pengujian kualitas melalui pengecekan Quality & Quantity setiap hari, yang meliputi uji takaran nozzle, visual check terkait kesesuaian warna produk BBM, density, temperatur, dan water content.

    “Setiap sampel produk diuji langsung di SPBU dan setiap hari display produk harian diganti oleh SPBU untuk dapat ditunjukkan kepada konsumen sebagai bentuk transparansi kualitas bahan bakar yang mereka terima setiap hari,” ujar Mars Ega.

    Dalam memastikan standar pelayanan pelanggan di SPBU terus terjaga, ia pun, turun langsung ke lapangan dalam kegiatan Pantau Bareng SPBU pada Jumat (17/10) di SPBU 31.12802 MT Haryono, Jakarta.

    Selain meninjau operasional, Mars Ega juga melayani pelanggan secara langsung serta berbincang dengan operator untuk memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan dengan baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin Direksi dan seluruh pekerja Pertamina Patra Niaga untuk menjaga mutu produk, kualitas pelayanan, serta kenyamanan fasilitas di seluruh SPBU Pertamina.

    “Pada kesempatan hari ini, saya berkesempatan secara langsung menjadi operator dan melayani pelanggan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelanggan yang datang ke SPBU Pertamina merasakan pelayanan yang ramah dan nyaman. Kualitas BBM harus terjamin, fasilitas harus bersih dan nyaman, serta petugas operator di lapangan harus siap memberikan layanan terbaik,” jelas Mars Ega.

    Kegiatan Pantau SPBU ini dilakukan secara rutin oleh seluruh jajaran Pertamina Patra Niaga di seluruh wilayah operasional, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan pelayanan prima, dan kepuasan pelanggan di setiap SPBU Pertamina.

    (hns/hns)