Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • BLT Tambahan Rp 300.000 Mulai Cair Bulan Ini

    BLT Tambahan Rp 300.000 Mulai Cair Bulan Ini

    Jakarta –

    Pemerintah mengumumkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp 300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) mulai cair pada bulan ini. Nilai yang digelontorkan untuk BLTS ini mencapai Rp 31,542 triliun.

    Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam Program Perlindungan Sosial Tahun 2025. BLTS ini diumumkan sebagai salah satu paket stimulus ekonomi kuartal IV yang akan mulai dijalankan pada bulan Oktober hingga Desember 2024.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, BLTS itu akan diterima oleh 35,04 juta penerima manfaat. Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah, ibu, dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.

    “Proses penyaluran triwulan IV Bansos Reguler dan Perluasan sudah dimulai sejak hari ini hingga dua pekan ke depan,” kata Gus Ipul, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp 31,54 triliun. Melalui tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp 110,718 triliun.

    “Tambahan BLTS ini di luar BLT reguler yang sudah diberikan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako,” ujarnya.

    Gus Ipul menjelaskan, penerima BLTS berasal dari keluarga miskin di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari 35,04 juta lebih KPM penerima BLTS, 20,88 juta lebih KPM memperoleh bantuan penebalan, sedangkan sisanya 14,15 juta lebih KPM merupakan penerima bantuan baru.

    “Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di triwulan pertama, dan DTSEN pada triwulan selanjutnya (triwulan II-IV) yang dilakukan pemutakhiran data penerima setiap tiga bulan sekali dalam rangka bantuan sosial (bansos) tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Khusus kuartal IV, terdapat penambahan penerima bansos yang diberikan kepada KPM baru di desil 1- 4 DTSEN (di luar penerima bansos reguler). Data ini diperoleh dari hasil pemadanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, BPS dan Kementerian Keuangan.

    Bansos 2025 Capai Rp 110,7 T

    Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp 110,718 triliun. Bantuan itu terdiri dari sejumlah jenis bansos, berikut rinciannya:

    • Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp 2,8 juta per tahun, total Rp 1,116 triliun
    • Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp 2,4 per tahun, total Rp 20,822 triliun
    • Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp 5,2 juta per tahun, total Rp 49,927 triliun
    • Penerima Penebalan Juni-Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp 400 ribu, total Rp 7,311 triliun
    • Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober-Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp 900 ribu, total Rp 31,542 triliun

    (shc/ara)

  • Airlangga Sebut Anggaran BLT-Magang Rp 30 T Hasil Efisiensi

    Airlangga Sebut Anggaran BLT-Magang Rp 30 T Hasil Efisiensi

    Jakarta –

    Pemerintah menambah stimulus ekonomi di kuartal IV-2025. Salah satunya penambahan Bantuan Langsung Tunai atau BLT dan program magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate.

    Total anggaran yang digunakan untuk penambahan stimulus tersebut sebesar Rp 30 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi yang dilakukan pemerintah.

    “Itu Rp 30 triliun. Baru ya. Hasil efisiensi. Realokasi anggaran,” sebut Airlangga di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, ditulis Sabtu (18/10/2025).

    Dengan tambahan itu, total anggaran untuk stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 46,2 triliun. “Nah, yang kuartal keempat Rp 16,2 triliun ditambah Rp 30 triliun,” lanjutnya.

    Penambahan bantuan langsung tunai atau BLT yang akan diberikan kepada 35 juta penerima. Ada tambahan sekitar 17 juta penerima BLT baru.

    Berikutnya, pemerintah berikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Program ini mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor dengan peserta yang disiapkan sebesar 80 ribu orang. Gelombang pertama 20 ribu dan bulan depan ada tambahan hingga menjadi 80 ribu orang lagi peserta magang.

    Senada, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan jumlah Rp 30 triliun dari kocek negara didapatkan dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun ini.

    Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas anggaran, namun mengurangi belanja yang tidak produktif kemudian dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Tak terkecuali untuk tambahan bantuan sosial.

    “Ya makanya begini. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif,” terang Prasetyo di lokasi yang sama.

    (ada/ara)

  • Pemerintah Kaji Penerapan DMO Emas, Antam Minta Kebijakan Adil

    Pemerintah Kaji Penerapan DMO Emas, Antam Minta Kebijakan Adil

    Jakarta –

    Pemerintah membuka peluang menerapkan skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas emas untuk mengurangi tingginya impor emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam.

    Menanggapi hal tersebut, PT Aneka Tambang Tbk menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

    Corporate Secretary Division Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto, mengatakan pihaknya berharap dalam implementasi DMO perlu penerapan prinsip fairness agar seluruh pelaku industri, baik penambang maupun pengolah, memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

    “Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” jelas Wisnu dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Meski begitu, Antam memandang kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

    “Secara prinsip, Antam memandang rencana Pemerintah untuk memperkuat pasokan emas dari sumber domestik sebagai langkah positif dalam mendukung ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi nasional serta semangat penguatan nilai tambah mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru Pemerintah,” ujar Wisnu.

    Lebih lanjut Wisnu menegaskan bahwa besaran kewajiban pasokan dalam negeri sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

    “Antam mendukung penuh langkah Pemerintah dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan Pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” tambahnya.

    Selain itu, Antam juga memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar implementasi DMO berjalan efektif. Aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya perlu diharmonisasikan untuk menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

    “Antam percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tutup Wisnu.

    Sebelumnya, rencana penerapan DMO diungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penerapan skema tersebut bertujuan untuk mengurangi tingginya impor emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam sebanyak 30 ton per tahunnya.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kemungkinan penerapan skema DMO adanya berbagai pertimbangan. Misalnya memungkinkan adanya penumpukan stok emas.

    “Cuma kalau misalnya nanti ada DMO, seandainya ada DMO, nanti kalau misalnya sananya beroperasi seperti apa. Jangan sampai juga terus malah numpuk,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

    Pasalnya Antam dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memiliki perjanjian kerja sama jual beli emas sebanyak 30 ton per tahun. Tetapi, Tri mengatakan saat ini fasilitas smelter Freeport mengalami kendala operasional.

    (ada/ara)

  • Ekonomi Malaysia Tumbuh 5,2% di Kuartal III-2025, Ini Rahasianya

    Ekonomi Malaysia Tumbuh 5,2% di Kuartal III-2025, Ini Rahasianya

    Jakarta –

    Ekonomi Malaysia tumbuh 5,2% pada kuartal III-2025 dibandingkan kuartal sebelumnya (QtQ). Angka ini meningkat dibandingkan paruh pertama tahun ini berkat konsumsi domestik yang kuat, di tengah penerapan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Pada kuartal II yang lalu, ekonomi Malaysia tumbuh 4,4% secara tahunan (YoY). Angka ini menyamai laju yang tercatat pada kuartal I, meskipun terjadi perlambatan ekspor.

    Dikutip dari Reuters, Sabtu (18/10/2025), peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal Juli-September ini didukung oleh kinerja yang solid di semua sektor. Departemen Statistik melaporkan, kinerja solid didukung dengan permintaan domestik yang terus mendorong pertumbuhan.

    Motor Ekonomi Malaysia

    Kepala Statistik Mohd Uzir Mahidin mengatakan, konsumsi domestik kembali didorong oleh serangkaian langkah pemerintah untuk mendukung perekonomian, termasuk penurunan suku bunga pada Juli dan pencairan bantuan tunai satu kali kepada warga Malaysia yang memenuhi syarat pada Agustus.

    “Investasi modal yang berkelanjutan dan meningkatnya permintaan eksternal semakin mendorong ekspansi ekonomi, meskipun terdapat hambatan dari kebijakan perdagangan yang tidak pasti,” ujar Mohd Uzir.

    Angka PDB kuartal III final diperkirakan dirilis pada 14 November. Perekonomian Malaysia diproyeksikan tumbuh antara 4-4,8% tahun ini, melambat dari 5,1% tahun lalu akibat ketidakpastian seputar perdagangan global dan tarif.

    Tarif AS

    Pada Agustus kemarin, Malaysia terkena pungutan tarif 19% untuk barang-barang impor Malaysia yang masuk ke AS. Sementara itu pada bulan ini, pemerintah Malaysia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi berada di kisaran antara 4-4,5% di tahun depan.

    Mohd Uzir mengatakan, sektor jasa tumbuh 5,1% dari tahun sebelumnya pada kuartal III, sementara manufaktur naik 4,0%. Sektor pertambangan melonjak 10,9% setelah turun 5,2% pada kuartal sebelumnya, sementara konstruksi naik 11,2%.

    Data terpisah yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan pertumbuhan ekspor melonjak menjadi 12,2% secara tahunan pada September, naik dari 1,9% pada Agustus dan melampaui perkiraan analis sebesar 3,4%.

    (shc/ara)

  • Purbaya Berikan Diskon PPN Tiket Pesawat 6% Selama Nataru

    Purbaya Berikan Diskon PPN Tiket Pesawat 6% Selama Nataru

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberikan diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat selama momen Natal dan Tahun Baru 2026.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Penambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Ekonomi Pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

    Dalam aturan yang diteken 15 Oktober 2025 itu diterangkan bahwa diskon PPN yang ditanggung pemerintah ini berlaku bagi penerbangan domestik saja. Diskon PPN jasa angkutan udara kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2026 sebesar 6%.

    “Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi tarif dasar (base fare), fuel surcharge, dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh penerima jasa yang merupakan objek PPN dan merupakan jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara,” tulis pasal 2 ayat 5 dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (18/10/2025).

    Sedangkan PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5%.

    Lebih lanjut, diskon PPN hanya diberikan pada periode-periode tertentu. Diskon berlaku untuk periode pembelian tiket dan penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026.

    (ada/ara)

  • Harga Emas Hari Ini Anjlok Parah!

    Harga Emas Hari Ini Anjlok Parah!

    Jakarta –

    Harga emas Antam hari ini anjlok sangat dalam setelah memecahkan rekor tertinggi. Harga emas Antam 24 karat turun hingga Rp 57.000 per gram menjadi Rp 2.428.000 per gram.

    Sebelumnya, kenaikan harga emas tertinggi terjadi pada Jumat (17/10). Saat itu, harga emas naik hingga Rp 78.000 per gram. Kemudian juga terjadi pada Selasa (23/9), harga emas naik hingga Rp 41.000 per gram.

    Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Sabtu (18/10/2025), satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.264.000. Sedangkan harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 23.775.000 dan ukuran emas terbesar, yakni 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 2.368.600.000.

    Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Antam masih tercatat dalam tren naik, dari rentang Rp 2.299.000-2.485.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada pada Rp 2.090.000-2.485.000 per gram.

    Untuk buyback, harga emas juga turun Rp 57 ribu per gram menjadi Rp 2.277.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

    Berikut rincian Harga Emas Antam Hari Ini dari 1 Gram hingga 1.000 Gram, Sabtu (18/10/2025):

    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.264.000
    Harga emas 1 gram: Rp 2.428.000
    Harga emas 2 gram: Rp 4.796.000
    Harga emas 3 gram: Rp 7.169.000
    Harga emas 5 gram: Rp 11.915.000
    Harga emas 10 gram: Rp 23.775.000
    Harga emas 25 gram: Rp 59.312.000
    Harga emas 50 gram: Rp 118.545.000
    Harga emas 100 gram: Rp 237.012.000
    Harga emas 250 gram: Rp 592.265.000
    Harga emas 500 gram: Rp 1.184.320.000
    Harga emas 1.000 gram: Rp 2.368.600.000

    Demikian rincian harga emas hari ini keluaran Antam 1 gram hingga 1.000 gram, Sabtu (18/10/2025).

    (shc/ara)

  • Trump Bakal Bertemu Xi Jinping di Korsel, Perang Dagang Mereda?

    Trump Bakal Bertemu Xi Jinping di Korsel, Perang Dagang Mereda?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan rencana pengenaan tarif 100% untuk barang dari China tidak permanen. Langkah itu terpaksa dilakukan sebagai balas dendam atas pengetatan ekspor yang dilakukan China untuk komoditas tanah jarang.

    “Itu (tarif 100%) tidak berkelanjutan, tetapi itulah angkanya. Mereka memaksa saya melakukan itu,” ujarnya dalam wawancara dengan Fox Business Network, dikutip dari Reuters, Sabtu (18/10/2025).

    Sebenarnya, dalam waktu dekat Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan. Dia meyakini hubungan AS dan China akan baik-baik saja, asalkan ada kesepakatan yang adil untuk perekonomian masing-masing negara.

    “Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan Tiongkok, tetapi kita harus mencapai kesepakatan yang adil. Harus adil,” kata Trump dalam acara “Mornings with Maria” di FBN.

    Sementara, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan AS dan China masih akan melakukan negosiasi atas kesepakatan perdagangan kedua negara. Pembahasan itu akan dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng.

    “Kami berharap China akan menunjukkan rasa hormat yang telah kami tunjukkan kepada mereka, dan saya yakin Presiden Trump, karena hubungannya dengan Presiden Xi, akan mampu mengembalikan situasi ke jalur yang baik,” ucap Bessent.

    Saling serang akan kebijakan perdagangan ini membuat situasi global tegang. Perang dagang kedua negara dengan ekonomi terbesar dunia membuat sejumlah pihak khawatir akan laju perekonomian global.

    Perang dagang AS dan China menjadi sorotan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO mendesak AS dan China meredakan ketegangan perdagangan. Perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut dapat mengurangi output ekonomi global 7% dalam jangka panjang.

    Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala mengaku sangat prihatin dengan kembali tingginya tensi ketegangan perdagangan AS-China. Ia mengatakan telah bertemu dengan para pejabat dari kedua negara untuk mendorong lebih banyak dialog.

    (ada/ara)

  • Investasi Asing yang Mengalir ke RI Makin Loyo

    Investasi Asing yang Mengalir ke RI Makin Loyo

    Jakarta –

    Realisasi investasi asing di Indonesia turun dalam dua kuartal terakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Per kuartal III-2025, realisasinya mencapai Rp 212 triliun atau turun 8,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 232,7 triliun.

    Kondisi yang sama juga terjadi pada kuartal II. Tercatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal II-2025 mencapai Rp 202,2 triliun, turun 6,95% dibandingkan kuartal II-2024 sebesar Rp 217,3 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, penurunan PMA secara tahunan salah satunya dipengaruhi oleh tantangan global. Hal ini berkaca pada tingginya tensi geopolitik dan perang dagang dalam tiga bulan terakhir.

    “Kita ketahui memang tantangan global kan masih ada. Kemarin-kemarin kalau kita lihat, ini kan laporan triwulan III dari bulan Juli, Agustus, September. Di dalam tiga bulan ini kan kita lihat tensi dari potensi trade war, potensi dari perang juga masih ada,” kata Rosan dalam Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2025 di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Meski demikian, menurut Rosan, investasi asing tetap menunjukkan tren positif secara kuartalan. PMA kuartal III-2025 sebesar Rp 212 triliun naik 4,9% dibandingkan dengan kuartal II yang mencapai Rp 202,2 triliun.

    “Sebetulnya investasi PMA-nya secara absolute number itu tidak turun, tetap meningkat. Angkanya tadi kurang lebih kan Rp 212 triliun berbanding Rp 202,8 juta triliun sebelumnya. Jadi tetap meningkat, tetapi tentunya harapannya FDI (Foreign Direct Investment) ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.

    Investasi Dalam Negeri Melonjak

    Secara keseluruhan, realisasi investasi kuartal III-2025 mencapai Rp 491,4 triliun. PMA berkontribusi sebesar 43,1%, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan kontribusi 56,9% atau Rp 279,4 triliun.

    Dalam dua kuartal terakhir, PMDN melonjak secara tahunan. Kontribusi PMDN pada kuartal III Rp 279,4 triliun naik 40,53% dibandingkan 2024 Rp 198,8 triliun. Begitu pula pada kuartal II-2025 realisasinya Rp 275,5 triliun, naik 30,5% dari 2024 Rp 211,1 triliun.

    “Pertumbuhan ini cepat karena mereka ada confidence juga, kalau nggak ada confidence kan nggak mungkin mereka melakukan investasi yang di dalam negeri,” kata dia.

    Menurut Rosan, salah satu faktor penting pendukung masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia adalah kestabilan, rule of law, hingga pool of talent yang baik. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan memperbaiki kualitas SDM sebagai salah satu upaya peningkatan investasi.

    “Kita kan dalam bonus demografi pada saat ini, dan kita kan juga terus memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan pool of talent kita yang ada. Dengan membuka ruang-ruang, terutama untuk mereka magang di BUMN-BUMN maupun di Danantara,” ujar Rosan.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/kil)

  • Purbaya Curiga Penempatan Duit Pemerintah Rp 285 T di Deposito Berjangka

    Purbaya Curiga Penempatan Duit Pemerintah Rp 285 T di Deposito Berjangka

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencurigai duit pemerintah yang ditempatkan pada instrumen deposito berjangka. Nilainya jumbo mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025.

    Purbaya sedang menginvestigasi asal-usul dana tersebut. Jumlah dana itu terus tumbuh dari posisi Desember 2023 senilai Rp 204,1 triliun.

    “Kita masih Investigasi itu uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu, tapi saya yakin mereka tahu,” ujar Purbaya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Curiga Ada Permainan

    Purbaya curiga ada permainan bunga yang dilakukan oleh anak-anak buahnya. Sebab, jika dana pemerintah ditempatkan di suatu instrumen investasi, jelas tujuannya adalah untuk mendapat imbal hasil atau return.

    “Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan? saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah kementerian atau yang lain, tapi setahu saya sih biasanya kan bank ngasih kode yang jelas, kalau uang pemerintah kan uang pemerintah kan. Saya akan periksa nanti,” imbuhnya.

    Purbaya menyebut, dana itu ditempatkan di bank-bank komersial termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan ditempatkannya uang yang diduga milik pemerintah pusat itu di simpanan berjangka, ia mengaku rugi.

    “Ada kecurigaan mereka main bunga. Di banyak bank komersial kita, Himbara mungkin, tapi saya akan investigasi lagi itu uang apa sebetulnya. Dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat, di situ ditulisnya. Bisa saja LPDP dan seterusnya. Harusnya si terpisah kan. Nanti saya akan cek, itu uang apa sebetulnya. Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu, karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Pasti saya rugi kalau gitu. Saya cek betul,” jelas Purbaya.

    (aid/ara)

  • Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima keluhan pengusaha soal kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan itu disampaikan melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Pengusaha yang tak disebutkan namanya itu merasa dikerjai oknum Bea Cukai sehingga kegiatan bisnisnya tersendat. Ia mengaku dipersulit oknum pegawai Bea Cukai, baik untuk urusan dokumentasi hingga pemeriksaan barang.

    “Saya pengusaha yang menjalankan importasi barang 1-2 tahun belakangan. Bea Cukai sangat meresahkan; Bea Cukai lagi lu, gimana si lu! Baik pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Pemeriksaan Barang 34 Hari

    Pelapor merasa proses pemeriksaan fisik barang tidak wajar karena memakan waktu hingga 34 hari. Ia juga mengaku didenda terus menerus dengan alasan yang tidak masuk akal, misalnya terkait tudingan bahwa dirinya menurunkan nilai barang pada invoice atau under invoicing. Oknum Bea Cukai juga meminta bukti yang tidak masuk akal sehingga sulit dipenuhi.

    “Saya dikenakan notul yang berisi denda. Padahal saya tidak under invoicing dan telah melakukan impor barang serupa bertahun-tahun. Ketika diminta alasan, alasannya tidak masuk akal, misal meminta bukti negosiasi, padahal bukti-bukti itu sudah disediakan dengan lengkap. Ini terjadi hampir untuk semua kegiatan impor saya, kena denda terus,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut.

    Pengusaha itu menyebut enggan mengambil banding agar barangnya bisa cepat keluar. Pasalnya, kata dia, hal itu tidak akan membuahkan hasil. Purbaya menilai tindakan oknum Bea Cukai tersebut diktator, lalu meminta penjelasan kepada Heru.

    “Ini namanya diktator. Kan lu juga orang Bea Cukai (Heru), lu coba jelasin, ini kan murid lu semua kenapa bisa begini. Coba jelasin,” pinta Purbaya.

    “Ini langsung nanti PIB-nya kita cek, ini nanti SOP-nya sudah lewat, mestinya ini langsung diputus, SOP pemeriksaannya nggak selama ini,” jawab eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Kantor Kemenkeu.

    Purbaya menilai perlu ada perubahan besar pada budaya organisasi di Bea Cukai. Oleh karena itu, kanal Lapor Pak Purbaya diharapkan membantu dirinya memonitor kinerja jajaran Kemenkeu hingga ke level bawah.

    (ily/rrd)