Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Pidato presiden Prabowo pada rapat kabinet paripurna bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya menarik untuk disimak. Salah satu poin penting yang disampaikan presiden Prabowo adalah perlunya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju.

    Pidato presiden Prabowo sekaligus mengingatkan kita pada pemenang hadiah nobel ekonomi tahun 2018, professor ekonomi dari University of California, Berkeley, Paul Romer, bahwa permasalahan utama emerging market economies (EMEs) adalah besarnya “technology gap” (kesenjangan teknologi) dan “knowledge gap” (kesenjangan pengetahuan) dengan negara maju.

    Sehingga, pekerjaan rumah utama pemerintah dan dunia usaha di negara-negara EMEs adalah membangun eksositem research and development (R&D) dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melibatkan pemerintah, swasta, lembaga riset, universitas dan masyarakat.

    Sejalan dengan hal tersebut, Paul Romer memperkenalkan konsep pertumbuhan endogen (endogenous growth model) yang menekankan pada pentingnya R&D sebagai penopang kemajuan teknologi dan pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang.

    Pertumbuhan ekonomi harus digerakkan dari dalam sistem perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi tidak bersumber dari dorongan faktor eksternal yang berada di luar sistem perekonomian nasional. Sehingga, kemajuan teknologi harus bersumber dari sumber daya internal perekonomian nasional.

    Model pertumbuhan ekonomi endogen yang mulai populer sejak tahun 1980-an menyatakan bahwa investasi pada pengembangan SDM, inovasi dan pengetahuan adalah kontributor utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.

    Sebagai contoh, suatu perusahaan yang berinvestasi pada R&D dan pengembangan SDM akan menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru memiliki snowball effect (efek bola salju) yang terus membesar dalam satu perekonomian. Dalam konteks ini, secara agregat perekonomian, menambah satu unit input tenaga kerja dan modal akan menambah output lebih dari satu kali (increasing return to scale).

    Semakin besar stock of knowledge (stok pengetahuan), dalam hal ini jumlah orang berpendidikan tinggi di dalam suatu perekonomian maka semakin banyak inovasi teknologi. Snowball effect dari suatu pengetahuan terjadi melalui proses learning by doing (belajar sambil bekerja) dengan knowledge sharing (berbagi pengetahuan) antar pekerja dalam suatu perekonomian.

    Sebagaimana pengalaman negara maju, barang modal tidak hanya berkaitan dengan investasi pada modal fisik saja tetapi juga mencakup investasi pada sektor pengetahuan. Pada saat suatu pengetahuan dihasilkan oleh pekerja atau perusahaan maka pengetahuan tersebut memiliki spillover effect (efek tular) ke perusahaan lain.

    Sehingga investasi pada kegiatan R&D untuk menghasilkan pengetahuan baru oleh suatu perusahaan akan berdampak pada perusahaan lain. Pengetahuan dinyatakan sebagai barang publik yang penggunaannya bersifat partial excludable (pembatasan terbatas). Akses terhadap pengtahuan baru meskipun terbatas tetapi bersifat parsial.

    Peningkatan stok pengetahuan dan teknologi dalam suatu perekonomian tergantung pada akumulasi barang modal. Meningkatnya akumulasi barang modal mendorong penyebaran teknologi dalam suatu perekonomian. Hal ini ikut membantu meningkatkan produktifitas perekonomain secara keseluruhan.

    Intinya, pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang tidak mungkin bergantung pada rasio antara tabungan dengan output dibagi dengan rasio antara peningkatan akumulasi barang modal dengan perubahan output. Output nasional diukur menggunakan Gross Domestic Product (GDP).

    Singkatnya, hanya ada satu jalan bagi perekonomian nasional untuk naik status dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju berpendapatan tinggi, lebih dari US$ 12.500 per kapita per tahun, selain berinvestasi pada kegiatan R&D, inovasi dan pengembangan SDM.

    Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, sesuai visi presiden Prabowo dapat dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: pertama, meningkatkan pengeluaran R&D secara bertahap, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, dari hanya 0,42% dari GDP tahun 2024 menjadi minimal 2% terhadap GDP dalam lima tahun ke depan.

    Pemerintah Prabowo perlu belajar pada negara-negara yang telah mencapai status sebagai negara maju karena ditopang oleh anggaran R&D sebagai persentase terhadap GDP mencapai lebih dari 2%. Di mana, Jepang 3,3%, Korea 4,93%, Jerman sekitar 3,14%, dan AS sekitar 3,46% tahun 2021.

    Sementara negara yang hingga saat ini masih berstatus sebagai middle income (negara berpendapatan menengah) memiliki pengeluaran R&D sebagai persentase terhadap GDP hanya 0,43% untuk Vietnam tahun 2021, 0,60% untuk Afrika Selatan tahun 2020, 0,65% untuk India tahun 2020, dan 0,94% untuk Rusia tahun 2022.

    Kedua, melipatgandakan investasi pengembangan SDM. Salah satu yang dapat dilakukan adalah pengembangan sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah. Tujuannya adalah melahirkan tenaga kerja berpengetahuan tinggi dan terampil.

    Ketersediaan tenaga kerja profesional, SDM berpengetahuan tinggi dan terampil, akan menjadi basis pertumbuhan jumlah kelas menengah nasional. Tenaga kerja profesional menjadi ujung tombak dalam menyerap dan sekaligus mengembangkan teknologi tinggi dari negara maju.

    Ketiga, membangun ekosistem inovasi nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun keterkaitan antara sektor pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membangun linkage antara perguruan tinggi dengan sektor manufaktur national champion (andalan) di pasar ekspor.

    Agenda-agenda tersebut di atas, dalam jangka menengah dan panjang akan menjamin terjadinya konvergensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi manufaktur terbaru.

    Akhir kata, ketersediaan SDM, kapasitas penguasaan teknologi serta Sumber Daya Alam (SDA), dalam hal ini critical mineral (mineral kritis) atau rare earth (tanah jarang) di Indonesia dapat menjadi modal untuk membangun industri manufaktur yang kompetitif di pasar global.

    Muhammad Syarkawi Rauf
    Dosen FEB Unhas
    Ketua KPPU RI 2015 – 2018

    Halaman 2 dari 2

    (ang/ang)

  • Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Pidato presiden Prabowo pada rapat kabinet paripurna bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya menarik untuk disimak. Salah satu poin penting yang disampaikan presiden Prabowo adalah perlunya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju.

    Pidato presiden Prabowo sekaligus mengingatkan kita pada pemenang hadiah nobel ekonomi tahun 2018, professor ekonomi dari University of California, Berkeley, Paul Romer, bahwa permasalahan utama emerging market economies (EMEs) adalah besarnya “technology gap” (kesenjangan teknologi) dan “knowledge gap” (kesenjangan pengetahuan) dengan negara maju.

    Sehingga, pekerjaan rumah utama pemerintah dan dunia usaha di negara-negara EMEs adalah membangun eksositem research and development (R&D) dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melibatkan pemerintah, swasta, lembaga riset, universitas dan masyarakat.

    Sejalan dengan hal tersebut, Paul Romer memperkenalkan konsep pertumbuhan endogen (endogenous growth model) yang menekankan pada pentingnya R&D sebagai penopang kemajuan teknologi dan pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang.

    Pertumbuhan ekonomi harus digerakkan dari dalam sistem perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi tidak bersumber dari dorongan faktor eksternal yang berada di luar sistem perekonomian nasional. Sehingga, kemajuan teknologi harus bersumber dari sumber daya internal perekonomian nasional.

    Model pertumbuhan ekonomi endogen yang mulai populer sejak tahun 1980-an menyatakan bahwa investasi pada pengembangan SDM, inovasi dan pengetahuan adalah kontributor utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.

    Sebagai contoh, suatu perusahaan yang berinvestasi pada R&D dan pengembangan SDM akan menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru memiliki snowball effect (efek bola salju) yang terus membesar dalam satu perekonomian. Dalam konteks ini, secara agregat perekonomian, menambah satu unit input tenaga kerja dan modal akan menambah output lebih dari satu kali (increasing return to scale).

    Semakin besar stock of knowledge (stok pengetahuan), dalam hal ini jumlah orang berpendidikan tinggi di dalam suatu perekonomian maka semakin banyak inovasi teknologi. Snowball effect dari suatu pengetahuan terjadi melalui proses learning by doing (belajar sambil bekerja) dengan knowledge sharing (berbagi pengetahuan) antar pekerja dalam suatu perekonomian.

    Sebagaimana pengalaman negara maju, barang modal tidak hanya berkaitan dengan investasi pada modal fisik saja tetapi juga mencakup investasi pada sektor pengetahuan. Pada saat suatu pengetahuan dihasilkan oleh pekerja atau perusahaan maka pengetahuan tersebut memiliki spillover effect (efek tular) ke perusahaan lain.

    Sehingga investasi pada kegiatan R&D untuk menghasilkan pengetahuan baru oleh suatu perusahaan akan berdampak pada perusahaan lain. Pengetahuan dinyatakan sebagai barang publik yang penggunaannya bersifat partial excludable (pembatasan terbatas). Akses terhadap pengtahuan baru meskipun terbatas tetapi bersifat parsial.

    Peningkatan stok pengetahuan dan teknologi dalam suatu perekonomian tergantung pada akumulasi barang modal. Meningkatnya akumulasi barang modal mendorong penyebaran teknologi dalam suatu perekonomian. Hal ini ikut membantu meningkatkan produktifitas perekonomain secara keseluruhan.

    Intinya, pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang tidak mungkin bergantung pada rasio antara tabungan dengan output dibagi dengan rasio antara peningkatan akumulasi barang modal dengan perubahan output. Output nasional diukur menggunakan Gross Domestic Product (GDP).

    Singkatnya, hanya ada satu jalan bagi perekonomian nasional untuk naik status dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju berpendapatan tinggi, lebih dari US$ 12.500 per kapita per tahun, selain berinvestasi pada kegiatan R&D, inovasi dan pengembangan SDM.

    Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, sesuai visi presiden Prabowo dapat dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: pertama, meningkatkan pengeluaran R&D secara bertahap, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, dari hanya 0,42% dari GDP tahun 2024 menjadi minimal 2% terhadap GDP dalam lima tahun ke depan.

    Pemerintah Prabowo perlu belajar pada negara-negara yang telah mencapai status sebagai negara maju karena ditopang oleh anggaran R&D sebagai persentase terhadap GDP mencapai lebih dari 2%. Di mana, Jepang 3,3%, Korea 4,93%, Jerman sekitar 3,14%, dan AS sekitar 3,46% tahun 2021.

    Sementara negara yang hingga saat ini masih berstatus sebagai middle income (negara berpendapatan menengah) memiliki pengeluaran R&D sebagai persentase terhadap GDP hanya 0,43% untuk Vietnam tahun 2021, 0,60% untuk Afrika Selatan tahun 2020, 0,65% untuk India tahun 2020, dan 0,94% untuk Rusia tahun 2022.

    Kedua, melipatgandakan investasi pengembangan SDM. Salah satu yang dapat dilakukan adalah pengembangan sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah. Tujuannya adalah melahirkan tenaga kerja berpengetahuan tinggi dan terampil.

    Ketersediaan tenaga kerja profesional, SDM berpengetahuan tinggi dan terampil, akan menjadi basis pertumbuhan jumlah kelas menengah nasional. Tenaga kerja profesional menjadi ujung tombak dalam menyerap dan sekaligus mengembangkan teknologi tinggi dari negara maju.

    Ketiga, membangun ekosistem inovasi nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun keterkaitan antara sektor pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membangun linkage antara perguruan tinggi dengan sektor manufaktur national champion (andalan) di pasar ekspor.

    Agenda-agenda tersebut di atas, dalam jangka menengah dan panjang akan menjamin terjadinya konvergensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi manufaktur terbaru.

    Akhir kata, ketersediaan SDM, kapasitas penguasaan teknologi serta Sumber Daya Alam (SDA), dalam hal ini critical mineral (mineral kritis) atau rare earth (tanah jarang) di Indonesia dapat menjadi modal untuk membangun industri manufaktur yang kompetitif di pasar global.

    Muhammad Syarkawi Rauf
    Dosen FEB Unhas
    Ketua KPPU RI 2015 – 2018

    Halaman 2 dari 2

    (ang/ang)

  • Mengintip Pengelolaan Tambang Nikel di Sulawesi Selatan

    Mengintip Pengelolaan Tambang Nikel di Sulawesi Selatan

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Rabu, 22 Okt 2025 18:30 WIB

    Sulawesi Selatan – Deru mesin tambang terdengar berpadu dengan aktivitas para pekerja yang sibuk mengelola salah satu sumber daya andalan Indonesia, yakni nikel.

  • Iuran BPJS Kesehatan Naik Kalau Ekonomi Tumbuh di Atas 6%

    Iuran BPJS Kesehatan Naik Kalau Ekonomi Tumbuh di Atas 6%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik pada 2025 ini. Sebab menurutnya saat ini perekonomian dalam negeri baru mengalami pemulihan.

    “Kalau sekarang belum, sekarang belum,” jawabnya singkat saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Meski begitu, Purbaya mengatakan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan berpotensi dinaikkan jika ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 6%. Namun ia juga belum bisa memastikan seberapa besar kenaikan iuran-nya nanti, mengingat hal ini belum dibicarakan lebih jauh.

    “Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih, dalam pengertian tumbuhnya di atas 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerjaan lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat,” terangnya.

    Saat diminta penegasan apakah iuran BPJS Kesehatan berpeluang dinaikkan tahun depan mendatang seperti yang tertuang dalam dengan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, ia belum bisa memastikan.

    “Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana? Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah,” ucap Purbaya.

    Sebelumnya, Purbaya sempat mengatakan persoalan kenaikan tarif BPJS Kesehatan belum diputuskan. Sebab pihaknya masih menyerahkan perhitungan itu kepada BPJS Kesehatan.

    “Belum itu, biar mereka yang ngitung,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Purbaya juga mengakui kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu pembahasan saat bertemu Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Keduanya diketahui bertemu membahas pengelolaan BPJS Kesehatan.

    “Ada (pembahasan soal iuran BPJS Kesehatan) tapi belum final, baru permukaannya aja. Jadi belum bisa didiskusikan ke media, belum clear,” tuturnya.

    Selain itu dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah membuka ruang untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif iuran secara bertahap.

    “Penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” tulis dokumen tersebut.

    Pendekatan kenaikan iuran bertahap disebut penting dilakukan demi meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    (igo/fdl)

  • Purbaya Yakin Data BI soal Dana Mengendap di Bank Benar, Minta KDM Cek Lagi

    Purbaya Yakin Data BI soal Dana Mengendap di Bank Benar, Minta KDM Cek Lagi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sanggahan beberapa Gubernur soal dana Pemerintah Daerah (Pemda) mengendap di Bank. Sanggahan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.

    Menurut Purbaya, data menyangkut dana Pemda mengendap di perbankan didapatkannya dari Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Purbaya yakin data tersebut valid sehingga meminta para gubernur memeriksa kembali data mereka.

    “Itu data dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana, dana diperbankannya mereka,” ujar Purbaya saat ditemui di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Purbaya menjelsakan, BI mendapatkan laporan dari perbankan secara rutin. Purbaya kembali menekankan bahwa data milik BI lah yang seharusnya benar.

    “Itu kan dalam data dari bank sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul,” tuturnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025. Selain realisasi yang lambat, Purbaya juga menyinggung ada 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.

    Purbaya menyebut total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Pemprov Jabar diketahui menempati urutan kelima dengan Rp 4,1 triliun, sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 3,1 triliun.

    Namun, KDM membantah tudingan Purbaya usai menerima penjelasan dari Bank Indonesia (BI). KDM menegaskan tidak ada dana Pemda Jabar sebesar Rp 4,1 triliun mengendap dalam bentuk deposito. Menurutnya, data yang benar adalah terdapat uang sebesar Rp 3,8 triliun tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro berdasarkan data per 30 September 2025.

    “Nah, jadi ada nggak duit yang Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah, yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” ujarnya melalui unggahan video di Instagram @dedimulyadi71, Rabu (22/10/2025).

    KDM juga menyebut dana Rp 3,8 triliun itu sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan Pemprov Jabar. Misalnya, menggaji pegawai, biaya perjalanan dinas, hingga membayar tagihan listrik.

    Sementara itu, dalam data BI hingga 30 September, anggaran daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,97 triliun. Namun, angka tersebut berbeda dengan data dari 546 Pemda yang disampaikan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga 17 Oktober, dana Pemda di rekening kas daerah mencapai Rp 215 triliun.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pihaknya memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

    “Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor,” ujar Ramdan, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    (ily/rrd)

  • Purbaya Yakin Data BI soal Dana Mengendap di Bank Benar, Minta KDM Cek Lagi

    Purbaya Yakin Data BI soal Dana Mengendap di Bank Benar, Minta KDM Cek Lagi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sanggahan beberapa Gubernur soal dana Pemerintah Daerah (Pemda) mengendap di Bank. Sanggahan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.

    Menurut Purbaya, data menyangkut dana Pemda mengendap di perbankan didapatkannya dari Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Purbaya yakin data tersebut valid sehingga meminta para gubernur memeriksa kembali data mereka.

    “Itu data dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana, dana diperbankannya mereka,” ujar Purbaya saat ditemui di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Purbaya menjelsakan, BI mendapatkan laporan dari perbankan secara rutin. Purbaya kembali menekankan bahwa data milik BI lah yang seharusnya benar.

    “Itu kan dalam data dari bank sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul,” tuturnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025. Selain realisasi yang lambat, Purbaya juga menyinggung ada 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.

    Purbaya menyebut total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Pemprov Jabar diketahui menempati urutan kelima dengan Rp 4,1 triliun, sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 3,1 triliun.

    Namun, KDM membantah tudingan Purbaya usai menerima penjelasan dari Bank Indonesia (BI). KDM menegaskan tidak ada dana Pemda Jabar sebesar Rp 4,1 triliun mengendap dalam bentuk deposito. Menurutnya, data yang benar adalah terdapat uang sebesar Rp 3,8 triliun tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro berdasarkan data per 30 September 2025.

    “Nah, jadi ada nggak duit yang Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah, yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” ujarnya melalui unggahan video di Instagram @dedimulyadi71, Rabu (22/10/2025).

    KDM juga menyebut dana Rp 3,8 triliun itu sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan Pemprov Jabar. Misalnya, menggaji pegawai, biaya perjalanan dinas, hingga membayar tagihan listrik.

    Sementara itu, dalam data BI hingga 30 September, anggaran daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,97 triliun. Namun, angka tersebut berbeda dengan data dari 546 Pemda yang disampaikan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga 17 Oktober, dana Pemda di rekening kas daerah mencapai Rp 215 triliun.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pihaknya memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

    “Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor,” ujar Ramdan, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    (ily/rrd)

  • Sempat Rekor, Harga Emas Hari Ini Terjun Bebas!

    Sempat Rekor, Harga Emas Hari Ini Terjun Bebas!

    Harga emas Antam ambruk Rp 177.000 per gram nya, menjadi Rp 2.310.000. Sehari sebelumnya diketahui harga emas Antam mencetak rekor mencapai Rp 2.487.000 atau nyaris Rp 2,5 juta/gram.

    Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.205.000.

  • Survei LPEM UI soal Ekonomi di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Survei LPEM UI soal Ekonomi di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Survei terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan, mayoritas pakar menilai kondisi perekonomian RI makin memburuk selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Survei LPEM secara khusus mengumpulkan pandangan 64 pakar dari berbagai latar belakang terkait kondisi ekonomi terkini dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Hasilnya, mayoritas menilai bahwa kondisi perekonomian memburuk.

    “Sebagian besar pakar, 30 dari 64 (47%), menilai kondisi ekonomi saat ini telah memburuk dan jauh lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya,” tulis LPEM dalam laporan bertajuk LPEM Economic Experts Survey Semester II 2025, Rabu (22/10/2025).

    Bahkan, ada 2 pakar yang menilai kondisi ekonomi jauh lebih buruk. Kemudian, total ada sebanyak 24 pakar (37,5%) menganggap tidak terjadi perubahan alias stagnan terhadap kondisi ekonomi.

    Sementara itu, sebagian kecil yaitu 8 pakar (12,5%) menganggap kondisi ekonomi menjadi lebih baik, dan tidak ada pakar yang setuju dan menganggap bahwa ekonomi jauh lebih baik.

    “Secara keseluruhan, rata-rata respons terhadap kondisi ekonomi saat ini adalah -0,41 dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi, yaitu 8,88. Temuan ini menunjukkan bahwa para pakar masih merasakan kegelisahan terhadap keadaan perekonomian,” tulis LPEM.

    Hasil ini juga sejalan dengan konsensus survei sebelumnya pada Maret 2025, di mana sebagian besar ahli (55%) memandang kondisi ekonomi memburuk pada saat itu.

    Di samping itu, sebagian pakar juga mulai melihat peningkatan tekanan inflasi terhadap ekonomi. Dari 64 responden, 25 pakar atau 39% menilai tekanan inflasi lebih tinggi dibanding sebelumnya.

    Bahkan, 5 pakar lainnya menilai tekanan inflasi meningkat jauh lebih tinggi. Lalu 29 pakar atau 45% menilai dampaknya masih sama, dan hanya 5 orang yang melihat tekanannya menurun.

    “Respons rata-rata +0,47, dengan tingkat keyakinan yang cukup tinggi (7,44), menunjukkan sedikit overheating dalam perekonomian, yang didorong oleh tekanan inflasi,” tulis LPEM.

    Selanjutnya, kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi sorotan. Total sebanyak 27 dari 64 pakar menilai kondisi pasar tenaga kerja memburuk dari periode sebelumnya.

    Lalu sebanyak 10 dari 64 pakar bahkan menilai kondisinya jauh lebih buruk. 24 pakar menilai tidak berubah, dan hanya 3 orang pakar yang menilai kondisinya lebih baik.

    Survei juga turut menanyakan tentang ekspektasi pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan ke depan. Hasilnya, mayoritas pakar, 24 dari 64 pakar, memperkirakan tidak akan terjadi perubahan.

    Sedangkan sebanyak 23 dari 64 pakar memprediksi pertumbuhan ekonomi akan melambat. Lalu 15 pakar memperkirakan akan terjadi akselerasi pertumbuhan, dan masing-masing satu pakar menilai terjadi akselerasi dan perlambatan pertumbuhan signifikan.

    (shc/kil)

  • Mau Sikat Mafia Impor Baju Bekas, Purbaya Bicara Nasib Thrifting di Pasar Senen

    Mau Sikat Mafia Impor Baju Bekas, Purbaya Bicara Nasib Thrifting di Pasar Senen

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons dampak pelarangan impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres terhadap bisnis di Pasar Senen. Lokasi tersebut merupakan pusat thrifting di Jakarta yang dikenal sebagai tempat jual beli pakaian bekas impor.

    Purbaya menilai bisnis di Pasar Senen tak akan tutup meski impor balpres pakaian bekas dilarang. Menurutnya, pakaian bekas tersebut akan digantikan oleh produk-produk buatan dalam negeri.

    “Oh nggak (tutup), nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak mendukung adanya UMKM yang menjual barang ilegal. Pemerintah berupaya menghidupkan UMKM legal yang dapat membuka lapangan kerja dan menggenjot produksi dalam negeri. Hal ini diharapkan berdampak positif juga pada industri tekstil dalam negeri.

    “Lu pengen menghidupkan UMKM ilegal? Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri,” tegas Purbaya.

    Purabaya menekankan bakal menggalakkan lagi aturan pelarangan impor bal pakaian bekas. Ke depannya pelaku impor pakaian bekas akan mendapat hukuman tambahan berupa denda hingga di-black list sehingga tak bisa lagi melakukan kegiatan impor.

    Selama ini penegakan hukum terhadap praktik tersebut hanya berupa pemusnahan barang dan hukum pidana bagi pelakunya. Hal itu dinilai cenderung merugikan pemerintah, sebab negara harus menggelontorkan uang dalam pelaksanaannya.

    “Saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas, seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Anak Pantura Taklukkan Samudera Dunia, Kisah Andika yang Kini Jadi Pelaut PIS

    Anak Pantura Taklukkan Samudera Dunia, Kisah Andika yang Kini Jadi Pelaut PIS

    Jakarta –

    Lirik lagu ‘Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudera’ nampaknya menjadi pecutan bagi Andika untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini tercermin dari perjalanan hidup pelaut dari Pertamina International Shipping (PIS) yakni Capt. Andika Dwi Cahyo Kumolo yang merupakan Master Kapal Pertamina Gas 1.

    Sebagai informasi, PIS merupakan perusahaan pelayaran dan logistik energi nasional yang berperan penting dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. Dalam menjaga ketahanan energi, PIS berkomitmen menghadirkan pelaut-pelaut tangguh yang membantu Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional.

    Andika menceritakan kisahnya bisa menjadi seorang pelaut. Ia lahir di Pantura Jawa yang dikelilingi oleh lautan dan nelayan. Dari situlah mulanya ia ingin mengarungi samudera. Namun ia tak puas jika hanya menjadi nelayan, ia bercita-cita untuk menjadi seorang pelaut yang bisa berlayar hingga ke pelosok-pelosok Indonesia.

    “Kebetulan juga dari lingkungan saya (Pantura) itu kebanyakan sebagai nelayan, mungkin dari situ, tapi saya punya impian yang tinggi menjadi pelaut, karena Indonesia adalah negara maritim, negara dengan luas lautannya yang lebih luas dari daratan dan juga memiliki potensi yang tinggi,” katanya dalam webinar online yang diselenggarakan oleh Pertamina Internasional Shipping, Rabu (22/10/2025).

    Andhika memulai pendidikannya untuk menjadi seorang pelaut di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Kini ia sudah bergabung dengan PIS selama 16 tahun. Dari 16 tahun tersebut ia telah memiliki pengalaman mengangkut kapal LPG di rute domestik hingga Internasional di antaranya yakni, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Amerika Serikat (AS).

    Dalam perjalanannya tersebut, Capt. Andika juga berhasil mempertahankan rekam jejak dengan tidak adanya pelanggaran saat dilakukan inspeksi oleh otoritas pelabuhan tempat bersandar atau zero observation. Dirinya ingin Indonesia dapat dilihat sebagai suatu negara yang mempunyai kapal dan pelaut yang handal.

    “Motivasinya selaras dengan misi yang diambil oleh PIS ya, untuk memperkuat daya saing pelaut Indonesia di hadapan mata global, terutama untuk industri maritim global dengan membawa nama Indonesia dan khususnya nama PIS di seluruh negara yang kita kunjungi,” katanya.

    Andika menjelaskan dirinya bersama kru lainnya berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang baik serta tetap dapat zero observation. Hal ini dilakukan dengan cara selalu mengacu semua aturan terbaru internasional.

    “Jadi kita terus sesuai requirement, jadi tidak ketinggalan istilahnya untuk requirement atau persyaratan-persyaratan sebuah kapal untuk masuk ke suatu negara. Jadi selalu kita update seperti itu,” katanya.

    Tonton juga Video: Docking Kapal MT Gamkonora, PIS Jaga Standar Global

    (ara/ara)