Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • KUR 2026 Fokus ke Sektor Produksi, Target Naik Jadi 62 Persen

    KUR 2026 Fokus ke Sektor Produksi, Target Naik Jadi 62 Persen

    Perajin menyelesaikan proses akhir pembuatan kerajinan replika mobil dan motor dari kayu di Tetap Jaya Wood Art, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025). Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi pada 2026 sebesar 62 persen menyusul capaian target pada tahun 2025 mencapai 32,5 trilliun atau sebesar 60,5 persen yaitu melampaui target sebesar 60 persen. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

  • Oknum Pegawai Pajak Diduga Palak Warga Lagi Diusut

    Oknum Pegawai Pajak Diduga Palak Warga Lagi Diusut

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengusut dugaan oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten, memalak wajib pajak.

    Laporan itu diterima dari wajib pajak yang mengadu melalui layanan Lapor Pak Purbaya.

    Bimo mengatakan, pihaknya sudah mengundang pelapor yang pertama kali mengungkap kasus tersebut. Namun, Ditjen Pajak belum bisa mengungkap sepenuhnya kasus tersebut karena pelapor belum memberikan informasi.

    “Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kita sudah undang, Saya belum bisa ini karena dari pelapor belum memberikan informasi,” ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Bimo menyebut penyelesaian kasus itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Nanti kita lihat, nanti Pak Purbaya sendiri,” tuturnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya laporan pememalakan wajib pajak ini diduga dilakukan oknum account representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan lalu.

    Saat itu Purbaya membahas tentang laporan yang diterimanya melalui layanan WhatsApp Lapor Pak Purbaya dengan nomor 082240406600, yang sudah dibuka sejak 15 Oktober 2025.

    “Izin lapor tindak premanisme AR Pajak KPP Tigaraksa. Siap Tigaraksa KPP-nya? kalau itu minggu depan saya cek harus sudah rapi nih nggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatif lah. Oh ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata nggak. Ini birokrasi seperti itu,” kata Purbaya kepada awak media, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya pun bercerita, banyak pejabat nakal yang berpikir bahwa masa jabatan menteri hanya empat atau lima tahun. Hal ini membuat para birokrat tidak peduli terkait imbauan atau peringatan yang diarahkan oleh Menteri Keuangan.

    Menurutnya, para birokrat ini beranggapan jika menterinya berganti nanti mereka tetap aman. Ia menyebut perilaku itu sebagai sikap acuh para birokrat.

    (ily/hns)

  • Cetak 500 Ribu Tenaga Kerja Baru, Pemerintah Siapkan Rp 8 Triliun

    Cetak 500 Ribu Tenaga Kerja Baru, Pemerintah Siapkan Rp 8 Triliun

    Jakarta –

    Pemerintah menyiapkan Rp 8 triliun untuk program tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu orang. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program itu untuk penciptaan tenaga kerja di bidang welder (juru las) dan hospitality.

    “Bapak Presiden di dalam sindang kabinet kemarin (memerintahkan) untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Koordinator program ini akan di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (MP2MI).

    “Ini tadi dalam pembahasan, Menteri P2MI diminta mengkoordinasikan dan anggaran yang disediakan sekitar Rp 8 triliun,” terang Airlangga.

    Program ini juga akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan. Airlangga menjelaskan, keterlibatan Kementerian P2MI dalam program ini agar pekerja tersebut juga memiliki kesempatan bekerja di luar negeri.

    “Jadi itu kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dan nanti tentu dari segi demand side-nya diharapkan ini bisa dipekerjakan di luar negeri. Ini memang sudah menjadi pembicaraan saat Bapak Presiden bertemu bilateral dengan berbagai negara karena berbagai negara membutuhkan dua profesi tersebut,” terang Airlangga.

    (ada/hns)

  • Maaf Menteri UMKM soal Ajakan Bikin Produk KW, Singgung China & Korea

    Maaf Menteri UMKM soal Ajakan Bikin Produk KW, Singgung China & Korea

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan permohonan maaf ke publik usai pernyataan menuai sorotan serta kritikan karena dinilai mengajak pelaku UMKM memproduksi barang tiruan alias KW. Ia mengakui kesalahannya dalam menyampaikan yang seolah menunjukkan pihaknya mendukung UMKM produksi produk-produk KW.

    “Memang respons publik banyak sekali, rata-rata memang menyayangkan dan mengkritisi terkait isu barang KW ini dan saya atas nama pribadi meminta maaf kalau sampai misalnya dipersepsikannya seperti itu,” ujar Maman saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

    “Tapi sebenarnya esensinya nggak itu. Jadi saya tuh minta maafnya begini, minta maafnya karena gue menggunakan analogi Louis Vuitton menjadi Louis Vuttong, terus Dior menjadi Doir. Sebenarnya secara esensi bukan itu,” tambah Maman.

    Maman meluruskan bahwa yang dimaksud dengan pernyataannya beberapa waktu lalu bukanlah agar UMKM benar-benar meniru 100% barang-barang terkenal terkenal. Namun, mencontoh inovasi produk dari negara lain, seperti China dan Korea Selatan.

    Menurut Maman, pelaku UMKM perlu belajar dari praktik industrialisasi di China dan Korea Selatan. Ia menilai keberhasilan industrialisasi di kedua negara tersebut terjadi melalui konsep meniru produk negara lain, kemudian memodifikasinya.

    Ia menegaskan, praktik tiruan tersebut bukanlah meniru 100%, melainkan menggunakan prinsip amati, tiru, dan modifikasi (ATM). Selain itu, kata Maman, keberhasilan industri di Korea Selatan juga didukung oleh transformasi produk yang berkualitas. Hal serupa juga terjadi di China.

    “Begitu juga dengan China. Awalnya mereka membuat produk imitasi, lalu mentransformasikannya menjadi produk berkualitas tinggi yang kini digunakan di banyak negara. Jadi secara esensi, konsepnya kurang lebih seperti itu,” imbuhnya.

    Maman menambahkan, pihaknya tetap menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual (HKI). Ia menyadari bahwa HKI sangat berarti bagi setiap orang. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menimbulkan tafsir berbeda di publik.

    “Karena saya sadar hak kekayaan intelektual itu penting bagi setiap orang. Jadi itu klarifikasi saya. Saya minta maaf kalau pernyataan saya ditafsirkan publik seakan-akan mendukung barang KW 100%. Saya terima kritik publik ini sebagai bentuk partisipasi yang harus kita dengar,” kata Maman.

    Pernyataan tersebut bermula saat Maman menilai UMKM Tanah Air berdarah-darah akibat gempuran produk impor asal China. Di saat yang sama, dirinya juga bertugas melindungi UMKM agar tetap tumbuh.

    Sayangnya ada segelintir oknum pegawai Bea Cukai yang bertindak di luar koridor. Akibatnya barang-barang yang sebenarnya ilegal bisa masuk ke Indonesia hingga merugikan UMKM lokal.

    “Kita tahu bahwa masih banyaknya oknum-oknum di Bea Cukai yang bermain. Saya sebut oknum ya, saya tidak sebut institusi, yang bermain. Akhirnya barang-barang selundupan atau pun barang-barang yang katanya ilegal tetapi disebut legal juga banyak masuk. Ini yang akhirnya membuat usaha mikro, kecil, menengah kita jadi nggak mampu bersaing,” beber Maman di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Salah satu solusi yang diusulkan Maman adalah mendorong UMKM membuat barang yang mirip dengan produk-produk terkenal. Sebab, hal itu jugalah yang dilakukan oleh China.

    “Ya udah kita dorong para pengrajin-pengrajin tas kita, membuat produk yang sama seperti produk-produk tas branded dalam hal ini, tas-tas China itu. Misalnya namanya apa tuh, Louis? Louis Vuitton. Ya gua sarankan kita buat barangnya sama kurang lebih, tapi namanya kita sebut Louis Vuttong,” tuturnya.

    (rea/rrd)

  • Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat tak mampu.

    “Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

    Di sisi lain, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen. Salah satunya terkait pemanfaatan IT hingga mengurangi program-program yang tidak efisien.

    “Harus ada perbaikan juga sedikit di sana. Misalnya mereka sudah kemukakan ada banyak program-program mungkin dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit membeli alat-alat yang kemahalan dan kebanyakan. Jadi saya bilang, sudah diskusi saja dengan Kementerian Kesehatan, kita kurangin begitu-begitu,” terang Purbaya

    “Saya juga minta mereka mengefektifkan IT yang mereka punya. Mereka rupanya punya 200 orang yang bekerja di IT, itu sudah perusahaan komputer sendiri. Gede banget saya bilang, ya sudah lu bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka di seluruh Indonesia, dan pakai AI sehingga program nanti kalau sudah klaim-klaim yang nggak jelas kelihatan langsung terdeteksi,” sambung mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu.

    Purbaya menambahkan perbaikan manajemen BPJS Kesehatan ini dapat terlaksana dalam 6 bulan ke depan, khususnya dalam hal pemanfaatan IT. Dengan begitu dana Rp 20 triliun dari pemerintah tidak akan terbuang sia-sia.

    “Jadi saya harapkan 6 bulan ke depan itu sudah bekerja, mereka bilang bisa. Kalau itu bisa harusnya IT kita, IT BPJS merupakan IT yang nanti sistem rumah sakit bisa terbesar dan terbaik di dunia. Saya maunya itu, jadi Rp 20 triliun nggak apa-apa,” tutur Purbaya.

    (igo/hns)

  • Indonesia Treasury Leadership Forum Jadi Wadah Akselerasi Ekonomi Digital

    Indonesia Treasury Leadership Forum Jadi Wadah Akselerasi Ekonomi Digital

    Jakarta –

    Standard Chartered Indonesia mengadakan Indonesia Treasury Leadership Forum perdana di Jakarta sebagai ajang kolaborasi lintas sektor. Mengusung tema ‘Blueprint untuk Treasury Masa Depan’, forum ini membahas strategi digitalisasi dan inovasi keuangan perusahaan guna mendukung akselerasi ekonomi digital nasional.

    Forum ini menjadi ajang pertemuan antara pembuat kebijakan, pelaku industri, fintech, dan corporate treasurer untuk membahas strategi percepatan digitalisasi dan inovasi dalam manajemen treasury.

    Sebagai bagian dari seri global Treasury Leadership Forum Standard Chartered, acara ini bertujuan mendorong terobosan dan praktik unggulan dalam pengelolaan keuangan korporasi.

    Forum ini menghadirkan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, bersama jajaran eksekutif senior Standard Chartered, perwakilan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), serta pemimpin korporasi dan fintech nasional.

    Dalam sambutannya, Edwin menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi utama ekonomi masa depan Indonesia.

    “Indonesia telah mengalami transformasi digital yang luar biasa. Lebih dari 224 juta penduduk kini terhubung dengan internet,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (22/10/2025).

    Ia menyebut ekonomi digital Indonesia diperkirakan melampaui US$150 miliar pada 2030, menyumbang sekitar 10% PDB. Percepatan digitalisasi dinilai krusial untuk memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan global.

    “Tugas kita adalah mengadaptasi pembelajaran dari negara lain agar menjadi kekuatan bagi Indonesia. BI-FAST harus menjadi tulang punggung kecerdasan treasury berbasis AI, QRIS lintas batas sebagai jembatan pembayaran real-time pertama di ASEAN, serta inovasi keuangan yang inklusif dan berciri khas Indonesia,” ujar Edwin.

    Sementara itu, CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menyoroti pentingnya peran strategis fungsi treasury dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan bisnis. Ia menjelaskan banyak perusahaan kini berupaya mengintegrasikan data, mengotomatisasi pengelolaan kas dan likuiditas, serta mempercepat pengambilan keputusan.

    “Di Standard Chartered, kami membantu mereka menghubungkan semua elemen tersebut dengan memadukan wawasan lokal, platform digital dan jaringan global kami untuk menjadikan treasury sebagai sebuah keunggulan kompetitif,” ujar Donny.

    Lebih lanjut, ia mengatakan penyelenggaraan forum ini menjadi langkah nyata Standard Chartered dalam mendorong kolaborasi lintas sektor.

    “Melalui Treasury Leadership Forum, kami ingin membawa diskusi ini ke Indonesia dengan berbagi ide dan praktik terbaik, serta menunjukkan bagaimana fungsi Official Use Only treasury dapat diperkuat dan terhubung dengan berbagai peluang di jaringan internasional kami di tengah ekonomi yang semakin digital dan saling terhubung,” katanya.

    Adapun forum ini menampilkan dua sesi panel utama. Panel pertama, bertema ‘Building Trust, Speed and Scale in Indonesia’s Digital Payment Era’, membahas peran BI-FAST, QRIS, dan interoperabilitas sistem pembayaran dalam memperkuat inklusi dan efisiensi keuangan.

    Sementara panel kedua, bertema ‘Digital Treasury in Action: Embedding Innovation in Day-to-Day Operations’, memaparkan studi kasus korporasi, inovasi fintech, dan pandangan konsultan mengenai penerapan digitalisasi treasury dalam operasional sehari-hari.

    Para pembicara dalam forum ini antara lain Dodi Soewandi (ASPI), Mikiko Steven (Xendit Indonesia), Michael Spiegel (Standard Chartered Global Head of Transaction Banking), Joan Aman (Solusi Bangun Indonesia), Al Baaqi Khadafi (KPMG Indonesia), dan Amod Dixit (Zensung).

    Forum ini menjadi bukti komitmen jangka panjang Standard Chartered dalam memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia. Bank tersebut terus mendorong inovasi, ketahanan bisnis, dan penerapan praktik treasury management yang modern dan efisien, selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi digital nasional.

    (prf/ega)

  • 1.500 Peserta Lolos Program Pemagangan Nasional Batch I Gelombang 2

    1.500 Peserta Lolos Program Pemagangan Nasional Batch I Gelombang 2

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan sekitar 1.500-an peserta yang lolos Program Pemagangan Nasional Batch I Gelombang 2 Tahun 2025. Penetapan ini dilakukan setelah peserta mengikuti proses seleksi dan perusahaan mengusulkan peserta pemagangan.

    “Pada hari ini kami menetapkan sekitar 1.500-an peserta pemagangan Batch I Gelombang 2 sebagai bagian dari pemenuhan target 20.000 peserta pada Batch I . Untuk Batch II, Kemnaker akan membuka lebih dari 80.000 peserta sehingga target peserta pada Program Pemagangan Nasional 2025 ini sebanyak 100.000 orang,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

    Cris menjelaskan peserta akan menjalani pemagangan selama enam bulan dan akan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, peserta juga memperoleh perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

    Peserta juga akan dibimbing langsung oleh mentor perusahaan dan mendapatkan sertifikat pemagangan setelah menyelesaikan program.

    “Program pemagangan nasional ini menjadi yang pertama kali dijalankan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambah Cris.

    Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi mengingatkan agar peserta yang dinyatakan lolos segera melengkapi administrasi pemagangan. Pertama, peserta wajib melengkapi data rekening bank.

    Rekening yang digunakan harus dari salah satu bank berikut: BNI, BRI, Mandiri, BTN, atau BSI. Kedua, peserta wajib menandatangani perjanjian pemagangan dengan perusahaan penyelenggara dan mengunggahnya ke laman maganghub.kemnaker.go.id.

    “Jadi kami mengingatkan kembali, peserta yang telah dinyatakan lolos wajib melengkapi data rekening bank dan mengunggah perjanjian pemagangan sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pemagangan Nasional ini,” pungkas Anwar.

    (akd/ega)

  • BI Ungkap Efek Rp 200 T Purbaya ke Perekonomian

    BI Ungkap Efek Rp 200 T Purbaya ke Perekonomian

    Jakarta –

    Bank Indonesia menilai bahwa kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di perbankan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat berdampak terhadap penurunan suku bunga perbankan. Total ada sebanyak Rp 200 triliun yang telah ditempatkan pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, tidak hanya penempatan dana SAL di perbankan, penurunan suku bunga perbankan juga didukung dengan adanya berbagai pelonggaran kebijakan moneter dari BI.

    “Bank Indonesia memandang penurunan suku bunga perbankan perlu terus didorong, sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia serta penempatan dana SAL oleh pemerintah di perbankan,” kata Perry, dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI, melalui saluran telekonferensi, Rabu (22/10/2025).

    Namun demikian, menurut Perry, saat ini penurunan suku bunga perbankan masih lambat jika dibandingkan dengan penurunan BI Rate. BI sendiri setidaknya telah menurunkan suku bunga sebanyak enam kali sebesar 150 basis poin (bps).

    “Dibandingkan penurunan BI Rate 150 basis poin (bps), suku bunga deposito 1 bulan turun 29 bps 4,81% menjadi 4,52% pada September 2025, dari awal 2025,” ujarnya.

    Menurutnya, kondisi ini utamanya dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK Bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan tercatat lebih lambat.

    “Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025,” ujarnya.

    Di sisi lain, menurut Perry, kebijakan penempatan SAL Rp 200 triliun ini juga berdampak pada kenaikan jumlah uang beredar di perekonomian. Pertumbuhan uang primer (M0) adjusted mencapai 18,58% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2025.

    Adapun uang primer adjusted sendiri ialah uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) akibat pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

    “Ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 atau tanpa memperhitungkan dampak KLM yang sebesar 13,16% yoy. Dari faktor yang mempengaruhi kenaikan uang primer adjusted ini dipengaruhi oleh ekspansi keuangan pemerintah pada tagihan bersih kepada pemerintah pusat net claim on government NCG,” ujar Perry.

    Sementara itu, pelonggaran kebijakan moneter berdampak pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2), yang mana per Agustus 2025 meningkat dari 5,46 persen (yoy) pada Januari 2025 menjadi 7,59% (yoy).

    Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 ditopang oleh peningkatan uang beredar dalam arti sempit (M1) dari 7,25% yoy pada Januari menjadi 10,51% yoy pada Agustus 2025. Hal ini sejalan dengan naiknya pertumbuhan uang kartal dari 10,30% yoy pada Januari menjadi 13,41% yoy pada Agustus 2025.

    “Dari sisi faktor yang mempengaruhi kenaikan M2 terutama berasal dari peningkatan aktifa luar negeri bersih dan ke depan jumlah uang beredar diperkirakan akan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal pemerintah dan juga ekspansi likuiditas kebijakan monetar yang ditempu oleh Bank Indonesia,” kata dia.

    (kil/kil)

  • Pupuk Subsidi Turun Harga, Petani dan Industri Sama-Sama Untung

    Pupuk Subsidi Turun Harga, Petani dan Industri Sama-Sama Untung

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen mulai Rabu (22/10), langkah yang mendapat apresiasi luas dari kalangan legislatif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang tak hanya meringankan beban petani, tetapi juga memperkuat efisiensi industri pupuk nasional tanpa menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Adrianus Asia Sidot, menyebut kebijakan ini akan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Penurunan harga disertai dengan reformasi tata kelola distribusi pupuk, yang kini dipangkas dari rantai administrasi panjang menjadi lebih sederhana.

    “Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, dan diharapkan mampu meningkatkan produksi serta kesejahteraan mereka,” ujar Adrianus dalam keterangannya, Rabu (20/10/2025).

    Perbaikan sistem distribusi memungkinkan pupuk tiba lebih cepat di tangan petani, meminimalkan risiko gagal panen yang kerap terjadi akibat keterlambatan distribusi, terutama pada sawah tadah hujan. Asia Sidot juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar tidak terjadi disparitas harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Saat ini, harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, NPK dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp 1.700 menjadi Rp 1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640 per kilogram.

    Selain penurunan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton sampai tahun 2029. Reformasi tata kelola distribusi pupuk yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) disebut sebagai salah satu faktor kunci menuju swasembada pangan nasional.

    Sebelumnya, penyaluran pupuk diatur melalui 145 regulasi dan melibatkan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, serta 514 bupati/wali kota. Kini, sistem baru memungkinkan Kementan berkoordinasi langsung dengan pabrik, dan pabrik menyalurkan langsung ke kios.

    Hasilnya, Kementan berhasil menghemat anggaran hingga Rp 10 triliun serta menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Efisiensi ini bahkan diproyeksikan mampu meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp 7,5 triliun pada 2026.

    Sebagai langkah penertiban, Kementan juga mencabut izin 2.039 kios pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran pupuk subsidi.

    Langkah efisiensi ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola pupuk nasional-dari birokrasi panjang menuju sistem distribusi cepat, transparan, dan berorientasi hasil. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.

    (rrd/rrd)

  • Prabowo Resmi Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah

    Prabowo Resmi Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini resmi meluncur hari ini dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tujuan dibentuknya Satgas ini untuk mempercepat dan memastikan program strategis pemerintah berjalan tepat sasaran dan tempat waktu.

    “Satgas ini merupakan arahan Bapak Presiden pada rapat terbatas siang lalu, tanggal 15 (Oktober), dan ditindaklanjuti dengan Rakortas Menteri. Dan tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Satgas memiliki tiga kelompok kerja. Pertama terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.

    “Pokja (kelompok kerja) kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala. Pokja ketiga, percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum,” terangnya.

    Adapun program pemerintah yang dibahas dan menjadi fokus dari pelaksanaan tugas dari Satgas antara lain program paket ekonomi yang 8+4+5, program stimulus ekonomi di 2026, hingga program lanjutan insentif fiskal lainnya.

    “Kelompok kerja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri, dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

    (ada/fdl)