Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

    RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

    Jakarta –

    Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar dunia. Namun, kini menjadi negara pengimpor kakao, terutama dari kawasan Afrika Barat seperti Pantai Gading.

    Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa impor tersebut dilakukan karena kebutuhan terhadap kakao fermentasi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi di dalam negeri.

    “Ya memang yang diimpor itu kakao fermentasi. Seperti yang sudah disampaikan, fermentasinya di kita masih kurang,” ujar Yakub dalam peringatan Hari Kakao 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Yakub menambahkan, kegiatan ekspor dan impor kakao ini merupakan bagian dari mekanisme perdagangan global. Indonesia mengekspor biji kakao, sementara mengimpor kakao fermentasi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

    “Kita ekspornya biji kakao, ada juga yang fermentasi. Jadi ada yang diekspor, ada yang diimpor semacam pertukaran perdagangan,” jelasnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor kakao sebanyak 197 ribu ton, sementara ekspornya hanya 13 ribu ton. Ekspor terbesar Indonesia tercatat menuju Malaysia.

    Sementara berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini produksi kakao di Indonesia hanya mencapai 200.000 ton setahun. Angka tersebut turun dari sebelumnya sempat mencapai 590.000 ton. Pada 2024, Indonesia impor biji kakao sebanyak 157.000 ton.

    Tonton juga video “Purbaya Bakal Sikat Pelaku Impor Pakaian Bekas” di sini:

    (fdl/fdl)

  • 30% Gaji Warga Sekitar Jakarta Habis buat Transportasi

    30% Gaji Warga Sekitar Jakarta Habis buat Transportasi

    Jakarta –

    Pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kebutuhan transportasi masih tinggi. Hal ini terjadi karena belum terciptanya transportasi publik yang murah bagi masyarakat.

    Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengungkapkan masyarakat sekitar DKI Jakarta bisa menghabiskan 30% dari pendapatannya untuk transportasi.

    “Salah satu isu juga yang menjadi kenapa kita perlu public transport yang terjangkau itu adalah ternyata besarnya pendapatan masyarakat digunakan untuk transportasi. Mungkin beberapa waktu kita mendengar di sekitar DKI Jakarta itu 30%,” katanya di Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Thohir menambahkan, pengeluaran masyarakat di luar Jawa lebih besar lagi. Hal ini ia dapati ketika mengunjungi Samarinda beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan hasil riset Universitas Mulawarman, porsi pengeluaran masyarakat untuk transportasi mencapai 50% dari pendapatan bulanan. “Bahkan di Samarinda itu sampai 50% pendapatan itu digunakan untuk transportasi, karena memang di sana juga public transport juga belum tersedia,” katanya.

    Menurutnya, tingginya biaya transportasi ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Kemenhub mendorong sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat komitmen daerah dalam pengembangan sistem transportasi perkotaan.

    “Ketika pendapatan masyarakat banyak digunakan untuk transportasi, ini juga nanti larinya kan bagaimana juga kemiskinan seterusnya. Mungkin narasi-narasi ini juga yang coba kita ya di Kementerian Perhubungan juga meyakinkan ke teman-teman di Kementerian Dalam Negeri gitu kan, untuk sama-sama memberikan perhatian terhadap angkutan umum,” katanya.

    Tonton juga video “Airlangga Ralat Ucapannya yang Sebut UMP 2026 Naik 6,5%” di sini:

    (ara/ara)

  • Adhi Karya Bangun Dapur MBG Kapasitas 3.000 Porsi/Hari

    Adhi Karya Bangun Dapur MBG Kapasitas 3.000 Porsi/Hari

    Jakarta –

    PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) ikut berkontribusi dalam program peningkatan gizi masyarakat lewat pembangunan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Proyek ini jadi bagian dari kerja sama antara Kementerian PUPR, Badan Gizi Nasional, dan ADHI, untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.

    Dapur bergizi ini dibangun dengan teknologi Mobile Box (MOBOX), sistem modular hasil inovasi internal ADHI yang memungkinkan proses konstruksi lebih cepat dan efisien. Hanya dalam 40 hari (September-Oktober 2025), dapur di atas lahan seluas 400 meter persegi ini rampung dibangun.

    “Melalui teknologi MOBOX, kami menghadirkan pembangunan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Ini bentuk nyata komitmen ADHI untuk memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rozi Sparta, Corporate Secretary ADHI Karya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Fasilitas dapur ini mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk anak-anak dan masyarakat penerima manfaat di wilayah sekitar. Dapur juga dilengkapi ruang pengolahan utama, IPAL, panel listrik, TPS, jaringan air minum, dan sistem ventilasi modern.

    Selain mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pembangunan dapur gizi ini turut membuka lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal, serta menggairahkan ekonomi masyarakat sekitar.

    Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses layanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Tonton juga video “Mendikdasmen Siapkan Modul soal Budaya Hidup Sehat Melalui MBG” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Purbaya Pastikan Kendala Pencairan BLT Rp 900 Ribu Rampung Pekan Ini

    Purbaya Pastikan Kendala Pencairan BLT Rp 900 Ribu Rampung Pekan Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons terhambatnya pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar total Rp 900 ribu yang dilakukan melalui PT POS. BLT tersebut seharusnya mulai dicairkan sejak Senin pekan ini.

    Terkait ini, Purbaya berjanji persoalan ini akan selesai di minggu ini. BLT ini adalah ditetapkan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. Pencairannya dilakukan sekaligus sehingga penerima akan mendapat total Rp 900 ribu.

    “Saya pikir minggu ini selesai,” singkat Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

    Sebelumnya, Purbaya menyebut persoalan logistik menjadi salah satu biang keroknya, yang mana hal itu sedang dalam pemeriksaan. Meski begitu, Purbaya menegaskan pencairan BLT untuk masyarakat miskin di desil terendah tetap diutamakan penyalurannya.

    “Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu logistik, persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat, satu lagi apa ya, yang biasa untuk desil 1-2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa mungkin besok sudah ngalir,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Selasa (21/10/2025).

    Purbaya menambahkan, penyaluran BLT lewat PT Pos juga diharapkan bisa rampung sepenuhnya pada pekan ini. Ia juga menyebut bahwa penerima BLT ditambah hingga ke desil 3-4.

    “Sementara yang PT Pos harusnya sih saya perintahkan Dirjen saya untuk diskusi dengan PT Pos untuk mempercepat penyalurannya, saya pikir sih minggu ini sudah keluar juga,” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)

  • Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

    Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

    Jakarta –

    Rangkaian Indonesia Climate Change Forum 2025 (ICCF 2025) resmi berakhir pada Kamis (23/10). Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pelaku usaha energi terbarukan, hingga pegiat iklim.

    Dalam pidato penutupan, Wakil Ketua MPR sekaligus inisiator ICCF Eddy Soeparno menyebut forum ini menjadi ruang dialog berbagai pihak dalam merespons dampak perubahan iklim.

    “Forum ini menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata kita, bukan lagi di masa depan tapi terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/10/2025).

    Ia mengatakan, bagi MPR RI forum ini merupakan implementasi amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat.

    “Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” lanjutnya.

    Salah satu rekomendasi forum ini adalah mendorong Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam COP 30. Eddy juga mendorong Indonesia mengambil posisi kepemimpinan global terkait aksi iklim.

    “Sejalan dengan itu melalui forum ICCF ini sejalan dengan upaya kami di MPR untuk mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pembahasan pengelolaan sampah melalui pendekatan teknologi termasuk waste to energy sesuai Perpres No. 109 Tahun 2025.

    “Kami di MPR terus berkolaborasi dengan walikota dan kepala daerah serta Kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste to energy ini bisa secara signifikan mengurangi masalah sampah dan di saat yang sama menjadi sumber energi terbarukan,” tuturnya.

    Eddy menutup forum dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam aksi iklim.

    “Forum ini mengingatkan kita bahwa masa depan hanya bisa dijaga bila semua pihak berjalan bersama. ICCF sekali lagi Adalah call to action bahwa bahwa aksi iklim tidak menunggu besok tapi harus dimulai hari ini.”

    “Pesan Prof, Emil satu Bumi untuk semua generasi harus menjadi kompas moral bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil,” kata Eddy.

    (fdl/fdl)

  • RI dan Brasil Makin Mesra, Teken Kerja Sama di Sektor Energi-Perdagangan

    RI dan Brasil Makin Mesra, Teken Kerja Sama di Sektor Energi-Perdagangan

    Jakarta –

    Hari ini pemerintah Indonesia dan Brasil meneken sederet kerja sama. Hal ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Lula da Silva di Indonesia.

    Lula diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pagi ini. Total ada 8 kerja sama yang diteken hari ini antara instansi pemerintah dan entitas bisnis kedua negara.

    Prabowo mengatakan kerja sama ekonomi yang diteken hari ini nilainya bisa mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 83 triliun (kurs Rp 16.600).

    “Hari ini kita saling menyaksikan kerja sama ekonomi yang signifikan yang nilainya tadi ditandatangani lebih dari US$ 5 miliar,” ungkap Prabowo dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Menurutnya jumlah investasi itu sangat besar, sekitar 25% dari total investasi langsung ke Indonesia dari luar negeri.

    “Investasi kita dalam satu tahun aja US$ 20 miliar, kalau ini terwujud insyaallah paling lambat tahun depan, ini 5/40 berarti yang dibicarakan hari ini hampir 25% dari total investasi langsung ke Indonesia,” ungkap Prabowo.

    Total 8 kerja sama yang ditandatangani Indonesia-Brazil adalah sebagai berikut:

    1. Penandatangan dan Pertukaran Nota Kesepahaman dan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brazil tentang Kerjasama Energi dan Pertambangan.
    ⁠
    2. Memorandum Saling Pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brazil tentang Kerjasama Sains Teknologi dan Inovasi

    3. Memorandum Saling Pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brazil tentang Kerjasama dalam Tindakan Sanitari dan Fitosanitari dan Sertifikasi

    4. Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Stastitik Indonesia dan Institute Geography dan Statistik Brazil tentang Kerjasama di Bidang Statistik

    5. Memorandum Saling Pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS

    6. Memorandum Saling Pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan J&F S.A Brazil

    7. Memorandum Saling Pengertian antara Pertamina dan Fluxus

    8. Memorandum Saling Pengertian antara KADIN dan APEC’s tentang kerjasama promosi dagang

    Tonton juga Video: Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana

    (kil/kil)

  • Adhi Karya Buka Suara soal Tiang Monorel Bakal Dibongkar Pramono

    Adhi Karya Buka Suara soal Tiang Monorel Bakal Dibongkar Pramono

    Jakarta –

    PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) buka suara terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar tiang pancang sisa proyek mangkrak monorel. Rencana Pemrov bakal membongkar tiang tersebut pada awal 2026.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis (23/10/2025), Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta menyampaikan manajemen telah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang monorel yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, Rozi menjelaskan belum ada keputusan final terkait mekanisme pelaksanaan pembongkaran tiang monorel.

    “Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

    Rozi menambahkan aset tiang monorel tersebut tercatat pada pos Aset Tidak Lancar Lainnya bagian Persediaan Jangka Panjang pada Laporan Keuangan ADHI. Ia juga menjelaskan soal potensi penurunan nilai atau impairment pada keseluruhan aset saat ini masih dilakukan proses kajian di internal perusahaan sambil menunggu skema final pelaksanaan pembongkaran tiang.

    “Saat ini masih dalam proses kajian internal Perseroan sambil menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang masih dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” katanya.

    Lebih lanjut, Rozi mengatakan rencana pembongkaran yang bakal dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak menimbulkan dampak terhadap keberlangsungan usaha perusahaan.

    ‘”Sehubungan dengan rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan secara keseluruhan,” katanya.

    Tiang Monorel Dibongkar 2026

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan penanganan tiang-tiang monorel mangkrak akan mulai dikerjakan pada awal tahun depan. Pramono mengungkapkan target bersih-bersih tiang monorel dimulai pada Januari 2026.

    Pramono menyebut penyelesaian masalah tiang monorel menjadi salah satu prioritas. Ia pun meminta doa agar penyelesaian tiang monorel itu bisa segera dilaksanakan.

    “Pokoknya doain bulan Januari depan kita udah mulai bersih-bersih,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews Selasa (14/10/2025).

    Pada Kamis (16/10/2025), Pramono juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, Pemprov memberi lampu hijau untuk pembongkaran tiang monorel selama tidak ada proses hukum yang berlangsung.

    Pramono mengaku juga telah mendapat surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) terkait rencana pembongkaran itu. Ia berjanji akan membongkar tiang monorel terbengkalai yang ada di Jakarta, karena dianggap merusak pemandangan hingga sering terjadi kecelakaan.

    “Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • 15 Bendungan Senilai Rp 47 Triliun Lagi Dibangun, Ini Daftarnya

    15 Bendungan Senilai Rp 47 Triliun Lagi Dibangun, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Pemerintah sedang membangun 15 bendungan dalam tahun anggaran 2025. 15 Bendungan tersebut ditargetkan tuntas sebelum tahun 2029 dengan total anggaran mencapai Rp 47,84 triliun.

    Pembangunan bendungan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung program swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan bendungan harus berjalan selaras dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

    “Pembangunan bendungan harus dibarengi dengan pembangunan saluran konektivitas dan jaringan irigasi. Dengan suplai air yang berkelanjutan, produktivitas pertanian dapat meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak,” ujar Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025)

    Dari penyelesaian bendungan-bendungan ini, potensi layanan irigasi diproyeksikan meningkat dari 184.515 hektare menjadi 263.055 hektare. Hal ini diharapkan juga turut memperluas luas tanam dari 277.775 hektare menjadi 483.163 hektare.

    Ketersediaan air irigasi dari bendungan juga akan mendorong peningkatan produktivitas hasil panen dari 1,4 juta ton menjadi 2,34 juta ton per tahun. Selain itu, indeks pertanaman (IP) diharapkan naik dari 150% menjadi 262%, sehingga petani yang semula hanya menanam sekali setahun dapat menanam dua hingga tiga kali dalam setahun.

    “Kementerian PU memastikan, keterhubungan antara bendungan sebagai tampungan air dengan sistem irigasinya terus diperkuat melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” ujar Dody.

    Saat ini terdapat 2 Daerah Irigasi (DI) yang membutuhkan pembangunan saluran konektivitas dari outlet bendungan, yakni DI Budong-Budong di Sulawesi Barat dan DI Way Apu di Maluku dengan total panjang jaringan sekitar 12,64 km untuk mengairi lahan seluas 400 ha.

    Selain itu, terdapat 3 daerah irigasi yang sudah terkoneksi namun memerlukan pembangunan lanjutan, yaitu DI Bulango Ulu (Gorontalo), DI Jragung Kompleks (Jawa Tengah), dan DI Komering (Sumatera Selatan) dengan total kebutuhan panjang saluran 90,67 km yang melayani 35.339 ha. Sementara 15 daerah irigasi lainnya membutuhkan rehabilitasi dan peningkatan jaringan sepanjang 210,32 km untuk mendukung layanan irigasi seluas 15.292 ha.

    Hingga 7 Oktober 2025, sebanyak 10 dari 15 bendungan telah mencapai progres konstruksi di atas 60%, dengan capaian tertinggi pada Bendungan Way Apu di Maluku sebesar 94,59%. Bendungan Way Apu dibangun untuk mendukung ketahanan air dan pangan di Provinsi Maluku dengan kapasitas tampungan 50,05 juta m3, dan luas genangan 273,79 ha dengan potensi irigasi seluas 10.562 ha.

    Daftar 15 Bendungan yang Tengah Dibangun

    1.Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan
    2.Bendungan Cibeet di Jawa Barat
    3.Bendungan Cijurey di Jawa Barat
    4.Bendungan Bener di Jawa Tengah
    5.Bendungan Karangnongko di Jawa Tengah & Jawa Timur
    6.Bendungan Jragung di Jawa Tengah
    7.Bendungan Cabean di Jawa Tengah
    8.Bendungan Bagong di Jawa Timur
    9.Bendungan Manikin di NTT
    10.Bendungan Mbay di NTT
    11.Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan
    12.Bendungan Way Apu di Maluku
    13.Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat
    14.Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan
    15.Bendungan Bulango Ulu (Gorontalo).

    Tonton juga Video: Ramai-ramai Berkunjung ke Bendungan Leuwikeris di Ciamis

    (shc/hns)

  • Pesan buat Pemerintah soal Dampak B50 ke Industri Sawit

    Pesan buat Pemerintah soal Dampak B50 ke Industri Sawit

    Jakarta –

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespons rencana pemerintah menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada solar sebesar 50% atau B50 mulai semester II-2026.

    GAPKI menilai rencana tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi industri maupun ekosistem pendukungnya.

    Kompartemen Hubungan Stakeholders Bidang Sustainability GAPKI Agam Fatchurrochman mengatakan rencana ini akan mengakibatkan ekspor sawit Indonesia anjlok dan juga program peremajaan sawit rakyat bakal terhenti.

    “Kami di industri sawit ini sebenarnya sudah melihat bahwa dinaikannya dari B40 menjadi B50 ini tidak sehat. Tidak sehat bagi pasar, tidak sehat bagi BPDPKS, eskpor Indonesia akan anjlok dan peremajaan sawit rakyat bisa berhenti dan segalanya,” ujar Agam dalam acara dari ‘Limbah Menjadi Anugerah’ di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Agam daripada memaksakan peningkatan kadar campuran biodiesel, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan bioenergi menjadi biometana.

    Biometana merupakan energi bersih yang dihasilkan dari limbah pertanian, residu industri, dan kotoran ternak. Hal ini dikarenakan pengelolaan limbah produktif yang menekan emisi metana dan meningkatkan ekonomi lokal.

    “Jadi lebih baik kalau bisa B40 diturunkan, tetapi yang didorong adalah bioenergi atau biometana ini,” kata Agam.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia bisa saja tidak perlu lagi impor solar. Hal itu bisa terjadi apabila Indonesia berhasil mengebut implementasi biosolar B50 tahun depan.

    Dia menjelaskan sampai saat ini Indonesia sudah berhasil melakukan produksi B40 alias solar dengan campuran 40% biodiesel dari olahan minyak kelapa sawit.

    “Untuk tutupi defisit kita, kita dorong B40, itu dicampur CPO. Sekarang impor kita tinggal 4 juta ton per tahun. Di 2026 rencana kita dorong B50,” ungkap Bahlil dalam detikSore on Location, di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Bila pengembangan B50 bisa diimplementasikan pada tahun 2026, dia bilang Indonesia benar-benar akan berhenti impor solar.

    “Dengan demikian kita tak perlu impor solar di 2026. Jadi kita campur antara solar murni dengan CPO, olahan FAME itu dicampur. Jadi CPO dalam negeri bisa jadi solar,” ujar Bahlil.

    (hns/hns)

  • Prabowo Teken Aturan soal Nilai Ekonomi Karbon, Ini Isinya

    Prabowo Teken Aturan soal Nilai Ekonomi Karbon, Ini Isinya

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan aturan baru sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan perdagangan karbon, pungutan karbon, dan mekanisme pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia.

    Aturan tersebut ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

    Perpres 110/2025 ini diteken Prabowo pada 10 Oktober 2025 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut. Perpres baru ini lahir dengan mempertimbangkan pemanasan global yang telah menyebabkan perubahan iklim, hingga berdampak negatif terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia.

    Dalam bagian poin pertimbangan, disebutkan bahwa langkah pengendalian perubahan iklim perlu dilakukan sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional dengan berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

    “Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional,” bunyi beleid tersebut, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dalam beleid tersebut, juga disebutkan bahwa Perpres ini menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC). NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global yang diperbarui secara berkala selaras dengan komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris.

    Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan, Perpres ini ditujukan untuk memberikan pengaturan mengenai pengendalian perubahan iklim melalui penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian Emisi GRK nasional.

    Pada bagian ayat 2, dirincikan penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian emisi GRK nasional dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain alokasi karbon, penyusunan dan penetapan NDC, tata laksana penyelenggaraan instrumen NEK, kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan, dan pembentukan komite pengarah.

    Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan, alokasi Karbon dilaksanakan secara sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional rendah karbon dan berkelanjutan serta mengembangkan ekonomi hijau nasional.

    Adapun alokasi Karbon sebagaimana dimaksud di atas disusun berdasarkan beberapa hal, antara lain data berkala Inventarisasi Emisi GRK Sektor dalam kurun waktu tertentu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan aspek ekonomi dan pengendalian perubahan iklim.

    Lebih lanjut dalam pasal 4, dijelaskan bahwa penyusunan Alokasi Karbon melibatkan menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sejumlah bidang, antara lain kehutanan, lingkungan hidup, energi, industri, pertanian, keuangan, hingga perencanaan pembangunan nasional.

    Sementara itu, pada Pasal 9 menyebutkan bahwa mitigasi bahan iklim diselenggarakan pada Sektor dan Sub Sektor. Terdiri dari energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, atau sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    “Alokasi Karbon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 digunakan sebagai dasar perencanaan, penyusunan, dan penetapan NDC,” bunyi pasal 6.

    Pelaksanaan NDC dilakukan mengacu pada dua tahap, antara lain mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim sendiri diselenggarakan pada sejumlah sektor dan subsektor.

    Adapun sektor dan subsektor tersebut antara lain pembangkit, minyak dan gas (migas), transportasi, bangunan, limbah padat, limbah cair, sampah, industri, persawahan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan gambut dan Mangrove, pengelolaan karbon biru, serta subektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Sedangkan pada Pasal 10 menyebutkan bahwa perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain inventarisasi Emisi GRK, penurunan dan penetapan baseline emisi GRK, penyusunan dan penetapan target mitigasi perubahan iklim, serta penyusunan dan penetapan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

    Lalu dalam Pasal 11 disebutkan, Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh sejumlah unsur, antara lain sebagai berikut:

    a. Menteri, untuk Inventarisasi Emisi GRK nasional

    b. Menteri Terkait sesuai kewenangannya, untuk Inventarisasi Emisi GRK Sektor

    c. Gubernur, untuk Inventarisasi Emisi GRK provinsi

    d. Bupati/Wali Kota, untuk Inventarisasi Emisi GRK kabupaten/kota

    e. Pelaku Usaha di area usaha dan/atau kegiatannya, untuk inventarisasi Emisi GRK perusahaan.

    Untuk inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan terhadap jenis Emisi GRK antara lain karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dinitro oksida (N2O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), dan sulfur heksa fluorida (SF6).

    Sedangkan sumber Emisi GRK yang dilakukan dalam Inventarisasi Emisi GRK terdiri atas pengadaan dan penggunaan energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, serta kehutanan, lahan gambut, dan penggunaan lahan lainnya.

    (shc/hns)