Category: Detik.com Ekonomi

  • IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak Positif

    IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak Positif

    Jakarta

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi bergerak positif dalam range 8.127 – 8.320. Dalam riset Ajaib Sekuritas disebutkan sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG kembali positif diikuti kenaikan saham Blue Chip. Indeks IDX30 +2,66% dan LQ45 +2,70%.

    Investor asing juga terpantau inflow di seluruh pasar ekuitas domestik senilai Rp1.084 triliun.

    Jika diakumulasi sejak awal tahun (YtD) apresiasi IHSG mencapai +16,97% (23/10/2025). Musim laporan keuangan emiten dan kenaikan bursa global juga menjadi pendorong kenaikan IHSG.

    Dari emiten, WIFI bekerja sama multi-tahunan dengan Qualcomm untuk menghadirkan konektivitas broadband tetap nirkabel (FWA) terjangkau di Indonesia melalui platform Dragonwing pada spektrum 1,4 GHz. Kolaborasi ini menargetkan 25 juta rumah tangga dalam lima tahun untuk mempercepat pemerataan internet di wilayah tertinggal.

    Dari Mancanegara, Bursa Wall Street kompak positif. Indeks Dow Jones (+0,31%) dan Nasdaq (+0,89%). Musim rilis laporan keuangan memberikan sentimen positif. Intel (NASDAQ:INTC) +3,36% (23/10/2025) dan +7,71% (pada sesi after hours) setelah membukukan pendapatan +3% yoy pada 3Q25 menjadi USD13,7 miliar. Laba bersih USD4,1 miliar serta EPS 0,90 (GAAP) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang membukukan rugi bersih. Sementara, akhir pekan ini pasar mencermati data CPI yang menjadi sinyal suku bunga The Fed. Di sisi lain, Bursa Asia Pasifik secara intraday juga dibuka menguat, Indeks Nikkei 225 +1,20% dan KOSPI +1,80% (24/10/2025).

    Akhir pekan ini IHSG dibuka naik dan berada di level 8.300-an.

    Dikutip dari RTI, Jumat (24/10/2025), IHSG pukul 9.06 WIB berada di level 8.308,53 naik 0,41% atau 34,17 poin. Sementara saat pembukaan, IHSG berada di level 8.294,89.

    IHSG berada di level tertinggi 8.313,95 dan berada di level terendah 8.283,68. Volume transaksi tercatat 2,09 miliar saham dengan nilai Rp 1,808 triliun. Frekuensi transaksi tercatat 196.051 kali.

    Sebanyak 273 saham menguat, 199 saham melemah, dan 177 saham stagnan.

    IHSG menguat secara mingguan sebesar 4,95%, secara tiga bulanan juga naik 11,22%, dan sepanjang 2025 bertambah 17,34%. Selanjutnya, IHSG secara bulanan naik 2,57 dan selama enam bulanan naik 32,83%.

    (kil/kil)

  • Tak Lagi Rugi, Emiten Ini Catat Laba Rp 28,7 M Sampai Kuartal III-2025

    Tak Lagi Rugi, Emiten Ini Catat Laba Rp 28,7 M Sampai Kuartal III-2025

    Jakarta

    PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX), perusahaan teknologi digital berbasis platform, mencatat laba bersih sebesar Rp 28,7 miliar, berbalik positif dari rugi Rp46,4 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    DMMX membukukan pendapatan Rp 492,0 miliar, ditopang oleh pertumbuhan di segmen bernilai tambah tinggi seperti penjualan perangkat keras (+48,7% YoY), layanan Infrastructure-as-a-Service (+21,7% YoY), serta lonjakan platform advertising exchange (+304,4% YoY).

    “Capaian positif ini membuktikan bahwa strategi kami untuk memperkuat efisiensi, inovasi teknologi, dan fokus pada segmen bernilai tinggi mulai menunjukkan hasil nyata,” ujar Direktur Utama DMMX, Budiasto Kusuma, dalam keterangan resmi, Jumat (24/10/1992).

    Kombinasi ini mendorong laba kotor naik 15% YoY menjadi Rp69,0 miliar, dengan margin laba kotor melompat menjadi 14% dari sebelumnya 6,6%. Selain itu, keuntungan belum terealisasi dari investasi mencapai Rp6,2 miliar, berbalik dari rugi Rp64,7 miliar tahun lalu.

    Sepanjang 9M25, DMMX terus memperluas jangkauan ekosistem digitalnya. Hingga akhir September, perusahaan mengoperasikan 28.780 layar digital (+0,8% YoY) di 15.435 lokasi (+1,9% YoY) di seluruh Indonesia.

    Jumlah anggota trade marketing juga meningkat menjadi 169.997 (+3,3% YoY). Dengan biaya operasional yang tetap efisien di Rp40,5 miliar, DMMX berhasil mencatat laba operasional Rp28,6 miliar, tumbuh 38,9% YoY.

    “Kami optimistis dapat menutup tahun 2025 dengan performa yang solid dan berkelanjutan, seiring meningkatnya permintaan terhadap solusi digital komprehensif di berbagai sektor,” kata Budiasto.

    (fdl/fdl)

  • Pertamina Bakal Gandeng Perusahaan Brasil buat Garap BBM Campur Etanol

    Pertamina Bakal Gandeng Perusahaan Brasil buat Garap BBM Campur Etanol

    Jakarta

    Indonesia akan bekerja sama dengan Brasil untuk mendorong penerapan BBM ramah lingkungan campuran etanol. Indonesia sendiri ingin mengembangkan BBM campuran etanol 10% alias E10.

    Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Lula da Silva, di Istana Merdeka Jakarta Pusat hari ini, telah disepakati memorandum saling pengertian antara PT Pertamina dan perusahaan migas Fluxus asal Brasil.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Brasil merupakan negara yang cukup maju dalam pengembangan bioetanol. Indonesian ingin banyak belajar dari negara tersebut.

    “Di sektor energi, khususnya kita akan kerja sama di energi baru terbarukan termasuk di dalamnya kita mendorong kan mereka salah satu negara yang sukses memberikan mandatori bioetanol, sekarang mandatori di negara mereka E30 sudah ada juga yang E100 di beberapa negara bagian,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    “Itu pokoknya kita akan kolaborasi dengan Brasil, kita akan cek ke sana,” lanjutnya.

    CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir juga mengatakan Pertamina akan bekerja sama dengan perusahaan Brasil untuk membuat proyek bahan bakar berkelanjutan. Ketika dikonfirmasi soal rencana membuat bioetanol, dia pun membenarkan.

    “Pertamina itu nanti akan kerja sama soal sustainable fuel. (Soal membuat etanol) Kurang lebih begitu,” sebut Pandu di tempat yang sama.

    Tonton juga video “Bahlil Beri Bocoran SPBU Swasta Deal Beli BBM dari Pertamina” di sini:

    (hal/kil)

  • BPJS Ketenagakerjaan Mau Revisi Target Peserta Gegara Banyak PHK

    BPJS Ketenagakerjaan Mau Revisi Target Peserta Gegara Banyak PHK

    Jakarta

    BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tantangan dalam mencapai target jumlah kepesertaan 2026. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta mencapai 70 juta di tahun depan.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan pihaknya menghadapi tantangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif terjadi di awal tahun 2025. Selain itu, pihaknya juga tengah merasionalisasi perusahaan, utamanya di jasa konstruksi.

    “Memang kami tahun ini mengalami beberapa hal, beberapa tantangan terkait dengan kepesertaan ini mulai dari awal tahun kita banyak disibukan dengan adanya PHK-PHK. Kemudian juga ada konteks rasionalisasi dari perusahaan kami terutama di jasa konstruksi. Jadi makanya masih 42 juta,” ujar Pramudya kepada wartawan di Hotel Tentrem Jakarta, Tangerang, Kamis (23/10/2025).

    Menurut Pramudya BPJS Ketenagakerjaan akan kembali mengevaluasi target kepesertaannya tahun depan. Pasalnya, perlu melihat kemampuan internal dan kondisi eksternal untuk mencapai target kepesertaan tersebut.

    “Kami coba lihat sebenarnya tahun depan seperti apa, sehingga angka 70-nya mungkin kita coba lihat lagi. Apakah 70 (juta) itu masih on the track atau perlu kita sesuaikan lagi. Karena kami perlu melihat kapasitas dari internal dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga kondisi eksternal tadi. Mudah-mudahan komdisinya membaik, sehingga kita bisa Dorong lebih kuat lagi,” jelas Pramudya.

    Sementara saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana sekitar Rp 860 triliun. BPJS Ketenagakerjaan juga menargetkan dana kelolaan ini sebesar Rp 1.000 triliun di tahun 2026.

    “Insyaallah kalau dana kelolaan masih bisa on the track. Insyaallah. Karena sekarang (targetnya) masih Rp 1.000 triliun,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 42,92 juta hingga tahun 2023. Saat itu, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta meningkat hingga 70 juta orang dan dana kelolaan mencapai Rp 1.000 triliun di tahun 2026.

    Tonton juga video “550 Staf JPL NASA Kena PHK, Gara-gara Pemerintah AS Shutdown?” di sini:

    (hns/hns)

  • Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026

    Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pesawat tanpa awak atau drone komersial (Advanced Air Mobility/AAM) dapat beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Saat ini, dua produsen lokal disebut telah siap memproduksi drone tersebut.

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sokhib Al Rohman, menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk menghadapi era baru transportasi udara ini.

    “Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial,” ujar Sokhib di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    AAM merupakan sistem drone yang mampu mengangkut penumpang maupun logistik. Hingga saat ini, Kemenhub telah mencatat sekitar 5.000 drone kecil yang terdaftar secara digital dan menerbitkan lebih dari 11.000 sertifikat pilot jarak jauh.

    Meski regulasi untuk drone berkapasitas besar masih dalam tahap penyusunan, Sokhib menyebut Indonesia siap menghadapi perkembangan teknologi ini.

    “Bahkan secara global, belum ada negara yang memiliki regulasi matang untuk industri ini. Namun Indonesia sudah menyiapkan aspek teknis mulai dari sertifikasi pilot, registrasi, desain pesawat, hingga pengaturan ruang udara,” jelasnya.

    Sokhib menambahkan, regulasi tersebut juga merujuk pada pedoman ICAO Annex 6 Part 4 yang baru diterbitkan pada 2024, terkait sistem pesawat tanpa awak jarak jauh (Remote Pilot Aircraft System).

    Tonton juga video “Kecanggihan Drone Kargo Listrik DF-L100, Nggak Perlu Pilot dan Berbasis AI” di sini:

    (rea/rrd)

  • Kebijakan Tahan Kenaikan Cukai Dinilai Beri Napas ke Industri Tembakau

    Kebijakan Tahan Kenaikan Cukai Dinilai Beri Napas ke Industri Tembakau

    Jakarta

    Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada 2026 disambut positif oleh pelaku industri dan kalangan akademisi. Langkah ini dinilai memberi ruang bagi industri hasil tembakau (IHT) untuk memulihkan kinerja, menjaga stabilitas tenaga kerja, sekaligus mempersempit ruang peredaran rokok ilegal.

    Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI) Sriyadi Purnomo menyebut keputusan tersebut sebagai langkah tepat dalam menjaga keberlanjutan sektor tembakau yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi di berbagai daerah.

    “Keputusan ini sangat berarti bagi industri, mengingat kenaikan tarif yang terlalu tinggi selama ini telah berdampak negatif, mulai dari penurunan produksi, berkurangnya daya serap tenaga kerja, hingga melemahnya daya saing,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Sriyadi mengusulkan pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan tarif CHT selama tiga tahun ke depan agar industri memiliki kepastian usaha dan ruang untuk memperkuat struktur bisnis.

    “Industri membutuhkan waktu untuk memulihkan diri setelah beberapa tahun mengalami tekanan akibat kenaikan tarif yang cukup tinggi. Dengan jeda moratorium tiga tahun, perusahaan bisa menata ulang operasional dan memastikan perlindungan tenaga kerja,” katanya.

    Dari sisi akademisi, Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai keputusan menahan tarif cukai sebagai momentum memperkuat tata kelola dan pengawasan. Ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari besaran tarif, tetapi juga kemampuan menekan kebocoran penerimaan akibat rokok ilegal.

    “Kontribusi CHT ke APBN lebih dari Rp 200 triliun per tahun. Tetapi apa gunanya menambah tarif jika penerimaan bocor lewat rokok ilegal? Ibarat atap yang bocor, menambah ember tidak menyelesaikan banjir,” ujarnya.

    Achmad menilai kepastian regulasi justru akan memperkuat daya saing industri dan membuka ruang inovasi produk yang lebih berkelanjutan.

    “Tidak naik pada 2026 memberi ruang industri menata efisiensi, menjaga hubungan dengan petani, dan melindungi tenaga kerja. Kepastian ini membuka jalan bagi transformasi jangka menengah yang lebih sehat,” jelasnya.

    Ia juga mendukung usulan moratorium dengan catatan pemerintah tetap fokus pada tiga agenda strategis: memperluas edukasi bahaya merokok, menekan peredaran rokok ilegal, serta menyiapkan peta jalan yang berpihak pada petani dan pekerja industri.

    Tonton juga video “Kemenko PMK: Tarif Cukai Efektif Tekan Angka Perokok Usia 10-18 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)

  • Bakal Ada Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari, 2 Investor Sudah Tertarik

    Bakal Ada Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari, 2 Investor Sudah Tertarik

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun rute pengumpan alias feeder LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Bogor yang saat ini terhenti di stasiun Harjamukti (Cibubur). Feeder ini rencananya akan dibangun dari Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan wisata Mekarsari dan sekitarnya.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, mengatakan saat ini rencana pembangunan feeder di Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan Mekarsari masih dalam tahap studi kelayakan alias feasibility study (FS).

    Menurutnya, studi kelayakan angkutan feeder ini sudah mulai dilakukan sejak pada 9 Oktober kemarin, usai pihaknya bersama pemangku kepentingan lain mengikuti acara investor gathering proyek tersebut.

    “Jadi pada 9 Oktober kemarin, betul kami juga diundang ya dalam acara kick-off meeting terkait dengan penyusunan FS feeder LRT Jabodebek dari Harjamukti,” kata Arif dalam acara press background di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Dalam hal ini, ia mengatakan salah satu investor yang tertarik untuk melakukan kajian ini adalah PT Minsky Cakrawala Nusa (MCN) bersama Malcon Group dan Unitsky Nusantara Technologies.

    “Salah satu proyek yang kita tawarkan ke para investor adalah mengenai feeder LRT Jabodebek tadi. Ini salah satu investor yang tertarik untuk menindaklanjuti investor gathering kemarin kalau tidak salah dari PT Minsky dan posisi saat ini mereka sedang mengerjakan studi,” ucapnya.

    Meski begitu, ia sendiri belum mengetahui kapan studi kelayakan ini akan rampung, karena sepenuhnya dilakukan oleh swasta. Selain itu Arif juga belum bisa memastikan bentuk feeder yang akan digunakan nanti, apakah tetap kereta gantung atau skytrain seperti yang diusulkan sebelumnya atau feeder lainnya.

    “Jadi FS-nya kita lepas ke investor ya untuk melakukan studi kira-kira nanti seperti apa, kalau memang sudah selesai disampaikan ke kami, akan kami lakukan evaluasi terhadap FS itu,” terangnya.

    Begitu juga terkait rencana anggaran pembangunan feeder di LRT Harjamukti itu, akan menggunakan investasi swasta murni atau masih menggunakan APBN juga belum diketahui. Namun yang pasti pihaknya akan menyambut baik jika perusahaan memang siap untuk melakukan pembangunan dengan dana investasi murni.

    “Nah nanti selanjutnya apakah itu akan dilakukan berupa investasi murni gitu, kalau memang dari FS itu ternyata si perusahaan tadi siap melakukan pembangunan ya kami persilakan, kami persilakan untuk membangun,” sambung Arif.

    Sebagai informasi, rencana pembangunan feeder untuk mengintegrasikan layanan LRT dan MRT ini sempat disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Rencananya bentuk feeder tersebut akan menggunakan Skytrain atau kereta gantung.

    “Memang kami punya rencana mengenai feeder LRT dan MRT itu dengan menggunakan Skytrain. Itu dari Mekarsari untuk feeder LRT di Cibubur dan feeder MRT,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis malam (8/5/2025).

    Dudy menyampaikan alasan memilih menggunakan Skytrain tersebut lantaran pembangunan tersebut tidak membutuhkan banyak lahan serta biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan dan operasionalnya lebih murah. Selain itu, moda transportasi Skytrain dinilainya lebih cocok menjangkau ke berbagai pemukiman warga.

    Terkait rute Skytrain, Dudy mengatakan untuk feeder Skytrain LRT Jabodebek ini akan menghubungkan dari Stasiun Stasiun LRT Harjamukti hingga ke Mekarsari. Sementara feeder Skytrain MRT ini akan menghubungkan dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ICE BSD.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, skytrain akan menjadi proyek unggulan non-APBN atau kemitraan yang dibesut Kemenhub tahun ini. Nantinya, proyek ini dikerjasamakan pembangunannya dengan swasta.

    Selain Jakarta, skytrain juga akan dibangun di beberapa kota besar lainnya. Menurutnya proyek ini bisa menyediakan transportasi massal kereta yang murah karena hanya butuh lahan yang kecil untuk pembangunannya sarana prasarananya.

    “Ada beberapa kabupaten kota yang tanahnya akan digunakan untuk ini. Kecil pak, nggak beli tanah lebar-lebar. Ini pakai tiang di pinggir jalan aja. Ini salah satu agar kita tak bebaskan tanah yang besar,” kata Antoni dalam acara detikcom Regional Summit Jawa Barat, Senin (19/5/2025)

    Tonton juga video “Penumpang Harian LRT Jabodebek Tembus 96 Ribu di 2025” di sini:

    (igo/fdl)

  • Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Jakarta

    Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu membahas eksekusi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Tadi kami bertiga dengan Pak Menteri Keuangan dan Danantara sudah menyelaraskan dan mencapai kesepahaman untuk proses pencairan dari Bank Himbara bagi pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Ferry menyampaikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang Kopdes Merah Putih. Percepatan ini penting dilakukan demi mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026.

    Saat ini telah dimulai proses pembangunan di hampir 5.000 titik desa, dan jumlahnya akan terus bertambah. Setiap Kopdes Merah Putih mendapat plafon pembiayaan sebesar Rp 3 miliar, yang digunakan untuk pembangunan fisik dan modal kerja. Pencairan dimulai hari ini.

    “Terkait pembiayaan Kopdes, dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, sebagian dipergunakan untuk membangun fisik, dan sebagian lagi untuk modal kerja,” imbuh Ferry.

    Sementara itu, Dony Oskaria menjelaskan, penyaluran plafon Rp 3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kopdes. Ia optimistis program ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional dari desa.

    “Koperasi ini akan menjadi engine pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sekarang tinggal menunggu proses pembangunan koperasi-koperasi tersebut,” kata Dony.

    Pembangunan Kopdes Merah Putih juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya berperan dalam mengidentifikasi lahan yang tersedia untuk pembangunan Kopdes.

    “Targetnya selesai Maret 2026. Saat ini Kementerian Koperasi bersama TNI memiliki Command Center untuk menginventarisasi tanah-tanah di desa dan kelurahan, dengan target harian 1.500-2.000 hektare,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan dana Rp 16 triliun tahun ini untuk program Kopdes Merah Putih. Selain itu, bank BUMN dapat menggunakan dana Rp 200 triliun yang sebelumnya telah ditempatkan pemerintah, dengan ketentuan bunga hanya 2 persen.

    “Kalau Kopdes Merah Putih tahun ini programnya Rp 16 triliun. Tapi kita sudah taruh uang Rp 200 triliun itu, kalau mau diswitch dan mereka siap, bisa dipakai. Otomatis bunga yang kita charge ke bank untuk program koperasi Merah Putih hanya 2 persen,” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)

  • Prabowo Kebut Perjanjian Dagang RI-Amerika Latin, Segini Potensinya

    Prabowo Kebut Perjanjian Dagang RI-Amerika Latin, Segini Potensinya

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (IM CEPA) dipercepat oleh Brasil. Permintaan ini diungkapkan saat dirinya menerima Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

    Mercosur sendiri adalah blok dagang yang melibatkan blok ekonomi Mercosur yang terdiri dari Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Brasil menjadi salah satu pimpinan utama blok dagang tersebut.

    Prabowo bilang Lula nampak memberikan lampu hijau untuk mempercepat perjanjian dagang tersebut. Dukungan disebut Prabowo akan diberikan Lula usai pertemuannya di Jakarta.

    “Secara garis besar kita sepakat menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, CEPA. Kita sudah wujudkan di Kanada dan Eropa. Kita dapat dukungan dari Brasil, karena Brasil adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus,” ungkap Prabowo dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan perjanjian dagang ini memberikan potensi besar untuk tambahan ekspor Indonesia. Beberapa potensi komoditasnya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, hingga otomotif.

    “Kita peluang ekspornya banyak, seperti elektronik, tekstil, alas kaki, besar sekali masuk ke sana. (Otomotif?) Bisa jadi juga,” ujar Budi Santoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat usai pertemuan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bisa jadi perjanjian dagang antara Indonesia dan Mercosur bisa kelar paling lambat tahun 2026 mendatang. Prabowo dan Lula nampak semangat untuk menyelesaikan kerja sama ini.

    “Iya (tahun 2026 selesai). Mudah-mudahan, karena masing-masing Presiden, Lula dan Prabowo semangat untuk segera menyelesaikan,” ujar Budi Santoso.

    Di sisi lain, Budi bilang Brasil saat ini sedang memimpin Mercosur. Maka dari itu negara tersebut bisa saja mempercepat kerja sama perdagangan antara Indonesia dan kawasan Mercosur.

    “Karena ini kepemipinanya di Brasil jadi ini juga tergantung Brasil, jadi presiden tadi mendorong agar cepat,” sebut Budi Santoso.

    Dalam catatan detikcom, Indonesia-Mercosur CEPA sudah diluncurkan sejak 16 Desember 2021 setelah pra-negosiasi selama dua tahun. Perundingan telah sampai tahap preliminary meeting pada Juni 2022, dengan kedua pihak sudah menunjuk negosiator utama.

    Kementerian Perdagangan sendiri menargetkan perjanjian dagang dengan negara-negara Amerika Latin ini rampung tahun ini, bersamaan dengan Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Peru CEPA.

    Perjanjian dagang ini dinilai bakal membuka pasar yang besar bagi produk Indonesia. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, total nilai perdagangan Indonesia-Brasil periode Januari-September 2024 naik 24,3% menjadi US$ 5,07 miliar dari sebelumnya US$ 4,08 miliar di 2023.

    Sementara itu, ekspor Indonesia ke Brasil dalam periode yang sama melonjak 33% menjadi US$ 1,25 miliar dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$ 940 juta.

    Tonton juga video “RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA” di sini:

    (hal/kil)

  • Kementan Buka-bukaan Target Peremajaan Kakao 175.000 Ha Pakai APBN

    Kementan Buka-bukaan Target Peremajaan Kakao 175.000 Ha Pakai APBN

    Jakarta

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan pemerintah menargetkan akan melakukan peremajaan kakao 175.500 hektare (ha) pada 2026. Peremajaan ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    “Ini tidak main-main, 175.500 hektare yang akan dilakukan peremajaan di tahun 2026,” kata dia Peringatan Hari Kakao Indonesia, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Lebih lanjut, pada 2027 akan dilakukan peremajaan sebesar 68.734 ha. Peremajaan dilakukan karena saat ini tanaman kakao yang sudah rusak telah mencapai 290.000 ha.

    “Jadi kalau kita bandingkan dengan tadi jumlah tanaman rusak kita itu 290.000 ha, melalui program hilirisasi ini sebenarnya sudah hampir terpenuhi 240.000 ha,” tuturnya.

    Dalam rencana peremajaan kakao ini, APBN yang direncanakan berisi sejumlah bantuan, mulai dari bibit hingga pupuk. Selain APBN, anggaran peremajaan juga akan ada dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    “Dari BPDPKS sama dari APBN, jadi nanti kalau yang sudah dapet APBN tidak bisa mendapat BPDPKS. Nggak boleh dua dong. Tapi kan dengan ini jadi makin luas,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Membuat Cokelat Tanpa Biji Kakao Bisa Jadi Solusi Ramah Lingkungan” di sini:

    (ada/fdl)