Category: Detik.com Ekonomi

Perut Lapar Tidak Bisa Menunggu

Bogor –

Presiden Prabowo Subianto menyinggung ungkapan Presiden pertama Indonesia Soekarno atau Bung Karno terkait pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat yakni makanan. Sebab, perut lapar tidak bisa menunggu.

Oleh karena itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkannya ini merupakan bentuk intervensi dari pemerintahannya agar masyarakat Indonesia sepenuhnya dalam keadaan kenyang.

“Intinya adalah bahwa kita intervensi saya ingat kata-kata pendahulu-pendahulu kita salah satu ucapan Bung Karno, perut yang lapar tidak bisa menunggu. Pemimpin yang bertanggung jawab dan punya hati dan kepedulian harus bekerja keras untuk hilangkan kelaparan dan kemiskinan. Ini tugas yang kita emban, tugas mulia dan alhamdulillah kita penuh keyakinan, kita buktikan saya sangat yakin,” ujar Prabowo dalam acara Taklimat Awal Tahun Presiden Republik Indonesia, Hambalang (6/1/2025).

Meski di awal banyak pihak menilai program MBG akan gagal, namun Prabowo menyakini hal itu tidak bakal terjadi. Menurut Prabowo program MBG sangat dinanti anak-anak di berbagai wilayah di Indonesia.

“Walaupun begitu banyak pakar yang menyinyir bahwa MBG pasti gagal. Tapi kita bukti kan kepada meraka bahwa MBG berhasil, MBG dinantikan oleh rakyat. Bahkan sekarang saya repot, saya sedih kalau ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya kapan saya dapat MBG,” terangnya

Prabowo juga melaporkan saat ini penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 55 juta orang hanya dalam waktu satu tahun pelaksanaan.

Prabowo bilang capaian ini telah melampaui capaian dari Brazil yang telah menjalankan lebih dahulu makan bergizi gratis. Dari hasil laporan Presiden Brazil yang ia terima, dalam 11 tahun program makan bergizi dijalankan di sana baru sekitar 40 juta.

“Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari dan termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

“Ini sesuatu yang Membanggakan juga karena negara-negara yang kita ketahui contoh Brazil presiden Brazil itu menyampaikan kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat dan kita satu tahun 55 juta penerima manfaat,” sambungnya.

(hrp/hns)

06/01/2026 15:47
Sempat Picu Pencemaran, Instalasi Pengolahan Limbah Kini Mulai Beroperasi

Jakarta –

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mulai beroperasi untuk menangani persoalan limbah domestik yang sebelumnya berpotensi mencemari lingkungan. Fasilitas ini dibangun untuk merespons kondisi ratusan rumah yang belum memiliki sistem pengolahan limbah, sehingga pembuangan limbah rumah tangga dilakukan langsung ke badan air.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 627 rumah di wilayah Pancoran yang belum memiliki pengolahan limbah domestik, baik black water maupun grey water. Kondisi tersebut berisiko mencemari sumber daya air akibat pembuangan limbah tanpa pengolahan.

Kepala Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Nuri Hidayat mengatakan pembangunan IPAL dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan lingkungan dan sanitasi.

“Melalui Program TJSL ini, SUCOFINDO tidak hanya menghadirkan solusi infrastruktur lingkungan, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaatnya melalui pengujian air melalui laboratorium SUCOFINDO. Kami berharap IPAL ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat di Kelurahan Pancoran,” ujar Nuri Hidayat.

Instalasi yang dibangun berupa tangki septik komunal lengkap dengan jaringan pipa penghubung di dua titik lokasi. Fasilitas tersebut ditujukan bagi warga yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah pribadi.

Selain pembangunan fisik, dilakukan pula pengujian laboratorium untuk melihat perubahan kualitas air limbah sebelum dan setelah IPAL beroperasi. Pengujian dilakukan menggunakan parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Total Suspended Solid (TSS).

“Hasil pengujian (melalui parameter BOD, COD, dan TSS) menunjukkan bahwa kualitas air limbah meningkat, ditandai dengan turunnya kadar bahan pencemar utama yang sebelumnya melebihi baku mutu, setelah IPAL beroperasi mengalami penurunan signifikan sehingga IPAL terbukti efektif dalam mengurangi potensi pencemaran lingkungan,” jelas Nuri Hidayat.

Dengan mulai beroperasinya IPAL tersebut, pembuangan limbah domestik secara langsung ke lingkungan diharapkan dapat berkurang dan risiko pencemaran air dapat ditekan.

(fdl/fdl)

31/12/2025 15:35
Antrean Urus Aktivasi Coretax Membludak, Ditjen Pajak Buka Suara

Jakarta –

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan buka suara merespons kunjungan masyarakat ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan aktivasi akun coratex.

Peningkatan k surat edaran (SE) yang dirilis pada tanggal 13 November 2025 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

SE tersebut adalah SE Menpan RB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) Mulai Tahun Pajak 2025 bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisisan Republik Indonesia (SE Menpan RB 7/2025).

Pada intinya, SE tersebut meminta aparatur pemerintah agar segera melakukan aktivasi akun Coretax DJP paling lambat 31 Desember 2025.

Merespons kondisi tersebut, Ditjen Pajak buka suara. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan pihaknya telah memperkuat layanan di sejumlah Kantor Pajak.

Ditjen Pajak juga mengeluarkan surat pengumuman PENG-54/PJ.09/2025 tentang Batas Waktu Aktivasi Akun Coretax dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) pada 29 Desember 2025.

Rosmauli menyampaikan, surat pengumuman tersebut menegaskan aktivasi akun Coretax pada prinsipnya dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan Coretax dan dianjurkan dilakukan secara mandiri melalui kanal resmi DJP.

“Sebagai langkah antisipasi, DJP telah memperkuat layanan di kantor pajak sekaligus menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-54/PJ.09/2025 yang menegaskan bahwa aktivasi akun Coretax pada prinsipnya dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan Coretax dan dianjurkan dilakukan secara mandiri melalui kanal resmi DJP. Imbauan ini merupakan langkah mitigasi untuk mencegah penumpukan layanan, terutama menjelang periode pelaporan SPT Tahunan,” terang Rosmauli kepada detikcom, Rabu (31/12/2025).

Rosmauli menambahkan, bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala teknis tertentu, DJP tetap menyediakan pendampingan di kantor pajak.

“Namun demikian, bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala teknis tertentu, DJP tetap menyediakan pendampingan di kantor pajak dengan pengaturan layanan agar tetap tertib dan optimal,” terang Rosmauli.

Dalam surat pengumuman pengumuman Ditjen Pajak ditegaskan seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya, alias gratis.

Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo, serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

Tonton juga video “Sri Mulyani Bicara Soal Coretax, Sebut Sistemnya Sudah Semakin Baik”

(hrp/hns)

31/12/2025 15:19
Sempat Diprediksi Tembus Level 9.000, Target IHSG Gagal Total!

Indeks Harga Saham Gabungan tak tembus target 9.000 akhir tahun ini. Pada penutupan perdagangan 30 Desember 2025, IHSG masih menguat tipis di kisaran 8.646, namun belum sesuai dengan prediksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Meski belum sesuai ekspektasi, sebagian besar saham tetap bergerak di zona hijau yang menandakan aktivitas investor masih aktif. Lalu apakah level 9.000 bisa dicapai awal 2026?

31/12/2025 15:15
Menhub Minta Layanan Penumpang di Pelabuhan Dibenahi

Jakarta –

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengaku telah menegur PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Teguran ini layangkan karena Pelindo dianggap terlalu fokus pada layanan angkutan barang dan peti kemas.

Dudy meminta Pelindo juga fokus terhadap layanan angkutan penumpang di pelabuhan. Menurutnya selama ini, angkutan penumpang Pelindo hanya sebatas terminal saja.

“Itu kan dominasi angkutan barang. Angkutan penumpang itu hanya terminal. Saya sudah minta supaya terminal ini dibenahi,” jelas Dudy dalam acara Media Briefing di SEIA Restaurant, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dudy menilai, Pelindo memiliki pengelolaan khusus untuk layanan penumpang di pelabuhan kelolaannya. Ia bahkan meminta Pelindo membentuk anak perusahaan khusus yang menangani layanan penumpang jika merasa kewalahan.

“Kalau Pelindo secara holding kerepotan, buat perusahaan yang khusus menangani services buat penumpang. Jadi tidak lagi fokus kepada, bukan tidak lagi fokus, tidak hanya fokus kepada angkutan barang,” jelasnya.

Dudy menambahkan, pengelolaan pelabuhan penumpang juga perlu dilakukan secara lebih merata. Pasalnya, tidak semua pelabuhan di Indonesia dikelola oleh Pelindo, dan sebagian masih berada di bawah pengelolaan pemerintah dengan keterbatasan anggaran.

Ia pun mengingatkan Pelindo tidak hanya mengelola pelabuhan yang secara ekonomi menguntungkan. Menurutnya, pelabuhan di daerah dengan aktivitas ekonomi rendah juga perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

“Saya ingin meminta lagi kepada Pelindo itu agar pelabuhan-pelabuhan yang memang membutuhkan perhatian itu, mereka kelola sebagai bagian daripada social responsibility-nya mereka,” pungkasnya.

Tonton juga video “Cek Pelabuhan Gilimanuk, Kakorlantas Pastikan Perayaan Tahun Baru Lancar”

(kil/kil)

31/12/2025 15:10
Pemerintah Geber Hilirisasi Cokelat-Kopi dan Naikkan Produksi Ayam di 2026

Jakarta –

Pemerintah menargetkan untuk menghilirisasi sejumlah komoditas perkebunan mulai dari cokelat, tebu, kopi hingga mete di 2026. Hilirisasi ini menjadi target baru pemerintah setelah tahun ini dapat mencapai swasembada beras dan jagung.

“So far tercapai ya (target 2025). Kita kan memang fokus swasembada. Bagaimana tidak impor beras dan tidak impor jagung dan tidak impor gula konsumsi. So far kita tercapai. Nah tahun 2026 yang sudah tercapai dipertahankan, tetapi menunya ditambah dengan hilirisasi komoditi perkebunan tebu, ada coklat, ada kopi, ada mete,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kementerian Pertanian, Rabu (31/12/2025).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), produksi daging ayam, telur ayam dan susu akan ditingkatkan. Peningkatan ini dilakukan dengan membangun peternakan terintegrasi yang utamanya memenuhi pakan ternak.

“Termasuk bagaimana merevitalisasi peningkatan produksi sektor protein yaitu ayam dan telur dan juga susu. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan MBG. Karena tahun depan ini kan diprediksi 80 sekian juta orang akan dapat MBG dan itu kan ada kebutuhan besar terhadap protein. Karena memang fokus dari MBG ini kan pemenuhan protein yang cukup,” terangnya.

Sebelumnya, Sudaryono mengungkapkan, tahun depan pemerintah fokus untuk hilirisasi sejumlah komoditas perkebunan. Untuk melakukan itu, dibutuhkan program peremajaan.

“Nah tahun depan itu ada dua program utama besar yaitu adalah hilirisasi perkebunan dan peningkatan produksi peternakan,” kata dia usai acara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Adapun komoditas perkebunan yang dimaksud mulai dari karet, kakao (cokelat), kopi, teh, lada, tebu, kelapa, pala, tembakau, dan cengkeh. Anggaran sebesar Rp 9 triliun disiapkan untuk peremajaan yang akan dilakukan selama 3 tahun

“Nah hilirisasi perkebunan itu ada yang namanya peremajaan beberapa komunitas perkebunan kita sudah ada anggarannya Rp 9 koma sekian triliun yang terbagi dalam 3 tahun. Itu ada tebu, ada kopi ada coklat, ada pala, lada kemudian gambir, ada 11 komunitas,” terangnya

Setelah peremajaan, hilirisasi komoditas tersebut digenjot. Ia meyakini akan dilakukan pembangunan pabrik untuk sejumlah komoditas tersebut. Pemerintah akan menggandeng BUMN dan swasta untuk berinvestasi.

Lihat juga Video: Dari Ulos hingga Kopi Lintong, BI Sibolga Dorong UMKM Go Global

(ada/kil)

31/12/2025 14:57
Investasi Emas dan Perak Menjanjikan, Begini Prospek di 2026

Jakarta –

Investasi emas dan perak kembali menjadi sorotan pasar global. Di tengah sinyal pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, kedua logam mulia ini menunjukkan potensi fase reli yang lebih struktural dibanding siklus sebelumnya.

Financial Analyst Finex Brahmantya Himawan mengatakan kondisi ini menjadi momentum penting untuk membaca arah pasar memasuki tahun baru. Menurutnya, harga emas dan perak saat ini tidak terlepas dari perubahan ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan Federal Reserve.

Inflasi AS yang melandai serta perlambatan pasar tenaga kerja memperkuat pandangan bahwa siklus pengetatan moneter mendekati akhir. Dalam kerangka ini, penurunan imbal hasil riil obligasi AS menjadi katalis utama penguatan emas, mengingat emas merupakan aset tanpa imbal hasil yang diuntungkan saat opportunity cost menurun.

“Ketika real yield mulai turun dan pasar melihat potensi pelonggaran moneter, emas secara historis selalu mendapat dorongan struktural. Kondisi saat ini sangat mirip dengan fase awal reli jangka panjang sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Seiring menguatnya peran emas sebagai aset lindung nilai, perhatian pasar mulai meluas ke logam mulia lain yang menawarkan potensi pertumbuhan lebih agresif. Dalam fase ketika investor tidak hanya mencari perlindungan, tetapi juga peluang ekspansi nilai, perak muncul sebagai pelengkap strategis dalam portofolio logam mulia.

Berbeda dengan emas yang dominan sebagai safe haven, perak memiliki karakteristik ganda sebagai logam mulia sekaligus komoditas industri. Lonjakan permintaan dari sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, dan teknologi mendorong kinerja perak melampaui emas dalam setahun terakhir.

Masuknya perak ke dalam daftar critical minerals di Amerika Serikat semakin memperkuat prospek jangka menengah hingga panjang, dengan potensi harga emas diproyeksikan bergerak di kisaran US$ 4,700-5,000 per troy ounce, sementara perak berpeluang mencapai US$ 90-120 per troy ounce pada 2026.

“Perak saat ini berada di persimpangan menarik antara kebutuhan industri dan minat investasi. Kombinasi ini membuat pergerakannya cenderung lebih agresif, terutama saat siklus ekonomi mulai bergeser,” tambah Brahmantya Himawan, Financial Analyst Finex.

Prospek dan Strategi Tahun Baru

Dengan mempertimbangkan faktor moneter, geopolitik, dan struktural, prospek emas dan perak memasuki 2025 tetap konstruktif. Bagi investor jangka panjang, logam mulia masih relevan sebagai aset lindung nilai. Sementara itu, bagi trader aktif, volatilitas dan tren kuat membuka peluang strategi follow the trend dengan manajemen risiko yang disiplin.

Sebagai pialang teregulasi yang menyediakan akses trading emas dan perak secara transparan dan terukur, Finex menghadirkan sarana bagi pelaku pasar untuk memanfaatkan momentum logam mulia melalui eksekusi cepat, dukungan analisis pasar, dan pendekatan manajemen risiko yang jelas. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, pemahaman fundamental yang kuat menjadi kunci dalam menjadikan emas dan perak bagian dari strategi finansial menghadapi tahun baru.

Lihat juga Video: Investasi Emas, Tren Baru Anak Muda Indonesia yang Melek Finansial

(ada/kil)

31/12/2025 14:54
Rel Kereta di Aceh Hancur Diterjang Banjir-Longsor, Kapan Diperbaiki?

Jakarta –

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melaporkan bencana banjir bandang membuat sejumlah titik jalur kereta api di Provinsi Aceh, rusak karena tergerus aliran air.

Dirjen Perkeretaapian, Allan Tandiono, mengatakan proses perbaikan rel tersebut rencananya mulai dilakukan Januari 2026 mendatang. Untuk tahap awal, DJKA akan melakukan pendataan dan perencanaan perbaikan.

“Aceh belum, kan butuh diverifikasi lagi inventarisasi ya. Segera, bulan depan kita mulai kajiannya ya untuk melihat yang rusak seberapa banyak,” kata Allan saat ditemui usai media briefing Angkutan Nataru 2025/2026, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menurutnya kerusakan rel di Aceh ini tidak banyak mempengaruhi aktivitas masyarakat sekitar. Sebab selama ini jalur kereta di wilayah itu memang tak ramai digunakan.

“Sebelum bencana, rel aktif di Aceh berapa kilometer sih, dan sehari melayani berapa penumpang? Tapi akan tetap kita perbaiki, nanti kita hitung,” terangnya.

Sementara itu untuk wilayah lain di luar Provinsi Aceh seperti Sumatera Utara, Allan mengatakan proses perbaikan rel sudah rampung. Sehingga layanan perkeretaapian sudah pulih seperti sebelum bencana.

“Sumatera Utara nggak ada kendala, sudah melayani lagi seperti sebelum bencana. Jadi Sumatera Utara sempat terendam, kan sudah diperbaiki, yang belum memang Aceh. Aceh akan kita hitung,” jelas Allan.

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan moda transportasi kereta api ikut terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera. Dia mengatakan, banyak jalur rel kereta yang habis disapu banjir.

Pihaknya pun akan menyiapkan anggaran tambahan tahun depan untuk pengadaan jalur baru di daerah yang terdampak bencana alam.

“Terkait kereta kami masih survei, karena cukup parah di jalur kereta api, kami masih hitung lagi kebutuhan dana, karena banyak sekali rel kereta yang tersapu dengan air. Kami hitung secara keseluruhan kemungkinan akan ada pengadaan baru untuk rel kereta ini,” papar Dudy dalam Rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR, disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).

Lihat juga Video: Aksi Sejumlah Bocah Temukan Rel KA Bermasalah di Bogor

(igo/fdl)

31/12/2025 14:48
Indonesia Eximbank Raih Predikat Praktik Tata Kelola Risiko yang Baik

Jakarta –

Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) berhasil meraih kategori Fase Praktik yang Baik (Good Practice Phase) dalam hasil penilaian Risk Maturity Assessment (RMA) tahun 2025.

Adapun acara ini digelar oleh konsultan independen RWI Consulting. Penilaian tersebut menunjukkan Indonesia Eximbank sudah menjalankan dan mengintegrasikan aspek tata kelola risiko dengan baik, termasuk dalam hal proses, budaya kerja, dan kinerja organisasi.

RMA merupakan representasi dari upaya dalam mengimplementasikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik di lingkungan organisasi lembaga.

“Pencapaian ini menegaskan komitmen Indonesia Eximbank untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan Tata Kelola Lembaga yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Hal ini juga sejalan dengan transformasi selama lima tahun terakhir yang telah membawa Indonesia Eximbank ke titik perubahan signifikan dengan pencapaian positif,” kata Direktur Manajemen Risiko LPEI Sam Malee, dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Meski sudah berada di kategori ‘Praktik yang Baik’, Indonesia Eximbank terus berupaya untuk memperkuat manajemen risiko dan tata kelola lembaga, khususnya dalam membangun budaya sadar risiko dan meningkatkan kemampuan organisasi.

Oleh sebab itu, Indonesia Eximbank telah menyiapkan roadmap 2026-2030 dengan fokus pada:

1. Penguatan budaya risiko yang terstruktur dan konsisten di seluruh unit.

2. Peningkatan keterlibatan dan dukungan penuh dari pucuk pimpinan untuk ketahanan organisasi.

3. Peningkatan pemahaman dan kesepakatan unit bisnis terhadap batasan risiko lembaga.

“Indonesia Eximbank akan senantiasa mengoptimalkan penerapan manajemen risiko yang selaras dengan kondisi bisnis serta mandat mendorong ekspor nasional. Sejalan dengan itu, Indonesia Eximbank berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan yang memberikan nilai tambah nyata, sekaligus mendukung terwujudnya tujuan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Tonton juga Video: detikcom Awards 2025: Anugerah Inovasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

(prf/ega)

31/12/2025 14:45
Menperin Tak Masalah Pabrik Pindah ke Daerah dengan Upah Murah, Asal…

Jakarta –

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bicara soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan kaitannya dengan relokasi pabrik. UMP di beberapa daerah yang terdapat titik-titik industri diketahui naik cukup tinggi.

Kabupaten Bekasi dan Karawang misalnya yang pada 2026 upahnya ditetapkan menjadi Rp 5,9 juta dan Rp 5,8 juta. Di sisi lain, beban upah tinggi kerap dijadikan alasan pengusaha memindahkan pabriknya ke wilayah dengan UMP rendah seperti Jawa Tengah.

Agus mengaku tak mau ambil pusing soal isu relokasi. Dengan catatan, perpindahan pabrik itu masih dilakukan di Tanah Air dan tidak mengurangi kapasitas produksi.

“UMP, oleh sebab itu kami berharap adanya wisdom yang tinggi dari kepala daerah. Kita tidak boleh lupa, berkali-kali sampaikan bahwa kami di Kemenperin tidak terlalu pusing dengan adanya relokasi pabrik, selama relokasi itu tetap di wilayah NKRI, dan kedua tidak mengurangi kapasitas produksi,” ujar Agus dalam Konferensi Pers Kinerja Industri Manufaktur Tahun 2025 dan Outlook Industri Manufaktur 2026 di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

Agus menjelaskan, pemerintah daerah harus menetapkan UMP secara kompetitif supaya investor tidak lari ke daerah lain. Bahkan upah yang rasional dinilai dapat menarik investasi baru.

“Karena akhirnya daerah sendiri yang dia perlu menetapkan UMP yang kompetitif agar supaya pabrik-pabrik stay di daerahnya masing-masing, atau pabrik-pabrik baru investasi baru masuk ke daerahnya masing-masing karena UMP rasional,” tambah dia.

Agus menilai kondisi ini normal dan tidak hanya dialami Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkompetisi secara sehat untuk menarik investasi ke wilayah mereka.

“Dan ini terjadi di mana pun di dunia, dan sehat-sehat saja menurut saya bahwa adanya dalam ‘kompetisi’ antar daerah, sehat-sehat saja. Masing-masing daerah harus mampu, harus bisa menciptakan kebijakan daerahnya yang memang akan membawa pertumbuhan ekonomi lebih baik bagi daerahnya,” tuturnya.

Terkait UMP 2026 dan kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja, Agus yakin target Kemenperin tetap tercapai. Kemenperin menargetkan persentase tenaga kerja terhadap total pekerja secara nasional mencapai 14,68% pada tahun depan.

“Dan apakah kita yakin dengan kondisi seperti itu penyerapan tenaga kerja tahun 2026 bisa tercapai sesuai target kita? Menurut saya saya yakin, bahwa kepala daerah harus punya wisdom sangat tinggi, kedua yang menjadi penting dalam penyerapan tenaga kerja kan investasi, itu sesuatu yang kita perhatikan,” sebut Agus.

Selain itu, kepastian regulasi bagi investor juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, Agus percaya kebijakan TKDN dapat memberi kepastian bagi investor, sebab produk mereka akan terserap oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN hingga BUMD.

Lihat juga Video: Angka 8 di Balik Prabowo Resmikan Pabrik Petrokimia Rp 65 T Hari Ini

(ily/ara)

31/12/2025 14:41