Paket stimulus ekonomi udah jalan dari Juni, dan manfaatnya mulai kerasa di mana-mana!
Ada yang udah nikmatin diskon transportasi, tambahan sembako, sampai subsidi gaji. Bukan cuma bantu irit, tapi juga jadi nafas segar di tengah ekonomi yang lagi berat.
Kamu sendiri, udah rasain yang mana?
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyambangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10). Kedatangannya untuk membahas kilang minyak dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Purbaya, Pertamina ingin menunjukkan keseriusannya membangun kilang minyak.
Jakarta –
Pemerintah pusat menerapkan syarat ketat untuk fasilitas peminjaman uang dari kocek negara. Pinjaman uang pemerintah pusat ini diberikan untuk Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman Oleh Pemerintah Pusat. Aturan tersebut baru saja diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025 yang lalu.
Dalam pasal 12 beleid tersebut, dikutip pada Jumat (24/10/2025), disebutkan Pemerintah Daerah sebagai calon penerima pinjaman harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah ditambah jumlah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.
Kedua, pemerintah daerah juga harus memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit 2,5 atau ditetapkan lain oleh Menteri.
Ketiga, Pemerintah Daerah juga tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan atau kreditur lain. Keempat, kegiatan yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah.
Kelima, permintaan pinjaman pemerintah pusat harus memiliki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan pada saat pembahasan APBD. Keenam, syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarat Buat BUMN dan BUMD
Kemudian, untuk BUMN sebagai calon penerima pinjaman juga harus memenuhi syarat minimal. Pertama, BUMN yang mau mengajukan pinjaman pemerintah pusat tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat dan kreditur lain.
Kedua, BUMN juga harus mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, rapat umum pemegang saham atau pemilik modal.
Syarat yang sama juga diberikan untuk BUMD sebagai calon penerima pinjaman pemerintah pusat, yaitu BUMD harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat dan kreditur lain.
BUMD yang juga mau mendapatkan pinjaman pemerintah pusat pun harus mendapat persetujuan dari kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah atau rapat umum pemegang saham.
(kil/kil)
Jakarta –
Kerja sama energi antara Indonesia dan Brasil dinilai menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Kolaborasi yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva di Jakarta itu dinilai membuka peluang investasi baru di sektor bioenergi, efisiensi energi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Golkar, Dewi Yustisiana, menyebut kerja sama ini bukan hanya simbol diplomasi, tetapi langkah nyata menuju energi berkelanjutan.
“Kerja sama Indonesia-Brasil ini bukan hanya simbol diplomasi, tetapi langkah nyata memperkuat energi bersih dan nilai tambah sumber daya alam kita. Indonesia harus memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin,” ujar Dewi di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, ruang lingkup kolaborasi yang meliputi migas, energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan pengembangan SDM perlu segera diterjemahkan menjadi program konkret. Ia menilai sektor bioenergi, khususnya bioetanol, berpotensi memberikan hasil cepat dan manfaat ekonomi langsung.
Brasil merupakan produsen etanol terbesar kedua di dunia dan berhasil menerapkan mandatori bioetanol seperti E30 hingga E100 di berbagai wilayah. Dewi menilai Indonesia dapat mengadopsi pengalaman tersebut untuk memperkuat program BBM campuran etanol E10 yang tengah dikembangkan pemerintah.
“Alih teknologi dari Brasil akan membantu kita menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan dengan dampak ekonomi langsung bagi petani dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan bioetanol berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau – mulai dari budidaya bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, hingga distribusi. Petani menjadi aktor utama rantai pasok etanol melalui pemanfaatan komoditas seperti tebu, jagung, dan singkong yang akan meningkatkan pendapatan daerah sentra pertanian.
“Kalau ekosistemnya terbangun, program ini akan menggerakkan ekonomi pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan-energi kita sekaligus,” imbuhnya.
Sejumlah provinsi seperti Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan disebut memiliki potensi besar sebagai basis produksi etanol nasional, sementara wilayah seperti Sulawesi Selatan, NTB, dan Papua mulai berkembang sebagai sentra baru.
Sebagai penutup, Dewi menegaskan DPR akan mengawal realisasi kerja sama ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
“Kita ingin hasil konkret: energi bersih yang terjangkau, nilai tambah di dalam negeri, peningkatan pendapatan petani, dan lapangan kerja baru. Jika dieksekusi dengan tepat, ini momentum lompatan besar menuju kemandirian energi nasional,” tegas legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu.
(rrd/rrd)
Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) yang memprioritaskan UMKM daerah, koperasi daerah, hingga BUMD untuk dapat mengelola tambang.
Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 baru saja dirilis tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.
Bahlil mengatakan langkah memprioritaskan masyarakat melalui BUMD, Koperasi daerah hingga UMKM dapat mengelola tambang sejalan dengan keinginannya agar pengelolaan tambang hanya tidak dikuasi oleh pengusaha atau kelompok itu-itu saja.
“Saya katakan dari awal bahwa pengelolaan tambang jangan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, jangan hanya pengusaha itu saja, itu saja. Kita harus adil untuk menyerahkan, membagi secara baik sesuai aturan kepada UMKM daerah, kepada Koperasi daerah, kepada BUMD daerah dengan pemberian prioritas,” kata Bahlil dalam Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Bahlil mengatakan langkah ini juga ditujukan agar masyarakat daerah-daerah di wilayah tambang bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya, sehingga perekonomian dapat meningkat.
“Alhamdulillah perubahan undang-undang Minerba sudah kita lakukan, peraturan pemerintah pun sudah ada, dan sekarang tinggal peraturan menteri. Ini semua kita lakukan untuk menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,” katanya.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan aturan teknis untuk menindaklanjuti PP nomor 39 2025 dalam bentuk Peraturan Menteri.
“Kita kan PP-nya baru keluar. Setelah keluar kita susun Permennya sekarang. Jadi di UU Minerba baru itu diberikan prioritas untuk UMKM, Koperasi, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Permennya disusun,” ujar Bahlil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Aturan teknis itu seperti kriteria UMKM atau Koperasi yang bisa mengelola tambang. Salah satunya, kesesuaian wilayah tambang dengan lokasi koperasi atau UMKM yang menjadi pengelolanya.
“Koperasi juga itu yang ada di lokasi, UMKM juga yang ada di daerah setempat. Bukan UMKM atau Koperasi dari Jakarta. Jadi contoh tambang ada di Kalimantan Utara ya koperasi dan UMKM nya harus yang ada di Kalimantan Utara. Jangan yang di Jakarta,” terang Bahlil.
Selain itu soal luasan tambang yang dikelola hingga aturan bagi koperasi dan UMKM sebagai pengelola harus menyesuaikan kemampuan modalnya.
Halaman 2 dari 2
(ara/ara)
Jakarta –
Pemerintah China angkat bicara soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Untuk diketahui proyek itu hasil kerja sama dengan China dengan dibentuknya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Company Ltd.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan selama dua tahun kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi dengan aman, lancar, dan tertib. Ia mengatakan layanan transportasi itu telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang.
Tak hanya itu, ia menyebut arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api.
“Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” terangnya, dalam keterangannya di laman resmi Kementerian Luar Negeri China, Jumat (24/10/2025).
Dalam keterangannya, China tidak secara gamblang menjawab soal utang dari proyek Whoosh. NamunChina memastikan siap bekerja sama untuk terus memfasilitasi operasional dari proyek tersebut.
“Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas kawasan,” tutup keterangan tersebut.
Masalah penyelesaian utang Kereta Cepat ini memang menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut heran dengan heboh penyelesaian utang kereta cepat dikaitkan dengan APBN. Sebab, menurut Luhut, saat ini utang kereta cepat tinggal melalui proses restrukturisasi.
Di sisi lain, sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam proyek Kereta Cepat, Luhut mengakui sejak awal kondisi keuangan proyek Kereta Cepat memang tidak baik.
Saat itu Luhut menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan hasil perundingan tersebut, China pun akhirnya memutuskan untuk menyetujui proses restrukturisasi. Namun memang, Luhut mengatakan, proses tersebut agak terlambat lantaran sempat ada pergantian pemerintahan.
“Restructuring saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pekan lalu.
Lalu kemarin, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sempat mengatakan akan mengirim tim ke China untuk bernegosiasi soal utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini diungkap langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.
Poin-poin yang dinegosiasikan mencakup tenor pinjaman, bunga utang, hingga mata uang yang akan digunakan. Namun, dia tidak merinci kapan tim negosiator berangkat ke China.
“Kami akan berangkat lagi, juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).
Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
(ada/fdl)
Jakarta –
Sebanyak 45.000 sumur minyak rakyat yang telah ada sejak masa penjajahan kini sudah dilegalkan dan dikelola Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), Koperasi, dan UMKM. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dilegalkannya 45.000 sumur minyak rakyat dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pengeboran. Pasalnya selama ini masyarakat yang menggarap sumur tersebut sering mendapatkan gangguan dari oknum-oknum nakal.
“Pengelolaan sumur-sumur masyarakat yang sejak zaman penjajahan sudah ada, tapi belum pernah dilakukan legalitasnya. Akhirnya mereka menjalankan untuk mencari nafkah dengan tidak nyaman, karena selalu diikuti oleh oknum-oknum tertentu, kadang-kadang dilaporkan. Maka Insyaallah 45.000 sumur-sumur (minyak) rakyat kita sudah akan memberikan legalitasnya kepada BUMD, Koperasi, dan UMKM daerah,” katanya dalam Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Bahlil menjelaskan, melegalkan sumur minyak rakyat sudah dubahas sejak lama, namun baru tahun ini dijalankan. Padahal menurutnya, dengan melegalkan sumur minyak rakyat akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Sudah lama ini kita bahas tapi nggak pernah terjadi. Menjadi pemimpin di bangsa ini tidak hanya bisa omon-omon, tapi harus berani untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.
Ia mengakui bahwa untuk melegalkan sumur minyak ada pihak-pihak yang terganggu. Terlebih kata Bahlil, bagi mereka yang selama ini sudah nyaman untuk menikmati hasil yang didapatkan tanpa memberikan kontribusi kepada negara.
“Saya tahu untuk membuat keputusan yang berani pasti ada yang merasa terganggu. Berani kebaikan untuk negara, bukan berani kebaikan untuk kelompok tertentu, apalagi kelompok yang selama ini sudah nyaman, yang ingin merugikan bangsa kita. Saya tidak ingin jadi pemimpin untuk setiap hari dipuja, tapi pelanggaran terus terjadi. Saya ingin meneruskan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar negara ini dikelola dengan aturan, dengan baik, dan semua berorientasi pada kepentingan negara, rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat semuanya,” katanya.
Hasil produksi sumur minyak rakyat akan dibeli Pertamina atau KKKS lain yang memiliki fasilitas kilang (refinery) dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
(ara/ara)
Jakarta –
PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia.
Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), kedua pihak sepakat mengimplementasikan AI Telehealth Gateway, solusi yang menggabungkan konektivitas satelit berkeandalan tinggi, layanan telehealth, dan kecerdasan buatan (AI).
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes Eko Sulistijo, disaksikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono di Kantor Kemenkes, Jakarta.
Kolaborasi ini bertujuan mempercepat akses konsultasi jarak jauh, memperkuat sistem rujukan berbasis data, serta menghadirkan analitik kesehatan yang lebih akurat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial.
“Teknologi berperan penting dalam mentransformasi layanan kesehatan, dan hal ini sejalan dengan program Kementerian Kesehatan. Teknologi bukan hanya milik kota besar, tapi untuk semuanya. Kolaborasi ini agar dikawal bersama dan selanjutnya bisa dievaluasi serta dikembangkan,” ujar Prof. Dante Saksono, di Jakarta, dikutip Jumat (24/10/2025).
Telkomsat akan berkolaborasi dengan Teleport Access Service (TAS) dalam tahapan implementasi, instalasi, dan uji konsep (Proof of Concept/PoC). Setelah PoC berjalan, kedua pihak akan memperkuat model operasional, menyiapkan pelatihan, serta menjamin mutu layanan agar sistem dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Langkah ini melanjutkan sinergi Telkomsat dengan sejumlah pemerintah provinsi yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman terkait penerapan layanan satelit dan telehealth.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim Pusdatin Kemenkes. Telkomsat hadir full team untuk memberikan dukungan terbaik agar kerja sama ini berdampak nyata pada peningkatan layanan kesehatan. Selanjutnya, manfaat layanan ini akan kami perluas ke puskesmas dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dengan target mulai bergulir pada 2025,” kata Lukman Hakim Abd Rauf, Direktur Utama Telkomsat.
Ke depan, Telkomsat dan Kemenkes menargetkan perluasan implementasi ke jaringan puskesmas dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dengan fokus pada keandalan konektivitas, ketersediaan perangkat, integrasi sistem data, dan tata kelola layanan.
Melalui kolaborasi ini, Telkomsat menegaskan komitmennya mendukung Kemenkes dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(rrd/rir)
Jakarta –
PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia.
Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), kedua pihak sepakat mengimplementasikan AI Telehealth Gateway, solusi yang menggabungkan konektivitas satelit berkeandalan tinggi, layanan telehealth, dan kecerdasan buatan (AI).
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes Eko Sulistijo, disaksikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono di Kantor Kemenkes, Jakarta.
Kolaborasi ini bertujuan mempercepat akses konsultasi jarak jauh, memperkuat sistem rujukan berbasis data, serta menghadirkan analitik kesehatan yang lebih akurat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial.
“Teknologi berperan penting dalam mentransformasi layanan kesehatan, dan hal ini sejalan dengan program Kementerian Kesehatan. Teknologi bukan hanya milik kota besar, tapi untuk semuanya. Kolaborasi ini agar dikawal bersama dan selanjutnya bisa dievaluasi serta dikembangkan,” ujar Prof. Dante Saksono, di Jakarta, dikutip Jumat (24/10/2025).
Telkomsat akan berkolaborasi dengan Teleport Access Service (TAS) dalam tahapan implementasi, instalasi, dan uji konsep (Proof of Concept/PoC). Setelah PoC berjalan, kedua pihak akan memperkuat model operasional, menyiapkan pelatihan, serta menjamin mutu layanan agar sistem dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Langkah ini melanjutkan sinergi Telkomsat dengan sejumlah pemerintah provinsi yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman terkait penerapan layanan satelit dan telehealth.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim Pusdatin Kemenkes. Telkomsat hadir full team untuk memberikan dukungan terbaik agar kerja sama ini berdampak nyata pada peningkatan layanan kesehatan. Selanjutnya, manfaat layanan ini akan kami perluas ke puskesmas dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dengan target mulai bergulir pada 2025,” kata Lukman Hakim Abd Rauf, Direktur Utama Telkomsat.
Ke depan, Telkomsat dan Kemenkes menargetkan perluasan implementasi ke jaringan puskesmas dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dengan fokus pada keandalan konektivitas, ketersediaan perangkat, integrasi sistem data, dan tata kelola layanan.
Melalui kolaborasi ini, Telkomsat menegaskan komitmennya mendukung Kemenkes dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(rrd/rir)
Jakarta –
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons data Bank Indonesia (BI) soal pertumbuhan kredit perbankan bulan September sebesar 7,7%. Angka itu naik tipis dibanding bulan Agustus yang sebesar Rp 7,56%.
Padahal, pemerintah sudah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di bank-bank pelat merah. Terkait ini, Purbaya mengakui bahwa penempatan dana tersebut belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit.
“Mungkin September belum full impact dari uang itu, tapi kalau kita dari individual bank kan naiknya udah clear kan,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/10/2025).
Meski begitu, Purbaya menyebut ada pertumbuhan yang menunjukkan indikasi baik. Ia juga yakin dalam beberapa waktu ke depan pertumbuhan kredit perbankan bisa mencapai double digit.
Menurutnya, data di bulan September masih dipengaruhi beberapa indikator, seperti kerusuhan dan perlambatan ekonomi di bulan-bulan sebelumnya. Ia memprediksi dampak langsung penempatan dana Rp 200 triliun di bank baru terasa di bulan Oktober-Desember.
“Kalau September kan emang baru masih dampak kerusuhan yang sebelumnya kan dan perlambatan ekonomi dalam beberapa bulan sebelumnya. Saya pikir nanti October, November, December akhir tahun lah kita lihat seperti apa pertumbuhan kreditnya, itu harapan saya,” bebernya.
“Dengan uang yang Rp 200 triliun tadi, pertumbuhannya makin kencang sehingga ekonominya juga pertumbuhannya makin kencang. Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu, kalau kurang kita akan tambah lagi uang dari sistem,” tutup Purbaya.
(ily/rrd)