Category: Detik.com Ekonomi

  • Pemakaian Energi Fosil Bakal Kena Pajak Karbon!

    Pemakaian Energi Fosil Bakal Kena Pajak Karbon!

    Jakarta

    Pemerintah bakal mengatur pajak karbon untuk pemanfaatan energi tak terbarukan. Hal ini menjadi kebijakan pendukung arah kebijakan energi nasional.

    Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Beleid itu diteken Presiden Prabowo Subianto pada 15 September 2025 yang lalu.

    Pemerintah akan menerapkan pajak karbon dan insentif atau pembayaran berbasis kinerja dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.

    Dalam beleid tersebut dikutip Selasa (28/10/2025), pada pasal 83 disebutkan Pemerintah Pusat dapat mengenakan pajak karbon terhadap pemanfaatan energi tak terbarukan yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

    “Pengenaan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tulis pasal 83 ayat 2.

    Selain pajak karbon, ada juga insentif atau pembayaran berbasis kinerja untuk upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

    Pada pasal 84 disebutkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha dapat memperoleh insentif atau pembayaran berbasis kinerja dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sektor energi. Atau tepatnya pada kegiatan penyediaan energi dan pemanfaatan energi melalui mekanisme nilai ekonomi karbon.

    Pemberian insentif atau pembayaran berbasis kinerja dari upaya menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lihat juga Video: Listrik Indonesia 85% Berbahan Bakar Fosil

    (kil/kil)

  • Bahlil Minta SPBU Swasta Tak Paksakan Kehendak soal BBM

    Bahlil Minta SPBU Swasta Tak Paksakan Kehendak soal BBM

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta SPBU swasta tidak memaksakan kehendak terkait kandungan etanol dalam BBM base fuel.

    “Dan kedua jangan swasta memaksakan kehendak gitu loh. Apalagi SPBU-SPBU ini kan. Jangan dikira ini kita nggak paham. Seperti orang Papua bilang, adek, kau baru mau tulis, kakak sudah baca,” katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Mulanya, Bahlil membantah etanol tidak bagus sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahlil mengatakan saat ini sudah banyak negara yang menggunakan etanol sebagai campuran BBM.

    Sebagai informasi, pemerintah berencana menerapkan bahan bakar campuran etanol 10% (E10) pada tahun 2027.

    “Jadi sangat tidak benar jika ada diskusi, diskusi oleh berbagai kelompok bahwa etanol ini nggak bagus. India sudah pakai E10, Amerika E20, Thailand E20, beberapa negara di Amerika sudah E85. Kita ini jangan selalu beripkir selalu seolah-olah itu ada sesuatu-sesatu gitu,” katanya.

    Bahlil mengatakan produk etanol merupakan bahan bakar nabati yang bahan bakunya didapatkan dari produk lokal seperti jagung, tebu, dan singkong. Dengan begitu, Bahlil bilang hal ini akan dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.

    “Etanol ini bahan bakunya dari jagung, tebu, singkong dan ini tidak hanya sekedaar untuk mempertahankan eneri kita. Tapi juga menciptakan lapangan kerja dan instrumen pertumbuhan yang bisa kita lakukan di daerah-daerah,” katanya.

    Bahlil menerangkan, mandatori E10 akan mengikuti suksesi B40 yang diniali telah mempu menekan impor solar. Bahkan Bahlil bilang jika mandatory B50 dapat jalan pada tahun depan, Indonesia bisa terbesar dari impor solar.

    “Sekarang kita mau bikin di bensin, caranya gimana biar nggak impor? Kita dorong E10 dan E20. Etanol,” katanya.

    (ara/ara)

  • RI Bisa Ekspor-Impor Listrik, Begini Aturannya

    RI Bisa Ekspor-Impor Listrik, Begini Aturannya

    Jakarta

    Indonesia membuka keran ekspor listrik ke luar negeri. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

    Dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 15 September 2025 yang lalu, di dalamnya dibahas soal ekspor dan impor sumber energi dalam rangka mengamankan penyediaan energi dalam jangka panjang.

    Dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan ekspor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik setempat demi mewujudkan peningkatan ekonomi nasional.

    Sementara di pasal 26 ayat 2, impor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur. Impor juga harus dilaksanakan dengan cara terbatas dan terencana.

    Lebih lanjut, ekspor dan impor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh perusahaan listrik milik negara pengekspor atau pengimpor atau entitas bisnis yang ditunjuk mewakili negara pengekspor atau pengimpor.

    Uniknya, dalam pasal 27, disebutkan ekspor dan impor sumber energi berupa tenaga listrik dapat dilakukan dengan cara transaksi penukaran atau swap transaction.

    “Ekspor dan impor Sumber Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dilakukan dengan cara transaksi penukaran (swap),” tulis pasal 27 ayat 1.

    Pada pasal yang sama, di ayat ke dua disebutkan transaksi penukaran yang dimaksud bisa dilakukan dengan cara penukaran sumber energi dengan energi lain ataupun penukaran sumber energi dengan komoditas lain.

    (hal/kil)

  • B50 Bakal Ganggu Pasokan Minyak Goreng? Bahlil: Tinggal Ekspor Kita Kurangi

    B50 Bakal Ganggu Pasokan Minyak Goreng? Bahlil: Tinggal Ekspor Kita Kurangi

    Jakarta

    Rencana pemerintah menerapkan biodiesel 50% (B50) atau campuran BBM jenis solar dengan 50% minyak sawit disebut bakal mengganggu pasokan minyak goreng Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Menurutnya B50 ini hanya akan mengurangi jumlah ekspor crude palm oil (CPO) saja.

    “Nggak ada, nggak ada isu itu. Ini kan persoalannya adalah kalau kita memakai B50, tinggal ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Bahlil mengatakan, jika ekspor CPO yang bakal dikurangi untuk memfasilitasi B50, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan penerapan Domestic Market Obligation (DMO) untuk sawit. Namun ia menegaskan bahwa penerapan DMO masih dalam opsi.

    “Kita akan lihat itu salah satu alternatif,” katanya.

    Kemudian, Bahlil mengatakan langkah yang bakal dilakukan lainnya yakni memaksimalkan produksi CPO yang ada, dan memungkinkan adanya pembukaan lahan baru.

    “Kedua, kita meningkatkan produksi dengan intensifikasi. Yang ketiga kita nambah lahan. Udah itu aja,” katanya.

    Lihat juga Video: Inovasi Minyak Goreng Bekas Jadi Biodiesel-Bahan Bakar Pesawat

    (ara/ara)

  • Pengusaha Ungkap Kunci biar Industri Tekstil Bisa Bersaing

    Pengusaha Ungkap Kunci biar Industri Tekstil Bisa Bersaing

    Jakarta

    Pengusaha membantah bahwa industri tekstil dan garmen Indonesia melemah. Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) menegaskan, sektor ini berkomitmen menjaga daya saing global, membuka lapangan kerja, dan kontribusi terhadap ekspor nasional di tengah tantangan ekonomi dan dinamika perdagangan internasional.

    Ketua Asosiasi Garment dan Textile Indonesia dan Perwakilan Pengusaha, Anne Patricia Sutanto, mengatakan salah satu kunci untuk tetap berdaya saing dengan terus berinvestasi pada digitalisasi dan efisiensi energi.

    “Kami ingin menegaskan bahwa industri tekstil Indonesia bukan sedang melemah, tetapi sedang beradaptasi. Kami terus berinvestasi dalam efisiensi energi, digitalisasi, dan sustainability untuk memastikan daya saing produk Indonesia di pasar global tetap kuat,” ujar Anne dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Anne menyampaikan, meskipun industri menghadapi tekanan dari peningkatan impor dan fluktuasi permintaan global, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi ekspor nonmigas nasional dengan nilai mencapai US$ 11,9 miliar tahun 2024. Selain berorientasi ekspor, sektor ini juga menjadi penopang penting ekonomi daerah dengan menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

    Oleh karena itu, pengusaha menilai pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang seimbang antara melindungi industri dalam negeri dan membuka pasar global.

    “Kita meyakini, dengan peningkatan daya saing baik dari sisi SDM, teknologi, energi dan rantai pasok, industri garmen dan tekstil nasional mampu bertahan bahkan ketika tidak ada kebijakan over protective yang tidak selamanya menguntungkan semua pihak,” lanjutnya.

    Sementara itu, pihaknya juga menilai, narasi yang menampilkan industri tekstil Indonesia seolah tidak mampu bersaing secara global tidak sepenuhnya mencerminkan realita di lapangan. Anne menegaskan perusahaan garmen nasional justru telah menjadi mitra utama bagi merek-merek global ternama dan memenuhi standar ketat internasional.

    Terkait adanya isu impor ilegal dan oknumnya, Anne meminta sebaiknya pihak yang menuduh bisa memberikan bukti langsung kepada pihak berwajib. Dengan demikian, persoalan tersebut bisa segera ditangani dan meredakan kegaduhan seolah sektor garmen dan tekstil di Indonesia sulit maju.

    Dengan dukungan kebijakan fiskal dan industri yang tepat, pengusaha yakin bahwa sektor TPT Indonesia dapat menjadi motor pertumbuhan hijau (green growth) yang mendorong ekspor berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok dan peningkatan daya saing lokal dan global.

    “Kami percaya, masa depan industri tekstil Indonesia adalah masa depan yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Tantangan yang ada hari ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Indo Leather and Footwear Expo 2024: Siap Bersaing di Mancanegara

    (acd/acd)

  • 5 Tips Cepat Dapat Kerja bagi Korban PHK

    5 Tips Cepat Dapat Kerja bagi Korban PHK

    Jakarta

    Terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa jadi pengalaman menantang sekaligus sulit untuk dihadapi. Ketika tiba-tiba kena PHK, tak jarang seseorang akan resah dan bingung dengan nasib selanjutnya. Apalagi belum dapat pekerjaan sama sekali.

    Namun saat terkena PHK, bukan berarti harapan untuk membuka lembar baru dan bekerja di perusahaan baru tidak ada sama sekali. Sebab ada beberapa langkah yang bisa diambil dalam menghadapi perubahan yang mendadak ini agar kita bisa bangkit setelah kena PHK.

    Berikut 5 cara untuk dapat pekerjaan baru dengan cepat saat terkena PHK:

    1. Persiapkan Diri Sebelum Terkena PHK

    Praktisi HR dan Konsultan Sumber Daya Manusia Audi Lumbantoruan mengatakan biasanya saat perusahaan melakukan PHK massal atau efisiensi, masalah ini akan disampaikan jauh-jauh hari. Biasanya 3-6 bulan sebelum efisiensi dilakukan.

    “Kalau masih ada waktu, yang artinya kita masih dikasih waktu 2-3 bulan ke depan, segera mungkin cari perusahaan yang baru, cari institusi baru yang bisa menampung kemampuan yang bersangkutan,” paparnya kepada detikcom, Selasa (28/10/2025).

    Dalam hal ini, Audi menyarankan untuk melamar ke bidang pekerjaan serupa atau setidaknya di ekosistem usaha yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat lamaran karena terhitung sebagai pelamar berpengalaman.

    Senada, Praktisi HR dan Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI) Ivan Taufiza juga menyarankan pekerja untuk selalu mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terkena PHK. Salah satunya dengan terus mengirimkan lamaran kerja meski saat ini masih bekerja dengan baik diperusahaan.

    “Jadi, kita itu jangan melamar atau jangan cari pekerjaan pada saat kepepet, pada saat sudah mendesak atau emergency. Jadi, kalau bisa, ini saya pribadi, saya selalu bilang ke tim saya bahkan ke anak saya, hari pertama kerja, tetap saja melamar, tetap saja apply, tetap saja proses. Karena tadi, kita nggak tahu, mungkin karena satu dan lain hal kita nggak bisa lama di organisasi,” jelasnya.

    2. Jaga Networking

    Ivan Taufiza mengatakan sangat penting bagi pekerja untuk tetap menjaga hubungan dengan orang-orang yang menurutnya tahu dengan baik kinerja, perilaku, dan prestasi kita di perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk membudahkan

    “Contoh misalnya saya bagian accounting lah, mungkin ada salah satu pimpinan, bukan di accounting, misalnya pimpinan di operation, keluar atau pindah atau pensiun dan seterusnya, tapi dia tahu kinerja saya atau prestasi saya. Itu hubungan tetap dijaga. Karena kalau dia pindah ke tempat lain, itu pasti kalau perlu orang dia akan cari orang-orang yang dikenal,” terangnya.

    “Kebanyakan kalau kita tuh terbalik, kalau pimpinan atau rekan kerja pindah ke kompetitor misalnya, malah di-block, malah nggak mau dihubungi. Lah, kan yang berkompetisi itu kan perusahaannya, bukan orangnya,” jelas Ivan lagi.

    Di luar itu, menurutnya relasi ini bisa siapa saja termasuk anggota keluarga atau kenalan di asosiasi pekerjaan tertentu. Namun yang pasti, menurutnya banyak lowongan pekerjaan yang tidak disampaikan perusahaan secara terbuka, namun dari mulut ke mulut.

    3. Jangan Malu Bertanya

    Masih terkait dengan relasi, praktisi HR Audi Lumbantoruan menyarankan mereka yang terkena PHK untuk tidak malu mencari pekerjaan baru dengan menghubungi rekan atau kenalan lama.

    “Mau tak mau kita harus beritahu dulu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa segera mendapatkan pekerjaan atau melamar ke perusahaan. Kita tanya pimpinan, teman, saudara, keluarga, ‘Mohon maaf saya mau tanya karena saya kebetulan dapat program untuk efisiensi, gimana saya bisa lamar ke perusahaan Anda?” ucapnya.

    4. Terus Mencoba

    Lebih lanjut Audi mengatakan saat mencari pekerjaan baru, yang bersangkutan jangan mudah putus asa saat lamarannya tak kunjung diterima. Sebab proses lamar pekerjaan ini memang sering kali memakan waktu dan tenaga.

    “Kita sudah harus berpikirannya saya bisa apply nerapa banyak jenis pekerjaan dalam satu hari. Mungkin 10, 20, tapi prinsipnya mau coba ya,” ucapnya.

    Karena hal ini jugalah, ia kembali menekankan pentingnya persiapan sebelum terkena PHK. Salah satunya dengan memiliki CV atau surat lamaran yang selalu siap untuk dikirim kapan saja, jika sewaktu-waktu ternyata terkena PHK.

    “At any time selalu punya CV yang siap dikirim, At any time bikin cover letter hang bagus gitu loh, dan sekarang kan semua sudah canggih,” tegas Audi.

    5. Jangan Banyak Pilih-pilih

    Terakhir, menurut Audi jangan pilih-pilih pekerjaan saat lamaran diterima. Misalkan karena posisinya saat ini setingkat lebih rendah dari posisi sebelumnya, atau perusahaan tempatnya bekerja saat ini lebih kecil atau kurang memiliki nama seperti perusahaan sebelumnya.

    “Jangan Malu, jangan gengsi untuk mengambil pekerjaan selama kita masih belum dapat pekerjaan tetap,” ucap Audi.

    “Kalau misalnya dapat pekerjaan pertama, pertahankan saja dulu. Nanti kita kan bisa review, bisa evaluasi bagaimana ke depan pekerjaan ini bisa dipertahankan nggak, bisa kembangkan karier nggak?” paparnya.

    Lihat juga Video: Buruh Usul Pelatihan Vokasi untuk Pekerja yang Kena PHK

    (igo/fdl)

  • Tidak Benar Etanol Nggak Bagus, India-AS Sudah Pakai

    Tidak Benar Etanol Nggak Bagus, India-AS Sudah Pakai

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak bagus. Bahlil mengatakan saat ini sudah banyak negara yang menggunakan etanol sebagai campuran BBM.

    Sebagai informasi, pemerintah berencana menerapkan bahan bakar campuran etanol 10% (E10) pada 2027.

    “Jadi, sangat tidak benar jika ada diskusi, diskusi oleh berbagai kelompok bahwa etanol ini nggak bagus. India sudah pakai E10, Amerika E20, Thailand E20, beberapa negara di Amerika sudah E85. Kita ini jangan selalu berpikir selalu seolah-olah itu ada sesuatu-sesuatu gitu,” katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Bahlil juga menanggapi SPBU swasta yang menolak campuran etanol dalam base fuel atau BBM murni yang diimpor Pertamina beberapa waktu lalu.

    “Dan kedua, jangan swasta memaksakan kehendak gitu loh. Apalagi SPBU-SPBU ini kan. Jangan dikira ini kita nggak paham. Seperti orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis kakak sudah baca,” katanya.

    Bahlil mengatakan, etanol merupakan bahan bakar nabati yang bahan bakunya didapatkan dari produk lokal seperti jagung, tebu, dan singkong. Dengan begitu, Bahlil bilang hal ini akan dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.

    “Etanol ini bahan bakunya dari jagung, tebu, singkong dan ini tidak hanya sekedar untuk mempertahankan energi kita, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan instrumen pertumbuhan yang bisa kita lakukan di daerah-daerah,” katanya.

    Bahlil menerangkan, mandatori E10 akan mengikuti suksesi B40 yang dinilai telah menekan impor solar. Bahkan Bahlil bilang jika mandatori B50 dapat jalan pada tahun depan, Indonesia bisa terbesar sari impor solar.

    “Sekarang kita mau bikin di bensin, caranya gimana biar nggak impor? Kita dorong E10 dan E20. Etanol,” katanya.

    Lihat juga Video: Dipanggil Prabowo, Bahlil Lapor Soal Etanol-Hilirisasi

    (ara/ara)

  • Wamen Investasi Sebut Produksi Energi Hijau di RI Mahal

    Wamen Investasi Sebut Produksi Energi Hijau di RI Mahal

    Jakarta – Wakil Menteri Investasi/BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan produksi energi hijau di Indonesia masih mahal. Hal ini disebabkan karena rantai pasok di sektor energi hijau masih belum efisien.

    “Pada saat kita mau shifting masuk kepada green energy, whatever the story, produksi green energy sekarang kita ini levelnya masih mahal. Kenapa? Karena supply chain-nya masih mahal,” katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/12/2025).

    Untuk mengatasi hal tersebut, Todotua menerangkan pemerintah menggeber hilirisasi industri. Ia menilai, dengan hilirisasi, pasokan bahan baku dapat dipenuhi dalam negeri, termasuk dalam pembangkit listrik tenaga surya.

    “Bagaimana kita bisa menghadirkan industri, atau downstreaming daripada solar panel di negara kita yang kompetitif, sehingga ini nanti secara supply chain, memberikan kontribusi terhadap harga energi green kita yang murah,” imbuhnya.

    Selain itu, pemerintah juga mendorong teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan hilirisasi. Namun, biaya menjadi kendala.

    “It’s all about cost. It’s all about strategic price yang akan dihasilkan,” terangnya.

    (rea/rrd)

  • Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran K/L yang Lelet Belanja

    Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran K/L yang Lelet Belanja

    Jakarta

    Pemerintah menegaskan keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran belanja pada kuartal akhir tahun 2025. Untuk kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah, maka anggarannya akan dipindahkan ke unit lain.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    “Untuk tadi memonitor berbagai program prioritas pemerintah, ini kita juga telah menyusun Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Ferry mengatakan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” ujarnya.

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    (shc/kil)

  • Sepatu Lari hingga Jam Tangan

    Sepatu Lari hingga Jam Tangan

    Jakarta

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melelang sejumlah barang yang sedang menjadi tren atau ‘kalcer’. Barang yang dilelang mulai dari sepatu lari, tumbler, hingga jam tangan mewah.

    Barang-barang tersebut akan dilelang melalui beberapa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Objek yang dilelang dapat dilihat melalui situs resmi www.lelang.go.id.

    “Beberapa barang kalcer yang akan dilelang oleh DJKN melalui KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta V dan KPKNL Palu,” tulis unggahan di Instagram resmi @ditjenkn, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Lebih rinci, barang yang dilelang di antaranya sepatu lari wanita merek Adidas Evo SL dengan batas akhir penawaran 23 November 2025. Adapun batas nilai limit Rp 300 ribu, dengan uang jaminan lelang (UJL) Rp 50 ribu yang memiliki batas pemberian 22 November 2025.

    Kemudian ada tumbler silver merek Corkcicle 475 ml dengan nilai limit Rp 377 ribu dengan batas akhir penawaran sampai 7 November 2025. Bagi yang berminat, wajib memberikan UJL minimal Rp 114 ribu maksimal sampai 6 November 2025.

    Barang lainnya yang akan dilelang adalah satu buah lukisan berjudul ‘Nelayan Indonesia’ dengan nilai limit Rp 20 juta. Batas akhir penawaran 3 November 2025, dengan pemberian UJL minimal Rp 1 juta dan batas pemberian 2 November 2025.

    Tak hanya itu, ada juga satu unit arloji merek Patek Philippe Twenty-4 dengan nilai limit Rp 90 juta. Batas akhir penawaran sampai 5 November 2025, di mana pada hari sebelumnya wajib memberikan UJL Rp 45 juta.

    Cara Ikut Lelang:

    1. Daftar akun e-Auction di https://lelang.go.id/register dengan melengkapi data diri email. Setelah akun berhasil diaktivasi lewat email, masuk atau sign in dan lengkapi nomor KTP, NPWP, serta rekening bank.

    2. Pilih objek lelang yang ingin dibeli dengan teliti. Lalu tentukan ikut lelang sebagai perorangan atau wakil dari badan hukum.

    3. Setor uang jaminan lelang yang disyaratkan secara sekaligus, atau tidak dapat dicicil, sebelum batas waktu penerimaan.

    4. Ajukan harga penawaran pada batas waktu yang ditetapkan. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi akan ditetapkan sebagai pemenang lelang.

    5. Setelah menang saat penawaran, bayarlah uang pelunasannya, lengkapi berkasnya dan barulah barang akan diperoleh.

    Lihat juga Video: Sandra Dewi Minta Aset Dikembalikan, Kejagung Tetap Akan Lelang

    (aid/ara)