Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Negara Maju kalau Rakyatnya Produktif

    Negara Maju kalau Rakyatnya Produktif

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zukifli Hasan atau Zulhas mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial tidak selamanya dilakukan. Menurutnya, kunci menjadi negara maju adalah dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM).

    “Kami meyakini negara itu akan maju, kalau dia produktif. Tidak mungkin bangsa itu maju kalau tidak produktif rakyatnya. Kami buka tidak setuju bantuan sosial, tentu itu bagus. Tetap kalau bantuan sosial, orang susah kasih beras, orang susah kasih uang, berpuluh-puluh tahun, saya kira itu mesti dikaji,” kata dia dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit 2025 di JCC, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Zulhas menyebut, sebenarnya Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada era 1980-an, menurutnya Indonesia menjadi negara yang disegani, bahkan oleh China. Pada saat itu, Indonesia sudah punya perusahaan yang bisa membuat pesawat, pabrik pupuk, hingga manufaktur kapal.

    Zulhas meyakini bukan tidak mungkin Indonesia dapat mencapai ekonomi 7-8%. Karena pada zaman reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 7,5% selama puluhan tahun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7,5% puluhan tahun, bukan satu tahun. Jadi, kalau kita punya target pertumbuhan 7-8%, dikatakan mustahil, kita pernah mengalami puluhan tahun,” jelasnya.

    Namun, pekerjaan rumah (PR) Indonesia dalam meningkatkan perekonomian masih banyak tantangan. Kondisi perekonomian Indonesia diakui masih tertinggal dibandingkan China, Korea Selatan, bahkan Malaysia.

    Ia menuturkan, saat ini pendapatan perkapita Malaysia telah mencapai US$ 12.000, dan Thailand US$ 8.000. Melihat ketertinggalan itu, menurut Zulhas kuncinya ada di produktivitas SDM.

    “Kita masih US$ 4.000 lebih. Kenapa? (Tertinggal) karena mereka produktif,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sudah punya program peningkatan produktivitas ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kenapa makanan bergizi? Kenapa kita kalah cepat sama negara lain? Tentu kuncinya sumber daya manusia. Tidak mungkin negara itu maju atau miskin, itu tergantung cara ngelolanya, tergantung produktivitasnya. Artinya tergantung kepada manusianya, tergantung kepada sumber daya manusianya,” pungkasnya.

    (ada/fdl)

  • Sumur Minyak Rakyat Legal, 45 Ribu Lokasi Baru Dikelola UMKM dan BUMD

    Sumur Minyak Rakyat Legal, 45 Ribu Lokasi Baru Dikelola UMKM dan BUMD

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melegalkan 45.000 sumur minyak masyarakat. Hal ini ditandai oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak.

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan terobosan baru di sektor energi pasca reformasi yang berpihak kepada rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Pasal 33 (Undang-Undang Dasar 1945) itu kan penguasaan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam ini harus sebesar-besarnya untuk rakyat, dan ada demokrasi, ada keadilan. Nah dalam rangka itu, selama ini usaha rakyat sudah ada sumur-sumurnya. Tapi mereka nggak punya legal. Mohon maaf, kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan Permen ini (Permen 14 Tahun 2025), semuanya sudah bisa kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

    Bahlil mengatakan, pelaksanaan aktivitas sumur minyak rakyat ini akan dikelola oleh UMKM, Koperasi dan BUMN melalui rekomendasi kepala daerah. Sumur-sumur tersebut tersebar di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “UMKM-nya pun, Koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun direkomendasikan oleh kepala daerah. Bukan ditunjuk serta merta dari pusat. Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh koperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,” paparnya.

    Pakar Dorong Pembenahan Tata Kelola Energi

    Dilegalkannya aktivitas sumur rakyat menuai respons dari berbagai pihak. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi pun menilai pemerintah harus merevisi perundangan tentang sumur rakyat.

    “Itu kan sebuah keswasembadaan energi kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya tadi saya mendukung kalau misalnya undang-undang itu tadi direvisi menjadi undang-undang semacam Ombudsman untuk energi gitu ya.Karena bukan hanya sumur rakyat saja, nanti kan ada beberapa hal yang terkait dengan keswasembadaan energi yang lain, itu juga harus diatur ulang,” kata Yogi

    Hal tersebut disampaikannya pada diskusi bertajuk “Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?” yang diselenggarakan Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB).

    Yogi mengungkapkan inovasi regulasi sumur minyak rakyat akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.

    “Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” jelas Yogi.

    Sementara itu, dosen Program Doktor Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba), Prof Ima Amaliah menyatakan program swasembada energi seharusnya sudah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kejayaan minyak Indonesia pada era 1980-an.

    “Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujarnya.

    Pertamina Siap Beli Minyak Sumur Rakyat

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan Pertamina untuk membeli minyak hasil pengelolaan sumur rakyat sesuai harga dan mekanisme yang diatur pemerintah.

    Pertamina EP bahkan telah menandatangani kerja sama dengan BUMD Petro Muba di Sumatera Selatan untuk menggarap 490 sumur minyak masyarakat, dengan target produksi mencapai 2.000 barel per hari (BOPD).

    “Kami sudah menyampaikan komitmen Pertamina untuk mendukung inisiatif yang sangat baik ini. Dan tentunya pelaksanaan di lapangan kita juga harus memperhatikan keseimbangan antara benefit ekonomi dan juga ekologi,” jelasnya.

    (prf/ega)

  • 10 Negara di Dunia yang Bebas Pajak Penghasilan, Gaji Utuh 100%!

    10 Negara di Dunia yang Bebas Pajak Penghasilan, Gaji Utuh 100%!

    Jakarta –

    Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keuangan negara. Berbagai jenis pajak dikenakan pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara, mulai dari pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan berbagai jenis pajak lainnya.

    Namun beberapa negara di dunia ternyata tidak memungut pajak penghasilan dari warganya. Alasan terbesarnya adalah karena negara-negara ini sudah memiliki pemasukan yang cukup.

    Di sisi lain, pajak penghasilan kerap menjadi persoalan terutama mereka yang memiliki banyak sumber pendapatan. Alhasil negara-negara yang tak mengenakan jenis pajak yang satu ini kerap menjadi pilihan utama para ekspatriat.

    Melansir The Economic Times, sedikitnya ada 10 negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi sepanjang 2025. Berikut daftarnya.

    1. Bahama

    Bahama, negara kepulauan di Hindia Barat, merupakan salah satu destinasi menarik bagi para pencari kehidupan bebas pajak. Warga negara Bahama tidak dikenakan pajak penghasilan, keuntungan modal, warisan, dan hadiah.

    Selain itu Bahama menawarkan kemudahan mendapatkan status penduduk sementara dan jalur cepat menuju status penduduk tetap bagi investor jika mereka membeli properti senilai US$ 750.000 atau lebih.

    2. Bahrain

    Bahrain menjadi salah satu negara terkaya di dunia sekaligus salah satu negara tanpa pajak penghasilan. Cukup mudah untuk tinggal di negara ini melalui program Golden Residency yang memberikan visa 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan banyak manfaat.

    Program ini ramah ekspatriat dan ideal bagi pemilik bisnis regional yang mencari stabilitas jangka panjang. Meski begitu untuk menjadi warga negara permanen di Bahrain ini cukup sulit, yang salah satunya dengan opsi investasi properti senilai lebih dari US$ 530.000.

    3. Bermuda

    Pada dasarnya tak ada pajak penghasilan di Bermuda. Namun perusahaan-perusahaan tetap wajib membayar pajak pembayaran gaji, yang kadang dipotong dari gaji pekerja.

    Meski begitu, negara ini masih cocok bagi profesional global jangka pendek. Belum lagi negara ini juga memiliki keindahan alam seperti pantai pasir merah muda dan tingkat keamanan tinggi yang juga cocok untuk berwisata.

    4. Brunei Darussalam

    Brunei Darussalam memiliki kekayaan minyak yang cukup untuk tidak memungut pajak penghasilan. Bersamaan dengan itu, negara ini bahkan masih bisa menyediakan layanan kesehatan serta pendidikan gratis.

    Meski begitu, tinggal di tetangga RI ini sangat sulit. Pasalnya, negara ini memiliki reputasi tidak ramah terhadap orang asing. Mendapatkan tempat tinggal tetap dan kewarganegaraan juga tidak mungkin, kecuali jika memperoleh persetujuan Sultan.

    5. Kepulauan Cayman

    Pemerintah Kepulauan Cayman tidak mengenakan pajak penghasilan, pajak properti, pajak keuntungan modal, dan pajak gaji kepada penduduknya. Selain itu, kepulauan ini juga tidak mengenakan pajak perusahaan yang menarik banyak perusahaan multinasional.

    Untuk memperoleh tempat tinggal di negara kepulauan ini, yang bersangkutan hanya perlu berinvestasi minimal US$ 1,2 juta dan memperoleh penghasilan tahunan minimal US$ 145.000. Setelah berdomisili selama lima tahun, yang bersangkutan dapat mengajukan kewarganegaraan

    6. Kuwait

    Kuwait juga tidak memungut pajak penghasilan berkat industri minyaknya yang begitu besar. Menariknya, Kuwait menjadi salah satu negara yang paling ramah terhadap ekspatriat di dunia, dengan warga negara asing dua per tiga dari populasinya.

    Meski begitu, untuk memperoleh status penduduk tepat atau kewarganegaraan sangatlah sulit. Sehingga negara ini merupakan pilihan yang cocok bagi para profesional ekspatriat, tetapi kurang pas bagi mereka yang ingin menetap jangka panjang.

    7. Monako

    Monako telah lama dianggap sebagai salah satu tempat terindah dan paling diminati untuk ditinggali di Eropa. Belum lagi negara ini membebaskan penduduknya cukup banyak jenis pajak. Jika tinggal di sana, penduduknya tidak perlu membayar pajak atas keuntungan modal, pendapatan investasi, dividen, kekayaan, hingga pembelian properti.

    Untuk mendapatkan status penduduk tetap, pelamar harus menyetorkan setidaknya €500.000 di bank Monako dan membuktikan bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang stabil. Kemandirian finansial sangat penting, dan prosesnya mencakup pemeriksaan latar belakang dan wawancara.

    8. Maladewa

    Pemerintah Maladewa tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi bagi sebagian besar penduduknya yang berpenghasilan di bawah ambang batas tertentu, sehingga praktis bebas pajak bagi banyak orang.

    Namun, kewarganegaraan terbatas hanya untuk Muslim Sunni, dan tidak ada program residensi bagi warga negara asing, hanya penginapan mewah dan pariwisata. Hal ini menjadikan Maladewa ideal untuk berlibur bebas pajak, tetapi tidak cocok untuk tempat tinggal permanen.

    9. Oman

    Berkat industri minyak dan gasnya, Oman tidak memerlukan pajak penghasilan dari warganya. Namun, tinggal di sana bisa membutuhkan penyesuaian besar, sebab budaya Oman cukup konservatif.

    Negara ini juga tidak terlalu membutuhkan modal asing. Jadi, ekspatriat yang ingin pindah ke negara ini biasanya membutuhkan koneksi kuat agar bisa melakukannya dengan mudah.

    10. Qatar

    Meski kecil, Qatar adalah negara kaya yang meraup keuntungan dari industri minyak. Qatar memiliki salah satu tingkat pendapatan per kapita tertinggi di dunia dan dianggap sebagai negara paling maju di Timur Tengah.

    Secara keseluruhan, Qatar menjadi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali dan menawarkan tempat tinggal permanen untuk ekspatriat. Namun, persyaratannya ketat dan hanya sedikit pengacara yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut.

    Sebagai contoh, Qatar hanya mengizinkan penduduk tetap setelah 20 tahun tinggal secara legal, dengan aturan ketat termasuk kemahiran berbahasa Arab dan stabilitas keuangan.

    (igo/fdl)

  • Terungkap! Batu Bara ‘Tak Laku’ Jadi Senjata RI Kurangi Impor LPG

    Terungkap! Batu Bara ‘Tak Laku’ Jadi Senjata RI Kurangi Impor LPG

    Jakarta –

    Pemerintah mencari cara untuk meneken impor LPG dengan cara mencari pengganti energi gas tersebut. Salah satunya adalah proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME). Proyek ini akan dikembangkan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan pemerintah masih mencari sumber batu bara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut. Batu bara yang dibutuhkan adalah yang rendah kalori. Salah satu potensi sumber batu baranya adalah dari konsesi tambang milik BUMN yang tidak terpakai.

    “Kan itu nanti akan menggunakan batu bara rendah kalori ya. Nanti akan dilihat kalau memang masih ada beberapa konsesi milik BUMN dan relatif belum terpakai bisa menggunakan itu,” ujar Ahmad Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

    Bila memang dari konsesi tambang BUMN tidak ada batu bara yang bisa dipakai, pemerintah akan mencari di tambang lain milik swasta.

    Yang jelas menurutnya tak sulit untuk mencari bahan baku batu bara untuk digasifikasi, sebab umumnya batu bara kalori rendah nilai ekonomisnya sangat minim, sehingga tak banyak tambang yang menjual batu bara tersebut ke pasar.

    “Kalau nggak kan nanti akan dicari yang lain. Intinya kita memanfaatkan teknologi, batu bara yang rendah kalori itu kan selama ini relatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Tidak bisa dijual. Nah ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan DME tadi itu,” papar Ahmad Erani.

    Proyek gasifikasi batu bara sendiri masuk dalam daftar 18 proyek hilirisasi strategis yang disusun oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Secara umum, proyek ini mau digarap di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    Menyoal proyek DME dan 17 proyek lainnya, Ahmad Erani yang juga merupakan Sekretaris Satgas mengatakan pihaknya telah memberikan hasil pra feasibility study (pra-FS) kepada BPI Danantara yang akan menggarap proyek-proyek tersebut.

    Ahmad Erani mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu Danantara melakukan FS baru kemudian ground breaking sekaligus pengerjaan proyek bisa dilakukan. Sejak Agustus, Satgas Hilirisasi telah menyetor pra-FS untuk ditindaklanjuti Danantara.

    “Pra-FS memang kita itu sejak bulan Agustus kemarin kita serah terima ke Danantara, kan sudah selesai pra-FS. Ditunggu kepastian informasi dari Danantara karena yang mengerjakan mereka,” ujar Ahmad Erani.

    (hal/fdl)

  • Harga Emas Anjlok Lagi! Cek Daftar Terbarunya Hari Ini Sebelum Terlambat

    Harga Emas Anjlok Lagi! Cek Daftar Terbarunya Hari Ini Sebelum Terlambat

    Jakarta –

    Harga emas Antam hari ini kembali mengalami penurunan, setelah kemarin sempat naik. Harga emas Antam 24 karat turun Rp 15.000 per gram menjadi Rp 2.290.000 per gram.

    Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Sabtu (1/11/2025), satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.195.000. Sedangkan harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 22.395.000 dan ukuran emas terbesar, yakni 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 2.230.600.000.

    Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Antam masih tercatat dalam tren turun, dari rentang Rp 2.263.000-2.350.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada pada Rp 2.235.000-2.487.000 per gram.

    Untuk buyback, harga emas Antam juga mengalami kenaikan hingga Rp 15.000 per gram menjadi Rp 2.155.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

    Berikut rincian Harga Emas Antam Hari Ini dari 1 Gram hingga 1.000 Gram, Sabtu (1/11/2025).

    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.195.000
    Harga emas 1 gram: Rp 2.290.000
    Harga emas 2 gram: Rp 4.520.000
    Harga emas 3 gram: Rp 6.755.000
    Harga emas 5 gram: Rp 11.255.000
    Harga emas 10 gram: Rp 22.395.000
    Harga emas 25 gram: Rp 55.862.000
    Harga emas 50 gram: Rp 111.645.000
    Harga emas 100 gram: Rp 223.212.000
    Harga emas 250 gram: Rp 557.765.000
    Harga emas 500 gram: Rp 1.115.320.000
    Harga emas 1.000 gram: Rp 2.230.600.000

    Demikian rincian harga emas hari ini keluaran Antam 1 gram hingga 1.000 gram, Sabtu (1/11/2025).

    (shc/fdl)

  • Tarif Listrik yang Berlaku 1 November 2025

    Tarif Listrik yang Berlaku 1 November 2025

    Jakarta –

    Tarif listrik per kWh November 2025 untuk 13 pelanggan non-subsidi PT PLN (Persero) tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan demikian, tarif listrik yang berlaku bulan ini sama seperti tarif listrik PLN pada bulan sebelumnya.

    Perlu diketahui, Kementerian ESDM baru melakukan penyesuaian tarif listrik setiap tiga bulan. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

    Berdasarkan aturan tersebut, perubahan tarif listrik ini baru dilakukan setiap triwulan sehingga tarif listrik ini berlaku sepanjang periode Oktober-Desember 2025. Adapun biasanya perubahan tarif listrik baru akan terjadi jika ada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, dan inflasi) serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    Selain itu, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak berubah dan tetap mendapat subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Daftar Tarif Listrik November 2025

    1.⁠ ⁠Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352,00 per kWh.

    2.⁠ ⁠Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh.

    3.⁠ ⁠Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh.

    4.⁠ ⁠Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh.

    5.⁠ ⁠Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh.

    6.⁠ ⁠Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh.

    7.⁠ ⁠Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh.

    8.⁠ ⁠Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh.

    9.⁠ ⁠Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh.

    10.⁠ ⁠Golongan P-1/TR daya 6.600 VA – 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh.

    11.⁠ ⁠Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh.

    12.⁠ ⁠Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh.

    13.⁠ ⁠Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh.

    (shc/fdl)

  • Sido Muncul Catat Laba Rp 819 M, Tumbuh 5% di Tengah Dinamika Pasar

    Sido Muncul Catat Laba Rp 819 M, Tumbuh 5% di Tengah Dinamika Pasar

    Jakarta –

    PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) membukukan kinerja positif sepanjang sembilan bulan pertama 2025. Emiten jamu terbesar di Indonesia itu mencatat penjualan bersih sebesar Rp2,73 triliun atau tumbuh 4% secara tahunan (year on year/yoy).

    Pertumbuhan ini ditopang oleh permintaan domestik yang stabil serta lonjakan ekspor hingga 23%. Dengan efisiensi pemasaran, turunnya biaya bahan baku, dan nilai tukar yang stabil, SIDO mampu menjaga marjin bruto sebesar 57%.

    Laba usaha meningkat 6% menjadi Rp1,03 triliun, sedangkan laba bersih naik 5% menjadi Rp819 miliar. Perusahaan mencatat marjin usaha 38% dan marjin bersih 30%. Melalui angka ini, SIDO terus memimpin industri herbal dengan tingkat pengembalian ekuitas sebesar 35% dan tingkat pengembalian aset sebesar 32%, mencerminkan efisiensi modal dan kualitas laba yang kuat,

    Tak hanya itu, meskipun Perusahaan telah membagikan dividen sebesar Rp630 miliar dan melakukan pembelian kembali saham senilai Rp253 miliar, posisi kas mencapai Rp771 miliar per September 2025 yang didukung oleh posisi keuangan tanpa utang dan likuiditas kuat. Melalui program buyback, menjadi bukti keyakinan manajemen terhadap nilai intrinsik jangka panjang SIDO.

    “Ke depan, SIDO telah berada di jalur yang tepat untuk mencapai target FY25, yakni pertumbuhan penjualan dan laba bersih di atas 5%, didukung oleh inovasi produk, peningkatan keterlibatan digital, dan ekspansi internasional,” demikian keterangan resmi perusahaan, yang dikutip Jumat (31/10/2025).

    Untuk tetap mempertahankan posisinya dengan produk-produk andal, SIDO terus mendorong inovasi dengan menjembatani warisan herbal Indonesia dan tren modern dalam kesehatan serta kecantikan.

    Salah satunya, melalui produk terbaru C+Collagen Strawberry Lemonade yang diperkaya dengan Collagen Tripeptide dan berbagai vitamin penting yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

    Selain itu, produk kapsul Ekstrak Mahoni dan Ekstrak Sari Daun Salam pada kategori kelompok produk Sido Muncul Natural juga memperkuat portofolio Perusahaan di segmen kesehatan preventif, yakni salah satu kategori kesehatan yang sedang bertumbuh di Indonesia.

    (akn/ega)

  • Negara Kaya Eropa Ini Tiba-tiba Terancam ‘Mati Suri’, Utangnya Fantastis!

    Negara Kaya Eropa Ini Tiba-tiba Terancam ‘Mati Suri’, Utangnya Fantastis!

    Jakarta –

    Gubernur Bank Sentral Prancis, Francois Villeroy de Galhau, memberikan peringatan serius bahwa perekonomian negeri pusat mode dunia itu berada dalam risiko ‘mati suri’. Kondisi ini bisa terjadi jika pemerintah setempat tak segera mengatasi masalah defisit anggaran dan utang.

    Melansir France Daily Times, Sabtu (1/11/2025), Francois mengatakan saat ini Prancis sedang terjerat masalah keuangan serius imbas defisit anggaran pemerintah yang tetap tinggi hingga 5,4% dari PDB di 2025. Defisit anggaran ini hanya sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,8%.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan biaya untuk pembayaran utang Prancis juga diramal mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari 30 miliar euro atau Rp 579,99 triliun (kurs Rp 19.333/euro) pada 2020, menjadi lebih dari 100 miliar euro atau Rp 1.933,3 triliun pada akhir dekade ini.

    Meski negara itu diperkirakan tidak akan bangkrut karena beban utang, namun Francois tetap mendesak pemerintah untuk menurunkan defisit anggaran hingga 3% di 2029 demi memulihkan kredibilitas fiskal.

    “Negara kita tidak terancam bangkrut, tapi terancam mati suri secara bertahap,” kata Francois dalam sebuah wawancara pada Sabtu (25/10) kemarin.

    Belum cukup, bos bank sentral itu turut menyampaikan kekhawatirannya mengenai konsekuensi jangka panjang dari meningkatnya utang Prancis, yang saat ini mencapai Rp 63.798,9 triliun, atau sekitar 115% dari PDB.

    “Terakhir dan yang terpenting adalah utang yang semakin berat yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita,” tegasnya.

    Peringatan disampaikan Francois menyusul penurunan peringkat prospek Prancis baru-baru ini. Sebelumnya lembaga pemeringkat kredit Moody’s merevisi prospek utang Prancis dari stabil menjadi negatif, dengan alasan kekhawatiran atas ‘fragmentasi’ politik yang dapat menghambat efektivitas pengambilan kebijakan.

    Awal tahun ini, Fitch Ratings dan S&P Global Ratings turut menurunkan peringkat kredit Prancis menjadi A+, dengan alasan kekhawatiran serupa atas risiko fiskal dan politik. Menunjukkan bagaimana beban utang dan defisit anggaran ini dapat mempengaruhi perekonomian Le France lebih jauh lagi.

    (igo/fdl)

  • Setelah 30 Tahun Gagal, RI Akhirnya Bangun Pabrik Soda Ash Pertama Rp 5 T!

    Setelah 30 Tahun Gagal, RI Akhirnya Bangun Pabrik Soda Ash Pertama Rp 5 T!

    Jakarta –

    Pembangunan Pabrik soda ash pertama di Indonesia resmi resmi dimulai. Pabrik yang berlokasi di Kawasan Industrial Estate (KIE) Bontang, Kalimantan Timur, ini dibangun dengan investasi sekitar Rp 5 triliun.

    Pabrik tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 16 hektar (ha) dan menyerap sekitar 800 tenaga kerja. Persiapan pembangunan pabrik ini telah dimulai sejak Juni 2025 dan ditargetkan dapat rampung pada Maret 2028.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan pembangunan pabrik menandai tonggak sejarah, di mana Indonesia akan membangun pabrik soda ash pertamanya. Sebab, sudah sejak lama Indonesia bekerja keras untuk bisa mewujudkan pembangunan tersebut.

    “Sudah lebih dari tiga dekade Indonesia berupaya memiliki pabrik soda ash, tidak berhasil. Dan hari ini kita mulai pembangunan pabrik pertama di Indonesia,” kata Rahmad dalam acara Groundbreaking Pabrik Soda Ash di Kawasan Industrial Estate (KIE) Bontang, Kalimantan Timur, Jumat kemarin.

    Soda ash atau natrium karbonat (Na2CO3), adalah senyawa kimia berbentuk bubuk putih yang digunakan secara luas dalam berbagai industri, mulai dari pembuatan kaca dan deterjen, hingga pengolahan air dan pembuatan kertas.

    Telan Anggaran Rp 5 Triliun

    Direktur Utama Pupuk Kaltim Gusrizal mengatakan, proyek Pabrik Soda Ash menelan investasi Rp 5 triliun. Proyek ini digarap oleh kontraktor PT TCC Indonesia Branch Enviromate Technology International (ETI) dan PT Rekayasa Industri (Rekind).

    “Nilai investasinya sekitar Rp 5 triliun. (Pendanaannya) kita dari perusahaan sendiri, didukung oleh perbankan nasional,” kata Gusriza, dalam kesempatan yang sama.

    Tekan Impor 30%

    Kembali ke Rahmad, ia menjelaskan Indonesia selama bertahun-tahun terpaksa mengimpor produk soda ash, dengan volume yang terus bertambah. Setidaknya saat ini Indonesia mengimpor kurang lebih 1 juta ton soda ash dari berbagai negara seperti Amerika Utara hingga China.

    Padahal, Indonesia sendiri memiliki semua bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi soda ash itu sendiri. Beberapa bahan baku pembuatan soda ash adalah CO2 dan amonia. Kedua bahan tersebut terdapat secara luas pada fasilitas produksi Pupuk Kaltim, maupun Pupuk Indonesia Grup.

    “Impor soda ash di Indonesia sekarang 1 juta ton dan akan terus tumbuh dengan pertumbuhan sekitar 5-6% per tahun. Kalau sekarang saja kita impor 1 juta, dan Indonesia tidak mulai membangun (pabrik) soda ash, tidak bisa saya bayangkan berapa besar devisa kita yang harus kita keluarkan Indonesia,” kata Rahmad.

    Hadirnya Pabrik Soda Ash anyar ini setidaknya akan memproduksi sebanyak 300.000 ton soda ash. Dengan demikian, hasil produksi dari pabrik ini dapat mengganti keburuhan impor soda ash hingga 30%.

    Tidak hanya memproduksi soda ash, nantinya pabrik ini juga akan amonium klorida sebesar 300.000 ton. Produksi ini diharapkan dapat menekan impor bahan baku pupuk ini hingga senilai Rp 250 miliar per tahun.

    “Indonesia tidak hanya mengimpor soda ash, tapi Indonesia juga mengimpor produk sampingan hasil pabrik soda ash yaitu ammonium chloride. Jadi hasil dari sini tidak hanya menggantikan impor soda ash, tapi juga menggantikan impor dari ammonium chloride sebagai pupuk yang sangat dibutuhkan untuk kebun kelapa sawit,” jelasnya.

    Sementara itu, Senior Director of Business Performance & Assets Optimization PT Danantara Asset Management (Persero), Bhimo Aryanto, mengatakan soda ash menjadi salah satu bahan yang juga penting untuk membuat litium karbonat, bahan utama baterai kendaraan listrik.

    Selama ini seluruh kebutuhan Soda ASH nasional dipenuhi melalui impor, Sementara itu, permintaan produk tersebut untuk kebutuhan dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun.

    “Dengan kapasitas produksi yang signifikan, pabrik ini diharapkan mampu menggantikan impor secara bertahap, sekaligus membuka jalan bagi potensi ekspor di masa depan. Inilah wujud nyata dari hilirisasi industri kimia nasional yang selama ini menjadi arah strategis pemerintah,” kata Bhimo.

    Bhimo berharap, pabrik dapat menjadi benchmark baru bagi industri kimia hijau di Indonesia. Pabrik ini juga harapannya bisa mendongkrak ekonomi Kota Bontang dari 9,8% menjadi 10,5%, berkontribusi dalam menyerap ribuan tenaga kerja lokal, serta operasinya menciptakan ratusan pekerjaan permanen.

    (kil/kil)

  • Perjalanan Dinas-Rapat Kebanyakan, Anggaran Dipangkas!

    Perjalanan Dinas-Rapat Kebanyakan, Anggaran Dipangkas!

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para pemimpin daerah untuk lebih efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Imbauan ini disampaikan seiring adanya pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi belanja pemerintah pusat untuk TKD tercatat hanya Rp 650 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 29,34% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 919,9 triliun.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD. Sebab, pada akhirnya transfer dana dari pemerintah pusat hanya bagian dari anggaran dana masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

    “Saya sampaikan daerah-daerah jangan melihat angka, misalnya selama ini dapat 100 terus menjadi 60 langsung bilang kurang. Jangan melihat template yang lama dengan keadaan baru, menggunakan template yang lama pasti dianggap kurang,” kata Tito dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

    Alih-alih melihat besaran dana yang mereka terima berkurang, Tito menyarankan kepada semua Pemda untuk melihat bagaimana agar mereka bisa menggunakan dana yang tersedia dengan maksimal. Salah satunya dengan mengurangi belanja birokrasi yang menurutnya sering kali terlalu besar atau berlebihan.

    “Yang harus dilakukan adalah melakukan exercise, yaitu efisiensi belanja. Kan komponennya APBD, belanjanya harus di efisiensikan terutama yang di belanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya itu harus disederhanakan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia juga menyarankan seluruh kepala daerah untuk fokus menggunakan anggaran pada program ke masyarakat masing-masing. Daripada dana itu habis hanya untuk rapat atau perjalanan dinas yang tidak efektif, mendesak atau penting.

    “Ini saja untuk menyisir belanja, pasti banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan-perawatan terlalu banyak. Nah ini teman-teman daerah tolong jangan berpikir yang lama digunakan situasi baru,” jelas Tito.

    Dengan langkah-langkah ini, Tito percaya anggaran Pemda cukup untuk menggenjot pembangunan di masing-masing daerah, meski transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Apalagi mengingat ini bukan pertama kalinya bagi pemerintah pusat mengurangi TKD.

    “Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu, Kabupaten Lahat misalnya. Dia bisa menghemat Rp 425 miliar dari belanja birokrasi dan ternyata bisa,” tegas Tito.

    “Kita juga pernah ngalamin dua kali paling tidak, pada waktu jaman COVID semua daerah semua pendapatan negara berkurang. Semua dirasionalisasi bahasa kerennya, bahasa lapangannya dipotong. Tapi kita bisa survive,” pungkasnya.

    (igo/fdl)