Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Pengusaha Garmen Minta Pemerintah-Pekerja Turunkan Ego soal UMP

    Pengusaha Garmen Minta Pemerintah-Pekerja Turunkan Ego soal UMP

    Jakarta –

    Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, mengingatkan agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 memperhatikan faktor produktivitas dan efisiensi. Ia juga meminta para pihak yang terlibat dalam diskusi penetapannya untuk menurunkan ego masing-masing.

    Anne menilai, penetapan UMP berkaitan erat dengan daya saing industri. Pertimbangan produktivitas dan efisiensi ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha.

    “Prinsipnya upah minimum selalu harus di-capped (disesuaikan) dengan produktivitas dan efisiensi. Karena when it comes to daya saing, kalau konsumen, bapak, ibu semua kan di sini konsumen, kita lihat dari sisi kualitas, kuantitas, juga dari sisi harga,” kata Anne usai pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Menurutnya, keberlanjutan usaha juga sangat penting bagi sektor lapangan kerja itu sendiri. Bila tekanan upah terlalu tinggi tanpa adanya peningkatan efisiensi, perusahaan akan tertekan dan sulit bertahan, apalagi melakukan ekspansi untuk membuka lapangan kerja.

    “Kami melihat kalau sepanjang asas Newton rules di upah minimum, produktivitas, dan efisiensi diperhatikan oleh para pekerja, serikat pekerja, juga pemerintah terkait maupun lembaga lainnya, kami yakin berdaya saing,” ujarnya.

    Di samping itu, ia juga memperingatkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi penetapan upah minimum agar menurunkan ego masing-masing. Sebab yang terpenting ialah menjaga agar industri dapat berjalan secara berkelanjutan.

    “Tolong kali ini put ego kita, bagi semuanya yang menjadi penentu upah minimum. Coba ya, kita sama-sama put ego tahun ini untuk tahun depan, apakah ada penambahan lapangan kerja? Kalau ada penambahan lapangan kerja, berarti memang kita nggak boleh egois. Kita harus sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama-sama tinggi,” kata dia.

    Ia juga menyinggung pengalaman tahun lalu, ketika UMP dipaksakan naik hingga 6,5% di beberapa daerah. Alih-alih membuka lapangan kerja baru, hal itu justru menekan para pelaku industri.

    “Bukan hanya soal gengsi satu-dua serikat, tapi lebih ke lapangan kerja, berapa banyak yang akan terbentuk dengan adanya penambahan upah minimum. Nyata kan tahun lalu, waktu upah minimum dipaksakan naik 6,5%, terus ada beberapa daerah kena upah minimum sektoral, bukannya kita bertambah lapangan kerja, tapi semua kan sudah tahu datanya. Jadi tolong kali ini simpan ego kita, bagi semuanya yang menjadi penentu upah minimum,” ujar Anne.

    Anne menilai, saat ini ada lebih banyak orang yang membutuhkan lapangan kerja ketimbang mereka yang sudah bekerja. Belum lagi ditambah generasi berikutnya yang juga akan membutuhkan lapangan kerja.

    Selain itu, ia juga mengingatkan agar upah minimum yang terlalu tinggi di tengah kondisi saat ini tidak justru mendatangkan ketakutan bagi calon pengusaha yang ingin mengembangkan usaha di Indonesia. Hal ini justru dapat menghambat penambahan lapangan kerja.

    “Kalau sudah calon pengusaha yang mau masuk ke Indonesia atau mau berkembang di Indonesia udah takut karena kenaikan upah minimum, bapak ibu yang jadi pengusaha mau nggak menambah lapangan kerja? Ini kan common sense yang harus kita pikirkan-masuk akal apa nggak,” katanya.

    (shc/ara)

  • Airlangga Sebut BP & ExxonMobil Mau Investasi Tangkap Karbon di RI Rp 250 T

    Airlangga Sebut BP & ExxonMobil Mau Investasi Tangkap Karbon di RI Rp 250 T

    Jakarta – ExxonMobil dan British Petroleum (BP) telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di proyek penangkapan karbon atau Carbon Capture Storage (CCS) Indonesia. Nilai investasi mencapai US$ 15 miliar atau Rp 250 triliun (kurs Rp 16.729).

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara CEO Insight rangkaian menuju 16th Kompas100 CEO Forum powered by PLN di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Indonesia juga potensi CCS, baik itu Jepang, BP, dan ExxonMobil itu komit untuk investasi US$ 15 miliar,” katanya.

    Airlangga menyampaikan bahwa potensi penangkapan karbon Indonesia mencapai 500 giga ton. Potensi ini menjadikan kunci Indonesia mengurangi emisi karbon. Hal ini sejalan dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta target nol emisi lebih cepat 10 tahun dari target tahun 2026.

    “Nah pemerintah terus mendorong peta jalan menuju net zero. Kita sudah dimenargetkan tahun 2060, namun bapak Presiden ingin lebih cepat. 10 tahun lebih cepat,” katanya.

    Sebelumnya, rencana BP dan Exxon Mobil bakal investasi di penangkapan karbon telah diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo dalam pembukaan Paviliun Indonesia pada gelaran COP29 di Baku, Azerbaijan pada 11 November 2024.

    “Indonesia diberkati dengan potensi penyimpanan karbon yang sangat besar. Kita diberkati dengan potensi dalam jumlah besar di seluruh nusantara, baik yang lokasinya di darat maupun di lepas pantai,” jelas Hashim.

    Program tangkap dan simpan karbon atau Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS) dinilai menjadi kunci untuk mengurangi emisi karbon. Sebagai informasi, CCS adalah salah satu teknologi yang berfungsi menyerap emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu sistem, di mana karbon yang telah ditangkap akan disimpan di suatu tempat yang sudah disiapkan.

    Teknologi ini memungkinkan beberapa sektor energi mengurangi emisi CO2 ke atmosfer sehingga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Secara sederhana, melalui teknologi CCS, CO2 dari bahan bakar fosil ataupun dari limbah hasil pembakarannya dapat ditangkap kembali untuk kemudian disimpan di bawah tanah atau di bawah laut.

    (ara/ara)

  • IHSG Tergelincir ke 8.241

    IHSG Tergelincir ke 8.241

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada penutupan pasar, IHSG tercatat di level 8.241,91 usai menguat hampir sepanjang perdagangan hari ini.

    Berdasarkan data RTI, Selasa (4/11/2025) IHSG ditutup pada level 8.241,91 atau minus 33,17 poin (0,40%). Sementara pada pembukaan IHSG berada di level 8.275,95.

    Sepanjang hari, IHSG sempat menyentuh level tertinggi pada 8.317,07 di awal sesi perdagangan. Kemudian menjelang pukul 14.00, IHSG anjlok dan bergerak konsisten di zona merah, lalu sepat menyentuh level terendahnya di 8.225,91.

    Nilai transaksi perdagangan hari ini mencapai Rp 19,49 triliun dengan melibatkan 28,56 miliar lembar saham. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 2.344.681 kali.
    Sebanyak 207 saham hari ini menguat, 439 saham melemah dan 165 saham stagnan. Selain secara harian, IHSG secara mingguan menguat 1,84%.

    Kemudian secara bulanan menguat 0,89%. Secara 3 bulan menguat 9,33%, secara 6 bulanan masih menguat 26,06%. Lalu secara year to date menguat 16,41%, dan selama satu tahun 9,48%.

    (shc/ara)

  • Baru 26 Tahun Sudah Dianggap Tua, Pahitnya Realita Cari Kerja di Indonesia

    Baru 26 Tahun Sudah Dianggap Tua, Pahitnya Realita Cari Kerja di Indonesia

    Jakarta –

    Meski aturan batas usia sebagai syarat lowongan kerja sudah dihapus pemerintah, realita di lapangan belum berubah. Bahkan beberapa pelamar yang sebetulnya masih tergolong usia muda kesulitan karena ada syarat semacam ini.

    Di antaranya ada Fery (26) dan Nasrul (26) yang merasakan pahitnya situasi tersebut. Keduanya datang ke acara Jakarta Jobfest di Gedung Pertemuan Sasana Pakarti, Pancoran, Jakarta Selatan, hanya untuk mengetahui bahwa usianya sudah ‘tak muda’ lagi di mata perusahaan.

    Sebab saat melamar di perusahaan retail yang ikut serta dalam job fair itu, dikatakan bahwa syarat usia untuk mendaftar adalah 24 tahun. Meski mereka berdua tak tahu alasan pasti mengapa batas usia untuk lowongan kerja ini sangat rendah.

    “Masih ada syarat batas usia, tadi pas ditanya-tanya katanya batasnya 24 tahun,” kata Feri kepada detikcom, Selasa (4/11/2025).

    Namun pada akhirnya, keduanya mencoba peruntungan dengan tetap mendaftar dengan harapan ada keajaiban mereka bisa diterima kerja. Setidaknya mereka tak berkecil hati dan sudah berusaha sebaik mungkin.

    “Ya daftar saja, coba saja meski tahu nggak diterima. Mungkin kalau kita berkali-kali dicoba mungkin ada kebijakan dari mereka. Tapi kalau sudah berkali-kali nggak juga ya berarti memang begitu kebijakan dari mereka,” ucap Nasrul.

    Terlebih mengingat salah satu dari mereka, Fery, sudah beberapa kali mendaftar ke perusahaan ritel yang sama meski belum juga membuahkan hasil. Tentu di luar itu ia tetap mendaftar di luar sektor retail.

    “Kemarin sudah dua kali, langsung ke gudangnya tuh wilayah Jakarta II, cuma gagal di psikotes Terus satu lagi sudah kasih berkas, perkenalan, nggak tahu kenapa disuruh pulang, tunggu 7 hari,” cerita Fery.

    Pada akhirnya yang terpenting bagi Fery dan Nasrul saat ini adalah bagaimana cara mendapatkan pekerjaan layak. Setidaknya memberikan gaji setara UMR, mengingat mereka merupakan perantauan asal Pekalongan.

    “Kalau nggak UMR, setengah gaji saja sudah habis buat kos, belum buat makan. Kalau nggak dapat makan dari tempat kerja kita buat makan saja sulit,” terang Nasrul.

    (igo/fdl)

  • Pengusaha Garmen Minta Pemerintah-Pekerja Turunkan Ego soal UMP

    Pengusaha Minta Purbaya Cegah Pakaian Bekas Impor Masuk Pasar RI

    Jakarta –

    Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) meminta pemerintah mencegah masuknya pakaian bekas impor ilegal ke pasar dalam negeri. Para pengusaha juga menyarankan metode daur ulang untuk menggantikan langkah pemusnahan produk ilegal tersebut

    Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan penertiban atas produk-produk ilegal tersebut. Meski demikian, para pengusaha garmen dan tekstil juga meminta dilakukan penindakan terhadap importir.

    “Kami sangat setuju bahwa keputusan Kemenkeu, dalam hal ini Pak Purbaya bersama Dirjen Bea dan Cukai, sudah tepat. Harapan kami sebenarnya di level importir langsung, kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabeanan dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal,” kata Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto usai pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2025).

    Anne mengatakan, pemerintah sudah memiliki aturan yang melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

    Ia berharap implementasi aturan tersebut dapat didukung dengan ketegasan dari Ditjen Bea dan Cukai sebagai gerbang utama aktivitas impor di pelabuhan.

    “Karena menurut kami ini kan sudah ada Permendag bahwa hal ini dilarang. Jadi ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai juga diperlukan. Cuma kan selalu dikatakan bahwa sayang bajunya dibakar atau dimusnahkan,” ujarnya.

    Selaras dengan hal tersebut, AGTI menyampaikan solusi pengelolaan barang-barang yang terlanjur masuk kawasan kepabeanan tersebut. Anne menyarankan agar bisa dilakukan pencacahan menjadi bahan daur ulang.

    “Baju ini bisa dicacah dan menjadi bahan daur ulang. Kalau polyester, polyester base; kalau cotton, cotton base; kalau yang lain juga bisa. Karena kita memerlukan bahan daur ulang sebagai bagian dari daya saing kita secara global,” ujar Anne.

    Di sisi lain, Anne juga menegaskan, pihaknya tidak menentang aktivitas impor. AGTI hanya berharap agar aktivitas impor bisa dilaksanakan dengan tertib dan industri dalam negeri tetap terjaga.

    Pihaknya juga siap menampung keluhan dari para pedagang thrift shop dan berkolaborasi membangun rantai pasok dari hulu ke hilir. Dengan demikian, diharapkan industri dalam negeri bisa semakin kuat.

    “Kalau nanti ada keluhan dari pedagang-pedagang di lapangan, kami di AGTI dan seluruh produsen lokal, baik kain maupun garmen, produk jadi, serta asosiasi perancang busana dan label fesyen lokal, siap untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pedagang pakaian di lapangan,” kata dia.

    Perkuat Daya Saing

    Dalam keterangannya, Anne menyatakan komitmennya untuk memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional. Pihaknya telah menyampaikan roadmap penguatan daya saing dengan pendekatan analisis SWOT Analysis Peningkatan Daya Saing Industri TPT Nasional dan Ekosistemnya untuk memetakan peluang dan tantangan industri tekstil ke depan.

    Dalam dua minggu kedepan AGTI akan mendetailkan beberapa tantangan dan usulan untuk debottlenecking. “Audiensi AGTI dan tanggapan Pak Menkeu dan jajaran Kemenku memberikan angin segar bagi industri garmen dan tekstil tanah air, ujar Anne.

    Anne mengungkapkan bahwa AGTI bersama pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor industri padat karya ini.

    “Pertemuan lanjutan dengan KSSK dijadwalkan untuk membahas berbagai aspek strategis, termasuk penyederhanaan perizinan industri, khususnya dalam penerapan PP Nomor 28 terkait perizinan lingkungan hidup,” jelasnya.

    AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting). Anne menilai keputusan pemerintah yang tegas membatasi peredaran barang thrifting di pasar lokal sudah sangat tepat dan memberi peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi market lokal.

    “Kami sangat mendukung keputusan Pak Purbaya. Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh. Di sisi lain, kami juga tengah mengembangkan solusi berbasis daur ulang poliester agar tetap kompetitif dan ramah lingkungan,” tambah Anne.

    (shc/ara)

  • di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap syarat minimal investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin membuka usaha di Indonesia. Menurut Todotua, modal minimal untuk PMA di Indonesia adalah Rp 10 miliar.

    Hal ini berbeda dengan di negara lain, yang mana minimal modal untuk investor asing hanya US$ 200 dolar atau sekitar Rp 3,3 juta (kurs Rp 16.700). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investasi ke Tanah Air.

    “Kalau di luar negeri, usaha kecil itu cukup dengan US$ 200 mereka bisa buka. Tetapi di negara kita, persyaratan kita untuk PMA, itu harus Rp 10 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, disiarkan YouTube DPD, Selasa (4/11/2025).

    Di sisi lain, jika modal minimal PMA diturunkan maka hal ini akan berdampak bagi pelaku UMKM. “Kenapa bisa begini? Karena kalau kita turunkan nanti impact-nya kepada teman-teman UMKM, ini yang terjadi,” tambah dia.

    Pada kesempatan itu, Todotua menyoroti maraknya investasi asing yang menyalahi aturan yang berlaku. Misalnya, pengusaha asing yang membuka bisnis rental hingga villa di Bali yang kemudian langsung ditindaklanjuti.

    Dalam hal ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi pihak yang melakukan penyegelan. Todotua juga mengungkap bahwa pihaknya menyampaikan protes ke Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menuding Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tak bertindak apa-apa terkait investasi yang menyalahi aturan.

    “Beberapa bulan yang ada penyegelan yang ada di Bali terhadap kelompok investasi daripada Rusia terhadap villa, usaha rental, dan lain-lain itu kementerian kami. Jadi minggu kemarin kami agak sedikit protes dengan gubernur Bali berbicara terhadap Kementerian Investasi tidak berbuat apa-apa,” imbuhnya.

    “Tapi saya bilang sama gubernurnya, Pak Gubernur, saya udah cabut itu kita sudah cabut duluan itu barang itu, sudah dari 5-6 bulan yang lalu. Karena di sana hanya dengan memiliki NIB, mereka membangun villa, hotel, dan lain-lain. Tetapi sekarang kita pun tentunya aware dengan ini” tutupnya.

    (ily/eds)

  • Pupuk Indonesia Gerak Cepat Penuhi Kebutuhan Musim Tanam Petani

    Pupuk Indonesia Gerak Cepat Penuhi Kebutuhan Musim Tanam Petani

    Jakarta –

    Pupuk Indonesia Grup bergerak cepat memenuhi pupuk subsidi dalam rangka kebutuhan musim tanam akhir tahun 2025. Hal ini merupakan wujud dukungan Perusahaan terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan daya beli petani.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan memasuki musim tanam Pupuk Indonesia Grup mendorong penyediaan pupuk subsidi hingga ke pelosok negeri baik melalui angkutan darat maupun laut.

    “Hari ini kita ke sini tidak hanya pabrik yang kita pastikan, gudang kita pastikan, sekarang juga kita pastikan truknya bisa berjalan semuanya dengan baik dan lancar. Jadi menarik, karena ini adalah pupuk yang kita kirim dengan HET yang baru, yang sudah turun 20 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025)/

    Hal ini diungkapkan Rahmad saat kegiatan ‘Pelepasan Pengiriman Pasokan Pupuk Subsidi’ di Kawasan Industri Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Rabu (29/11/2025).

    Diketahui, Pupuk Indonesia melalui Petrokimia Gresik melaksanakan pelepasan pengiriman 145 ton pupuk subsidi secara simbolis yang terdiri dari 30 ton urea, 60 ton NPK, 30 ton ZA, dan 25 ton organik dengan tujuan Gudang Talok dan Sumberejo di Bojonegoro, Gudang Jenu di Tuban, serta Gudang Paron dan Sidokerto di Ngawi. Seluruh pupuk subsidi ini dapat ditebus oleh petani terdaftar dengan HET terbaru.

    Rahmad menjelaskan kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20 persen akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk. Pasalnya, dengan harga yang lebih terjangkau, maka memudahkan akses petani terhadap pupuk sekaligus menjadi upaya nyata keberpihakan Pemerintah mendorong produktivitas pertanian nasional.

    “Ini karena kebijakan yang pro-petani, pro-rakyat, pro-ketahanan pangan dari Bapak Presiden Prabowo. Karena beliau sangat concern dan beliau tahu bagaimana pentingnya pupuk pada program pertanian, maka beliau menginstruksikan kepada kami untuk mencari cara model bisnis baru supaya petani bisa mendapatkan harga pupuk yang murah,” tambahnya.

    Sebagai komitmen, Pupuk Indonesia memastikan kebijakan HET terbaru telah terimplementasi pada kios di seluruh Indonesia per tanggal 22 Oktober 2025 atau pasca Pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut. Sebagai informasi, Perusahaan telah mengintegrasikan HET terbaru pada sistem Integrasi Pupuk Bersubsidi atau i-Pubers serta telah menempel stiker HET pada titik serah.

    “Penyesuaian HET baru telah terintegrasi di sistem i-Pubers dan kami memastikan petani terdaftar dapat menebus pupuk dengan harga baru dan dapat mengawasinya melalui command center secara real-time,” kata Rahmad.

    Sebagai BUMN yang diberi amanah untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk subsidi, Pupuk Indonesia berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk dengan prinsip 7T. Maka dari itu, Pupuk Indonesia bersama seluruh anak perusahaannya akan terus melakukan sosialisasi salah satunya melalui kegiatan Rembuk Tani.

    Program ini menjadi ruang dialog dan edukasi bagi petani untuk memahami keterjangkauan harga pupuk subsidi serta inovasi berkelanjutan melalui program pendampingan dan penerapan teknologi digital untuk produktivitas pertanian.

    Petrokimia Gresik sebagai salah satu anak perusahaan Pupuk Indonesia yang menerima mandat memproduksi beberapa jenis pupuk bersubsidi berkomitmen akan terus menjaga keandalan pabrik.

    Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob mengatakan letahanan dan swasembada pangan nasional tercapai jika produktivitas tanaman tinggi yang didukung oleh ketersediaan pupuk.

    “Oleh karena itu, kami di Petrokimia Gresik terus menjaga produksi dan kualitas pupuk untuk seluruh petani terdaftar,” kata Daconi.

    Pupuk Indonesia Sediakan 1,05 Juta Ton Pupuk Subsidi

    Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi sebesar 1.055.068 ton yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani terdaftar di Indonesia. Dari jumlah stok tersebut, Perusahaan menyediakan 167.646 ton untuk petani di Jawa Timur yang terdiri dari 51.832 ton, NPK sebesar 107.625 ton, NPK Kakao sebesar 92 ton, Organik sebesar 4.686 ton, dan ZA sebesar 2.905 ton.

    Sementara ketersediaan stok untuk petani di Kabupaten Gresik, Perusahaan menyediakan stok sebesar 32.019 ton yang terdiri dari Urea sebesar 9.550 ton, NPK sebesar 13.505 ton, Organik sebesar 6.927 ton, dan ZA sebesar 2.038 ton. Seluruh petani terdaftar dapat menebus dengan HET terbaru pada kios atau titik serah.

    Hingga 28 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 1.516.741 ton pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Angka tersebut setara 73,9 persen dari total alokasi Jawa Timur yang sebesar 2.053.650 ton pada tahun 2025. Sementara untuk wilayah Kabupaten Gresik, tercatat telah tersalurkan sebesar 24.144 ton dari total alokasi 42.960 ton.

    (akd/ega)

  • Harga Batu Bara Acuan Turun, Ini Rinciannya

    Harga Batu Bara Acuan Turun, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk penjualan batu bara periode pertama bulan November 2025. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.348.K/MB.01/MEM.B/2025.

    “Menetapkan Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disebut HBA untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2025 dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini,” tulis diktum kedua aturan tersebut.

    Dalam aturan itu, tercatat harga acuan penjualan batu bara Indonesia ini sangat bervariasi tergantung pada besaran kalori yang bisa dihasilkan, dihitung dalam satuan ‘Kcal/kg GAR’ (kilo kalori per kilogram Gross Air Received). Dalam hal ini setidaknya ada empat kategori yang diatur dalam Kepmen tersebut.

    Pertama, HBA untuk harga batu bara kalori tinggi senilai 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama November 2025 ditetapkan sebesar US$ 103,75 per ton. Harga tersebut tercatat mengalami penurunan dibanding periode kedua bulan Oktober 2025 yang ditetapkan sebesar US$ 109,74 per ton.

    Kedua, HBA untuk harga batu bara dengan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR periode pertama November 2025 ditetapkan sebesar US$ 67,22 per ton. Angka ini turun dibandingkan periode kedua Oktober 2025 yakni US$ 67,76 per ton.

    Ketiga, HBA dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR (HBA II) untuk periode pertama November sebesar US$ 44,02 per ton. Angka ini naik tipis jika dibandingkan pada periode kedua Oktober 2025 yakni sebesar 43,71 per ton.

    Terakhir, harga batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR (HBA III) pada pertama November 2025 dipatok US$ 33,74 per ton. Angka itu turun dibandingkan periode kedua Oktober yang sebesar US$ 32,92 per ton.

    Selain itu, Kementerian ESDM juga menetapkan Harga Mineral Acuan (HMA) untuk periode pertama November 2025. Dimana HMA nikel dipatok US$ 15.075/dmt. Angka ini turun tipis dibandingkan periode kedua Oktober 2025 sebesar US$ 15.142/dmt.

    Kemudian HMA kobal dipatok US$ 42.283/dmt, timbal US$ 1.959/dmt, Seng US$ 3.148/dmt, Alumunium US$ 2.766/dmt, Tembaga US$ 10.662/dmt, Emas sebagai mineral ikutan US$ 4.110/dmt, Perak sebagai mineral ikutan US$ 50,37/dmt, Mangan US$ 3,32/dmt, Bijih Besi US$ 1,55/dmt, Bijih Krom US$ 6,37/dmt, dan Konsentrat Timah US$ 8,70/dmt.

    (ara/ara)

  • Aduh! Investasi Rp 1.500 Triliun Batal Cair Gegara Persoalan Ini

    Aduh! Investasi Rp 1.500 Triliun Batal Cair Gegara Persoalan Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap adanya sejumlah investasi yang batal terealisasi pada tahun 2024. Dalam laporannya kepada Komite IV DPD RI, Todotua menyebut investasi yang batal terealisasi mencapai Rp 1.500 triliun.

    “Angka yang pernah kita temukan, sampai dengan tahun 2024 itu ada sekitar Rp. 1.500 triliun unrealised investasi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, dilansir dari YouTube DPD RI, Selasa (4/11/2025).

    Menurut Todotua, faktor utama pemicu gagalnya realisasi investasi adalah karena perizinan. Misalnya, lahan yang diajukan untuk lokasi investasi berlokasi di Lahan Sawah yang Dilindungi atau LSD, kawasan hutan, dan lain-lain.

    Todotua menyebut secara undang-undang, Indonesia sebenarnya sangat siap untuk menampung investasi. Tapi persoalan utamanya adalah bagaimana memberikan pelayanan cepat kepada investor.

    “Belum lagi kalau perizinannya itu, lokasinya, permohonannya di atas lahan LSD, kawasan hutan, dan lain-lain. Jadi memang negara kita berbicara kaitan persyaratan, undang-undang, dan lain-lain ini sudah proper. Tetapi persoalannya dalam rangka kita sekarang, mau berbicara bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, ini yang menjadi challenge tersendiri,” bebernya.

    Untuk mengatasi lambatnya perizinan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sendiri sudah menyiapkan skema fiktif positif. Dengan sistem ini, jika kementerian teknis tak mengeluarkan izin sesuai kesepakatan, maka izin akan keluar secara otomatis.

    “Jadi kita sebutkan dengan namanya postpaid. Karena memang terkadang yang menjadi hal yang membuat delay daripada pelayanan perizinan di faktor-faktor syaratan teknis tadi yang saya sampaikan, Pak. Izin lokasi, PKKPR, izin AMDAL, dan kemudian juga PBG,” tuturnya.

    “Tetapi sekarang kita mau modifikasi dengan namanya fiktif positif dan yang postpaid. 28 hari misalnya hotel kita keluarkan izinnya, dia boleh konstruksi. Tetapi, apabila AMDAL-nya dan lain-lain belum selesai, itu paralel berjalan. Ini tentunya dalam rangka kita mau men-squeeze atau kita mau mempersingkat cycle investasi,” tutup Todotua.

    (ily/eds)

  • Bos Wasita Karya Buka-bukaan Nasib Merger BUMN Karya

    Bos Wasita Karya Buka-bukaan Nasib Merger BUMN Karya

    Jakarta –

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan kabar terbaru terkait rencana penggabungan BUMN Karya. Kabar beredar menyebutkan Waskita Karya akan bergabung dengan PT Hutama Karya (Persero).

    Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan rencana tersebut paling lambat akan terealisasi paling lambat pada 2026. Saat ini, prosesnya sedang dalam kajian bersama Danantara Aset Manajemen.

    “Tentunya berita mengenai Waskita akan proses integrasi ini beberapa tahun yang lalu kan pernah muncul gitu ya, perlu saya sampaikan pada waktu itu adalah integrasi Waskita kepada HK. Tetapi kami melakukan konsolidasi bersama dengan Danantara Aset Manajemen dan kita akan melakukan kajian kembali terkait dengan proses integrasi ini sehingga ini sifatnya belum final bentuknya seperti apa,” ujar pria yang akrab disapa Oho dalam public expose secara daring, Selasa (4/11/2025).

    “Mengenai timeline integrasi, kembali lagi, saya sampaikan selain proses saat ini sedang konsolidasi dan kajian, ini paling tidak maksimal tahun 2026 sudah tereksekusi,” imbuh Oho.

    Ia menilai konsolidasi ini dapat memperkuat peran BUMN Karya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional dengan sumber daya yang lebih terpusat dan efektif.

    Oho menerangkan saat ini belum menentukan aksi korporasi dari dua pelat merah itu seperti apa, apakah berupa penggabungan atau menjadi anak usaha. Namun, rencana konsolidasi manajemen juga masih menunggu instruksi dari pemegang saham

    “Kalau misalnya ada yang misalnya apakah ini bentuk structure, bentuknya holding-subholding, atau kah ini memang merger. Kalau merger kan beda nih, misalnya dari 3 perusahaan atau 4 perusahaan jadi 1. Tidak ada single entity yang nanti surviving entity-nya siapa gitu kan,” terang Oho.

    Selain itu, perubahan status perusahaan terbuka (Tbk) juga menjadi bagian dari pembahasan. “Apakah nanti dari go public menjadi go private, itu juga sangat mungkin. Tapi semua masih subject to hasil final kajian konsolidasi,” tambahnya.

    Dalam proses integrasi nanti, Oho menegaskan akan menggunakan pendekatan fair value untuk memastikan nilai aset setiap entitas mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Ia pun mengakui ada potensi penurunan nilai aset akibat konsolidasi ini.

    Pemerintah berencana melakukan merger atau penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Rencananya, akan dibentuk tiga holding BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dipasangkan dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP).

    Kemudian, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menjadi induk holding untuk PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya. Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) akan dilebur dengan PT Hutama Karya (Persero). Namun, rencana merger BUMN Karya ini hingga kini belum menemukan titik terang.

    Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan BUMN Karya akan difokuskan sebagai kontraktor. Sementara tenaga kerja akan berasal dari unit usaha masing-masing entitas yang merger.

    Dony menambahkan, tumpang tindih peran anak usaha menjadi salah satu masalah BUMN Karya. Karena itu, Danantara akan mengelompokkan kembali entitas anak usaha milik BUMN Karya. Ia menyebut konsolidasi ini menjadi program untuk menyehatkan kondisi BUMN Karya.

    “Ya, kita lagi menghitung kurang lebih akan jadi tiga perusahaan karya yang kuat ke depannya, dan bisnisnya fokus hanya sebagai kontraktor. Jadi anak-anak perusahaan yang bukan kontraktor akan disesuaikan,” terang Dony kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

    (rea/fdl)