Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Daftar Lengkap UMP di 38 Provinsi yang Langsung Berlaku Januari 2026

    Daftar Lengkap UMP di 38 Provinsi yang Langsung Berlaku Januari 2026

    Jakarta –

    Seluruh 38 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Aceh yang sebelumnya belum menetapkan UMP karena fokus penanganan bencana, kini sudah resmi mengumumkan besaran UMP sehingga melengkapi daftar seluruh provinsi.

    Penetapan UMP Aceh 2026 sempat tertunda dari yang seharusnya tanggal 24 Desember 2025. Dalam surat keputusan yang diterima detikcom, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, menaikkan UMP Aceh Tahun 2026 sebesar 6,7% atau sekitar Rp 246 ribu menjadi Rp 3.932.552.

    “Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2026 sebesar Rp 3.932.552,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah),” tulis SK Gubernur Aceh yang dilihat detikcom, Selasa (6/1/2026).

    Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 tahun 2021, UMP akan langsung berlaku pada 1 Januari 2026.

    Provinsi DKI Jakarta memiliki UMP terbesar dengan nilai Rp 5.729.876, disusul Papua Pegunungan sebesar Rp 4.508.714, lalu Papua Selatan sebesar Rp 4.508.100. Sementara UMP terkecil berada di Jawa Barat dengan nilai Rp 2.317.601.

    Rincian UMP 2026 di 38 Provinsi:

    1. Aceh: Rp 3.932.552
    2. Sumatera Utara: Rp 3.228.949
    3. Sumatera Barat: Rp 3.182.955
    4. Riau: Rp 3.780.495
    5. Jambi: Rp 3.471.497
    6. Sumatera Selatan: Rp 3.942.963
    7. Bengkulu: Rp 2.827.250
    8. Lampung: Rp 3.047.734
    9. Kepulauan Bangka Belitung: Rp 4.035.000
    10. Kepulauan Riau: Rp 3.879.520
    11. DKI Jakarta: Rp 5.729.876
    12. Jawa Barat: Rp 2.317.601
    13. Jawa Tengah: Rp 2.327.386,07
    14. DI Yogyakarta: Rp 2.417.495
    15. Jawa Timur: Rp 2.446.880
    16. Banten: Rp 3.100.881,40
    17. Bali: Rp 3.207.459
    18. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.673.861
    19. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.455.898
    20. Kalimantan Barat: Rp 3.054.552
    21. Kalimantan Tengah: Rp 3.686.138
    22. Kalimantan Selatan: Rp 3.725.000
    23. Kalimantan Timur: Rp 3.762.431
    24. Kalimantan Utara: Rp 3.775.243
    25. Sulawesi Utara: Rp 4.002.630
    26. Sulawesi Tengah: Rp 3.179.565
    27. Sulawesi Selatan: Rp 3.921.088
    28. Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496,18
    29. Gorontalo: Rp 3.405.144
    30. Sulawesi Barat: Rp 3.315.934
    31. Maluku: Rp 3.334.490
    32. Maluku Utara: Rp 3.510.240
    33. Papua Barat: Rp 3.841.000
    34. Papua: Rp 4.436.283
    35. Papua Tengah: Rp 4.285.848
    36. Papua Pegunungan: Rp 4.508.714
    37. Papua Selatan: Rp 4.508.100
    38. Papua Barat Daya: Rp 3.766.000

    (ily/ara)

  • Aturan Baru! Ditjen Pajak Bisa Sidak, yang Bandel Langsung Diperiksa

    Aturan Baru! Ditjen Pajak Bisa Sidak, yang Bandel Langsung Diperiksa

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan baru untuk memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Dalam aturan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat langsung melakukan sidak dan pemeriksaan.

    PMK Nomor 111 Tahun 2025 ini telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 lalu. Berdasarkan Pasal 2 dalam aturan tersebut, kebijakan ini diberlakukan untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak.

    Pengawasan yang dimaksud terdiri dari Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan wilayah. Adapun pihak yang melakukan pengawasan dalam hal ini adalah DJP.

    “Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tulis PMK Nomor 111 Tahun 2025 Pasal 2, dikutip Selasa (6/1/2026).

    Pengawasan dilakukan untuk jenis pajak diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan, Pajak Karbon, pajak lainnya yang diadministrasikan oleh DJP.

    Pengawasan DJP mencakup pelaporan tempat kegiatan usaha mencakup Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batubara, dan sektor lainnya.

    Kemudian juga pelaporan surat pemberitahuan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, pelaporan Surat Pemberitahuan, pembayaran dan/atau penyetoran pajak, pemotongan dan/atau pemungutan pajak, pembukuan atau pencatatan, dan perpajakan lainnya.

    Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1), DPJ akan meminta sejumlah penjelasan dalam melakukan pengawasan. DJP akan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dari Wajib Pajak, melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak, mengundang Wajib Pajak untuk hadir ke kantor Direktorat Jenderal Pajak secara luring atau melalui media daring.

    Selain itu DJP juga akan melakukan Kunjungan, menyampaikan imbauan, memberikan teguran, meminta dokumen penentuan harga transfer, mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja, menerbitkan surat dalam rangka Pengawasan, dan melaksanakan kegiatan pendukung Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (1), terdapat sejumlah usulan dari hasil kegiatan permintaan penjelasan DJP, yakni:

    a. Penutupan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
    b. Perubahan data secara jabatan;
    c. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
    d. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
    e. Pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
    f. Pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
    g. Perubahan data objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
    h. Pencabutan pendaftaran surat keterangan terdaftar objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
    i. Perubahan status secara jabatan;
    j. Perubahan administrasi layanan perpajakan dan/atau administrasi fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki Wajib Pajak;
    k. Pencabutan pemungut Bea Meterai;
    l. Pembetulan atau pembatalan secara jabatan terhadap produk hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
    m. Pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu;
    n. Penilaian untuk tujuan perpajakan;
    o. Pelaksanaan kegiatan pengamatan dan/atau kegiatan intelijen;
    p. Pemeriksaan; dan/atau
    q. Pemeriksaan bukti permulaan.

    (acd/acd)

  • Ekonomi RI 2026 Diramal Tak Setinggi Target Purbaya

    Ekonomi RI 2026 Diramal Tak Setinggi Target Purbaya

    Jakarta –

    Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini akan jauh lebih baik dari 2025 kemarin. Hal ini tercermin dari target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam APBN 2026 sebesar 5,4%.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6% pada 2026. Menurutnya angka tersebut tidak sulit tercapai karena pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi.

    “Tahun 2026, harusnya pertumbuhan 6% seperti yg saya bilang sebelum-sebelumnya tidak terlalu sulit tercapai,” ujar Purbaya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).

    Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 diperkirakan melambat imbas bencana Sumatera, sehingga sulit untuk mencapai angka 6% seperti yang ditargetkan Purbaya. Sebab bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak langsung pada sektor produksi dan konsumsi di 52 kabupaten yang menyumbang sekitar 5% terhadap PDB nasional.

    “Kontribusinya cukup besar, sehingga gangguan ekonomi di wilayah itu berpengaruh ke pertumbuhan nasional,” kata Faisal kepada detikcom.

    Ia mengatakan pada awalnya CORE Indonesia proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 akan berada di kisaran 4,9-5,1%. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami akselerasi pertumbuhan meski relatif resilien.

    Imbas bencana alam tersebut, menurutnya proyeksi ini kemungkinan besar semakin sulit dicapai karena pertumbuhan ekonomi di tiga provinsi terdampak secara otomatis akan terpangkas.

    Sebagai contoh untuk kuartal IV-2025 saja, ekonomi Aceh diprediksi menghadapi tekanan terberat dengan estimasi koreksi pertumbuhan PDRB mencapai -0,44%. Sementara Sumatera Utara -0,15% dan Sumatera Barat -0,36%.

    “Jadi, kalau di 2025 dia baru terasa di satu bulan saja di Desember, nah 2026 ini jadi kan lebih panjang. Karena rekonstruksi pemulihan itu kan nggak bisa sebentar. Jadi saya rasa sepanjang 2026 untuk 52 kabupaten yang terdampak bencana ini akan minus pertumbuhannya,” jelasnya.

    “Kita bisa berkaca pada saat tsunami Aceh. Di tsunami Aceh itu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh itu bukan hanya terasa di 2004 waktu itu, tapi minusnya itu sampai 2005, 2006, 2007. Jadi beberapa tahun setelah tsunami masih terasa,” sambungnya.

    Ekonomi 2026 Tak Sampai 5%

    Atas dasar ini, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 ini tidak akan mencapai 5%. Meski Faisal juga tidak menutup kemungkinan besar angka ini bisa mengalami peningkatan jika pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih jauh.

    “Jadi kita range-nya 4,9-5,1% di 2026 kemungkinan besar jadinya di batas bawah 4,9%. Masih dalam range tapi batas bawah,” tegas Faisal.

    “Tapi nanti kita lihat bagaimana perubahan strateginya, efektifnya daripada kebijakan pemerintah, itu yang juga mempengaruhi. Ini bisa saja mungkin di atas 5,1%. Tapi seberapa efektif pemerintah melihat permasalahan, hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi ini dan kemudian mengubah secara responsif,” terangnya lagi.

    Sementara itu Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berpotensi tetap di atas 5%, dan masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2025 yang diramal sebesar 5,06-5,07%.

    “Kalau INDEF kan melihat 2026 tetap moderat, berada di angka 5%. Pemerintah sendiri target 5,4%, menurut saya 2026 tetap 5% tapi lebih tinggi daripada 2025,” jelasnya.

    Menurutnya pertumbuhan ekonomi 2026 ini akan cukup banyak didorong oleh perbaikan belanja pemerintah, khususnya di program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Misalkan program makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

    “Jadi beberapa hal itu masih belum optimal. MBG ini proses, jadi dampaknya masih kecil di tahun 2025. Karena jumlah penerima manfaat, kemudian mekanisme, serapan anggaran banyak yang di bawah target tahun 2025,” tuturnya.

    “Koperasi Merah Putih kan baru 100-200 yang jalan, yang lainnya kan belum, baru berbadan hukum saja 80 ribu. Jadi karena baru dimulai, semua baru dimulai, jadi belum bisa kelihatan efektivitasnya di 2025,” terang Tauhid lagi.

    Namun proyeksi ini belum sepenuhnya memasukkan dampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera terhadap perekonomian nasional. Membuat target pemerintah untuk capai pertumbuhan 5,4% sepanjang tahun ini akan semakin sulit terpenuhi.

    “2026 pertumbuhannya masih tetap sama, di atas 5%. Tapi susah mendekati target 5,4%. Faktor dari bencana itu di Aceh, di Sumbar, dan Sumut saya kira itu yang membuat ekonomi kita agak sulit tumbuh 5,4%, tapi kalau 5% itu sampai lah,” imbuhnya.

    Tonton juga video “Bertahan Hidup di Jakarta dengan Side Hustle”

    Halaman 2 dari 2

    (igo/fdl)

  • Saat Prabowo Klaim MBG Berhasil 99,99%

    Saat Prabowo Klaim MBG Berhasil 99,99%

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara statistik telah berhasil 99,99%. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di depan Kabinet Merah Putih.

    Dia memaparkan selama setahun program ini bergulir, tepatnya dari 6 Januari 2025 ke 6 Januari 2026 telah ada 55 juta penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil.

    Menurutnya, hal ini sangat membanggakan. Dia membandingkan dengan Brasil yang lebih dulu menjalankan program serupa di mana butuh waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. Sementara, Indonesia hanya butuh 1 tahun untuk menyentuh 55 juta penerima manfaat.

    “Ini sesuatu yang membanggakan juga karena negara-negara yang kita ketahui, contoh Brasil, Presiden Brasil menyampaikan kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita 1 tahun mencapai 55 juta penerima manfaat,” ungkap Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun Presiden, di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Prabowo menyadari masih ada kekurangan pada program Makan Bergizi Gratis. Baginya, usaha sebesar program ini memang tidak mudah untuk dilakukan.

    “Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan,” sebut Prabowo.

    Meski banyak kekurangan, Prabowo bilang secara statistik Makan Gratis boleh dibilang sukses dengan persentase 99,99%. Pemerintah pun akan terus mengejar agar kegagalan yang cuma nol koma sekian persen bisa diubah jadi keberhasilan.

    “Tapi kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif, statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Jadi Saudara-saudara, tentunya kita harapkan zero defect, itu yang harus kita capai. Tidak kita puas dengan kekurangan nol koma nol sekian, itupun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi,” papar Prabowo.

    “Tapi alhamdulillah kita sudah mengatasi dan kita sedang mengatasi terus langkah demi langkah pengawasan demi pengawasan, langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Tapi intinya adalah bahwa kita intervensi,” ungkapnya.

    Prabowo juga mengutip ungkapan Presiden pertama Indonesia Soekarno atau Bung Karno terkait pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat yakni makanan. Sebab, perut lapar tidak bisa menunggu.

    Oleh karena itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkannya ini merupakan bentuk intervensi dari pemerintah agar masyarakat Indonesia sepenuhnya dalam keadaan kenyang.

    “Intinya adalah bahwa kita intervensi saya ingat kata-kata pendahulu-pendahulu kita salah satu ucapan Bung Karno, perut yang lapar tidak bisa menunggu. Pemimpin yang bertanggung jawab dan punya hati dan kepedulian harus bekerja keras untuk hilangkan kelaparan dan kemiskinan. Ini tugas yang kita emban, tugas mulia dan alhamdulillah kita penuh keyakinan, kita buktikan saya sangat yakin,” papar Prabowo.

    Meski di awal banyak pihak menilai program MBG akan gagal, namun Prabowo menyakini hal itu tidak bakal terjadi. Menurut Prabowo program MBG sangat dinanti anak-anak di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Walaupun begitu banyak pakar yang menyinyir bahwa MBG pasti gagal. Tapi kita bukti kan kepada meraka bahwa MBG berhasil, MBG dinantikan oleh rakyat. Bahkan sekarang saya repot, saya sedih kalau ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya kapan saya dapat MBG,” terang Prabowo.

    (hal/acd)

  • Tarif Listrik Tidak Naik, Bahlil Sebut Belum Ada Rencana Diskon

    Tarif Listrik Tidak Naik, Bahlil Sebut Belum Ada Rencana Diskon

    Bogor –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tarif listrik tidak naik. Sebelumnya, Kementerian ESDM juga telah merilis keputusan tarif tenaga listrik Triwulan I (Januari-Maret) 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak berubah.

    “Harga listrik tidak kita naikkan, masih seperti yang lama,” tegas Bahlil ditemui di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Bahlil juga sempat ditanya soal apakah ada rencana pemberian diskon tarif listrik tahun depan, menurutnya sampai saat ini belum ada pembahasan. “Belum ada pembahasan,” katanya singkat.

    Sementara itu soal skema subsidi listrik, Bahlil menyatakan sampai sekarang tidak ada rencana perubahan pola. Semua masih seperti yang sudah ada.

    “Kalau sampai sekarang belum ada pembahasan dan tidak ada perubahan pola. Sampai sekarang masih seperti yang lama,” terangnya.

    Sebagai informasi, Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Untuk penetapan Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tetap atau tidak mengalami perubahan. Keputusan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi pada awal tahun.

    “Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

    (hal/hns)

  • 5.700 Desa Masih Gelap, Prabowo Minta Bahlil Segera Turun Tangan

    5.700 Desa Masih Gelap, Prabowo Minta Bahlil Segera Turun Tangan

    Bogor –

    Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun tangan mengatasi desa-desa yang belum teraliri listrik.

    Jumlahnya mencapai 5.700 desa. Kondisi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai retret para menteri di Hambalang, Bogor.

    Prasetyo mengatakan dalam Retret Awal Tahun Kabinet Merah Putih ini, Praboro meminta Bahlil mempercepat sambungan listrik pada 5.700 desa di Indonesia.

    “Menteri ESDM juga melaporkan perhatian khusus Bapak Presiden terkait masih adanya 5.700 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Pada tahun 2025, sekitar 1.400 desa telah berhasil dialiri listrik,” ujar Prasetyo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta percepatan agar seluruh 5.700 desa tersebut dapat teraliri listrik sesegera mungkin,” sambungnya.

    Pada Oktober 2025 lalu, Bahlil pernah mengungkapkan soal 5.700 desa yang belum terlistriki. Menurut Bahlil, selain 5.700 desa, ada 4.400 dusun belum teraliri listrik.

    Bahlil pun meminta PLN mempercepat akses pemerataan listrik di seluruh wilayah di Indonesia.

    “PLN ini saya minta bantuan betul, kita masih mempunyai 5.700 desa. Ini yang menggelitik di hati saya,” tutur Bahlil.

    (hal/hns)

  • Kemarahan Rakyat Imbas Anjloknya Ekonomi Belum Usai, Iran Terus Diguncang Demo

    Kemarahan Rakyat Imbas Anjloknya Ekonomi Belum Usai, Iran Terus Diguncang Demo

    Jakarta –

    Protes anti-pemerintah kini meluas di Iran sepekan terakhir. Protes besar-besaran di Iran dipicu meningkatnya kekhawatiran akibat krisis ekonomi berkepanjangan di negara kaya minyak itu.

    Mengutip CNBC, 29 orang telah tewas dan lebih dari 1.200 orang ditangkap hingga Selasa (6/1/2026). Kerusuhan ini kemudian dikaitkan oleh kemungkinan adanya intervensi Amerika Serikat (AS).

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membela demonstran jika mereka diserang aparat keamanan Iran. Trump juga memperingatkan, AS siaga untuk bertindak jika Pemerintah Iran menggunakan kekerasan terhadap demonstrasi damai.

    Pernyataan itu menjadi penanda penting setelah militer AS resmi menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dan membawanya ke New York. Dalam pernyataannya, Trump mengingatkan otoritas Iran untuk tidak menggunakan kekerasan dan memakan lebih banyak korban.

    “Kami mengawasinya dengan sangat cermat. Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan dihantam sangat keras oleh Amerika Serikat,” kata Trump dikutip dari CNBC, Selasa (6/1/2026).

    Ke depan, otoritas Iran kemungkinan akan lebih berhati-hati mengambil tindakan terhadap demonstran menyusul ancaman Trump. Terlebih AS sempat membom fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu.

    “Kami melihat peningkatan risiko tindakan AS terhadap Iran pada awal tahun 2026 jika protes meningkat,” kata analis Fitch Solutions.

    Dengan kondisi ketidakpastian, pejabat Iran menilai negaranya bisa saja menjadi korban kebijakan agresif luar negeri Trump. Sementara saat ini, diketahui Iran berada dalam krisis ekonomi sejak Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran.

    Langkah ini dilakukan Trump menyusul perjanjian yang membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi. Ekonomi Iran juga terguncang akibat sanksi setelah perang 12 hari dengan Israel.

    Kemudian mata uang resmi Iran, Rial, anjlok ke titik terendah sepanjang sama pada bulan Desember, yakni sekitar 1,45 juta rial per dolar AS pada akhir tahun 2025. Sementara inflasi Iran mencapai 42,5% pada periode yang sama.

    Seorang investor dan ahli strategi veteran Quantum Strategy, David Roche, menyebut krisis ekonomi berkepanjangan Iran menimbulkan risiko yang lebih besar bagi rezim tersebut daripada prospek intervensi AS.

    “Iran tidak akan jatuh karena intervensi Amerika Serikat,” kata Roach.

    Sebaliknya, ia mengatakan protes berkelanjutan yang dikombinasikan dengan memburuknya kondisi ekonomi domestik akan menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap invasi AS. Ia menambahkan, rezim tersebut mungkin akan bertahan melewati gelombang protes kali ini, tetapi mereka tidak memiliki alat apa pun untuk mengatasi masalah ekonomi.

    (ahi/hns)

  • China Setop Ekspor Mineral Incaran Dunia ke Jepang

    China Setop Ekspor Mineral Incaran Dunia ke Jepang

    Jakarta –

    China setop ekspor logam tanah (rare earth) jarang untuk tujuan militer ke Jepang. Hal ini menandai kian memanasnya hubungan antara Negeri Tirai Bambu dan Negeri Matahari Terbit.

    Mengutip CNN, larangan ekspor logam tanah jarang ini dilakukan menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, tentang Taiwan. Dalam pernyataannya, Takaichi mengatakan invasi China atas Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang.

    Penghentian ekspor logam tanah jarang ini akan ditetapkan dalam waktu dekat. Namun dalam pengumumannya, Kementerian Perdagangan China tidak menyebut rinci ekspor nama yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

    Adapun berdasarkan katalog barang-barang penggunaan ganda, larangan ekspor tidak hanya memuat logam tanah jarang. Di dalam juga memuat produk elektronik canggih, komponen kedirgantaraan dan penerbangan, drone, dan teknologi nuklir.

    Logam tanah jarang asal China dibutuhkan Jepang untuk memproduksi barang elektronik dan kendaraan. Bahkan senjata canggih seperti jet tempur F-35 juga diproduksi menggunakan logam tanah jarang.

    China sebelumnya juga sempat menegaskan Taiwan masuk dalam wilayahnya. Meski belum pernah menguasai Taiwan, partai yang berkuasa di China ini bersumpah akan mencaplok wilayah tersebut bahkan dengan kekerasan.

    Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan, pembatasan baru tersebut diberlakukan sebagai tanggapan atas komentar Takaichi yang dianggap keliru dan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Otoritas China juga menegaskan, setiap organisasi atau individu dari negara mana pun akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika melanggar pembatasan ekspor.

    “Komentar-komentar ini merupakan campur tangan yang kasar dalam urusan internal China, secara serius melanggar prinsip satu-China, dan sangat berbahaya baik dari segi sifat maupun dampaknya,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China, dikutip dari CNN, Selasa (6/1/2026).

    (ahi/hns)

  • ESDM Izinkan Perusahaan Tambang Produksi 25% Sampai Maret 2025

    ESDM Izinkan Perusahaan Tambang Produksi 25% Sampai Maret 2025

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengizinkan perusahaan tambang yang mempunyai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) terusan tiga tahunan beroperasi hingga 31 Maret 2026. Produksi maksimal selama rentang waktu tersebut adalah 25%.

    Pemberian izin ini untuk memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batu bara pada tahun 2026. Pasalnya, saat ini masih ada RKAB perusahaan tambang belum disetujui Kementerian ESDM.

    “Itu kan tarikan dari yang 3 tahun kan. Yang 3 tahun ditarik ke sampai dengan Maret 31,” terang Tri saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (5/1/2026).

    Tri menjelaskan perizinan beroperasi tersebut tidak belaku bagi PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut baru saja menjalani proses perpanjangan izin.

    “Vale kemarin karena perpanjangan, jadi dia 2026 nggak ada atau RKAB-nya kosong,” ujar Tri.

    Tri menambahkan sebagian RKAB 2026 yang belum disetujui tersebut karena masih ada sedikit koreksi terhadap RKAB yang diajukan. Namun, ia menegaskan bahwa sebentar lagi RKAB 2026 akan segera rampung.

    “Sampai saat ini untuk yang RKAB tahunan 2026 belum memang. Ada beberapa penyesuaian karena terkait dengan produksi. Itu aja. Tapi sedikit lagi udah,” katanya.

    (hrp/hns)

  • Penjelasan Istana soal Anggaran Rp 60 Triliun buat Pulihkan Sumatera

    Penjelasan Istana soal Anggaran Rp 60 Triliun buat Pulihkan Sumatera

    Bogor –

    Pemerintah mengungkap anggaran yang digunakan untuk pemulihan Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perhitungan terkini rencananya akan dialokasikan dana sekitar Rp 53-60 triliun untuk pemulihan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada anggaran tahun ini.

    Hal ini diungkap Prasetyo di sela-sela Retret Awal Tahun Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka Rp 53 sampai kurang lebih 60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” ungkap Prasetyo.

    Prasetyo melanjutkan ada dua dana yang disiapkan untuk penanganan bencana dalam APBN. Pertama adalah dana siap pakai yang secara umum digunakan saat keadaan darurat atau keadaan bencana saja secara umum.

    Kedua, khusus untuk pemulihan bencana di Sumatera, Prasetyo menjelaskan akan ada alokasi tersendiri di luar dana siap pakai. Dana itu lah yang diperkirakan mencapai Rp 60 triliun.

    “Jadi pemahamannya kan ada dua, ada dana siap pakai, dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bilamana terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana. Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,” papar Prasetyo.

    Masih soal APBN, Prasetyo sempat ditanya apakah ada pembicaraan soal tambahan alokasi anggaran APBN untuk beberapa program tertentu dalam Retret Kabinet. Dia bilang sejauh ini APBN sudah dirancang dan disahkan bersama dengan DPR.

    Apabila ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan alokasi penganggaran, Prasetyo bilang ada mekanisme tersendiri dan ruang penyesuaian bisa dilakukan oleh presiden melalui Kementerian Keuangan.

    “Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian gitu,” ujar Prasetyo.

    (hal/acd)