Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, berharap pemerintah bisa mengumumkan formula perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Hal ini disampaikan Andi Gani dalam Rapimnas KSPSI di Jakarta, Kamis (4/12).
Dalam rapimnas ini turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Aspirasi buruh pun langsung diserap lewat dialog terbuka.
Foto Bisnis
Rengga Sancaya – detikFinance
Jumat, 05 Des 2025 07:30 WIB
Tapanuli Tengah – Warga rela mengular sejak pagi untuk mendapatkan BBM setelah pasokan terbatas akibat bencana longsor dan banjir bandang yang melanda di wilayah Tapanuli Tengah.
Jakarta –
Kelompok masyarakat super kaya masih ikut menikmati subsidi yang seharusnya ditujukan bagi warga kurang mampu. Atas kondisi tersebut, pemerintah berencana merombak desain penyaluran subsidi.
Rencana perombakan mekanisme pemberian subsidi dan kompensasi ini dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama pimpinan BPI Danantara. Adapun rapat tersebut digelar secara tertutup karena membahas banyak hal strategis.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan rapat bersama Danantara dan Komisi XI DPR RI membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah menyangkut penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran.
“Kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dalam hal subsidi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” kata Purbaya, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).
Atas kondisi tersebut, Purbaya mengatakan, skema baru nantinya akan lebih membatasi porsi untuk orang kaya. Hal ini dilakukan agar subsidi dapat tersalurkan lebih efisien dan tepat sasaran.
“Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macem-macem karena elibatkan juga BUMN-BUMN dan Danantara,” ujarnya.
Purbaya juga bilang, perbaikan skema subsidi ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Meski membutuhkan waktu cukup lama, ia memastikan proses pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu singkat.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan perombakan dan penyempurnaan skema penyaluran subsidi, mulai dari BBM hingga listrik, juga akan didukung dengan efisiensi di lingkup BUMN.
“Untuk lebih menyempurnakan juga agar kalau subsidi dan kompensasi itu lebih adil, lebih tepat sasaran. Bagaimana kalau dari BUMN ini kita lebih mengefisienkan,” kata Rosan ditemui terpisah.
Perombakan skema sendiri sebelumnya juga telah diterapkan dalam penyaluran pupuk subsidi. Skema penghitungan kompensasi yang sebelumnya menggunakan metode cost plus (biaya produksi ditambah margin), kini diubah menyesuaikan dengan harga pasar (market price).
“Kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen itu. Itu coba terus kita lakukan sehingga tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat yang berhak dan membutuhkan tapi di saat bersamaan kompensasi juga bisa ikut turunnya lebih efisien,” jelasnya.
(acd/acd)
PT Toba Pulp Lestari tengah disorot karena disebut jadi salah satu biang kerok bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), perusahaan tersebut mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru.
Akibatnya, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru. PT Toba Pulp Lestari juga dikaitkan dengan sosok Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Jakarta –
Paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) masih ada di salah satu rumah warga di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Diduga sisa radioaktif tersebut berada di pondasi bangunan.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan kajian terkait langkah penanganan sisa radioaktif tersebut. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti mengatakan ada beberapa opsi yang akan dilakukan, salah satu opsi merelokasi pemilik rumah secara permanen.
“Salah satu opsi adalah memang merelokasi penduduknya secara permanen, tapi untuk saat ini jangka pendek akan diberikan pengaman. Tali pengaman lah, tanda pengaman supaya tidak ada yang mendekati,” terang Haendra di Kantor Bapeten, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Terkait dengan upaya merobohkan bangunan tersebut, Haendra mengatakan opsi tersebut belum direkomendasikan Bapeten. Pasalnya, Bapeten masih mengkaji tingkat paparan radiasi di lokasi tersebut untuk menentukan langkah terbaik, salah satu opsi teknis yang dipertimbangkan menambah lapisan lantai beton guna mengurangi paparan radioaktif tersebut. Dengan harapan radioaktif tersebut bisa ditangani.
“Tetapi ke depan yang belum kita kajian ini seberapa besar paparan di situ. Kalau memang bisa disemen lagi misalnya lantainya ditambah, gampangannya lantainya ditambah beton gitu. Kira-kira mengurangi apa enggak.Ini yang sedang kita, opsi-opsi itu yang sedang kita siapkan. Tapi belum sampai opsi membongkar ya. Tapi opsi menambah lantai itu dengan beton itu salah satu opsi yang kita siapkan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses dekontaminasi pada 12 titik yang terpapar Cs-137. Namun ia mengatakan masih ada satu titik yang belum terselesaikan karena diduga material radioaktif berada di bawah pondasi bangunan rumah.
Ia mengatakan penghuni rumah tersebut telah direlokasi sementara sambil menunggu kajian dari Bapeten dan BRIN mengenai posisi pasti radionuklida tersebut.
“Sehingga kami masih memerlukan kajian lebih lanjut kalau memang diperlukan, sepertinya kita mau tidak mau harus mengganti rumah tersebut untuk kita robohkan kalau memang cesium berada di pondasi bangunan yang tidak bisa kita lakukan kontaminasi,” ujar Hanif dalam Rapar Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).
Selain itu, Hanif menekankan perlunya ada tempat penyimpanan dalam jangka waktu panjang. Hal ini mengingat material cesium 137 memiliki umur radioaktif lebih dari 60 tahun, sehingga dibutuhkan fasilitas penyimpanan permanen yang aman.
“Kami mohon dukungan dari Komisi 12 untuk kemudian memanggil dan berkoordinasi dengan BRIN maupun Bapeten untuk segera menyampaikan usulan penanganan penyimpanan material terkontaminasi cesium 137,” terang Hanif.
Lihat juga Video: Bos PT PMT Lin Jingzhang Jadi Tersangka Kasus Radioaktif Cs-137 Cikande
(hrp/hns)
Jakarta –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan jadi sorotan karena dikaitkan dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk. Dengan tegas, Luhut pun menepis dan membantah semua kabar tersebut.
Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut, menyatakan informasi tersebut keliru dan tidak berdasar. Dia menegaskan Luhut sama sekali tak memiliki afiliasi dan terlibat dalam bentuk apapun di PT Toba Pulp Lestari.
“Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun-baik secara langsung maupun tidak langsung-dengan Toba Pulp Lestari. Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” tegas Jodi dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025) kemarin.
Sebagai pejabat negara, Jodi menegaskan Luhut secara konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan.
“Beliau juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel,” kata Jodi.
Pihaknya mengimbau seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, serta mengutamakan etika dalam ruang digital agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi di masyarakat.
“Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilahkan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan,” pungkas Jodi.
PT Toba Pulp Lestari jadi sorotan usai disebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru. Hal tersebut dinilai jadi biang kerok bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera.
WALHI menyebut, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah yang paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru.
Dirangkum dari laman resminya, Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang berfokus pada usaha produksi bubur kertas (pulp) dan kertas. Perusahaan memiliki lisensi untuk mengelola 167.912 hektare (ha) Hutan Tanaman Industri di Sumatra Utara.
Perusahaan memperoleh izin operasional dari pemerintah yang terletak di lima lokasi di Sumatra Utara, yaitu Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele. Paling luas di antaranya di Aek Raja seluas 45.562 ha dan di Tele 46.885 ha. Saham PT Toba Pulp Lestari Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INRU. Perusahaan melantai di Bursa pada 18 Juni 1990.
Mengutip laman Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham Toba Pulp Lestari saat ini yakni Allied Hill Limited dengan porsi 92,54%, masyarakat warkat sebesar 2,14% dan masyarakat non warkat sebesar 5,32%.
Sebelumnya, Direktur Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden juga telah memberikan bantahan soal tuduhan perusakan lingkungan. Dia mengklaim, operasional perseroan dijalankan sesuai izin dan ketentuan pemerintah. Dari total areal 167.912 hektare, perseroan mengaku hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas 46.000 hektare.
“Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi,” tulis Anwar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/12) lalu.
Anwar menjelaskan, perseroan telah beroperasi 30 tahun lebih dengan terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Anwar mengaku menghormati aspirasi publik, namun ia menekankan data yang akurat dan dapat diverifikasi.
“Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” tegas Anwar.
Toba Pulp Lestari juga melakukan peremajaan pabrik pada tahun 2018 dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022-2023, Anwar mengklaim perseroan menerima hasil Taat dan Mematuhi regulasi.
Anwar menambahkan, Toba Pulp Lestari melakukan pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi yang didasarkan pada prinsip tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemerintah.
“Perseroan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga kami laporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan,” pungkas Anwar.
Lihat Video: Seputar PT Toba Pulp yang Ramai Dikaitkan dengan Luhut
Halaman 2 dari 2
(hal/acd)
Jakarta –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk lebih sering mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Tanah Air. Hal itu dilakukan guna memastikan perbaikan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berjalan dengan baik.
“Saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka (Bea Cukai) nggak main-main lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis kemarin.
Purbaya mengatakan langkah untuk memperbaiki Bea Cukai adalah dengan penerapan sistem baru berbasis teknologi. Untuk rokok misalnya, pihaknya akan memasang mesin penghitung dan pencacah rokok di pabrik-pabrik sebagai upaya memastikan pembayaran cukai dilakukan secara benar.
Kebijakan itu akan mulai dijalankan pada awal tahun depan dan ditargetkan dapat dijalankan penuh pada Mei atau Juni 2026.
“Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan cukainya palsu apa enggak, jadi akan serius itu,” tegas Purbaya.
Selain itu, Bea Cukai akan menerapkan sistem kecerdasan buatan (AI) di setiap pelabuhan untuk memperkuat pengawasan dan meminimalkan praktik curang seperti under invoicing. Pemanfaatan AI memungkinkan terjadinya peningkatan akurasi, kecepatan dan transparansi.
“Nanti Bea Cukai akan menerapkan sistem AI, IT dengan AI di setiap pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini,” tegas dia.
Waktu Perbaikan Bea Cukai Satu Tahun
Sebelumnya, Purbaya mengakui bahwa citra Bea Cukai kurang bagus di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Oleh karena itu, perbaikan akan menjadi fokusnya dalam satu tahun ke depan.
Purbaya sudah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai dalam satu tahun. Jika tidak ada perbaikan, DJBC akan dibekukan dan dialihkan kepada perusahaan swasta seperti kebijakan pada masa orde baru.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” kata Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11).
“Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti jaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” tambahnya.
Menurut Purbaya, para pegawai DJBC telah memahami ancaman yang mengintai mereka sehingga semangat untuk berbenah. Pasalnya jika tidak, 16.000 orang pegawai berada di ujung tanduk untuk dirumahkan.
“Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tutur Purbaya.
Sebagaimana diketahui, Presiden ke-2 Soeharto sempat membekukan DJBC pada tahun 1985 karena banyaknya praktik pungli dan penyelundupan. Saat itu tugas Bea Cukai dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss yakni Societe Generale de Surveilance (SGS).
(aid/fdl)
Jakarta –
Industri influencer marketing di Indonesia berkembang sangat pesat. Hingga tahun 2025, tercatat ada lebih dari 1,1 juta influencer di Instagram yang 980 ribu di antaranya merupakan nano influencer.
Jumlah ini menunjukkan kolaborasi antara brand dan KOL (Key Opinion Leader) berpotensi untuk di tahun-tahun mendatang. Namun, di tengah peluang besar tersebut, banyak tantangan yang dihadapi oleh brand dan atau agency seperti:
Sulit menemukan KOL yang relevan dengan target audiens.
Proses koordinasi masih manual dan memakan waktu lama.
Hasil kampanye tidak selalu dapat diukur secara akurat.
Melihat kebutuhan akan sistem yang lebih efisien, KOL.ID menghadirkan KOL Management. Ini adalah sebuah solusi end-to-end dari KOL.ID yang dapat membantu brand, agency, dan talent menjalankan campaign dengan lebih profesional, terukur, dan transparan.
Apa Itu KOL Management?
KOL Management merupakan sistem pengelolaan influencer yang dirancang oleh KOL.ID untuk memberikan layanan secara end-to-end. Jadi, KOL Management dari KOL.ID dapat mencakup seluruh siklus kampanye, mulai dari discover, eksekusi, sampai pada reporting.
Tujuan utama dari KOL Management meliputi:
Membantu brand menemukan KOL yang sesuai dengan niche, lokasi, dan engagement rate.
Memberikan talent/KOL akses terhadap peluang kolaborasi dari berbagai brand.
Menyediakan data transparan untuk memudahkan evaluasi dan optimasi kampanye.
Memastikan brand memperoleh insight yang jelas, pertumbuhan yang terukur, dan hasil nyata dari setiap kolaborasi.
Membangun hubungan yang kuat antara brand dan KOL, menghasilkan konten yang autentik dan benar-benar beresonansi dengan audiens.
Manfaat KOL Management bagi Brand & Agency
KOL Management dari KOL.ID menawarkan berbagai manfaat kepada brand dan agency. Berikut adalah beberapa manfaat yang ditawarkan:
Discover
Akses ke database lengkap berisi ribuan KOL. Mulai dari nano hingga mega influence.
Fitur filtering berdasarkan lokasi, gender, niche, hingga engagement rate, memudahkan brand menemukan talenta yang relevan.
Eksekusi
Workflow kampanye menjadi lebih efisien. Mulai dari pembuatan brief, negosiasi kontrak, hingga koordinasi konten.
Seluruh komunikasi terpusat dalam sistem, mengurangi risiko miskomunikasi antara brand dan KOL.
Melalui KOL Management, brand dapat menjalankan kampanye dalam skala besar dengan biaya yang lebih efisien. Sistem ini juga membantu memetakan performa tiap influencer, sehingga keputusan pemasaran dapat lebih berbasis data (data-driven marketing)
Reporting
Hasil kampanye dapat dilihat melalui data insight seperti reach, engagement, dan ROI.
Brand mendapatkan transparansi penuh terhadap performa kampanye, sehingga lebih mudah melakukan evaluasi dan optimasi pada campaign berikutnya.
Manfaat KOL Management bagi Talent/KOL
Selain bagi brand dan agency, KOL Management dari KOL.ID juga bermanfaat bagi talent atau KOL. Bagi para KOL dan influencer, sistem ini menawarkan berbagai keuntungan nyata:
Profesionalisme: Talent dikelola dengan sistem terstruktur, bukan sekadar pendekatan ad-hoc.
Peluang Kolaborasi: Lebih mudah ditemukan oleh brand yang relevan dengan niche masing-masing.
Pengembangan Karier: Data performa membantu KOL memahami nilai diri dan meningkatkan positioning di pasar.
Dengan pertumbuhan jumlah influencer yang sangat cepat, pengelolaan kampanye KOL di Indonesia membutuhkan sistem yang efisien, transparan, dan berbasis data.
KOL Management dari KOL.ID hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan solusi menyeluruh yang membantu brand, agency, dan talent bekerja lebih profesional. Melalui platform ini, seluruh proses campaign, mulai dari pencarian, pelaksanaan, hingga pelaporan, menjadi lebih mudah dan terukur. Jadi, setiap pihak dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik.
Untuk brand dan ggency, ini adalah saat yang tepat untuk mulai kampanye KOL Anda dengan sistem yang terukur bersama KOL.ID. Lebih dari itu, bagi talent dan KOL, ini juga menjadi saat yang tepat untuk bergabung dengan dengan KOL.ID, karena peluang kolaborasi dan pengelolaan secara profesional.
(prf/ega)
Jakarta –
Industri influencer marketing di Indonesia berkembang sangat pesat. Hingga tahun 2025, tercatat ada lebih dari 1,1 juta influencer di Instagram yang 980 ribu di antaranya merupakan nano influencer.
Jumlah ini menunjukkan kolaborasi antara brand dan KOL (Key Opinion Leader) berpotensi untuk di tahun-tahun mendatang. Namun, di tengah peluang besar tersebut, banyak tantangan yang dihadapi oleh brand dan atau agency seperti:
Sulit menemukan KOL yang relevan dengan target audiens.
Proses koordinasi masih manual dan memakan waktu lama.
Hasil kampanye tidak selalu dapat diukur secara akurat.
Melihat kebutuhan akan sistem yang lebih efisien, KOL.ID menghadirkan KOL Management. Ini adalah sebuah solusi end-to-end dari KOL.ID yang dapat membantu brand, agency, dan talent menjalankan campaign dengan lebih profesional, terukur, dan transparan.
Apa Itu KOL Management?
KOL Management merupakan sistem pengelolaan influencer yang dirancang oleh KOL.ID untuk memberikan layanan secara end-to-end. Jadi, KOL Management dari KOL.ID dapat mencakup seluruh siklus kampanye, mulai dari discover, eksekusi, sampai pada reporting.
Tujuan utama dari KOL Management meliputi:
Membantu brand menemukan KOL yang sesuai dengan niche, lokasi, dan engagement rate.
Memberikan talent/KOL akses terhadap peluang kolaborasi dari berbagai brand.
Menyediakan data transparan untuk memudahkan evaluasi dan optimasi kampanye.
Memastikan brand memperoleh insight yang jelas, pertumbuhan yang terukur, dan hasil nyata dari setiap kolaborasi.
Membangun hubungan yang kuat antara brand dan KOL, menghasilkan konten yang autentik dan benar-benar beresonansi dengan audiens.
Manfaat KOL Management bagi Brand & Agency
KOL Management dari KOL.ID menawarkan berbagai manfaat kepada brand dan agency. Berikut adalah beberapa manfaat yang ditawarkan:
Discover
Akses ke database lengkap berisi ribuan KOL. Mulai dari nano hingga mega influence.
Fitur filtering berdasarkan lokasi, gender, niche, hingga engagement rate, memudahkan brand menemukan talenta yang relevan.
Eksekusi
Workflow kampanye menjadi lebih efisien. Mulai dari pembuatan brief, negosiasi kontrak, hingga koordinasi konten.
Seluruh komunikasi terpusat dalam sistem, mengurangi risiko miskomunikasi antara brand dan KOL.
Melalui KOL Management, brand dapat menjalankan kampanye dalam skala besar dengan biaya yang lebih efisien. Sistem ini juga membantu memetakan performa tiap influencer, sehingga keputusan pemasaran dapat lebih berbasis data (data-driven marketing)
Reporting
Hasil kampanye dapat dilihat melalui data insight seperti reach, engagement, dan ROI.
Brand mendapatkan transparansi penuh terhadap performa kampanye, sehingga lebih mudah melakukan evaluasi dan optimasi pada campaign berikutnya.
Manfaat KOL Management bagi Talent/KOL
Selain bagi brand dan agency, KOL Management dari KOL.ID juga bermanfaat bagi talent atau KOL. Bagi para KOL dan influencer, sistem ini menawarkan berbagai keuntungan nyata:
Profesionalisme: Talent dikelola dengan sistem terstruktur, bukan sekadar pendekatan ad-hoc.
Peluang Kolaborasi: Lebih mudah ditemukan oleh brand yang relevan dengan niche masing-masing.
Pengembangan Karier: Data performa membantu KOL memahami nilai diri dan meningkatkan positioning di pasar.
Dengan pertumbuhan jumlah influencer yang sangat cepat, pengelolaan kampanye KOL di Indonesia membutuhkan sistem yang efisien, transparan, dan berbasis data.
KOL Management dari KOL.ID hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan solusi menyeluruh yang membantu brand, agency, dan talent bekerja lebih profesional. Melalui platform ini, seluruh proses campaign, mulai dari pencarian, pelaksanaan, hingga pelaporan, menjadi lebih mudah dan terukur. Jadi, setiap pihak dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik.
Untuk brand dan ggency, ini adalah saat yang tepat untuk mulai kampanye KOL Anda dengan sistem yang terukur bersama KOL.ID. Lebih dari itu, bagi talent dan KOL, ini juga menjadi saat yang tepat untuk bergabung dengan dengan KOL.ID, karena peluang kolaborasi dan pengelolaan secara profesional.
(prf/ega)
Jakarta –
Pembatasan operasional angkutan barang diterapkan kembali pada momen Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini diambil untuk mencegah kemacetan yang terjadi pada saat peningkatan lalu lintas selama Nataru.
Kebijakan itu dituangkan dalam Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menuturkan selama periode libur Nataru diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat utamanya pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Untuk itu antisipasi kepadatan lalu lintas perlu dilakukan.
“Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” ungkap Aan dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
SKB Nomor: KP – DRJD 6064 Tahun 2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, Kep/230/XI/2025 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus Suryonugroho.
Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.
Sementara itu, untuk angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok.
Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.
Jadwal Pembatasan
Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00 – 20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.
Kemudian, pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat.
Sementara itu untuk pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat.
Kemudian pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.
Daftar Ruas Jalan
Jalan Tol
1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.
2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.
3. DKI Jakarta:
a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
c) Dalam Kota Jakarta:
* Cawang – Tomang – Pluit
* Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit
4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
d) Jakarta – Cikampek.
5. Jawa Barat:
a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional).
d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
e) Bogor Ring Road (BORR).
6. Jawa Tengah:
a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
e) Semarang – Solo – Ngawi;
f) Semarang – Demak; dan
g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten – Prambanan.
7. Jawa Timur:
a) Surabaya – Gempol;
b) Gempok – Pandaan – Malang;
c) Surabaya – Gresik;
d) Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
e) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).
Jalan Non Tol
1. Sumatera Utara:
a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah;
b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
c) Medan – Berastagi; dan
d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.
2. Riau :
a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi; dan
b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat.
3. Jambi dan Sumatera Barat:
a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang;
b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.
4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni; dan
b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni.
5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.
6. Banten:
a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
c) Serang – Pandeglang – Labuhan.
7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.
8. Jawa Barat:
a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung;
e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar; dan
h) Subang – Lembang – Bandung.
9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.
10. Jawa Tengah:
a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
b) Tegal – Purwokerto;
c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
d) Solo – Klaten – Yogyakarta.
11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.
12. Yogyakarta:
a) Yogyakarta – Wates;
b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
c) Yogyakarta – Wonosari; dan
d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).
13. Jawa Timur:
a) Pandaan – Malang;
b) Probolinggo – Lumajang;
c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
d) Banyuwangi – Jember.
14. Bali: Denpasar – Gilimanuk.
(hal/hns)