Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com

  • Fakta-fakta Pemakzulan Plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Fakta-fakta Pemakzulan Plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Nasional Korea Selatan resmi memakzulkan plt Presiden Han Duck Soo pada Jumat (27/12) di tengah gonjang-ganjing politik usai deklarasi darurat militer.

    Pemakzulan ini berlangsung melalui pemungutan suara menggunakan aturan pemakzulan terhadap kabinet. Artinya, mosi bisa lolos jika mengantongi 151 dari anggota parlemen.

    Hasil voting pemakzulan Han menunjukkan 191 anggota parlemen sepakat.

    Han menjadi plt presiden usai parlemen berhasil meloloskan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang mengumumkan darurat militer.

    Berikut fakta-fakta terkait pemakzulan plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Dimakzulkan gegara ogah tunjuk hakim MK

    Oposisi yang menguasai parlemen, Partai Demokratik Korea mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han karena dia enggan menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi baru.

    Han menegaskan tak akan menunjuk hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga partai yang bersaing mencapai kompromi politik.

    MK saat ini sedang menangani proses persidangan pemakzulan Yoon. Di lembaga ini, hanya ada enam hakim yang seharusnya berjumlah Sembilan.

    Jika salah satu hakim menolak pemakzulan itu, maka pemakzulan dianggap gagal dan Yoon bisa kembali berkuasa.

    Sejarah bagi Korsel

    Pemakzulan Han menjadi sejarah bagi ketatanegaraan Korsel karena untuk pertama kalinya parlemen memakzulkan plt presiden.

    Beda pola sistem pemakzulan

    DPK memandang pemakzulan presiden sementara dilakukan seperti mosi terhadap anggota kabinet lain, yakni mengantongi 151 suara parlemen.

    Namun, Partai berkuasa People Power Party (PPP) punya argumen berbeda. Mereka menilai pemakzulan presiden sementara harus dilakukan seperti pemakzulan presiden.

    Ketua Majelis Nasional akhirnya memilih opsi pertama.

    Wakil PM jadi plt presiden

    Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Choi Sang Mok kemungkinan akan menjadi presiden sementara Han dimakzulkan.

    “Jika pemakzulan Han di parlemen tetap berlaku, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil peran sebagai penjabat presiden,” demikian laporan media Korsel, Korea Herald.

    Pemakzulan Plt Presiden pukulan telak bagi Korsel

    Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang Mok mengatakan pemakzulan parlemen terhadap Han merupakan pukulan telak bagi negara.

    Choi mengatakan upaya Majelis Nasional yang dikuasai oposisi sebagai usaha “memakzulkan seluruh kabinet.”

    “Jika usulan pemakzulan (Han) lolos di parlemen, pemerintahan saat ini akan mengalami efek yang mengerikan dalam menghadapi ancaman pemakzulan, dan akhirnya, anggota Kabinet tidak akan punya alasan untuk tetap eksis,” kata Choi usai memimpin rapat anggota kabinet pada Jumat, demikian dikutip Korea Herald.

    Lebih lanjut, Choi mengatakan kekosongan kekuasaan di tengah perang dagang internasional membahayakan Korea Selatan.

    Dia juga menyinggung won melemah di hadapan dolar sekarang. Pada hari ini, dolar menguat dengan nilai 1 dolar setara 1.480 won.

    “Bisa memberi pukulan telak bagi Korea Selatan hingga melemahkan kelayakan kredit, keamanan nasional, ekonomi dalam negeri, dan keberlanjutan urusan negara, seperti yang terlihat dari melemahnya nilai tukar won Korea Selatan terhadap dolar,” ujar dia.

    Oposisi klaim pemakzulan upaya jaga demokrasi

    Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung, mengatakan pemakzulan Han demi menguatkan kembali demokrasi di Korea Selatan.

    Lee menyebut langkah tersebut untuk memperbaiki citra Korsel alih-alih mengacaukan politik dalam negeri.

    “Dengan menghilangkan khayalan jahat dari mereka yang mencoba melakukan pemberontakan, kami akan muncul sebagai negara demokrasi yang lebih kuat dan patut dicontoh,” kata Lee dalam pidato publik yang disiarkan televisi, Jumat (27/12) pagi.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Waspada Cuaca Ekstrem Masih Mengintai

    Waspada Cuaca Ekstrem Masih Mengintai

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem masih mengintai sejumlah wilayah Indonesia jelang pergantian tahun. Simak prediksi lengkapnya.

    BMKG, dalam ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 27 Desember 2024 – 2 Januari 2025’, mengungkap jelang pergantian tahun potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi masih mengancam sejumlah wilayah Tanah Air.

    Lembaga meteorologi ini mengungkap dalam sepekan terakhir, curah hujan tertinggi mencapai lebih dari 100 mm/hari, dengan catatan 120 mm/hari di Padang pada 23 Desember, 143 mm/hari di Manokwari pada 25 Desember, dan 112 mm/hari di Toli-Toli pada hari yang sama.

    “Fenomena La Nina lemah menjadi salah satu faktor yang turut meningkatkan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia,” ungkap BMKG dalam laporan tersebut, dikutip Jumat (27/12).

    Dinamika atmosfer

    Menurut BMKG kondisi ini semakin diperkuat oleh sejumlah faktor lainnya, seperti menguatnya angin Monsun Asia, aktifnya gelombang atmosfer, dan keberadaan sirkulasi siklonik.

    “Kombinasi dari fenomena-fenomena ini diperkirakan masih berlangsung hingga pergantian Tahun Baru 2025. BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi,” ujar lembaga.

    BMKG menjelaskan menguatnya angin Monsun Asia yang disertai fenomena La Nina lemah masih menjadi penyebab meningkatnya curah hujan di Indonesia hingga sepekan ke depan.

    Selain itu, gelombang atmosfer diprediksi aktif di sebagian wilayah Indonesia serta potensi bibit siklon tropis dan sirkulasi siklonikdi Samudra Hindia sebelah selatan Kepulauan Maritim Indonesia, dapat memengaruhi dinamika atmosfer wilayah Indonesia.

    Fenomena-fenomena tersebut menciptakan kondisi atmosfer yang mendukung terjadinya hujan lebat dan angin kencang yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.

    Prospek cuaca sepekan ke depan

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, akan terjadi selama periode 27 Desember 2024 – 2 Januari 2025. Berikut daftarnya:

    Hujan sedang – lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung

    Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara: Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat

    Kalimantan: Sebagian besar wilayah Kalimantan

    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan

    Maluku dan Papua: Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua

    Hujan lebat- sangat lebat

    Sumatera: Riau

    Jawa dan Bali: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali

    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat

    Sulawesi: Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan

    Potensi angin kencang di wilayah Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Berapa Batas Maksimal Beli Token Listrik Diskon 50 Persen?

    Berapa Batas Maksimal Beli Token Listrik Diskon 50 Persen?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pelanggan PT PLN (Persero) akan mendapatkan diskon tarif listrik 50 persen pada Januari hingga Februari 2025. Diskon diberikan untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan diskon listrik 50 persen ini berlaku bagi pelanggan prabayar dan pascabayar. Pelanggan PLN yang berhak mendapatkan tarif diskon listrik 50 persen adalah pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).

    Namun, pembelian token selama periode diskon 50 persen akan dibatasi berdasarkan besaran daya. Perusahaan setrum pelat merah itu membatasi maksimal beli token listrik setara 720 jam nyala.

    Berikut rincian batasan maksimal beli token listrik diskon 50 persen per bulan per golongan tarif:

    1. Tarif 450 VA maksimal 720 jam atau setara 324 kWh
    Tarif listrik Rp415 per kWH x 324 kWH = Rp134.460. Artinya, diskon maksimal Rp67 ribu per bulan.

    2. Tarif 900 VA maksimal 720 jam atau setara 648 kWh

    Tarif listrik Rp1.352 per kWh x 648 kWh = Rp876.096. Artinya, diskon maksimal Rp438 ribu per bulan.

    3. Tarif 1.300 VA maksimal 720 jam atau setara 936 kWh
    Tarif listrik Rp1.444,70 per kWh x 936 kWh = Rp1,35 juta. Artinya, diskon maksimal Rp676 ribu per bulan.

    4. Tarif 2.200 VA maksimal 720 jam atau 1.584 kWh
    Tarif listrik Rp1.444,70 per kWh x 1.584 kWh = Rp2,28 juta. Artinya, diskon maksimal Rp1,14 juta per bulan.

    (feb/sfr)

  • Deret Nama Calon Ketua Umum Baru PBNU Versi Kubu MLB NU

    Deret Nama Calon Ketua Umum Baru PBNU Versi Kubu MLB NU

    Surabaya, CNN Indonesia —

    Presidium Penyelamat Organisasi dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) membeberkan sejumlah nama calon Ketua Umum PBNU baru yang bakal diusulkan dalam MLB NU nanti untuk menggantikan KH Yahya Cholil Staquf.

    Hal itu diungkapkan Ketua PO & MLB NU KH Abdusallam Shohib alias Gus Salam. Ia menyebut nama-nama ini adalah hasil pembahasan Pelaksanaan Pra MLB NU uang digelar di Surabaya-Jombang, 17-21 Desember 2024 lalu.

    “Ini merupakan usul dari peserta Pra MLB 17-21 Desember di Surabaya-Jombang,” kata Gus Salam kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/12).

    Dari daftar nama, ada dua tokoh yang berasal dari internal PBNU, tiga dari unsur Ketua PWNU, serta ada tiga tokoh lain yang berasal dari kader NU non-struktural.

    Dari internal PBNU ada KH ZM, KH RAZ. Kemudian dari jajaran Ketua PWNU ada KH AGR, KH JM dan KH AHM. Sedangkan dari kader NU non-struktural ialah KH AAK, KH MM dan KH YC.

    Selain nama calon Ketum, Gus Salam mengatakan, peserta Pra MLB juga telah mengusulkan nama-nama tokoh kiai calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

    Dari daftar nama yang didapat CNNIndonesia.com, terdapat 21 nama calon AHWA. Teridiri dari sembilan kiai yang menjadi AHWA di Muktamar ke-34 Lampung, dan 12 nama yang baru diusulkan.

    “AHWA yang diusulkan adalah Masyayikh AHWA di Muktamar ke-34 NU di Lampung minus Rais Aam saat ini, ditambah beberapa masyayikh yang memenuhi kriteria AHWA dalam ART NU, terutama ‘Allamah, berwibawa dan memiliki keagungan akhlaq Sohibul Maqom,” kata dia.

    Pelaksanaan MLB NU sendiri rencananya digelar paling cepat bulan Januari 2025, bertepatan dengan Harlah NU berdasar kalender Hijriyah maupun Masehi, dan selambat-lambatnya bulan Syawal 1446 Hijriah.

    Ada lima daerah yang diusulkan menjadi tempat penyelenggaraan MLB NU, yakni Surabaya, Bangkalan, Jombang, Semarang, Cirebon dan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY).

    Di sisi lain, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya sempat menolak pelaksanaan pra MLB NU. Bahkan, mereka meminta aparat kepolisian untuk mencegah dan membubarkan pelaksanaan ini yang akan digelar di Surabaya.

    Jajaran PCNU Surabaya yang dipimpin Ketua Masduki Toha pun mendatangi Polrestabes Surabaya. Mereka melakukan audiensi dengan kepolisian serta menyampaikan surat permohonan pencegahan kegiatan tersebut.

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya juga telah menegaskan mayoritas PWNU sepakat menolak rencana MLB yang dianggapnya tak memiliki urgensi apapun.

    Dalam Rakor di Surabaya, Sabtu (30/11) lalu para pengurus PWNU menyatakan komitmen menolak MLB untuk menjaga integritas organisasi.

    “PWNU-PWNU tadi mengatakan bahwa apapun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk soal MLB ini,” kata Gus Yahya.

    (frd/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Komdigi Resmi Rilis Logo Baru Pengganti Bentuk ‘Keong’

    Komdigi Resmi Rilis Logo Baru Pengganti Bentuk ‘Keong’

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memperkenalkan logo baru usai sebelumnya mengalami perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Logo Kominfo sebelumnya berbentuk seperti keong, merepresentasikan alat komunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia Timur. Logo sebelumnya membawa makna 3C yang berarti Communication, Content, dan Computer yang merupakan bidang utama Kominfo.

    Kini, perubahan nomenklatur menjadi Komdigi dibarengi perubahan logo yang lebih modern dengan siluet anyaman yang melambangkan semangat kolaborasi dan inklusivitas.

    Secara visual, logo baru ini menampilkan abstraksi huruf C dan D, yang mewakili lata Communication dan Digital.

    Logo baru Komdigi ini disahkan lewat Kwputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Komunikasi dan Digital. Keputusan tersebut ditetapkan 23 Desember 2024 oleh Menkomdigi Meutya Hafid.

    Lebih lanjut, logo baru Komdigi juga merepresentasikan fungsi koneksi, peran kementerian ini sebagai penghubung dan perantara dalam menyampaikan pesan, baik kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

    Selain perubahan nama dan logo, Komdigi juga melakukan perubahan pada struktur organisasi. Penyesuaian organisasi ini sejalan dengan perubahan nama yang dilakukan menjawab tantangan zaman di mana aspek digital perlu mendapat fokus.

    Struktur baru Komdigi ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Berikut struktur organisasi Komdigi berdasarkan Perpres tersebut:

    1. Sekretariat Jenderal
    2. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
    3. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
    4. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
    5. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
    6. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
    7. Inspektorat Jenderal
    8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
    9. Staf Ahli Bidang Hukum
    10. Staf Ahli Sosial, Ekonomi, dan Budaya
    11. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
    12. Staf Ahli Bidang Teknologi.

    (lom/pta)

  • Tentara Korut yang Dikirim Bantu Rusia Tewas Saat Ditangkap Ukraina

    Tentara Korut yang Dikirim Bantu Rusia Tewas Saat Ditangkap Ukraina

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan beberapa tentara Korea Utara (Korut) yang dikirim membantu Rusia berperang melawan negaranya meninggal usai ditangkap.

    Zelensky lantas menuding Rusia memberikan perlindungan minimal terhadap tentara-tentara asal Korea Utara di medan perang.

    “Hari ini ada laporan tentang beberapa tentara dari Korea Utara. Tentara kami berhasil menangkap mereka. Namun, mereka terluka sangat parah dan tidak dapat disadarkan kembali,” kata Zelensky dalam pidato malam yang diunggah di media sosial, dikutip AFP, Sabtu (28/12).

    Zelensky tidak menyebutkan berapa banyak warga negara Korea Utara yang tewas setelah ditangkap oleh pasukan Ukraina.

    Menurutnya, warga Korea Utara rugi besar karena mengirim bantuan tentara ke Rusia. Pernyataan soal rugi tersebut berulang kali ia ucapkan.

    “Mereka (warga Korut) mengalami banyak kerugian. Banyak sekali. Dan kami melihat bahwa militer Rusia dan pengawas Korea Utara sama sekali tidak tertarik pada kelangsungan hidup orang-orang Korea ini,” katanya.

    “Rusia mengirim mereka untuk melakukan penyerangan sehingga mereka hanya memiliki perlindungan minimal,” tambahnya.

    Ia pun menekan China yang dinilai memiliki hubungan militer dan politik yang erat dengan Moskow dan Pyongyang, untuk menekan Korea Utara.

    “Jika China tulus dalam pernyataannya bahwa perang tidak boleh meluas, maka mereka perlu memberikan pengaruh yang sesuai pada Pyongyang,” pungkasnya.

    Kemarin, Badan mata-mata Korea Selatan mengatakan seorang tentara Korea Utara yang ditangkap saat berperang dalam perang Rusia melawan Ukraina telah meninggal karena luka-lukanya.

    Korea Utara mengirim ribuan tentara untuk membantu tentara Rusia bertempur melawan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk barat. Kursk merupakan tempat Ukraina melancarkan serangan mendadak pada Agustus lalu.

    Zelensky menyebut itu sebagai eskalasi besar dalam perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun.

    (pta/pta)

  • Baru Terkumpul Rp300 M, Pungutan Wisman Bali Dinilai Belum Optimal

    Baru Terkumpul Rp300 M, Pungutan Wisman Bali Dinilai Belum Optimal

    Denpasar, CNN Indonesia —

    Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun
    menyebutkan realisasi pungutan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai lebih dari Rp300 miliar hingga Desember 2024.

    Menurut Pemayun, pungutan tersebut belum optimal. Pasalnya, baru 30 hingga 40 persen wisman yang membayar pungutan tersebut. Hal itu terjadi salah satunya lantaran tidak ada alat auto scanner gate di areal Bandara I Gusti Ngurah Rai.

    “Kalau secara akumulasi saya masih sekitaran 35 persen sampai 40 persen ini 2024 sejak 14 Februari, iya sekitar Rp300 miliar lebih (estimasi hingga akhir tahun) Rp310 miliar atau Rp315 miliar, iya sekitar itu,” ujar Pemayun saat dihubungi Jumat (27/12).

    Kendati demikian, ia berharap pungutan tersebut lebih optimal tahun depan.

    “Kita sih menargetkan seoptimal mungkin, karena ini program baru. Program yang melibatkan seluruh dunia. Tentu kita selalu senantiasa sosialisasi itu penting sekali dan ini program kita juga sambil jalan kita mengevaluasi dimana sih yang kita harus lakukan dan apa yang kita lakukan seperti itu,” imbuhnya.

    Tahun depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali sepakat untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing (PAW). Rencananya, pihaknya akan menaikkan PAW dan memperbaiki sistem pungutan.

    “Karena di 2025 ini masih menunggu juga ada revisi mengenai Perda PWA ini. Tentu mudah-mudahan ini bisa terakomodir apa yang menjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga kita mengoptimalkan pungutan wisatawan asing itu,” ujarnya.

    Apabila beleid telah direvisi, ia berharap pungutan akan lebih optimal. Misalnya dari 6 juta wisman ke Bali, setidaknya tiga perempat atau 3/4 pungutan wisman bisa terkumpul.

    “Harapan kita mungkin dari kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini misalnya 6 juta, minimal 3 perempat-lah (untuk pungutan wisman yang masuk),” ujarnya.

    Lewat Perda Bali Nomor 6 Tahun 2023, pungutan pajak turis asing yang masuk Bali pertama kali diberlakukan mulai 14 Februari 2024. Tiap satu orang turis asing yang berkunjung ke Pulau Dewata dikenai biaya US$10 atau Rp150 ribu.

    (kdf/sfr)

  • Kemenkum Belum Terbitkan SK PMI Kubu JK, Agung Laksono Buka Suara

    Kemenkum Belum Terbitkan SK PMI Kubu JK, Agung Laksono Buka Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono buka suara soal pemerintah hingga kini belum menerbitkan surat keputusan (SK) Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah pimpinan Jusuf Kalla atau JK.

    Agung mengaku bersyukur pemerintah hingga kini belum menerbitkan SK PMI kubu eks Wakil Presiden JK. Sebab, menurutnya selama ini ada salah kaprah bahwa surat yang dikeluarkan Kemenkum merupakan surat pengesahan.

    “Saya merasa bersyukur, pada akhirnya akan bisa terungkap kepengurusan PMI yang sesungguhnya. Karena banyak opini tidak benar yang muncul terkait surat jawaban dari Surat Menteri Hukum RI No: M.HH-A1-11, tgl 19 desember 2024, padahal itu bukan surat pengesahan,” kata Agung dalam keterangannya, Jumat (27/12).

    Dia kembali mengkritik gelaran Munas PMI XXII pada 8-10 Desember 2024. Menurutnya, Munas itu melanggar prosedur, termasuk penggunaan AD/ART PMI periode 2019-2024 yang tidak melalui mekanisme formal.

    “AD/ART PMI 2019-2024 memuat pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, yakni memperbolehkan masa jabatan Ketua Umum tanpa batas. Padahal, prinsip demokrasi seharusnya membatasi jabatan hanya dua periode,” kata Agung.

    Dia pun mengusulkan agar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas segera turun tangan untuk melakukan mediasi kedua belah pihak. Ia berharap mediasi ini dapat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan kronologi dan fakta penyelenggaraan Munas PMI XXII.

    “Mediasi ini penting agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik demi masa depan PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang kredibel,” kata Agung.

    Terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui pihaknya belum menerbitkan SK PMI kubu JK. Sejauh ini, pihaknya baru memberikan pengakuan.

    “Pemerintah sudah mengakui kepemimpinan Pak JK sebagai pengurus sah dari PMI, tapi Kementerian Hukum belum memberikan surat keputusan,” kata Supratman di kamtor Kemenkum, Jakarta, Jumat (27/12).

    Meski begitu, politikus Partai Gerindra itu mengatakan pihaknya akan segera menerbitkan surat tersebut. Saat ini, Kemenkum tengah memperbaiki fitur pendaftaran perkumpulan pada kegiatan publik.

    “Karena itu, Direktorat Jenderal AHU lewat Direktur Badan Usaha dan Direktur Perdata itu lagi mengembangkan bersama Direktur Teknik IT,” ujarnya.

    Sebelumnya, JK dan Agung Laksono sama-sama mengklaim berhak memimpin PMI. JK terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024.

    Sementara itu, Agung mengklaim didukung 20 persen pengurus PMI di berbagai daerah. Bahkan, ia telah mengumumkan struktur kepengurusan lebih dulu dari JK.

    (thr/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jokowi Blak-blakan soal ‘Pembredelan’ Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Jokowi Blak-blakan soal ‘Pembredelan’ Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan soal pembatalan pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta, pekan lalu.

    Jokowi mengaku baru mengetahui informasi batalnya pameran lukisan Yos Suprapto dari ajudannya, Syarif. Menurutnya, karya-karya Yos Suprapto merupakan bagian dari aspirasi politik seorang seniman.

    “Siang tadi saya baru dengar dari Mas Syarif (ajudan) mengenai itu. Menurut saya, mengenai itu kreativitas, seniman yang harus kita hargai dan juga bentuk sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan, yang harus kita hargai,” kata Jokowi dikutip Detikjateng, Jumat (27/12).

    Ia menekankan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang seharusnya menghargai karya seni. Jokowi juga mengaku tak mempermasalahkan jika salah satu lukisan Yos Suprapto dinilai mirip dengannya.

    “Ya harus kita hargai. Jadi kalau dipamerkan, ya kita kan apa, katanya negara demokrasi, he-he…. (Lukisan diduga mirip Bapak?) Saya kira nggak ada masalah,” ucapnya.

    Jokowi mengaku tidak mengetahui alasan lukisan Yos Suprapto gagal dipamerkan di Galeri Nasional. Ia pun kembali mengingatkan kreativitas seorang seniman yang harus dihormati.

    “Saya kan nggak tahu lukisan yang mana yang boleh dipamerkan, tapi saya kira itu bentuk kreativitas seniman yang harus kita hargai,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pembatalan mendadak pameran lukisan karya Yos Suprapto menjadi perbincangan di media sosial. Pembatalan itu dinilai sebagai aksi ‘pembredelan’ atas kritik para seniman terhadap pemerintah yang terdapat pada sejumlah karya lukisan Yos Suprapto.

    Foto: (Arsip Yos Suprapto)
    Salah satu lukisan Yos Suprapto yang disebut dilarang dipamerkan dalam Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional, Jakarta, pada Kamis (19/12/2024). (Arsip Yos Suprapto)

    Kekisruhan ini terkait dengan lima dari 30 karya lukisan yang menimbulkan perbedaan pandangan antara kurator dengan Yos Sudarso. Permintaan untuk menurunkan lima lukisan tersebut kemudian berbuah penarikan mundur Yos dari pameran.

    Pelukis Yos Suprapto mengatakan permasalahan bermula saat kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima dari 30 lukisan yang disiapkan untuk diturunkan. Lima lukisan itu berkaitan dengan sejumlah sosok yang akrab di masyarakat Indonesia.

    “Jadi sampai beberapa jam sebelum pameran, lima lukisan itu masih diminta untuk diturunkan. Padahal lukisan-lukisan tersebut merupakan narasi dari tema pameran,” kata Yos kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/12).

    “Lukisan-lukisan tersebut menjadi narasi latar belakang situasi dari tema kedaulatan pangan itu sendiri. Hal itu yang tidak bisa dibaca oleh kurator,” tuturnya. “Iya [narasinya jadi tidak utuh].”

    Ia menyatakan beberapa jam sebelum pameran dibuka, dirinya sudah rela menutup dua lukisan dengan kain hitam. Namun, ia diminta menurunkan tiga lukisan lagi yang pada akhirnya membuatnya bulat untuk menolak semua permintaan itu.

    Yos menyatakan jika kelima lukisan tersebut diturunkan, maka ia akan membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang seluruh lukisan pulang ke Yogyakarta.

    “Saya tidak mau berasumsi, tapi kurator seperti ada ketakutan-ketakutan terhadap politik praktis dan tindakan represif pemerintah. Toh Menteri Kebudayaan yang dijadwalkan hadir saja juga belum lihat lukisannya,” ucap Yos.

    “Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan,” kata Yos.

    Penjelasan Kurator

    Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran buka suara atas situasi yang terjadi di Galeri Nasional pada Kamis (19/12) dalam keterangan tertulis.

    Suwarno menyatakan terdapat dua karya yang ia anggap menggambarkan opini pribadi sang seniman terdapat praktik kekuasaan yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran, Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan.

    “Saya sampaikan kepada seniman bahwa karya tersebut tidak sejalan dengan tema kuratorial, dan berpotensi merusak fokus terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran,” kata Suwarno.

    “Menurut pendapat saya, dua karya tersebut ‘terdengar’ seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya,” imbuhnya.

    (pta/pta)

  • Pemerintah Akan Batasi Jatah Waktu Penerima Bansos

    Pemerintah Akan Batasi Jatah Waktu Penerima Bansos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bakal membatasi jangka waktu penerima bantuan sosial (bansos) dengan merombak payung hukumnya pada tahun depan.

    Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Gus Ipul menyebut ada orang atau keluarga sudah belasan tahun terus menerima PKH dan bansos.

    Ia tak ingin hal itu terus terjadi karena banyak keluarga yang sudah tergraduasi atau lulus dari program itu.

    “Mereka yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, lewat program PKH dan bansos itu harus ada batas waktunya,” kata Gus Ipul saat sambutan Hakordia di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12) dikutip Detiknews.

    “Saya minta data itu dari Pusdatin, ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus, yang diwisuda,” imbuhnya.

    Ia menuturkan satu pendamping mendampingi minimal 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Saat ini, ada 34 ribu KPM yang terdaftar. Ke depan, Gus Ipul menargetkan ada 340 ribu KPM yang lulus sebagai penerima bansos larena sudah dianggap mampu dan tidak layak menerima bantuan.

    “Ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal 10 KPM. Kita punya 34 ribu KPM, itu akan ada 340 ribu setiap tahunnya minimal itu tergraduasi. Itu harapan kita ke sana,” ujarnya.

    Menurutnya, perlindungan sosial (perlinsos) mengambil porsi anggaran terbesar dalam program-program Kemensos. Sementara, program lain seperti pemberdayaan, hanya dialokasikan sebanyak 20 persen.

    “Program kita itu di perlindungan 80 persen, itu di perlindungan sosial hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah Rp70 sekian triliun. Yang namanya PKH aja Rp28 triliun, bansos itu Rp44-45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain, termasuk pemberdayaan,” pungkasnya.

    (pta/pta)