Category: CNNindonesia.com

  • Kapolda Metro Jaya Rotasi 13 Perwira, Kapolsek-Kasat Reskrim

    Kapolda Metro Jaya Rotasi 13 Perwira, Kapolsek-Kasat Reskrim

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melakukan rotasi dan mutasi sejumlah perwira menengah dan perwira pertama di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Melalui rotasi ini Kasatres Polres Jakarta Utara hingga Kasatres Narkoba Polres Jaksel diganti.

    Rotasi dan mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram (TR) Nomor ST/1/KEP/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang ditandatangani Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya Kombes Muh Dwita Kumu Wardana.

    “Benar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi soal TR tersebut, Jumat (3/1).

    TR tersebut berisi mutasi dan rotasi terhadap 32 perwira menengah dan perwira pertama. Secara rinci, 16 anggota berpangkat AKBP, enam berpangkat Kompol, empat berpangkat AKP, dua berpangkat Iptu dan empat berpangkat Ipda.

    Berdasarkan TR itu, AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon diangkat sebagai Kasubdit 4 Ditressiber Polda Metro Jaya. Ia dipindah dari Div TIK Polri.

    AKBP Benny Cahyadi diangkat sebagai Kasatreskrim Polres Jakarta Utara. Ia menggantikan AKBP Hady Saputra yang dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka evaluasi kinerja.

    Kemudian, AKBP Gunawan diangkat sebagai Kepala SPKT Polda Metro Jaya. Ia menggantikan AKBP Arfan Zulfan yang diangkat sebagai Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat.

    AKBP Andri Kurniawan diangkat sebagai Kasatresnarkoba Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya, Ia menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat.

    AKP Aldo Primananda Putra diangkat sebagai PS Kasi Sim Subditregident Ditlantas Polda Metro Jaya.

    Kompol Reza Rahandhi diangkat sebagai Kapolsek Menteng. Ia menggantikan Kompol Bayu Marfiando yang diangkat sebagai Analis Kebijakan Polres Jakpus.

    Lalu, Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indra S Tarigan diangkat sebagai Kabagbinopsnal Ditbinmas Polda Metro Jaya.

    AKBP C Putranto menggantikan posisi AKBP Indra S Tarigan sebagai Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Metro Jaya

    AKBP Resa Fiardi Marabessy diangkat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya

    AKBP Abdul Rahim diangkat sebagai Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya

    Lalu, AKBP Noor Megantara kini menjabat sebagai Kasubdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    (mba/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • BPKH Buka Peluang Tambah Subsidi Biaya Haji Tahun Ini

    BPKH Buka Peluang Tambah Subsidi Biaya Haji Tahun Ini

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka peluang menambah porsi subsidi atau dana manfaat untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini.

    Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya mengusulkan jemaah membayar 70 persen dan 30 persen sisanya dibayar dengan dana manfaat. BPKH menyiapkan tiga skenario mengenai hal itu.

    “Skenario yang pertama, mengikuti skenario Kementerian Agama, 70-30. Skenario kedua, 65-35, mengikuti rencana besar kita dari 2023-2024, turun 5 persen, itu kami siapkan,” kata Amri dalam rapat bersama Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/1).

    Skenario ketiga adalah 60 persen dibayar jemaah dan 40 persen dibayar dana manfaat. Skenario ini mirip skema yang diterapkan pada 2024.

    Amri menegaskan porsi dana manfaat tidak boleh lebih dari 40 persen. Hal ini dilakukan agar pengelola dana haji bisa dilakukan secara berkelanjutan.

    “Kalau turun lagi, nanti kembali ke 2023. Ini yang saya kira kita sudah sepakati, diskusinya sudah panjang, soal sustainability, 60-40 adalah starting yang paling minimal, yang mungkin bisa kita jadikan basis untuk menghitung berapa sebenarnya yang paling relevan buat jemaah haji Indonesia,” ujar Amir.

    Untuk tahun ini, BPKH menyediakan Rp6,43 triliun untuk BPIH. Urusan berapa subsidi yang diterima per jemaah akan ditentukan bersama DPR di kemudian hari.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan BPIH 2025 Rp93,4 juta. Ia juga mengusulkan biaya itu ditanggung jemaah sebesar 70 persen dan dana manfaat 30 persen.

    (dhf/agt)

  • Masih Butuh Kajian, KAI Pastikan Stasiun Karet Tidak Langsung Ditutup

    Masih Butuh Kajian, KAI Pastikan Stasiun Karet Tidak Langsung Ditutup

    Jakarta, CNN Indonesia

    KAI Commuter selaku pengelola kereta Commuter Line Basoetta tujuan Bandara Soekarno-Hatta, memastikan operasional Stasiun Karet tidak akan tutup dalam waktu dekat.

    Pernyataan disampaikan terkait wacana yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus memaparkan rencana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang, masih dalam proses kajian, serta membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait.

    “Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet. Rencana penutupan operasional Stasiun Karet belum akan dilakukan dalam waktu dekat,” tegas Joni dalam pernyataan resminya Jumat (03/1).

    Selain masih membutuhkan pendalaman dengan sejumlah pihak, saat ini KAI Commuter juga tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di Stasiun BNI City.

    Di antaranya dengan memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan selasar bagi pejalan kaki agar terlindung dari sengatan sinar matahari maupun hujan saat menuju ke stasiun. Tak hanya itu, KAI juga tengah membangun area bagi pelaku usaha, sehingga dapat mendukung pelaku UMKM.

    Wacana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta, sebenarnya mempertimbangkan faktor keselamatan  dan bertujuan untuk memangkas waktu tempuh kereta Commuter Line Basoetta dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta.

    Dengan pemangkasan waktu tempuh dari yang sebelumnya mendekati 1 jam menjadi sekitar 40 menit, diharapkan ke depannya Commuter Line Basoetta dapat meningkatkan kapasitas angkut penumpang.

    Menurut Joni, hal itu dilakukan KAI Commuter dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang pesawat yang menggunakan kereta dari Bandara Soetta menuju pusat Kota Jakarta dan sebaliknya.

    Sesuai data yang terangkum, dari sekitar 56 juta penumpang Bandara Soekarno-Hatta setiap tahunnya, dalam setahun terakhir (2024) sebanyak 1,5 juta penumpang yang menuju bandara menggunakan Commuter Line Basoetta.

    Dengan peningkatan layanan Commuter Line Basoetta ini ditargetkan dapat melayani sekitar 20% atau 10 juta orang dari total pengguna pesawat di Bandara Soekarno-Hatta.

    Proyeksi peningkatan jumlah penumpang tersebut, tak lepas dari lokasi strategis Stasiun Manggarai sebagai titik awal keberangkatan maupun Stasiun BNI City. Sebab, kedua stasiun tersebut memiliki konektivitas dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi lainnya, seperti: Bus Transjakarta, KRL, MRT, LRT, hingga JakLingko.

    “Perlu dipahami oleh semua pihak, bahwa keputusan yang diambil KCI bertujuan untuk mendukung pergerakan penumpang, baik itu berupa ketepatan waktu keberangkatan dan ketibaan, waktu tempuh yang tidak lama, serta keamanan dan kenyamanan bagi penumpang kami,” tutup Joni.

    (agt/agt)

  • Pakar Ungkap Dampak Buruk Ubah 20 Juta Ha Hutan untuk Pangan-Energi

    Pakar Ungkap Dampak Buruk Ubah 20 Juta Ha Hutan untuk Pangan-Energi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Guru Besar IPB University Herry Purnomo mengungkap dampak buruk dari rencana pemerintah mengalihkan lahan hutan menjadi lahan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Menurut Herry alih fungsi hutan menjadi lumbung pangan dan energi tentu memiliki dampak, salah satunya berkurangnya stok karbon yang menyebabkan peningkatan emisi karbon ke atmosfer.

    Selain itu, deforestasi juga akan memberikan dampak pada keanekaragaman hayati yang ada di kawasan tersebut. Herry menyebut hutan dibentuk oleh pohon yang beragam, kontras dengan pertanian yang biasanya monokultur.

    Keanekaragaman tumbuhan tersebut nantinya juga berdampak pada fauna yang tinggal dalam ekosistem hutan.

    “Itu dari segi biodiversitas akan berkurang drastis. Orang utan kan enggak bisa hidup di padi ya. Orang utan enggak punya rice cooker buat masak-masak,” ujar Herry kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/1).

    Alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian juga disebut akan mengurangi kemampuan tanah untuk menahan air, penyerbukan, hingga pengendalian hama dan penyakit.

    Ilmuwan senior CIFOR-ICRAF ini mengatakan hutan dan pertanian harus seimbang, karena keduanya sama-sama dibutuhkan. Namun, ia menyarankan intensifikasi sebagai solusi kebutuhan pangan, bukan malah ekstensifikasi.

    Ketahanan pangan, energi, dan air menjadi salah satu misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dimuat dalam 8 misinya yang diberi nama Asta Cita. Baru-baru ini, misi ini disebut akan melibatkan pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap rencana pemerintah jadikan 20 juta hektare hutan cadangan jadi lahan untuk pangan, energi, dan air.

    Raja Juli menyatakan konsep tersebut akan menjadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Lebih lanjut, Herry mengatakan deforestasi bisa malah berujung buruk untuk misi ketahanan pangan. Pasalnya, kenaikan suhu global sebagai dampak deforestasi bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian alias gagal panen.

    “Nanti karena suhu makin naik, produktivitas turun, kita makin cepat memanaskan bumi dengan cara menebang hutan,” katanya.

    Herry menyarankan solusi lain untuk ketahanan pangan yang tidak menyebabkan deforestasi, yakni pangan yang berasal dari wilayah perairan. Ia menyebut Indonesia sebagai Negara Maritim harusnya bisa memaksimalkan perairan untuk misi tersebut.

    Lautan dan bentangan pesisir dari ujung Sumatra hingga Papua bisa dimanfaatkan dan tak bakal terbentur persoalan lahan seperti di daratan.

    Pertanyakan lahan

    Herry juga mempertanyakan lahan mana yang akan digunakan untuk mengakomodir 20 juta hektare tersebut. Menurutnya, Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 12,7 juta hektare lahan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga masih kurang sekitar 7,3 juta hektare lahan lagi untuk memenuhi angka tersebut.

    Dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 51 Tahun 2016, HPK dijelaskan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.

    Secara sederhana, Herry menjelaskan HPK adalah hutan produksi yang telah rusak. Kawasan ini bisa tetap dipertahankan sebagai hutan dan dikelola oleh masyarakat dengan program Perhutanan Sosial, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk program lain seperti lumbung pangan atau Food Estate.

    Meski jumlah lahan HPK yang saat ini tersedia cukup besar, masih terdapat celah besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah tersebut.

    Herry mengatakan pemerintah sebetulnya bisa mempertahankan kondisi hutan jika ingin memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk produksi energi. Tak seperti Food Estate yang mengubah hutan menjadi ladang pertanian, pemanfaatan lahan untuk kebutuhan energi bisa mempertahankan fungsi hutan.

    Dengan demikian, stok karbon yang berada di kawasan tersebut tidak menurun karena deforestasi.

    Berlanjut ke halaman berikutnya…

    Selain HPK, Hutan Lindung (HL) bisa jadi salah satu sasaran pemerintah untuk dijadikan Food Estate. Pasalnya, hal tersebut tertuang dalam Permen LHK Nomro 24 Tahun 2020.

    Kawasan Hutan Lindung yang bisa digunakan untuk program tersebut harus hutan yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung.

    Pada 2020, Kementerian LHK menjelaskan “hutan yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung” sebagai kawasan Hutan Lindung yang terbuka/terdegradasi/sudah tidak ada tegakan hutan.

    Mereka mengklaim kawasan HL yang dimanfaatkan sebagai Food Estate juga sekaligus merupakan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan lindung dengan pola kombinasi tanaman hutan (tanaman berkayu) dengan tanaman pangan yang dikenal sebagai tanam wana tani (agroforestry), kombinasi tanaman hutan dengan hewan ternak yang dikenal sebagai wana ternak (sylvopasture), dan kombinasi tanaman hutan dengan perikanan yang dikenal sebagai wana mina (sylvofishery).

    Kritik keras

    Sementara itu, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WalhiUli Arta Siagian mengkritik rencana pemerintah mengubah 20 juta hektarehutan menjadi lahan pangan dan energi.

    Uli mengatakan kebijakan itu justru bakal menimbulkan kerugian ekologis. Menurutnya, penggundulan hutan bakal melepaskan emisi dalam skala sangat besar yang berujung kekeringan, pemanasan global, gagal panen, dan zoonosis.

    “Akan menjadi proyek legalisasi deforestasi yang memicu kiamat ekologis. Lingkungan dan keselamatan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/1).

    Dampak lainnya adalah warga-warga di sekitar hutan akan tergusur. Ia juga mengkhawatirkan konflik agraria timbul diikuti dengan kekerasan dan kriminalisasi pembebasan lahan.

    Uli mengingatkan saat ini sudah ada 33 juta hektare hutan dibebani izin di sektor kehutanan. Lalu 4,5 juta hektare konsesi tambang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Selain itu, 7,3 juta hektare hutan sudah dilepaskan, sekitar 70 persennya untuk perkebunan sawit.

    “Narasi pemerintah untuk memastikan swasembada pangan dan energi hanya sebagai tempelan untuk melegitimasi penyerahan lahan secara besar-besaran kepada korporasi dan untuk memastikan bisnis pangan dan energi bisa terus membesar serta meluas,” ucapnya.

  • 20 Persen Dana Desa 2025 Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    20 Persen Dana Desa 2025 Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyatakan 20 persen dari Rp71 triliun Dana Desa di 2025 akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

    “Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa tadi saya laporkan 20 persen dari Rp71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan,” kata Yandri usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1).

    Ia menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemendes khususnya Bumdes akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program makan bergizi gratis.

    Nantinya, masing-masing desa akan menjadi pemasok bahan baku sesuai dengan produk pangan yang dihasilkan daerah masing-masing.

    “Tadi sudah disampaikan ada desa padi, desa jagung, ada desa ikan nila, desa melon, dan sebagainya,” ucapnya.

    Pada saat yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan Prabowo meminta agar seluruh bahan pokok program makan bergizi gratis itu harus berasal dari desa.

    Ia menyebut hal itu dilakukan agar menjadi stimulus ekonomi masyarakat. Pria yang akrab disapa Muni itu pun menyebut ada 1.923 koperasi yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

    “Ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari sebuah tim untuk makan bergizi gratis,” kata Muni.

    Ia menyatakan keseluruhan koperasi itu terdiri dari berbagai macam produknya masing-masing.

    Mulai dari koperasi produsen telur, koperasi sayur-mayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lainnya.

    “Misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur, desa juga Bumdes juga menyiapkan,” ucap dia.

    (mnf/agt)

  • Insyaallah Lebihi Target APBN 2025

    Insyaallah Lebihi Target APBN 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pamer lifting minyak naik di era kepemimpinannya, khususnya dalam dua bulan terakhir 2024.

    Ia memamerkan capaian lifting minyak Indonesia sejak dirinya menjabat sebagai menteri ESDM pada Agustus 2024. Bahlil mengaku langsung melakukan beberapa perubahan demi menggenjot lifting minyak.

    “September (2024) itu kita melakukan penyesuaian, itu produksi per hari sekitar 575 barel-580 barel. Nah, dua bulan terakhir di November-Desember (2024), itu sudah mencapai 600 ribu barel sampai 602 ribu barel per day,” ucapnya dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

    Menteri Bahlil menegaskan ini menjadi angin segar untuk Indonesia. Ia juga turut meminta doa dari khalayak agar bisa terus meningkatkan lifting tersebut.

    Harapannya, ini bisa mencapai target lifting minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Karena target APBN kita di 2025 itu sebesar 605 ribu barel per day, tapi kami yakin ini akan tercapai. Lifting kita kan (selama ini) turun terus, antara target APBN dengan realisasi kan hampir enggak pernah tercapai,” jelas Bahlil.

    “Nah, kali ini kita fokus betul untuk mendorong dan kami mengusahakan, insyaallah bisa melebihi dari target APBN (2025),” tegasnya.

    Di lain sisi, Bahlil menekankan pentingnya sederet langkah menaikkan lifting. Salah satu yang ditempuh adalah mencari jalan tengah menguntungkan antara pemerintah dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Ia menyinggung langkah agar kedua pihak saling cuan, yakni mencakup urusan bagi hasil. Bahlil mengatakan skema yang disiapkan adalah gross split serta cost recovery.

    “Kita cari jalan tengahnya agar teman-teman KKKS bisa meningkatkan produksi,” tandasnya.

    (skt/agt)

  • Tujuh Warga Penolak Tambang di Rangkasbitung Diperiksa Polda Banten

    Tujuh Warga Penolak Tambang di Rangkasbitung Diperiksa Polda Banten

    Serang, CNN Indonesia

    Sebanyak tujuh warga diperiksa Polda Banten, buntut demonstrasi menolak tambang tanah yang merusak alam dan fasilitas di kampung mereka yakni di Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

    Para warga itu sebelumnya dilaporkan pengusaha tambang ke Polda Banten. Warga-warga desa itu kemudian diperiksa penyidik dengan alasan merusak fasilitas pertambangan dan penghasutan.

    “Dalam aksi tersebut konon kata pemilik usaha ada peristiwa perusakan, ada peristiwa penghasutan, yang dilakukan oleh warga katanya untuk melakukan aksi demonstrasi itu karena tidak ada izin dari pihak kepolisian maka dianggap sebagai kegiatan yang ilegal,” ujar Bahtiar Rifai, dari LBH Muhammadiyah Banten, yang mendampingi warga di Polda Banten, Jumat (3/1).

    Pada kesempatan itu, Bahtiar memastikan tak ada penghasutan yang dilakukan warga. Dia mengatakan warga berdemonstrasi menolak pertambangan secara spontan, karena mereka sudah gerah dengan debu hingga kerusakan lingkungan.

    Warga yang kesal melempari truk tanah dengan lumpur, kemudian membakar ban bekas dan terpal yang ada di sekitar lokasi tambang secara spontanitas sebagai bentuk kekesalan mereka.

    “Apa yang terjadi terhadap warga tersebut terjadi secara spontan seperti itu, terkait ada aktivitas yang dianggap merusak gitu kan ya,” ujar Bahtiar.

    Dia mengatakan warga juga sebelumnya telah melaporkan aktivitas tambang diduga ilegal itu ke Polres Lebak pada 3 Desember 2024, namun hingga kini belum ada pemeriksaan yang dilakukan kepolisian.

    Sementara peristiwa demonstrasi yang diduga dipolisikan pengusaha tambang itu terjadi pada 17 Desember 2024.

    Pihaknya pun mempertanyakan polisi yang diduga lebih dulu menangani laporan dari pengusaha ketimbang dari warga yang justru diklaimnya sudah masuk lebih dulu.

    “Kami sudah membuat laporan melalui warga ke Polres Lebak. Kami menyayangkan laporan kami sampai dengan saat ini belum ada proses apapun dari Polres. Ketika mereka (pengusaha galian tanah) membuat laporan efek dari demo tanggal 17 Desember tersebut ini, kok responnya malah lebih cepat gitu kan ya, ini cukup aneh. Teman-teman dari Polda Banten dan Polres Lebak bisa bersikap profesional,” tutur Bahtiar.

    Tokoh masyarakat sekaligus Ketua RT setempat yang ikut diperiksa di Polda Banten, Tarmidi, mengaku warga sudah gerah dengan aktifitas galian tanah yang sudah beroperasi sejak 2018 silam.

    Dia bercerita ketika musim kemarau, debu mengotori rumah dan pandangan warga. Jika musim hujan, ceceran tanah menjadi lumpur dan banyak warga yang terpeleset. Selain itu, jalanan di Desa Mekarsari juga rusak akibat aktivitas kendaraan tambang.

    “Pada ada yang jatuh, ada yang anak sekolah pada jatuh pada kotor, orang-orang jadinya gerah gitu, jadi marah lah, apalagi ibu-ibu lebih pada marah-marah. Kami pihak masyarakat dari dulu sampai sekarang tuh minta diperbaiki jalan tidak minta apa-apa, tidak kok, cuma pengusahanya tidak ada yang mau itikad baik ke masyarakat,” ujar Tarmidi kepada wartawan usai pemeriksaan di Polda Banten, Jumat.

    Selain itu, dia mengaku warga juga resah dengan intimidasi  yang diduga dilakukan oleh preman bayaran pengusaha tambang. Sehingga kekesalan itu memuncak pada 17 Desember 2024, dengan melempari truk menggunakan lumpur dan tanah galian.

    “Malahan yang dikasih uang itu preman, jadi masyarakat mah ditutup aja sama preman-preman, akhirnya ujung-ujungnya masyarakat mah takut. Apalagi sekarang banyak yang satu kampung diintimidasi yang punya yang kepentingan,” jelasnya.

    Hingga berita ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan keterangan dari kepolisian terkait kasus tersebut, termasuk dari Kabid Humas Polda Banten.

    (ynd/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • BPKH Hanya Bisa Janjikan Dana Manfaat Haji Rp11,5 T Tahun Ini

    BPKH Hanya Bisa Janjikan Dana Manfaat Haji Rp11,5 T Tahun Ini

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta maaf karena hanya bisa menjanjikan dana manfaat atau hasil investasi dana haji Rp11,5 triliun.

    Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan BPKH Amri Yusuf memahami Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RAKT) 2025 menyebut dana manfaat Rp12,8 triliun. Namun, ia mengatakan ada beberapa hal yang memaksa BPKH melakukan penyesuaian.

    “Saya ingin sampaikan permohonan maaf dulu ini. Angka yang kami propose untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 nilai yang manfaat yang paling realistis yang bisa kita gunakan sebagai basis untuk menentukan berapa support untuk jemaah haji tahun 2025 itu di Rp11,5 triliun,” kata Amri dalam rapat bersama Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/1).

    Dia menjelaskan BPKH menentukan target awal dengan asumsi ada kenaikan setoran awal jemaah haji dari Rp25 juta ke Rp35 juta. Namun, hingga saat ini kenaikan itu belum diterapkan.

    Alasan kedua adalah rencana BPKH masuk ke investasi langsung (direct investment) di 2024 belum terwujud. Hal itu disebabkan proses yang panjang dan risiko yang tinggi.

    “Jadi dua mesin investasi kita yang seharusnya bisa membantu untuk menaikkan assets under management atau dana kelolaan itu tidak terwujud,” ujarnya.

    Alasan ketiga adalah lonjakan pendaftar haji. Tahun 2024, ada 450 ribu orang calon jemaah haji baru. Jumlah itu meningkat tajam dari tahun 2023 sekitar 385 ribu orang pendaftar haji.

    “Kami menyatakan tidak berani mengajukan Rp12,8 triliun, kami khawatir nanti ketika realisasinya itu di luar skenario akan membahayakan keuangan nanti. Makanya kami mengajukan angka Rp11,5 triliun itu angka yang paling realistis,” ujarnya.

    Dari jumlah itu, Rp6,43 triliun akan dipakai menyubsidi biaya perjalanan ibadah haji (BiPIH) jemaah haji tahun ini. Sekitar Rp4,4 triliun dialokasikan untuk bagi hasil ke jemaah.

    Operasional BPKH memakai Rp430 miliar, sedangkan Rp240 miliar lainnya dipakai penyaluran program kemaslahatan.

    (dhf/agt)

  • KPK Korsel Minta Tolong Plt Presiden buat Tangkap Yoon Suk Yeol

    KPK Korsel Minta Tolong Plt Presiden buat Tangkap Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan korupsi Korea Selatan, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), meminta bantuan plt Presiden Choi Sang Muk untuk menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol.

    CIO menuntut Choi untuk memerintahkan pasukan keamanan presiden (Paspampres) agar bekerja sama dalam penangkapan Yoon, demikian dikutip Yonhap, Jumat (3/1).

    Tim CIO hendak menangkap Yoon di kediaman di di Seoul pada hari ini. Namun, di tempat itu ribuan pendukung dan polisi bersiaga. Mereka juga kesulitan karena dihalangi Paspampres.

    Meski dimakzulkan Yoon masih berstatus presiden dan Paspampres wajib memberikan perlindungan. Dia hanya kehilangan wewenang dan tugas untuk mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri.

    CIO pada akhirnya gagal menangkap Yoon hari ini dan akan kembali melakukan upaya serupa pada 6 Januari.

    Yoon sedang sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    CIO sudah tiga kali memanggil Yoon, tetapi dia selalu absen. Lembaga itu lalu meminta pengadilan mengeluarkan surat penangkapan.

    Di luar itu, dia sedang menunggu nasib soal status presiden yang digodok Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dari sisi hukum. Jika sah, Yoon akan lengser dari kursi presiden, tetapi jika dianggap ilegal dia kembali memegang kekuasaan.

    (isa/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • BP Haji Ungkap Sebab Jemaah Harus Bayar Mahal Buat Periksa Kesehatan

    BP Haji Ungkap Sebab Jemaah Harus Bayar Mahal Buat Periksa Kesehatan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Penyelenggara Haji blak-blakan tentang alasan biaya pemeriksaan kesehatan jemaah haji bengkak hingga jutaan rupiah per orang.

    Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada Sekretariat Utama Badan Penyelenggaraan Haji Noer Alya Fitra mengatakan ada perbedaan kebijakan di antara pemerintah daerah.

    “Yang menjadi penyebab masalah adalah di masing-masing kabupaten/kota itu pemeriksaannya itu ada yang standar, ada yang ditambah-tambahin,” kata Noer pada rapat bersama Panitia Kerja Haji DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/1).

    Dia menyebut ada pemerintah daerah yang menetapkan sembilan jenis pemeriksaan, tetapi ada juga yang melakukan hingga 14 jenis pemeriksaan. Hal itu membuat tarif pemeriksaan kesehatan jemaah haji bervariasi mulai dari Rp400 ribu hingga lebih dari Rp1 juta.

    Badan Penyelenggara Haji telah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Mereka meminta penyeragaman jenis pemeriksaan dan tarif agar tak memberatkan jemaah.

    Pada rapat itu, Kementerian Kesehatan mengakui memang ada perbedaan tarif pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Mereka sudah mengevaluasi kejadian pada penyelenggaraan haji tahun lalu.

    Kemenkes telah menerbitkan surat edaran khusus tarif itu. Mereka menetapkan tarif maksimal pemeriksaan kesehatan jemaah haj.

    “Di dalam surat edaran itu disebutkan bahwa tarif tertinggi pemeriksaan kesehatan jumlah haji adalah Rp1 juta dan ini diharapkan menjadi dasar bagi pemda yang memperlakukan biaya tarif,” ujar Muhammad Imran, Ketua Tim Kerja Badan Kesehatan Haji Kemenkes.

    Sebelumnya, sejumlah anggota Panja Haji DPR memprotes tarif pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji yang mahal. Bahkan, ada laporan jemaah diminta uang hingga Rp2 juta untuk pemeriksaan kesehatan.

    Calon jemaah haji memang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan atau istithaah sebelum melunasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih). Hal itu diatur Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 83 Tahun 2024.

    (dhf/agt)