Category: CNNindonesia.com Nasional

  • Paslon ASR-Hugua Menang Pilgub Sultra, Unggul 52 Persen Suara

    Paslon ASR-Hugua Menang Pilgub Sultra, Unggul 52 Persen Suara

    Jakarta, CNN Indonesia

    Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Andi Sumangerukka (ASR)-Ir Hugua unggul dengan perolehan 52 persen suara.

    Ketua KPU Provinsi Sultra Asril mengatakan dalam perhitungan suara, paslon ASR-Hugua berhasil meraih 775.183 suara, lalu disusul oleh Paslon nomor urut 3 Tina Nur Alam-La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan 308.373 atau 20,84 persen.

    “Kemudian Paslon nomor urut 3 Lukman Abunawas-LM Laode Ida 246.393 atau 16,65 persen, dan Paslon nomor urut 1 Ruksamin-LM Sjafei Kahar 149.642 suara atau 10,11 persen,” kata Asril saat ditemui di Kendari, Minggu (8/12).

    Ia menyampaikan perhitungan itu dilakukan dari hasil pilihan masyarakat yang telah menyalurkan hak pilihnya pada 27 November 2024.

    “Dan kemudian sejak 28 November sampai pada saat ini rekapitulasi berjenjang dari tingkat PPK, kabupaten kota sampai pada provinsi kita sudah tuntaskan. Saat ini kita sudah mensahkan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon,” kata Asril.

    Asril mengungkapkan setelah rapat pleno ini, pihaknya akan menunggu informasi dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, mungkin saja dari empat paslon ada yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP).

    “Jika ada, tentu ini akan teregister di MK. Setelah itu kita akan menunggu buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dari MK. Kalau memang KPU terdaftar di situ maka kita akan mengadakan sidang,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa apabila tidak ada yang mendaftarkan di MK dalam waktu tiga hari, pihaknya akan menunggu surat keputusan KPU RI terhadap penetapan yang akan dilaksanakan

    “Dalam hal siapa paslon yang memperoleh suara terbanyak,” ucap Asril.

    (Antara/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Legitimasi Pilgub Jakarta Sangat Kurang

    Legitimasi Pilgub Jakarta Sangat Kurang

    Jakarta, CNN Indonesia

    Masing-masing saksi yang mewakili pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

    Catatan itu disampaikan kedua pihak saat rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara yang memenangkan paslon 3, Pramono-Rano di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Minggu (8/2). Mereka menilai perolehan suara itu tak merepresentasikan keinginan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

    “Jadi kami menganggap dan menilai Jumlah suara tidak mewakili atau merepresentasi masyarakat. Sehingga kami menilai legitimasi masyarakat sangat kurang,” kata perwakilan saksi Dharma-Kun.

    Atas catatan itu, saksi Dharma-Kun menolak menandatangani berita acara penetapan (BAP) hasil Pilgub Jakarta.

    Saksi paslon nomor urut 1 juga menyoroti partisipasi rendah. 

    “Rendahnya partisipasi pemilih sehingga hanya mencapi 48,56 persen,” kata Koordinator Tim Pemenangan RK-Suswono, Ramdan Alamsyah yang menjadi saksi dalam agenda itu.

    Ramdan menilai KPU tak maksimal selama proses sosialisasi kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat rendah. Dia mencontohkan rendahnya jumlah pemilih di Jakarta Utara.

    “Adanya C6 kalau dibilang kemarin, C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik, tidak didistribusikan kepada masyarakat,” katanya.

    Selain rendahnya partisipasi masyarakat, perwakilan saksi RK-Suswono juga mengungkap dugaan petugas KPPS 08 di Pinang Ranti, Jakarta Timur yang ikut memberikan hak suara kepada paslon Pramono-Rano.

    “Peristiwa pada TPS 08 pinang Ranti Jakarta Timur, patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya, di mana hak pilih warga jakarta disalahgunakan oleh oknum petugas KPU yang seharusnya profesional dan netral,” katanya.

    Pada kesempatan itu, KPU Jakarta menetapkan paslon nomor urut 3 yang diusung PDIP, Pramono Anung-Rano Karno, mendapatkan suara sebanyak 2.183.239 suara, disusul RIDO dengan 1.718.160 suara.

    Lalu, di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 459.230 suara.

    (thr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tim RK-Suswono Walk Out saat Pramono-Rano Ditetapkan Menang Pilgub DKI

    Tim RK-Suswono Walk Out saat Pramono-Rano Ditetapkan Menang Pilgub DKI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Saksi dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memutuskan keluar dari rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 yang digelar hari ini, Minggu (8/12).

    Rapat pleno hari ini mengagendakan pengumuman penghitungan suara tingkat provinsi Pilgub Jakarta. 

    Rapat digelar sekitar pukul 14.00 WIB, diawali dengan paparan perolehan suara di tingkat kota dan kabupaten. 

    Perolehan suara itu dibacakan satu per satu oleh komisioner KPU Jakarta. Kemudian, setelah dibacakan semua perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Jakarta melanjutkan dengan mengumumkan hasil akhir perolehan suara Pilgub Jakarta.

    Namun sebelum hal itu dilakukan, Ketua KPU Jakarta memberikan kesempatan kepada masing-masing saksi dari tiga pasangan calon untuk memastikan kecocokan hitungan resmi KPU dengan hitungan para saksi masing-masing paslon.

    Ketiga saksi paslon termasuk Bawaslu menyatakan cocok. Setelah itu, saat hendak mengesahkan, saksi paslon nomor urut 2 menyampaikan catatan keberatan.

    Isi keberatan soal insiden di TPS Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang disebut sebagai dugaan tindak pidana pemilu. Kasusnya adalah soal dugaan KPPS dan TPPS mencoblos paslon nomor urut 03 pada 18 surat suara. 

    “Peristiwa itu patut diduga terjadi juga di TPS-TPS lainnya,” kata saksi paslon nomor urut 1.

    Saksi paslon nomor 1 juga membeberkan sejumlah kasus lain yang menurut mereka mencederai Pilgub Jakarta 2024.

    Setelah itu, saksi paslon nomor urut 2 juga mengutarakan keberatan. Keberatan mereka soal kasus di Pinang Ranti, dan jumlah suara yang mencoblos yang menurut mereka tidak mewakili atau tidak representasi. 

    “Kami menilai legitimasi masyarakat sangat kurang sehingga kami menganggap dan menilai jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan,” kata saksi paslon nomor urut 2. 

    Giliran saksi paslon nomor 3 memberikan komentar. Namun saksi paslon nomor urut 1 menyatakan hal itu tidak perlu dilakukan. Sempat adu pendapat soal boleh atau tidak saksi paslon nomor urut 3 memberikan komentar. Akhirnya, saksi paslon nomor urut 1 keluar dari ruangan.

    “Izin kami mundur,” kata Koordinator Tim Pemenangan Rido, Ramdan Alamsyah.

    (thr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPU Tetapkan Kader PDIP Koster-Giri Pemenang Pilgub Bali

    KPU Tetapkan Kader PDIP Koster-Giri Pemenang Pilgub Bali

    Denpasar, CNN Indonesia

    Hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali yang diumuymkan KPU Provinsi Bali menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 02, I Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) meraih suara terbanyak dalam Pilgub Bali.

    Pasangan calon Koster-Giri yang diusung PDIP dan partai nonparlemen meraih suara sebanyak 1.413.604 suara. Pasangan calon nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN dan sejumlah partai lain mendapatkan suara 886.251 suara.

    “Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan saat memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi, di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (8/12).

    “Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana dengan perolehan suara sah sebanyak 886.251. Pasangan calon nomor urut 2, I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta sebanyak 1.413.604,” imbuhnya.

    Suara pasangan Koster-Giri unggul di seluruh kabupaten dan kota se-Bali dari pasangan Mulia-Pas. Sementara selisih keunggulan Koster-Giri mencapai 527.353 suara dan sedangkan suara tidak sah di seluruh kabupaten dan kota di Bali mencapai 64.620 suara.

    Kemudian, dari hasil Pilgub Bali 2024, tercatat ada 2.364.475 orang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan 27 November 2024 lalu. Untuk pengguna hak pilih ini yaitu 2.358.984 pemilih dari total 3.283.893 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 1.788 Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan 3.703 Daftar Pemilih Khusus (DPK).

    Tercatat, sebanyak 2,3 juta lebih pengguna hak pilih yang menghasilkan 2.299.855 suara sah dan tercatat 64.620 suara dinyatakan tidak sah.

    “Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 Bulan Desember tahun 2004. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujarnya.

    (kdf/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Perolehan Suara Pramono-Rano Tak Berubah di Kab/Kota dan Provinsi

    Perolehan Suara Pramono-Rano Tak Berubah di Kab/Kota dan Provinsi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono AnungRano Karno ‘Si Doel’ pada hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota dengan di tingkat provinsi tak berubah.

    KPU DKI Jakarta belum menetapkan secara resmi hasil Pilkada Jakarta 2024. CNNIndonesia.com menghitung secara manual dari data selama proses penghitungan suara di tingkat kab/kota dan provinsi.

    CNNIndonesia.com menghimpun data dari borang D Hasil yang ditampilkan situspilkada2024.kpu.go.id. Berdasarkan perhitungan itu, perolehan suara Pramono-Rano 2.183.239 suara atau setara 50,07 persen suara sah.

    Hasil serupa juga nampak pada hasil penghitungan suara pada rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang digelar di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12).

    Di Kepulauan Seribu, Pramono-Rano meraup 7.456 suara. Sementara RIDO di angka 6.578 suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 653 suara.

    Lalu, di Jakarta Barat paslon nomor urut 3 itu unggul dengan perolehan 500.738 suara. Disusul RIDO dengan 386.880 suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di angka 109.457 suara.

    Kemudian di Jakarta Selatan, Pramono-Rano memimpin dengan 491.017 suara mengungguli RIDO dengan 375.391 suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 90.294 suara.

    Keunggulan Pramono-Rano juga tercatat di Jakarta Timur. Mereka meraup 635.170 suara, disusul RIDO 535.613 suara, dan di posisi terakhir Dharma Pongrekun-Kun Wardana 136.935 suara.

    Di Jakarta Utara, mereka memimpin dengan 328.486 suara, RIDO di posisi kedua dengan 261.463 suara, dan di posisi terakhir Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan raihan 77.026 suara.

    Terakhir di Jakarta Pusat, Pramono-Rano memimpin dengan 220.372 suara. Disusul Ridwan Kamil-Suswono dengan perolehan 152.235 suara, dan di posisi terakhir Dharma Pongrekun-Kun Wardana di angka 44.865 suara.

    (mnf/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Yati Pesek Sakit Hati Dihina Miftah di Atas Panggung

    Yati Pesek Sakit Hati Dihina Miftah di Atas Panggung

    Jakarta, CNN Indonesia

    Seniman senior Suyati alias Yati Pesek mengaku sakit hati atas olokan dari Miftah Maulana yang potongan videonya tengah viral belakangan.

    Pengakuan itu disampaikan aktor Erick Estrada yang mendapat cerita langsung dari Yati lewat video yang diunggah di instagramnya @erickestradaindonesia.

    “Aku sakit hati le, aku bingung mau mengaku sama siapa, sampai rumah [setelah dihina Miftah] hanya bisa nangis dan mengaku kepada Gusti Allah dan sekarang videonya lagi viral,” kata Erick Estrada meniru ucapan Yati Pesek dalam unggahannya, Jumat (6/12).

    Erick mengatakan Yati hanya bisa menangis setelah dihina oleh Miftah itu.

    Ia kemudian memutarkan pesan suara yang dikirim Yati kepadanya. Seniman senior itu mengaku sakit hati atas ucapan Miftah.

    “Atiku lorobanget, aku ketcilik dadiseniman nganti tekan tuo, njogo budayaku tananan. Orang meng asal-asalan. Aku neng ndi waetetepnggo budi pekerti toto kromo seng becik. Mengaku karo Miftah kok diunekke koyongono. Diunekke bajingan, diunekkelonte. Salahku opo?” demikian pernyataan Yati dalam pesan suara tersebut dalam bahasa Jawa.

    Yati juga mengatakan hadir di lokasi bersama Miftahdi video itu juga tak dibayar dan tak pernah meminta bayaran. Ia mengakuhanya mencari ilmu.

    “Ternyata jebulane koyongono (ternyata malah seperti itu),” katanya.

    Erick pun menyatakan sangat menghormati sosok Yati yang sudah ia anggap sebagai ibundanya sendiri.

    Ia mengaku tidak ingin panjat sosial lewat unggahannya itu. Ia membahas hal ini karena juga merasa sakit hati atas perlakuan Miftah ke Yati Pesek.

    Erick bahkan mengaku tak kuasa menahan tangis kala membahas itu. Ia berharap Miftah datang menemui Yati dan meminta maaf atas ucapannya yang tidak pantas.

    “DIA IBUKDIA UTI Buat Saya, Dan Saya Amat Sangat Hormat Sayang Sama Beliau, DAN INI BUAT KACA BESAR SAYA SEBAGAI SENIMAN KALAU PERFORM TIDAK SALAH KAPRAH!!!SEMOGA SAKIT HATI SIMBOKKU TEROBATI OLEH SILATURAHMIMU WAHAI MAS MIFTAH,” tulis Erick.

    Erick pun menyinggung bagaimana cara Miftah berusaha bercanda dalam kejadian itu. Menurutnya, berkomedi yang baik harusnya tidak menyakiti hati orang lain.

    Ia berharap apa yang dialami Yati menjadi pembelajaran bagi orang lain agar tak terjadi kejadian serupa.

    (mnf/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menteri PPPA Soroti Remaja Bunuh Ayah dan Nenek: Pelaku Rajin Ibadah

    Menteri PPPA Soroti Remaja Bunuh Ayah dan Nenek: Pelaku Rajin Ibadah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meyakini anak pelaku penusukan yang menyebabkan ayah dan neneknya meninggal dunia serta ibunya luka parah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, merupakan anak yang patuh kepada orang tuanya.

    Mulanya, Arifah mengungkap hingga saat ini ia belum mengetahui motif di balik penusukan yang dilakukan oleh anak berusia 14 tahun itu.

    “Belum ketahuan, tapi yang jelas si anak ini anak yang taat, yang patuh kepada orang tuanya,” ucap dia saat ditemui di Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

    Arifah pun memastikan pelaku yang berinisial MAS tersebut rajin beribadah dan memiliki pendidikan yang baik.

    “Ibadahnya juga oke, pendidikannya juga bagus,” tambahnya.

    Menurutnya, kasus ini bisa dijadikan introspeksi bagi para calon orang tua untuk mempelajari pola asuh yang tepat bagi anak.

    “Karena anak kita berbeda dengan waktu kita masih kecil ya, jadi media sosial dan sebagainya ini punya pengaruh yang sangat besar,” tutur dia lebih lanjut.

    Arifah sebelumnya sudah bertemu langsung dengan pelaku MAS. Kala itu, ia mengaku sedih karena MAS menurutnya adalah anak yang baik.

    Dirinya meminta semua pihak menunggu dan nanti mudah-mudahan yang mendampingi bisa menguatkan ananda MAS dalam menghadapi kasus ini.

    Arifah juga berencana mengunjungi ibu MAS, AP (40) yang mengalami luka berat akibat penusukan. Kunjungan masih menunggu kondisi sang ibu membaik.

    Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa MAS karena mempertimbangkan usianya yang masih anak dan faktor psikologi pelaku.

    “Tentunya nanti pemeriksaan dan pendalaman kita lakukan secara bertahap. Kami akan memakai psikolog anak dari Apsifor,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan sampai saat ini belum ada kesimpulan motif yang membuat pelaku melakukan pembunuhan. Menurut dia, kesimpulan kasus ini akan melibatkan para ahli,n termasuk psikolog anak.

    Selain itu, kata Ade, polisi akan menggunakan aturan peradilan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

    Petugas juga akan melibatkan psikiater juga untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan pembunuhan padahal di keluarganya dia sangat disayang. Ia mengatakan tadi pelaku juga sangat sedih dan menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam.

    “Ya dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Dia sangat menyesal mengenai kejadian ini,” kata dia menirukan ucapan pelaku.

    MAS yang baru berusia 14 tahun menusuk ayah (APW) dan neneknya (RM) hingga tewas dan melukai ibunya (AP) di Perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu pukul 01.00 WIB.

    “Korban perempuan inisial RM (69) dan laki-laki inisial APW (40) meninggal dunia, sementara korban inisial AP (40) mengalami luka berat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Ade menyebut, berdasarkan keterangan saksi yang merupakan petugas keamanan Perumahan Bona Indah berinisial AP, MAS terlihat berjalan cepat meninggalkan lokasi.

    Karena petugas keamanan telah menerima laporan tentang pembunuhan di rumah korban, saksi AP langsung memanggil pelaku.

    “Saksi T melihat pelaku. Saat itu, awalnya pelaku terlihat berjalan cepat di taman Blok A Perumahan Bona Indah. Namun, saat dipanggil, pelaku tiba-tiba berlari menuju lampu merah Karang Tengah,” ujar Ade.

    Melihat pelaku berusaha melarikan diri, saksi AP segera meminta bantuan melalui handy talky (HT) kepada saksi GP dan T.

    “Saksi T bersama GP langsung menangkap pelaku. Saat itu, terlihat tangan kanan, tangan kiri, serta pakaian pelaku berlumuran darah,” ucap Ade.

    (del/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Anggota DPR Usul Barang Mewah Produk Lokal Tak Kena PPN 12 Persen

    Anggota DPR Usul Barang Mewah Produk Lokal Tak Kena PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan kepada pemerintah agar barang mewah tertentu produksi dalam negeri tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

    “Harusnya produk dalam negeri itu punya spesifikasi, mereka tidak dikenakan 12 persen, tapi 10 persen. Itulah perbedaan yang diimpor dan produk dalam negeri,” katanya di sela kunjungan kerja reses ke UMKM minuman anggur di Denpasar, Bali, Sabtu (7/12).

    Ia memberi contoh apabila minuman anggur dianggap barang mewah, perlu dipertimbangkan untuk produk yang diproduksi industri kecil menengah (IKM) dalam negeri.

    “Kami ingin tahu barang mewah ini seperti apa? Kami khawatirkan dulu 12 persen pukul rata tapi presiden sudah mengeluarkan pernyataan ini hanya berlaku untuk barang mewah,” imbuhnya.

    Anggota lain Komisi VII DPR dalam kunker itu,  Erna Sari Dewi mengatakan PPN 12 persen hanya diberikan kepada barang kategori merah, sedangkan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat harus bebas dari PPN.

    Sebab aturan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), maka PPN 12 persen tetap harus dilaksanakan rencananya per 1 Januari 2025.

    “PPN ini kan hanya diberlakukan pada barang mewah. Kemudian untuk di luar barang mewah itu tidak dikenakan, masih 11 persen. Saya pikir ini kebijakan luar biasa yang sesuai amanah undang-undang tetap harus kita lakukan,” kata Erna.

    Terkait klasifikasi barang mewah yang dapat dikenakan PPN 12 persen, dia mengharapkan pemerintah melakuakn finalisasi regulasi turunan dari undang-undang itu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penerapan PPN 12 persen yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, namun bersifat selektif.

    Kepala Negara mengungkapkan kenaikan PPN itu hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah.

    “Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo pada Jumat lalu.

    (Antara/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tiga Paslon Pilbup Ponorogo, Magetan, Bangkalan Ajukan Sengketa ke MK

    Tiga Paslon Pilbup Ponorogo, Magetan, Bangkalan Ajukan Sengketa ke MK

    Surabaya, CNN Indonesia

    Tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah di tiga kabupaten/kota di Jawa Timur menggugat hasil rekapitulasi penghitungan suara atau mengajukan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Tiga daerah itu yakni calon di Pilkada Ponorogo, Magetan, dan Bangkalan.

    “Jadi sampai sore hari ini ada tiga kabupaten yang masuk di permohonan sengketa di Mahkamah Kontitusi,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim Choirul Umam, ditemui di Surabaya, Sabtu (7/12).

    Paslon yang menggugat sengketa pilkada ke MK itu adalah paslon nomot urut 1 Pilbup Ponorogo, Ipong Muchlissoni-Segoro Luhur Kusumo. Dalam hasil rekapitulasi KPU, paslon ini mendapat 254.618 suara. Sementara pesaingnya, paslon nomor urut 2, Sugiri Sancoko-Lisdyarita mendapat 300.790 suara.

    Kemudian di Pilbup Magetan, permohonan gugatan dilakukan paslon nomor urut 3 Sujatno-Ida Yuhana Ulfa. Berdasarkan hasil rekapitulasi, paslon tersebut mendapat 136.083 suara. Selisih tipis dari paslon Nanik Endang-Suyatni Priasmoro yang unggul dengan raihan 137.347 suara.

    Lalu di Pilbup Bangkalan, gugatan diajukan paslon nomot urut 2 Mathur Husyairi-Jayus Salam. Pada rekapitulasi, keduanya mendapat 211.201 suara, sementara rivalnya, paslon Lukman Hakim dan Moch Fauzan Jakfar memperoleh total suara sebanyak 319.072.

    “Yang pertama Magetan, kemudian Bangkalan dan satunya Ponorogo yang sudah masuk,” ucapnya.

    Umam mengatakan  sengketa di tiga wilayah itu seluruhnya berkaitan dengan perselisihan hasil suara. Jika pun ada permasalahan soal tata cara dan prosedur pilkada, maka hal itu juga masuk dalam sengketa perolehan hasil.

    “Sengketa di tiga wilayah itu semuanya berkaitan dengan persoalan selisih hasil. Kalaupun ada soal tata cara prosedur, soal tata cara prosedur itu masuk di dalam rangkaian sengeketa perolehan hasil,” katanya.

    (frd/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mengenal Masjid IKN, Pengganti Istiqlal sebagai Masjid Negara

    Mengenal Masjid IKN, Pengganti Istiqlal sebagai Masjid Negara

    Jakarta, CNN Indonesia

    Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menyandang status sebagai Masjid Negara menggantikan Istiqlal , usai status ibukota tidak lagi disandang Jakarta.

    “Saat ini Masjid Istiqlal sebagai Masjid Negara, dan dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Nusantara sehingga Masjid di IKN menjadi Masjid Negara,” ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/12).

    Hariqo menjelaskan Masjid Negara merupakan masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan.

    Ia menjelaskan nantinya Masjid di IKN tersebut sudah akan bisa digunakan untuk pelaksanaan salat hari raya Idulfitri 1446 Hijriah pada Tahun 2025 dan dapat menampung 5.580 jamaah.

    Presiden Prabowo Subianto, kata dia, berharap dengan adanya pembangunan masjid tersebut dapat semakin meningkatkan toleransi antar-umat beragama. Serta menjaga kerukunan antarwarga, persatuan bangsa dan menguatkan moderasi beragama

    “Serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan yang toleran berciri khas Indonesia, muslim nusantara,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan Masjid IKN dibangun di atas lahan seluas 32.125 m2 dengan luas bangunan masjid dan plaza seluas 60.173 m2 serta Minaret seluas 427 m2. Selain itu juga terdapat bangunan komersial seluas 2.212 m2 (2 lantai), dan bangunan penunjang seluas 727 m2 (1 lantai).

    Masjid Negara nantinya akan dilengkapi fasilitas parkir yang mendukung kebutuhan pengunjung, termasuk 4 lot khusus VVIP, 1 lot untuk difabel. Selain itu, tersedia juga 5 lot parkir yang diperuntukkan bagi bus, serta pada lantai LG di area pelataran dengan kapasitas 64 lot parkir.

    Saat ini, Hariqo mengatakan Masjid di IKN tengah dalam tahap pembangunan I yang terdiri dari bangunan utama 4 lantai. Ia merinci 4 lantai itu berupa 2 lantai mezzanine dan 2 lantai pelataran serbaguna sekaligus untuk parkir.

    Apabila seluruh proses pembangunan rampung dilakukan, ia menyebut Masjid IKN akan mampu menampung total hingga 60.000 jemaah.

    “Inii membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan representatif bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai Visi Indonesia Maju,” pungkasnya.

    Sejauh ini status DKI Jakarta masih ibu kota negara, karena baik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) maupun penerusnya Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan.

    Untuk secara resmi memindahkan IKN dari Jakata ke IKN itu harus diwujudkan lewat Keppres meskipun sudah ada UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    (tfq/dna)