Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • RSUD Siti Fatimah Kecam Penganiayaan Mahasiswa Koas: Tak Dibenarkan

    RSUD Siti Fatimah Kecam Penganiayaan Mahasiswa Koas: Tak Dibenarkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    RSUD Siti Fatimah Sumatera Selatan merespons video viral yang menunjukkan aksi penganiayaan dialami mahasiswa koasistensi (koas). Penganiayaan itu diduga disebabkan masalah pembagian jadwal piket.

    Penganiayaan dilakukan seorang pria berbaju merah di sebuah kafe di Jalan Demang, Palembang. Peristiwa terjadi pada Rabu (11/12).

    Pria berbaju merah itu beberapa kali memukul mahasiswa koas tersebut. Korban yang masih menggunakan baju kerja sesekali melawan. Terlihat juga seorang perempuan teman koas tersebut dan beberapa orang berusaha melerai.

    RSUD Siti Fatimah menyampaikan keprihatinan atas terjadinya insiden pemukulan terhadap mahasiswa profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tersebut.

    “Tindakan kekerasan apapun tidak dapat dibenarkan dan kami mengecam dengan tegas setiap bentuk kekerasan yang terjadi baik didalam RSUD Siti Fatimah maupun diluar RSUD Siti Fatimah,” bunyi keterangan yang diunggah di Instagram resmi RSUD Siti Fatimah.

    Pihak rumah sakit menjelaskan mahasiswa tersebut pernah melaksanakan kegiatan pendidikan klinis sebagai dokter muda dan melaksanakan praktik di RSUD Siti Fatimah.

    Pihak rumah sakit juga menjelaskan pengaturan jadwal jaga mahasiswa selama praktik dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah mahasiswa profesi dokter.

    “Yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Chief dan diserahkan ke koordinator pendidikan mahasiswa profesi dokter,” bunyi keterangan tersebut.

    Pihak rumah sakit juga menjelaskan kejadian pemukulan ini terjadi di luar lingkungan RSUD Siti Fatimah dan bukan saat jam praktik mahasiswa profesi dokter tersebut.

    “Pihak RSUD Siti Fatimah tidak mengetahui adanya pertemuan antara mahasiswa profesi dokter dengan orang tua mahasiswa tersebut,” bunyi keterangannya.

    Belakangan, pria berbaju merah yang terekam kamera melakukan dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa koas FK Unsri di Palembang sudah menyerahkan diri ke Polda Sumsel.

    Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Sunarto mengatakan pria terlapor itu datang bersama kuasa hukum dan keluarga di Polda Sumsel pada Jumat (13/12) sekitar pukul 10.30 WIB.

    “Bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di Unit 5 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, diantar kuasa hukumnya dan diterima penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” katanya, Jumat.

    Polisi langsung memeriksa pria terlapor tersebut untuk menyelidiki kasus penganiayaan ini. Adapun M Lutfi (22), mahasiswa koas yang jadi korban, masih menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

    [Gambas:Instagram]

    (rzr/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • KMP Trimas Fadhila Senggol Kapal Gas Sofia di Pelabuhan Merak

    KMP Trimas Fadhila Senggol Kapal Gas Sofia di Pelabuhan Merak

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kapal motor penumpang (KMP) Trimas Fadhila dilaporkan menyenggol kapal muatan gas (MT Gas) Sofia di area labuh Tanjung Sekong, Pelabuhan Merak, Jumat malam.

    Insiden itu dilaporkan pada pukul 19.35 WIB, dan dibenarkan Kapolsek KSKP Merah Iptu Ignatius Andrean Setianto dikonfirmasi di Serang, dikutip dari Antara.

    Andrean mengatakan seluruh penumpang KMP Trimas Fadhila yang menyenggol MT Gas Sofia tersebut selamat.

    “Betul, semua penumpang selamat namun ada kerusakan pada kedua kapal,” ujar Andrean kepada Antara.

    Andrean menuturkan seluruh penumpang telah dievakuasi ke dermaga tujuh Pelabuhan Merak.

    Berdasarkan informasi dari pemantauan lalu lintas kapal (VTS) di Pelabuhan Merak pada 19.35 WIB, petugas pemantau lalu lintas kapal (VTSO) Merak menerima laporan dari kapal gas Sofia, kapal motor Trimas Fadhila menyenggol saat tengah berlabuh di area Tanjung Sekong.

    VTSO memanggil KMP Trimas Fadhila dan kapal menginfokan jika kapal bergerak menunggu antrean dermaga tujuh namun terseret arus menuju utara.

    Info sementara, KMP Trimas Fadhila terkena arus dan mengenai MT Gas Sofia. KMP Trimas Fadhila mengalami kerusakan di bagian ralling kanan, dan rantai jangkar turun.

    MT Gas Sofia melaporkan kerusakan untuk sementara ada sedikit bengkok di bagian bulbous, mengakibatkan bulbous ada cekungan sedalam 5-10 cm dan dari titik benturan ke belakang terdapat semacam goresan sepanjang 10 meter.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Andra Soni Temui Prabowo di Istana usai Menang Pilgub Banten

    Andra Soni Temui Prabowo di Istana usai Menang Pilgub Banten

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon gubernur Banten Andra Soni menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (13/12) kemarin usai dirinya dinyatakan menang di Pilgub Banten 2024.

    Pertemuan ini terlihat dari postingan Andra di akun Instagram pribadinya @andrasoni12 yang terlihat berfoto dengan Prabowo di Banten.

    Terlihat Prabowo mengenakan kemeja safari cokelat. Sementara Andra mengenakan kemeja lengan panjang putih.

    Dalam keterangan foto, Andra bersyukur bisa bertemu dengan Prabowo secara langsung di Istana.

    “Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan dan kesuksesan dalam memimpin negeri ini menuju Indonesia Maju,” bunyi keterangan foto Andra di akun Instagramnya.

    [Gambas:Instagram]

    Sebelumnya KPU Banten menetapkan hasil rekapitulasi suara akhir Pilgub Banten 2024 yang dimenangkan Paslon nomor urut 2 Andra Soni-Dimyati Natakusumah, Sabtu (7/12) lalu.

    Andra-Dimyati mendapat total 3.102.501 suara atau 55,88 persen. Sementara itu kompetitornya, paslon nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi mendapat 2.449.183 suara atau 44,12 persen.

    “Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 seperti ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada Sabtu, 7 Desember 2024. Keputusan ini mulai berlaku untuk sejak ditetapkan,” kata Ketua KPU Banten, M Ihsan, saat membacakan putusan rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Banten 2024, Sabtu, (7/12).

    Andra Soni-Dimyati diusung oleh Gerindra, NasDem, PKS, hingga PAN. Sementara Airin-Ade diusung oleh PDIP dan Golkar.

    Kemenangan Andra-Dimyati ini sekaligus mengakhiri era dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten. Sepanjang kepemimpinannya, Atut terkenal sering menempatkan keluarganya pada jabatan publik. Sejumlah keluarga Atut juga ikut memimpin daerah-daerah di Banten.

    (rzr/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fakta Terbaru Kasus Gamma dan Pemecatan Aipda Robig

    Fakta Terbaru Kasus Gamma dan Pemecatan Aipda Robig

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Aksi Aipda Robig yang menembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah bernama Gamma Rizkynata Oktafandy (17) belakangan ini menjadi sorotan publik.

    Aksi penembakan Aipda Robig ini terekam CCTV dengan menggunakan pistol CDP. Peristiwa penembakan di Jalan Candi Penataran, Semarang itu terjadi pada Minggu (24/11) dini hari WIB.

    Timah panas yang ditembakkan Robig mengenai tiga siswa SMK yaitu Gamma yang meninggal karena luka di pinggang, A yang terserempet peluru di dada, dan S yang terkena tangan kirinya.

    Sebelumnya Polrestabes Semarang lewat Kapolrestabes Irwan menyatakan Aipda Robig melepas tembakan karena melerai tawuran yang melibatkan para korban, di mana oknum polisi itu diklaim akan diserang senjata tajam.

    Namun berdasarkan pemeriksaan Propam Polda Jateng peristiwa penembakan itu bukan berawal dari upaya melerai tawuran.

    Berikut fakta-fakta terbaru terkait penembakan Gamma oleh Aipda Robig:

    Ditetapkan tersangka, dipecat dari Polri

    Aipda Robig Zainudin telah dijatuhi vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat pada sidang etik yang digelar Senin (9/12).

    Lalu pada hari yang sama, penyidik Polda Jateng juga melakukan gelar perkara atas peristiwa penembakan tersebut. Usai gelar perkara mereka menetapkan Aipda Robig sebagai tersangka.

    “Kemarin sudah naik ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Langsung dikeluarkan dan diterima oleh Ditreskrimum penyidiknya, dilanjutkan penahan oleh Ditreskrimum,” ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, Senin (9/12).

    Kesaksian teman korban

    Adam, salah satu korban luka penembakan Aipda Robig memastikan tidak ada aksi tawuran dan serempetan motor, pada Minggu (24/11).

    Adam dan Gamma ada dalam rombongan motor bersama siswa SMKN 4 saat insiden penembakan di Jalan Candi Penataran. Adam mengaku berboncengan dengan Satria, teman seangkatan Gamma di sekolah.

    Ia menyebut rombongannya terdiri tiga motor. Gamma berboncengan dengan temannya di motor pertama. Kemudian dua orang di motor kedua. Adam bersama Satria berada di motor ketiga.

    Adam menyatakan dirinya dan Gamma bersama teman-temannya tidak melakukan tawuran sebelum insiden penembakan oleh Aipda Robig.

    “Habis makan, kejadian habis makan,” kata Adam didampingi kuasa hukum menjawab pertanyaan wartawan di Polda Jawa Tengah, Senin.

    4 terduga pelaku tawuran dikembalikan

    Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan empat terduga pelaku tawuran yang sempat dihadirkan dalam jumpa pers Polrestabes Semarang kini penahanannya ditangguhkan.

    Empat terduga pelaku tawuran yang sudah ditetapkan tersangka, kata Artanto, dan dikembalikan ke orang tuanya.

    “Yang bersangkutan [empat orang] status tersangka dan sudah ditangguhkan penahanannya untuk dikembalikan ke orang tuanya,” kata Artanto, Selasa (10/12) dikutip dari detikJateng.

    Aipda Robig disebut ajukan banding

    Aipda Robig disebut telah mengajukan banding terkait sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

    Kabar pengajuan banding tersebut disampaikan Zaenal Abidin selaku pengacara keluarga Gamma dan dua korban penembakan Aipda Robig Zaenudin.

    Ia menyebut berdasarkan informasi dari Propam Polda Jawa Tengah, berkas banding itu baru disampaikan oleh Aipda Robig Zaenudin kepada tim Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

    “Tadi aku hanya ke Propam saja untuk menanyakan apakah Aipda Robig jadi banding atau tidak. Dia benar ajukan banding baru surat pernyataan banding,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

    Keluarga Gamma meminta Polda Jawa Tengah untuk tidak mengabulkan pengajuan banding Aipda Robig.

    Zaenal menilai apabila pengajuan banding itu dikabulkan oleh Propam Polda Jawa Tengah akan sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat.

    “Kalau melihat semuanya kita berharap bandingnya tetap ditolak supaya tidak menyakiti masyarakat,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

    Kapolrestabes Semarang diminta dievaluasi

    Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendorong Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dievaluasi dalam kasus penembakan yang menewaskan Gamma.

    Nasir mendorong sidang etik dan disiplin terhadap Anwar dalam kasus tersebut. Sebab, walau bagaimanapun pimpinan menurut Nasir harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan anak buahnya.

    Bukan hanya disidang etik dan disiplin, Nasir bahkan menilai Anwar juga perlu dimutasi dari jabatannya saat ini. Menurut dia, langkah itu penting agar tidak hanya anak buah yang menjadi korban dalam kasus itu.

    “Menurut saya pimpinan ini juga harus disidang etik dan disiplin. Karena sebagai pimpinan dia gagal menertibkan anggotanya,” kata Nasir saat dihubungi, Rabu (11/12).

    (rzr/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fakta-Fakta Bidan di Yogyakarta Jual Puluhan Bayi

    Fakta-Fakta Bidan di Yogyakarta Jual Puluhan Bayi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkap kasus tindak pidana perdagangan bayi oleh dua perempuan yang berprofesi sebagai bidan berinisial JE (44) dan DM (77).

    Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat dan ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi yang digunakan kedua tersangka melakukan aksinya.

    Kedua bidan ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya dijerat Pasal 83 dan Pasal 76 F UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta.

    CNNIndonesia.com telah merangkum sejumlah fakta terkait kasus penjualan bayi ini sebagai berikut:

    Jual 66 bayi

    Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol FX Endriadi mengungkapkan kedua bidan itu telah melakukan aksinya sejak tahun 2010.

    Endriadi menyebut selama belasan tahun melakukan aksi kejahatan, kedua tersangka ini telah berhasil menjual sekitar 66 bayi.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik kami diketahui dari kegiatan kedua pelaku tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi, terdiri dari bayi laki-laki 28, dan bayi perempuan 36 serta dua bayi tanpa keterangan jenis kelamin,” kata Endriadi di Mapolda DIY, Sleman, Kamis (12/12).

    Dipatok Rp55-85 juta

    Dari hasil pendalaman, Endriadi membeberkan kedua bidan ini mematok tarif berbeda untuk setiap bayi yang diperjualbelikan.

    Untuk bayi berjenis kelamin perempuan berdasarkan tarif terakhir yang ditentukan kedua tersangka senilai Rp55 juta. Sementara bayi jenis kelamin laki-laki bisa mencapai Rp60 juta sampai Rp65 juta, bahkan tertinggi Rp85 juta.

    Jasa rawat bayi

    Endriadi membeberkan aksi kejahatan tersebut dilakukan para tersangka di sebuah klinik yang mereka kelola, yakni di Rumah Bersalin Sarbini Dewi, daerah Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

    Di klinik tersebut, keduanya menawarkan jasa perawatan bayi yang merupakan modus mereka untuk mencari target yang akan dijual.

    Disampaikan Endriadi, informasi jasa perawatan bayi telah tersebar di masyarakat. Alhasil, kedua tersangka ini bisa dengan mudah mencari target.

    “Rumah sakit atau tempat praktek mereka ini sudah tersebar informasi bahwa rumah sakit tersebut menerima dan merawat bayi. Apabila ada pasangan (suami-istri) yang tidak mau atau tidak mampu merawat bayinya, mendatangilah tempat praktik mereka ini lalu dititipkan anaknya kemudian dirawat,” tutur dia.

    Tak hanya merawat, JE dan DM biasanya juga mencari calon pengadopsi anak. Setelahnya, kedua tersangka membantu proses adopsi secara ilegal untuk bayi-bayi yang mereka jual.

    Dijual hingga Papua

    Dalam kasus ini, polisi turut menyita sejumlah dokumen serah terima atas bayi-bayi yang dijual pelaku dari rumah bersalin.

    Merujuk pada dokumen itu, terungkap para pengadopsi berasal dari berbagai daerah. Selain Yogyakarta dan sekitarnya, ada pula Surabaya, Bali, NTT, hingga Papua.

    Orang tua tahu

    Wadir Reskrimum Polda DIY AKBP K Tri Panungko menyebut para orang tua yang menyerahkan bayi kepada JE dan DM mengetahui jika anak mereka dijual kepada orang lain.

    “Orang tua kandungnya ini memang ingin menjual tapi dengan perantara bidan-bidan ini, karena dia (pelaku) kan punya jaringan,” kata Tri.

    Tri juga membeberkan baik DM maupun JE memanfaatkan bayi atau anak yang lahir di luar pernikahan untuk selanjutnya ditawarkan dengan modus adopsi secara ilegal.

    (dis/isn/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ada Sandi, Dudung Eks KASAD Juga Gus Ipul

    Ada Sandi, Dudung Eks KASAD Juga Gus Ipul

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy atau Rommy membocorkan ada empat nama yang masuk bursa calon ketua umum (caketum) partai. Dua di antaranya berasal dari luar partai.

    Menurutnya, keempat nama itu didapat dari aspirasi internal PP, serta tak menutup kemungkinan nama-nama caketum bakal bertambah di kemudian hari.

    Dari internal PPP, Rommy menyebut ada nama eks Menteri Parekraf Sadiaga Uno Taj Yasin.

    “Dari dalam (PPP) ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi ketua Bapilu kita,” kata Rommy usai pembukaan Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12) dikutip Detiknews.

    Namun, Rommy menyebut pertainya juga terbuka bagi kandidat ketua umum dari luar PPP. Sementara ini, ada dua nama yang mengemuka. Keduanya adalah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang merupakan kader PKB. Satu lagi Dudung Abdurachman, esk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

    Rommy mengaku menerima telepon dari Gus Ipul untuk mengonfirmasi dirinya masuk bursa caketum PPP.

    “Tadi juga beliau langsung menelpon saya menyampaikan, betul nama saya disebut, karena beliau membaca berita. Saya bilang, ya itu yang saya tangkap di pembicaraan WhatsApp grup kader-kader partai dan juga yang kemarin muncul’,” ujarnya.

    “Juga nama Pak Dudung Abdurahman yang mantan KSAD dan beliau juga sekarang Wanhatsuspres, setidaknya 4 nama,” imbuh Rommy.

    Menurutnya, PPP bisa mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait caketum selain kader. Perubahan aturan partai demi mencari ketua umum yang mumpuni adalah hal positif.

    “Sebagai partai Islam yang nggak boleh diubah itu kan hanya Alquran saja. Kalau cuma AD/ART diubah itu adalah keharusan karena itu bahagian dari adaptasi PPP terhadap kebutuhan, termasuk kebutuhan pemimpin baru,” pungkasnya.

    (pta/pta)

  • PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus untuk merespon wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

    “Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.

    “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” imbuhnya.

    Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.

    Ia menyebut saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

    “Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” jelasnya.

    Kendati demikian, Deddy mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tertentu terkait wacana Prabowo itu. PDIP akan menyampaikan secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi UU Pilkada.

    Selain itu, Deddy mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.

    Karenanya, ia menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu. Ia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.

    “Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (tfq/pta)

  • PDIP Desak Kapolda Papua Tengah Dicopot Imbas Intervensi Rekapitulasi

    PDIP Desak Kapolda Papua Tengah Dicopot Imbas Intervensi Rekapitulasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PDI Perjuangan (PDIP) mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Papua Tengah hingga Kapolres Paniai karena dinilai telah mengintervensi proses rekapitulasi suara Pilkada.

    Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan peristiwa intervensi tersebut dilakukan pada saat sidang pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai. Selain intervensi, ia mengatakan sejumlah anggota kepolisian juga turut melakukan aksi kekerasan terhadap peserta rapat.

    “Kami meminta kepada Kapolri atau Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papera, Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri dan Kabagops Polres Paniai AKP Hendry Joedo,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12).

    Ronny menilai aksi intervensi itu dilakukan lantaran ada sejumlah pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkada di Papua Tengah. Karenanya, ia menduga ada keberpihakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap salah satu paslon tertentu.

    Lebih lanjut, Ronny memastikan pihaknya akan terus mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan khususnya di wilayah Papua. Ia mengatakan masyarakat Papua telah melewati proses pemilu yang panjang dan berkomitmen menjaga demokrasi yang telah tumbuh secara baik.

    “Jangan sampai demokrasi ini dirusak oleh kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media,” jelasnya.

    Sebelumnya PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap aksi kekerasan dan intervensi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam dalam proses rekapitulasi Pilkada di Paniai, Papua Tengah.

    Ronny mengatakan peristiwa kekerasan dan intervensi itu dilakukan terhadap para anggota KPUD Paniai pada saat proses rekapitulasi suara tengah berlangsung. Ia menjelaskan insiden itu mulanya terjadi pada Rabu (11/12) lalu, ketika anggota Polres Paniai tiba-tiba masuk dalam ruangan rekapitulasi suara.

    Dalam konferensi pers tersebut, Ronny turut memutarkan sejumlah video bukti aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polres Paniai. Ia bahkan menyebut Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Judo merupakan salah satu pihak yang terlibat melakukan intervensi.

    Ronny menyebut AKP Hendry bahkan sampai masuk ke dalam ruangan rekapitulasi dan mengancam kelima komisioner KPU Paniai di tengah-tengah rapat. Karenanya, ia menilai ada keberpihakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap salah satu paslon Gubernur di Papua Tengah.

    Ia bahkan menilai intervensi itu memang sengaja dilakukan untuk menggagalkan pleno yang tengah berjalan di Papua tengah. Hanya saja, Ronny menyebut hal itu tidak bisa terwujud lantaran PDIP memiliki dokumen lengkap berupa salinan formulir C hasil dan D hasil.

    “Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” tuturnya.

    (tfq/pta)

  • Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Sudah Capai 91,8 Persen

    Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Sudah Capai 91,8 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hingga Kamis (12/12) pukul 19:00 WIB, rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang dan pengumuman rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah mencapai 91,8 persen.

    “Dari total 37 provinsi, yang sudah menyelesaikan rekapitulasi dan mengumumkan sebanyak 34 provinsi atau 91,8 persen,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

    Untuk rekapitulasi tingkat kabupaten/kota pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kata dia, sebanyak 500 kabupaten/kota telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengumumkan hasilnya.

    “Jadi, tersisa delapan (kabupaten/kota) saja, tetapi beberapa sudah selesai, 98,23 persen,” ujarnya.

    Kemudian untuk tingkat kecamatan, kata dia, sebanyak 7.107 dari total 7.199 kecamatan atau 98,72 persen telah menyelesaikan rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

    Sementara itu, Afifuddin menjelaskan bahwa sebanyak 499 dari 508 kabupaten/kota telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengumumkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

    “Selanjutnya, pemilihan bupati dan wakil bupati (dan wali kota dan wakil wali kota) untuk tingkat kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dari total 7.233 kecamatan, yang sudah menyelesaikan rekap sebanyak 7.127 kecamatan, atau 98,53 persen,” jelasnya.

    (Antara/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • PDIP Ungkap Dugaan Kekerasan Polisi Saat Rekaputulasi di Papua Tengah

    PDIP Ungkap Dugaan Kekerasan Polisi Saat Rekaputulasi di Papua Tengah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap dugaan aksi kekerasan dan intervensi yang dilakukan oleh anggota kepolisian saat proses rekapitulasi Pilkada Paniai, Papua Tengah.

    Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan peristiwa kekerasan dan intervensi polisi dilakukan terhadap para anggota KPUD Paniai pada saat proses rekapitulasi suara tengah berlangsung.

    “Telah terjadi proses yang menurut kami di mana proses rekapitulasi, kami melihat bahwa ada intervensi dari kepolisian,” ujarnya dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jumat (13/12) malam.

    Ronny menjelaskan peristiwa kekerasan dan intervensi itu mulanya terjadi pada Rabu (11/12) lalu, ketika anggota Polres Paniai tiba-tiba masuk dalam ruangan rekapitulasi suara.

    Dalam konferensi pers tersebut, Ronny turut memutarkan sejumlah video bukti aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polres Paniai. Ia bahkan menyebut Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Judo merupakan salah satu pihak yang terlibat melakukan intervensi.

    Ronny menyebut AKP Hendry bahkan sampai masuk ke dalam ruangan rekapitulasi dan mengancam kelima komisioner KPU Paniai di tengah-tengah rapat. Karenanya, ia menilai ada keberpihakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap salah satu paslon Gubernur di Papua Tengah.

    Menurutnya, intervensi itu memang sengaja dilakukan untuk menggagalkan pleno yang tengah berjalan di Papua tengah. Hanya saja, Ronny menyebut hal itu tidak bisa terwujud lantaran PDIP memiliki dokumen lengkap berupa salinan formulir C hasil dan D hasil.

    “Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan tidak ada faktor yang bisa dijadikan pembenaran terhadap aksi represif tersebut.

    Ia menilai apabila memang terjadi kericuhan antara KPU dengan Panitia Pengawas ataupun dugaan suap oleh komisioner KPU, tetap tidak perlu melakukan aksi kekerasan.

    Menurutnya sudah ada koridor hukum yang bisa diambil tanpa harus membawa senjata api dan mempertontonkan aksi kekerasan dihadapan warga sipil

    “Tidak ada pembenaran, apakah itu kericuhan antara KPU dengan Panwas atau suap oleh komisioner KPU. Kalau ada laporan seperti itu, maka ada proses hukum pidana, bukan dengan menghentikan dan melakukan kekerasan di tempat perhitungan suara,” pungkasnya.

    (tfq/pta)