Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • Ruang Kerja Gubernur BI Turut Digeledah KPK

    Ruang Kerja Gubernur BI Turut Digeledah KPK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga ruang kerja di Kantor Bank Indonesia (BI) terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility(CSR), Senin (15/12) malam.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh CNNIndonesia.com, tiga tempat tersebut yaitu ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan dua ruangan di Departemen Komunikasi.

    “Betul, (geledah) ke tiga ruangan,” ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Selasa (17/12).

    Penggeledahan tersebut berlangsung sekitar delapan jam dimulai dari pukul 20.00 WIB malam hingga 04.00 WIB dini hari.

    Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggeledah Kantor BI. Hanya saja, KPK belum menyampaikan informasi barang bukti apa saja yang disita.

    “Ya benar tim dari KPK semalam melakukan geledah di Kantor BI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (16/12).

    Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan bakal menyampaikan informasi tersebut pada sore nanti bertepatan dengan konferensi pers catatan akhir tahun.

    Sebelumnya, KPK menduga penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

    “Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Jakarta, Rabu (18/9) lalu.

    Lembaga antirasuah sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, hanya saja belum mengumumkan identitasnya kepada publik.

    Hal itu akan disampaikan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

    Dilansir dari pemberitaan sejumlah media massa, baik BI maupun OJK sudah menanggapi proses hukum yang sedang berjalan di KPK tersebut.

    Kedua lembaga ini menyatakan akan kooperatif membantu KPK untuk mengusut tuntas kasus dimaksud.

    (ryn/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Kasus Satu Keluarga Tewas di Ciputat

    Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Kasus Satu Keluarga Tewas di Ciputat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polisi tengah mendalami dugaan pembunuhan terkait kasus kematian satu keluarga di Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

    “Sedang didalami, penyelidikan terkait hal tersebut (dugaan pembunuhan),” kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas Arifin kepada wartawan, Selasa (17/12).

    Dugaan pembunuhan ini turut diusut lantaran dalam kasus ini ada satu korban yang masih berusia tiga tahun, anak pasangan suami-istri (pasutri) yang juga tewas.

    “Iya (dalami ada dugaan pembunuhan atau tidak) khususnya kan ada korban anak 3 tahun tersebut,” ucapnya.

    Satu keluarga yang terdiri atas tiga orang ditemukan tewas diduga karena bunuh diri di Ciputat Timur Tangerang Selatan, Minggu (15/12). Ketiganya yakni AF (laki-laki usia 31), YL (perempuan usia 28) dan AH (laki-laki usia 3 tahun).

    Ketiga jenazah itu pertama kali ditemukan saksi Y dan N yang masih kerabat korban. Saat itu, saksi melihat di dalam kamar korban ada YL dan AH yang sudah terbaring kaku.

    Sementara untuk korban AF ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung di dapur dengan menggunakan tali tambang yang terikat di atas kayu plafon.

    Beredar informasi, kematian satu keluarga ini diduga karena sang suami terlilit utang pinjaman online (pinjol). Namun, kepolisian belum bisa menyimpulkan dan masih melakukan pendalaman.

    (dis/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Nawawi Minta Pimpinan KPK Baru Tuntaskan Kasus ASDP dan Harun Masiku

    Nawawi Minta Pimpinan KPK Baru Tuntaskan Kasus ASDP dan Harun Masiku

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango meminta pimpinan KPK periode 2024-2029 menuntaskan kasus dugaan korupsi PT ASDP Ferry Indonesia (Persero) dalam kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara.

    “Ada beberapa (kasus yang jadi pekerjaan rumah pimpinan KPK 2024-2029). Penanganan perkara ASDP. Ada beberapa,” kata Nawawi di Jakarta, Senin (16/12).

    Nawawi mengaku terus berkoordinasi dengan pimpinan KPK yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto terkait kasus-kasus yang sedang ditangani.

    Tiga dari lima pimpinan KPK pernah bertugas di KPK. Mereka yakni, Johanis Tanak yang merupakan wakil ketua KPK 2019-2024, Setyo Budiyanto yang pernah menjabat sebagai direktur penyidikan, dan Fitroh Rohcayanto yang pernah bertugas sebagai direktur penuntutan.

    “Cukup Banyak begitu (perkara), tetapi nanti kami akan bicarakan. Kebetulan beliau-beliau ada beberapa yang bukan orang baru juga,” ujarnya.

    Tak hanya kasus ASDP, Nawawi juga mendorong pimpinan KPK baru ini menangkap mantan caleg PDIP Harun Masiku yang sudah buron sejak awal 2020 lalu.

    “Kebetulan yang jadi ketua (KPK) pernah menjabat sebagai direktur penyidikan dan perkara itu sudah berlangsung sejak yang bersangkutan masih direktur penyidikan. Itu akan lebih optimal juga,” katanya.

    Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

    “Mereka sedang menghitung. Kita menanyakan sejauh mana progressnya itu,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/12).

    KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi; Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksonodan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi, danBos PT Jembatan Nusantara Group bernama Adjie.

    Tiga tersangka, yakni para petinggi ASDP mengajukan gugatan praperadilan, namun permohonan praperadilan mereka tidak diterima hakim tunggal PN Jakarta Selatan.

    Penyidikan kasus dugaan korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019-2022 dilakukan KPK sejak 11 Juli 2024.

    Berdasarkan perhitungan sementara, kasus ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun. Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk dilakukan pemeriksaan.

    (fra/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Omnibus Law Politik Tampung Pembahasan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Omnibus Law Politik Tampung Pembahasan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut wacana kepala daerah dipilih DPRD akan dibahas saat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

    Tito mengatakan revisi dua undang-undang itu sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas). Menurutnya, akan ada pembahasan mengenai wacana tersebut sebelum dibawa ke rapat revisi undang-undang.

    “Pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari, tapi sebelum itu kita akan adakan rapat,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12).

    Tito mengatakan setuju dengan wacana yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto itu. Dia berkata sejak lama mendorong pilkada asimetris, salah satunya dengan metode pemilihan di DPRD.

    Dia berpendapat pilkada lewat DPRD juga bisa diterjemahkan sebagai demokrasi. Menurutnya, demokrasi bisa langsung ataupun perwakilan.

    “Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan. Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian,” ujarnya.

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan wacana gubernur dipilih oleh DPRD nantinya akan dibahas dalam revisi paket undang-undang politik dengan sistem omnibus law.

    Rifqi menjelaskan omnibus law nantinya akan menggabungkan UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.

    “Bagi Komisi II DPR RI hal ini menjadi penting sebagai salah satu bahan untuk kami melakukan revisi terhadap omnibus law politik yang di dalamnya terkait bab Pilkada, terkait slide bab tentang Pemilu, bab tentang Partai Politik, bab tentang Hukum Acara Sengketa Kepemiluan,” kata Rifqi saat dihubungi, Senin (16/12).

    Sebelumnya, Prabowo melempar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena merasa pilkada secara langsung terlalu mahal.

    Ia menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikkan hal tersebut.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    Kajian menyeluruh

    Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia sementara itu membuka opsi untuk mengkaji sistem pemilu secara keseluruhan mulai Pilkada, Pilpres, Pileg, maupun Pilkades.

    Menurut Doli, pembahasan sistem pemilu tidak bisa dilakukan secara parsial, misalnya hanya untuk pilkada. Menurut dia, pembahasannya harus dilakukan menyeluruh, bahkan termasuk di dalamnya menyangkut sistem kepartaian.

    “Perbaikan sistem pemilu itu harus satu paket dengan semua urusan pemilihan lainnya, pilpres, pileg, pilkada, dan seharusnya juga termasuk pilkades di dalamnya. Bahkan juga sangat erat kaitannya dengan sistem kepartaian kita,” kata Doli saat dihubungi, Senin (16/12).

    Menurut Doli, perubahan UU Politik bisa dilakukan secara kodifikasi, bersama UU Pemilu dan UU Penyelenggara Pemilu. Namun, sebelum perubahan secara menyeluruh, dia menilai perlu ada identifikasi masalah.

    Menurut Doli, masalah biaya politik hanya salah satunya. Faktanya, kata dia, masalah lain seperti money politics, vote buying, political transactional, juga semakin permisif dan massif terjadi di tengah masyarakat.

    “Setelah kita sepakat untuk perbaikan sistem, maka yang kita lakukan adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap apa kelemahan dan kekurangan sistem yang kita gunakan sekarang. Baru kita masuk pada sistem paling ideal seperti apa yang perlu kita elaborasi,” katanya.

    Oleh karena itu, Doli mengatakan pernyataan Presiden dengan mengambil contoh sistem pemilu di Malaysia, Singapura, dan India akan menjadi opsi yang akan dikaji DPR. Dia menilai, di awal pemerintahan saat ini mestinya menjadi momentum untuk sistem pemilu.

    “Oleh karena sebaiknya pidato Presiden itu harus ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah, seluruh pimpinan Partai Politik dan DPR. Apalagi DPR bersama pemerintah sudah memasukkan revisi UU Pemilu, Pilkada dan Parpol di dalam Prolegnas prioritas,” katanya. 

    (dhf/rzr/thr/gil)

  • Telantarkan Keluarga hingga Bolos Kerja

    Telantarkan Keluarga hingga Bolos Kerja

    Makassar, CNN Indonesia —

    Tiga polisi di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat sebagai anggota Polri setelah terbukti melakukan pelanggaran berat.

    “Hari ini ada tiga anggota kita lakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib, Senin (16/12).

    Ngajib menerangkan ketiga polisi yang dipecat yakni, Bripka Irfanuddin, Bripka Budyanto, dan Bripka Abdullah Amudi.

    “Melakukan pelanggaran menelantarkan keluarga, tidak melaksanakan tugas atau disersi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan Kapolri sehingga kita lakukan tindakan tegas diberhentikan dari kepolisian,” jelasnya.

    Pelaksanaan upacara PTDH dilakukan secara In Absentia dengan membawa foto ke 3 personel Polri yang di PTDH ke depan inspektur upacara untuk dicoret.

    Selain memberikan sanksi bagi pelanggar, Ngajib juga memberikan penghargaan kepada anggota Polrestabes Makassar yang memiliki prestasi selama menjalankan tugasnya dengan baik.

    “Selama ini alhamdulillah ada 744 personil yang telah diberikan penghargaan,” ungkapnya.

    Polrestabes Makassar mendapatkan penghargaan penilaian terbaik penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Ombudsman dengan nilai tertinggi dan terbaik di seluruh jajaran Polda Sulawesi Selatan.

    (mir/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bawas MA Periksa Hakim R yang Tunjuk Majelis Pemvonis Bebas Tannur

    Bawas MA Periksa Hakim R yang Tunjuk Majelis Pemvonis Bebas Tannur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) telah memeriksa hakim R yang disebut terlibat dalam penunjukan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memberikan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur.

    Juru bicara MA, Yanto mengatakan pihaknya bakal menyampaikan hasil pemeriksaan itu setelah adanya kesimpulan.

    “Bawas sudah terjun, sudah memeriksa, ya. Cuman nanti kalau sudah selesai, sudah disimpulkan, segera kita umumkan juga,” kata Yanto di Gedung MA, Senin (16/12).

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai tersangka penerima suap dalam kasus vonis bebas pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

    Pengacara Ronald Tannur Lisa Rahmat juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam kasus ini penyidik menyita barang bukti uang tunai dalam berbagai pecahan senilai RP20 miliar beserta sejumlah barang elektronik.

    Kejagung juga turut menetapkan ibunda dari Ronald Tannur yakni Meirizka Widjaja sebagai tersangka pemberi suap. Meirizka diduga telah memberikan uang suap untuk ketiga hakim melalui Lisa sebanyak Rp3,5 M.

    Dalam kasus ini, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar sempat mengatur pertemuan antara pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat dengan pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyebut awalnya Lisa menghubungi Zarof untuk dikenalkan dengan sosok R selaku pejabat PN Surabaya.

    Abdul mengatakan permohonan tersebut disampaikan Lisa dengan maksud dapat melobi R untuk memilih Majelis Hakim perkara Ronald Tannur seperti yang diinginkan.

    (yoa/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • DPR Cemas Politik Uang Lari ke Parpol Kalau Gubernur Dipilih DPRD

    DPR Cemas Politik Uang Lari ke Parpol Kalau Gubernur Dipilih DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai usulan gubernur dipilih oleh DPRD dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi maraknya politik uang (money politics) dalam Pilkada.

    Namun, Rifqi mengatakan Komisi II akan berhati-hati terkait potensi politik uang beralih ke partai politik dan DPRD jika wacana itu diberlakukan.

    “Usul agar budaya dan kultur politik kita tidak barbarian termasuk soal money politics, menjadi juga salah satu pertimbangan penting kenapa pemilihan itu tak lagi dilakukan secara langsung,” kata Rifqi saat dihubungi, Senin (16/12).

    “Kendati demikian, kita harus mencari formula yang tepat agar korupsi dan money politics itu tak beralih ke parpol dan DPRD,” sambungnya.

    Rifqi menegaskan kehati-hatian itu perlu agar pemilihan gubernur melalui DPRD tak kembali menimbulkan trauma seperti dahulu. Ia menyinggung UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah yang meliputi gubernur, wali kota, dan bupati melalui DPRD.

    “Karena dulu diwarnai oleh aksi premanisme politik dan politik uang di berbagai tempat,” ujar dia.

    Sebelumnya, wacana tersebut dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, pada Kamis (12/12). Ia menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikkan hal tersebut.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (mab/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pasutri Tewas Ditabrak Mobil Dinas Kajari Timor Tengah Selatan

    Pasutri Tewas Ditabrak Mobil Dinas Kajari Timor Tengah Selatan

    Kupang, CNN Indonesia —

    Pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, meninggal dunia saat mengendarai sepeda motor akibat ditabrak mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri TTS.

    Kasat Lantas Polres TTS Iptu Rally Lerik mengatakan kecelakaan maut tersebut terjadi Senin (16/12) sore sekitar pukul 15.25 Wita. Korban tabrakan tersebut adalah Jhon Hermen Fangidae (44) dan Serly Maria Oktavia Selan (40), warga Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, TTS.

    “(TKP) Laka lantas di jalan raya Fatumetan, RT O16 / RW 007, Desa Bointuka Kec Batu Putih, Kab TTS,” kata Rally saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin.

    Dia menjelaskan mobil dinas Kajari TTS dengan nomor polisi DH 3 WD yang dikemudikan Muhamad Najib Syahroni menabrak sepeda motor yang dikendarai Jhon Hermen Fangidae dan Serly Maria.

    Awalnya, kata Rally, mobil dan motor datang dari arah yang saling berlawanan.

    “Mobil Inova DH 3 WD melaju dari arah batu putih menuju ke arah Kota Soe, sedangkan kedua korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi datang dari arah berlawanan,” tuturnya.

    Saat di TKP, karena kondisi jalan, mobil keluar jalur dan menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Rally mengatakan pasutri yang mengendarai motor terjatuh hingga meninggal dunia di tempat.

    Kedua jenazah korban tabrak tersebut langsung dibawa ke RSUD Soe. Sedangkan pengendara mobil langsung diamankan ke Unit Laka Sat Lantas Polres TTS.

    Dia mengatakan, usai terjadi tabrakan tim olah TKP dari Unit Laka Sat Lantas Polres TTS langsung turun ke lokasi dan melakukan olah TKP.

    “Barang bukti juga sudah langsung diamankan yakni sepeda motor dan mobil Innova,” ujarnya.

    Menurut informasi, saat terjadi tabrakan, Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Sumantri ada di dalam mobil tersebut. Dia duduk di samping kiri pengemudi.

    (ely/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Periksa Kepala Disdik Semarang, Dalami Pengadaan Kursi-Meja SD

    KPK Periksa Kepala Disdik Semarang, Dalami Pengadaan Kursi-Meja SD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi, Senin (16/12), untuk mendalami pengadaan kursi dan meja di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

    Saksi dimaksud yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto dan Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan (Sekdisdik 2023) Muhammad Ahsan. Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang.

    “Saksi didalami terkait pengadaan mebel kursi dan meja SD di Pemkot Semarang,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin (16/12).

    KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

    Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui penanganan kasus ini, terdapat empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka ialah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita; suami Ita yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri; serta pihak swasta bernama Martono dan Rachmat.

    Mereka telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

    Dalam proses penyidikan berjalan, tim penyidik KPK setidaknya sudah menggeledah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah untuk mencari barang bukti.

    KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut. Mulai dari dokumen APBD 2023-2024, dokumen pengadaan masing-masing dinas, hingga uang pecahan rupiah dan euro.

    Ita juga sudah mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sidang perdana yang dijadwalkan hari ini ditunda.

    (ryn/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 Akan Jalani Induksi 3 Hari

    Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 Akan Jalani Induksi 3 Hari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 akan menjalani induksi selama tiga hari mulai Selasa (17/12).

    “Untuk pimpinan yang sudah dilantik ini akan mengikuti proses induksi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar dua sampai dengan tiga hari nanti ke depan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/12).

    Tessa menjelaskan induksi tersebut meliputi pengenalan nilai-nilai integritas yang menjadi pegangan setiap insan KPK. Proses itu juga berlaku untuk pegawai baru di KPK.

    “Induksi ini adalah satu kegiatan tidak hanya kepada pimpinan, tetapi kepada seluruh pegawai baru yang akan bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan maksud untuk memberikan nilai-nilai KPK kepada mereka dan bagaimana tugas-tugas yang harus mereka jalankan,” tutur Tessa.

    “Karena KPK juga memiliki standar integritas yang cukup tinggi dan juga akan disampaikan hal-hal termasuk kode etik, hal-hal kedisiplinan dan hal-hal lain yang tentunya ini akan disampaikan kepada pegawai yang baru maupun pimpinan yang baru yang akan bertugas ke depannya,” sambung dia.

    Juru bicara berlatar belakang pensiunan Polri ini menjelaskan materi induksi akan diberikan oleh internal KPK.

    “Dari KPK sendiri nanti yang akan menyampaikan, mungkin akan dibuka oleh pimpinan yang lama, tetapi untuk pelaksanaan induksi itu KPK sudah memiliki tim yang biasa memberikan induksi kepada pegawai-pegawai baru,” terang dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini melantik lima pimpinan dan anggota dewas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 20 Desember mendatang, mengikuti masa jabatan akhir pejabat KPK saat ini.

    Di kursi pimpinan KPK mendatang, terdapat nama Setyo Budiyanto (mantan Direktur Penyidikan KPK sekaligus Irjen Kementerian Pertanian), Johanis Tanak (Komisioner KPK saat ini), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK), Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK) dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).

    Sementara di kursi dewan pengawas KPK akan diisi oleh Chisca Mirawati (Founder & Managing Partner CMKP Law), Benny Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas), Wisnu Baroto (jaksa), Sumpeno (hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dan Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).

    (ryn/isn)

    [Gambas:Video CNN]