Category: CNNindonesia.com Nasional

  • Petisi Desak Prabowo Batalkan PPN 12 Persen Tembus 90 Ribu Orang

    Petisi Desak Prabowo Batalkan PPN 12 Persen Tembus 90 Ribu Orang

    Jakarta, CNN Indonesia

    Petisi yang berisi penolakan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen menembus 90 ribu tanda tangan.

    Petisi ini berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!”. Petisi tersebut sudah tayang di situs change.org sejak 19 November 2024.

    Per pagi ini pukul 06.39 WIB, sudah ada 90.153 orang yang menandatangani petisi tersebut. Inisiator petisi menargetkan 150 ribu tanda tangan untuk petisi tersebut.

    Pembuat petisi menolak kenaikan PPN 12 persen karena menyulitkan rakyat. Dia mengingatkan daya beli masyarakat sedang buruk.

    “Rencana menaikan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” tulis Bareng Warga, inisiator petisi tersebut.

    Mereka mengingatkan masih ada 4,91 juta orang pengangguran per Agustus 2024 merujuk Badan Pusat Statistik (BPS). Lalu ada 83,83 juta orang yang pekerjaannya di sektor informal.

    Kemudian mereka mengkritik upah mininum yang tak memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data BPS 2022, standar hidup layak di Jakarta membutuhkan Rp14 juta per bulan. UMP Jakarta di tahun 2024 saja hanya Rp5,06 juta.

    “Atas dasar itu, rasa-rasanya Pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” tulis inisiator petisi.

    Sebelumnya, pemerintah memastikan kenaikan PPN 12 persen akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN berlaku terhadap semua barang dan jasa, kecuali sembako.

    “Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada jumpa pers, Senin (16/12).

    (dhf/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gus Ipul Bela Gus Yahya soal Tudingan MLB NU, Yakin Gejolak Tak Meluas

    Gus Ipul Bela Gus Yahya soal Tudingan MLB NU, Yakin Gejolak Tak Meluas

    Yogyakarta, CNN Indonesia

    Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut tudingan soal ketua umum organisasinya, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya melanggar AD/ART NU hingga layak dicopot dari jabatannya tidaklah berdasar.

    “Kalau semua orang bisa ngomong hanya nuduh-nuduh, percuma. Enggak ada bukti-bukti yang konkrit,” katanya saat ditemui di Pondokrejo, Tempel, Sleman, DIY, Rabu (18/12).

    Ia justru mempertanyakan dasar tuntutan atau permintaan yang muncul dari Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU (PO & MLB NU) melalui forum Focus Grup Discussion (FGD) Pra MLB NU di salah satu Hotel di Surabaya, Selasa (17/12).

    Pasalnya, Gus Ipul bilang laporan pertanggungjawaban (LPJ) Gus Yahya sebagai ketum PBNU belum saatnya disampaikan. Sosok Menteri Sosial itu menyebut LPJ PBNU era Gus Yahya baru akan disodorkan saat ‘Muktamar NU yang resmi’.

    “Ya, dari mana dulu, AD/ART itu nanti yang bicara saat Muktamar. Kan bukan sekarang, bukan forumnya untuk memberikan pertanggungjawaban,” kata Ipul.

    “Lebih-lebih NU sekarang sudah punya aturan yang lebih rinci, lebih ketat. Misalnya, gini lah. MLB itu bisa, tapi yang menyelenggarakan harus PBNU. Gitu loh, itu harus tahu semua itu. Kalau bukan PBNU, tidak sah,” sambungnya menegaskan.

    Dia pun menuding para penggagas MLB adalah orang-orang yang tak paham soal urusan rumah tangga PBNU, lantaran tak memahami persyaratan dukungan sekurang-kurangnya 50 plus 1 pemilik suara wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU).

    “Yang enggak ngerti NU. Enggak ngerti NU. Lah, kalau ngerti NU, ya paham itu,” katanya.

    “MLB itu harus PBNU yang menyelenggarakan. Itu pun atas usulan 50 persen lebih pemilik suara. Jadi, angel-angel,” lanjut Gus Ipul.

    Gus Ipul menyarankan agar kubu penggagas MLB NU sebaiknya bersabar. Musababnya, kepengurusan PBNU pimpinan Gus Yahya akan berakhir lebih kurang dua tahun lagi.

    “Wes sudah Muktamar pada saatnya aja. Kurang dua tahun lagi Muktamar. Kalau enggak setuju, ya nantilah Muktamar ada lagi,” pungkasnya.

    Yakin konflik tak meluas

    Gus Ipul lebih lanjut meyakini konflik di tubuh organisasinya tak akan merembet sampai ke level akar rumput. Ia mengklaim, para Nahdliyin memahami siapa ‘imam’ mereka di tengah guncangan wacana Muktamar Luar Biasa NU.

    “Enggak (sampai ke akar rumput), masyarakat NU, jemaah NU sudah tahu persis itu siapa yang harus diikuti. Sudah ngerti persis, sudah paham persis warga NU,” katanya.

    Dia turut memastikan PBNU di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya masih solid, mulai dari pengurus cabang hingga pusat.

    “Saya pastikan bahwa sekarang NU lagi solid-solidnya gitu,” tegas sosok Menteri Sosial RI itu.

    Gus Ipul sendiri sangat menyanyangkan wacana MLB NU yang menurutnya hanya akan merugikan para penggagasnya sendiri. Lagipula, ia percaya jika wacana MLB NU tak akan pernah berhasil dilakukan.

    “Enggak ada satu pun yang menginginkan Muktamar di luar Muktamar yang sudah direncanakan dan tidak ada pernah sejarahnya MLB di lingkungan NU berhasil,” sambungnya.

    Sejumlah orang yang tergabung dalam PO & MLB NU mengembuskan wacana muktamar luar biasa. Mereka menggoyang kepemimpinan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

    Melalui FGD Pra MLB NU di salah satu Hotel di Surabaya, Selasa (17/12) kemarin, mereka menyatakan Gus Yahya telah melanggar ADART NU hingga layak dicopot dari jabatannya sebagai ketum PBNU.

    Mereka sendiri telah mengevaluasi Kinerja 3 Tahun PBNU Masa Khidmat 2022-2027. PO MLB NU pun mengaku menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya dan jajarannya. Salah satunya keberpihakan PBNU dalam tahun politik.

    Mereka juga menduga Gus Yahya sudah melakukan pemecatan banyak pengurus wilayah yang tak sesuai prosedur.

    Terbaru, PO MLB NU melakukan sowan ke sejumlah kiai sepuh untuk menyampaikan undangan forum Pra-MLB NU lanjutan di Surabaya, Jumat-Sabtu, 20-21 Desember 2024.

    Kendati, sejauh ini belum terungkap di mana lokasi Pra-MLB itu akan digelar. Begitu juga nama-nama masyayikh dan kiai sepuh NU yang bakal hadir.

    (kum/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kalau Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Dimaafkan

    Kalau Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Dimaafkan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan memberi kesempatan koruptor tobat selama bisa mengembalikan hasil curiannya kepada negara. Kesempatan bertobat bisa diberikan dalam hitungan minggu hingga bulan.

    Ia tidak menyebutkan waktu spesifik terkait hal itu. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12).

    “Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Prabowo.

    Prabowo tidak mendetailkan cara pengembalian hasil korupsi, tetapi ie berpendapat koruptor bisa mengembalikan hasil curian dengan diam-diam supaya tak ketahuan.

    Menurutnya, cara itu dapat digunakan selama para koruptor bertobat dan mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengingatkan semua aparatur negara untuk taat hukum, dan tunaikan kewajiban kepada bangsa dan negara. Seluruh aparat juga diingatkan untuk setia kepada negara dan rakyat.

    Ia pun meyakini langkah-langkah itu didukung rakyat Indonesia.

    “Hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara. Bayar lah kewajibanmu! Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan,” kata Prabowo.

    “Tetapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kami akan menegakkan hukum,” tuturnya.

    Kegiatan di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar merupakan rangkaian dari lawatan Prabowo di Mesir pada 17-19 Desember.

    Berpidato di depan mahasiswa Indonesia dilakukan setelah Prabowo bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Mesir Al Ittihadiya.

    Dua pemimpin itu menjajaki berbagai peluang kerja sama, termasuk di sektor ekonomi, pertahanan, pendidikan, kemudian olahraga dan kebudayaan.

    Prabowo dan El Sisi, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan bersama mereka, juga sepakat untuk segera membentuk perjanjian kerja sama pertahanan (DCA).

    (Antara/chri)

  • 370 Bencana Landa Jatim Sejak Awal 2024, 46.505 KK Terdampak

    370 Bencana Landa Jatim Sejak Awal 2024, 46.505 KK Terdampak

    Surabaya, CNN Indonesia

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan 370 bencana melanda Jawa Timur sejak awal 2024. Bencana-bencana tersebut menewaskan 25 orang dan membuat sedikitnya 64 orang luka-luka.

    Hal tersebut diungkapkan Adhy Karyono dalam Rakor Pengendalian Bencana bersama Pratikno Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (17/12) malam.

    Adhy merincikan peristiwa angin kencang paling mendominasi dengan 119 kejadian, diikuti 93 banjir, 91 kebakaran hutan, 43 kebakaran lahan, 10 angin puting beliung, delapan tanah longsor dan enam kategori lainnya.

    “10.683 unit rumah rusak, dengan total KK (Kepala Keluarga) terdampak 46.505,” ujar Adhy.

    “Hampir semua bencana sepanjang tahun mengintai. Semua jenis bencana ada,” tuturnya.

    Ia kemudian mengungkapkan lebih dari satu bulan terakhir, yakni 1 November hingga 17 Desember 2024, 62 kejadian, seperti banjir dan angin puting beliung melanda 26 kota/kabupaten Jawa Timur.

    Oleh sebab itu, Adhy meminta kepada semua kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan, mitigasi dan penanggulangan bencana, terutama bagi wilayah yang sudah pernah dilanda bencana seperti banjir.

    Hal tersebut menyusul laporan pihak BKMG bahwa curah hujan diprediksi masih tinggi sampai tiga hari mendatang dan berpotensi menimbulkan banjir.

    “Perkiraan 2-3 hari ke depan hujan sangat lebat. Banjir bisa lebih lama,” katanya.

    Adhy turut meminta BPBD bergerak cepat mengevakuasi korban bencana, terutama banjir di kawasan terdampak dan mendistribusikan kebutuhan pokok, seperti di Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, Mojokerto, Jombang hingga Sidoarjo.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pihaknya akan melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Jatim.

    “Kami akan lakukan operasi modifikasi cuaca siang dan malam. Mudah-mudahan curah hujan cuaca ekstrem bisa dikurangi,” ucap Suharyanto.

    (frd/chri)

  • Menteri ATR Akan Temui Sultan HBX Bahas Lahan Keraton yang Diklaim KAI

    Menteri ATR Akan Temui Sultan HBX Bahas Lahan Keraton yang Diklaim KAI

    Yogyakarta, CNN Indonesia

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait polemik gugatan Keraton Yogyakarta senilai Rp1.000 kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Keraton sebelumnya telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta menyangkut kepemilikan tanah yang diklaim sebagai aset PT KAI.

    “Kita akan bicara dengan Kanjeng Sultan mengenai masalah implementasi hak-hak atas tanah di Yogyakarta,” kata Nusron di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Rabu (18/12).

    Nusron menuturkan, pihaknya akan membicarakan perihal tanah di Yogyakarta, utamanya yang berstatus bukan tanah Keprabon.

    Tanah Keprabon adalah lahan Kasultanan yang dipakai untuk bangunan istana beserta kelengkapannya.

    “Yang tanah Keprabon itu, secara isu sudah selesai. Memang itu haknya Kanjeng Sultan,” imbuh Nusron.

    Walau begitu, Nusron mengakui ada selisih tafsir mengenai pengaturan tanah bukan Keprabon di Yogyakarta antara isi Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang (UU) Keistimewaan.

    “Karena terjadi selisih tafsir, maka kita perlu bicara antara Menteri BPN dengan Kanjeng Sultan. Akan kami agendakan secara lebih lanjut, termasuk tanah KAI yang menyangkut tanah bukan Keprabon,” ujar Nusron.

    Sultan HB X sendiri beberapa waktu lalu mengklaim gugatan terkait kepemilikan tanah yang diklaim PT. KAI dilayangkan berdasarkan kesepakatan antara Keraton Yogyakarta dan para pihak tergugat.

    Sultan menuturkan, pihaknya sudah sejak lama berkomunikasi dengan PT KAI soal aset milik Keraton Yogyakarta berupa lima bidang tanah berstatus Tanah Kasultanan (Sultan Ground) yang dicatat sebagai aktiva tetap BUMN penyelenggara jasa perkeretapaian itu.

    Maksud dari pembicaraan itu adalah guna penghapusbukuan atau pembatalan status aset Keraton Yogyakarta yang diklaim sebagai aktiva tetap PT KAI.

    “(Komunikasi) tidak hanya PT KAI, kejaksaan, Mahkamah Agung, (Kementerian) Keuangan semua sudah. Tapi tidak berani membatalin (status aset),” kata Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (15/11).

    Raja Keraton Yogyakarta itu mengatakan penghapusbukuan status aset hanya bisa dilakukan lewat putusan pengadilan. Sehingga, atas dasar kesepakatan para pihak terkait maka diputuskan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Oktober 2024 lalu.

    “Prosesnya sudah lama, ya kalau mereka ndak sepakat ya saya ndak ke pengadilan,” katanya.

    Setelah penghapusbukuan berdasarkan putusan pengadilan, maka seluruh aset PT KAI yang dibangun di atas objek perkara akan tercatat statusnya sebagai Hak Guna Bangunan (HGB). Sultan tak mempermasalahkan Tanah Kasultanan dipakai oleh BUMN asal tertib administrasi.

    “Jadi nanti yang terjadi (usai putusan pengadilan) itu kira-kira PT KAI punya aset, HGB di atas Sultan Ground. Udah itu aja,” sambung Gubernur DIY itu.

    Sementara, kata Sultan, nominal tuntutan ganti rugi Rp1.000 kepada pihak tergugat hanya sebatas formalitas semata.

    “Ya harus ada kerugian, kalau tidak gimana, itu kan aspek hukumnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Keraton Yogyakarta melayangkan gugatan ke PN Yogyakarta terkait kepemilikan tanah yang diklaim sebagai aset PT KAI. Dalam gugatannya, mereka turut menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000 kepada PT KAI.

    Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Yogyakarta, perkara ini teregister dengan nomor 137/Pdt.G/2024/PN Yyk tertanggal 17 Oktober 2024.

    Gugatan ini diajukan Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga putri Sultan HB X, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono. Sebab klausul PT KAI mencatatkan aktiva tetap nomor ID aset 06.01.00053 nomor AM 400100002010 atas tanah emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta lintas Bogor-Yogyakarta KM 541+900-542+600 seluas 297.192 meter persegi.

    Dalam hal ini, penggugat memohon agar pengadilan menerima serta mengabulkan gugatan seluruhnya, dan menyatakan penggugat memiliki hak atas tanah di emplasemen Stasiun Tugu.

    Selain PT KAI sebagai tergugat I, ada pula Kementerian BUMN RI tergugat II. Sementara pihak turut tergugat meliputi Kantor Pertanahan BPN Kota Yogyakarta, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Perhubungan RI.

    (kum/kid)

  • Bos Tambang Ilegal di Sulut Ditahan Buntut Penganiayaan Anak

    Bos Tambang Ilegal di Sulut Ditahan Buntut Penganiayaan Anak

    Makassar, CNN Indonesia

    Polisi menangkap seorang bos tambang ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, setelah menganiaya dua anak yang dituduh mencuri uang miliknya.

    Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setyo Budhi mengonfirmasi penangkapan itu. Namun, ia mengaku belum menemukan uang yang diduga dicuri dan menjadi pemicu penganiayaan terhadap dua anak.

    “Iya pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan,” kata AKBP Sugeng Setyo Budhi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/12).

    “Untuk uang yang dicuri, kami belum temukan dan masih dalam tahap pengembangan,” ungkapnya.

    Akibat penganiayaan itu, penyidik menjerat bos tambang ilegal itu dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur.

    “Ancaman hukuman lima tahun, 6 bulan,” katanya.

    Kasus kekerasan tersebut bermula ketika tersangka, Ali Kenter diduga mengalami peristiwa pencurian di dalam rumahnya, kemudian menuduh dua anak sebagai pelaku. Namun, anak-anak itu tidak mengaku sehingga dianiaya Ali.

    Terkait status anak-anak yang dituduh mencuri uang, Sugeng menyatakan polisi masih menyelidiki dugaan pencurian tersebut karena mereka belum menemukan uang yang disebut-sebut dicuri itu.

    “Jadi kami belum bisa menempatkan (korban) sebagai tersangka pencurian uang milik Ali Kenter,” jelasnya.

    Perkara dimulai ketika Datu Mokoagow selaku ayah dari korban penganiayaan melaporkan Ali Bin Jindan alias Ali Kenter ke polisi.

    Laporan resmi tersebut telah diterima oleh Polres Boltim dengan nomor LP/B/155/XII/2024/SPKT/Polres Boltim/Polda Sulut. Berdasarkan laporan, peristiwa ini terjadi pada 11 Desember 2024 di Desa Lanut, Kecamatan Modayag.

    (mir/chri)

  • Atap ‘Gedung Setan’ Surabaya Ambrol, 60 Warga Dievakuasi

    Atap ‘Gedung Setan’ Surabaya Ambrol, 60 Warga Dievakuasi

    Surabaya, CNN Indonesia

    Atap ‘Gedung Setan‘ di Jalan Banyu Urip Wetan, Surabaya, dilaporkan ambrol, Rabu (18/12) malam. Puluhan warga yang tinggal di bangunan peninggalan Belanda itu harus dievakuasi.

    Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, lebih dari separuh atap gedung itu runtuh. Kayu konstruksi penyangga genting terlihat sudah berjatuhan menimpa kamar atau tempat tinggal warga di bawahnya.

    Camat Sawahan Amiril Hidayat mengungkapkan kejadian itu bermula saat wilayah setempat diguyur hujan dengan intesitas sedang pada Rabu (18/12) sore.

    “Sekitar 17.00 WIB memang ada turun hujan,” kata Amiril.

    Namun, Amiril meyakini penyebab atap Gedung Setan ambrol bukan hujan, melainkan dugaan kondisi bangunan yang berusia tua, lapuk dan tak layak huni.

    “Bangunan ini sudah lapuk dan memang tidak layak huni, intinya Gedung Setan ini sudah cukup lama ditempati beberapa warga tapi tidak ada renovasi sama sekali,” kata Amiril.

    Berdasarkan data yang dipegang Amiril, Gedung Setan dihuni 18 Kepala Keluarga (KK) atau 60 warga. Mereka tinggal di kamar-kamar yang terletak di dua lantai bangunan tersebut.

    Saat ini, seluruh warga yang menetap di gedung itu terpaksa harus dievakuasi ke balai RW setempat. Beberapa yang lain memilih menumpang di rumah saudaranya. Tak ada korban jiwa atau luka-luka akibat kejadian ini.

    Di sisi lain, Amiril mengatakan, penanganan atau perbaikan gedung tersebut masih belum dapat dipastikan imbas bangunan itu bukan aset Pemkot Surabaya.

    “Itu yang nanti kami komunikasikan dengan Pemkot Surabaya. Karena ini bukan aset pemkot, ini milik pribadi. Secara hukum pribadi yang akan memperbaiki. Pemkot membantu dari sisi evakuasi hingga beberapa hari ke depan,” ucapnya.

    Cerita penghuni Gedung Setan

    Sementara itu, salah satu penghuni Gedung Setan, Sulastri (42) mengatakan, awalnya ia dikabari sang anak bahwa atap tempat tinggalnya berjatuhan satu demi satu. Ia lalu bergegas pulang.

    Saat ia tiba di kamar tempat tinggalnya, runtuhan atap makin parah. Ia lalu mengambil sejumlah barang berharga miliknya kemudian mengajak anaknya lari dari lantai 2 menuju lantai dasar hingga keluar gedung.

    “Saya naik ke atas ambil barang-barang berharga, surat-surat, baju-baju, enggak lama rontok lagi genting. Langsung saya lari sama anak saya. Ada tetangga keluar lari semua,” kata Sulastri ditemui, Rabu malam.

    Saat lari untuk menyelamatkan diri itu lah, Sulastri mengaku mendengar suara gemuruh runtuhan genting dan kayu yang keras. Beruntung ia dan anaknya tak mengalami luka.

    “Waktu lari dengar jatuh genting runtuh firasat enggak enak. Pas sudah jalan turun kedengeran [suara] brak brak brak,” ucap perempuan yang berprofesi sebagai penjahit ini.

    Sulastri mengaku sudah menetap di Gedung Setan ini sejak 2011, sejak ia menikah dengan suaminya, Eko Santoso (48), hingga kini rumah tangga mereka telah dikaruniai dua orang anak.

    Bahkan jauh sebelum itu, keluarga besar suaminya, mulai dari kakek, orang tua hingga adik-adik suaminya seluruhnya sudah tinggal di Gedung Setan secara turun-temurun sejak lama.

    “Suami saya disini sejak lahir 1974. Itu engkongnya (kakeknya) sudah tinggal di sini, setelah zaman Belanda. Di sini enggak bayar sewa. Mertua tinggal di sini, adik-adik suami tinggal di sini. Kalau keluarga besar 10 orang, ada 3 kamar,” ucapnya.

    Sulastri dan keluarga besarnya kini terpaksa harus mengungsi. Ia berharap, setelah kejadian ini, Gedung Setan bisa diperbaiki dan dapat kembali ia tinggali.

    Atap ‘Gedung Setan’ di Jalan Banyu Urip Wetan, Surabaya, dilaporkan ambrol, Rabu (18/12) malam. (CNN Indonesia/Farid Rahman)Apa itu Gedung Setan?

    Gedung Setan adalah bangunan bekas Kantor Gubernur VOC di daerah Jawa Timur yang telah berdiri sejak 1809. Setelah VOC meninggalkan Indonesia, gedung tersebut beralih kepemilikan ke Dokter Teng Sioe Hie atau Teng Khoen Gwan.

    Pada 1948, saat terjadi pemberontakan Patai Komunis Indonesia (PKI) dan pembantaian besar-besaran di Madiun, Dokter Teng Sioe Hie memutuskan gedung yang sudah tidak ia singgahi itu dijadikan tempat penampungan sementara para keturunan Tionghoa.

    Sejak saat itu, puluhan keluarga tinggal di Gedung Setan turun-temurun hingga kini.

    Gedung Setan berdiri di lahan seluas 400 meter persegi, terdiri atas 40 ruang yang dijadikan sebagai kamar. Gedung ini memiliki tembok dengan ketebalan hampir 50 cm dengan usia mencapai dua abad.

    Bangunan tersebut dijuluki ‘Gedung Setan’ karena kondisinya bangunannya yang tua dan gelap. Sejumlah cat dan fasad gedung terlihat sudah mengelupas serta lapuk karena usia. Selain itu, warga sekitar juga menyebut gedung ini berdiri di atas lahan bekas area pemakaman.

    (frd/chri)

  • Muncikari di Bali Ditangkap Polisi, Dijerat Pasal Perdagangan Orang

    Muncikari di Bali Ditangkap Polisi, Dijerat Pasal Perdagangan Orang

    Denpasar, CNN Indonesia

    Seorang perempuan berinisial NKS (47) yang merupakan muncikari ditangkap kepolisian Polres Jembrana, Bali.

    Kapolres Jembrana, AKBP Endang Tri Purwanto mengatakan NKS mengajak dua orang perempuan yang menjadi korbannya untuk bekerja dengannya, yakni melayani tamu yang ingin melakukan hubungan seksual.

    “NKS telah menjalani bisnis ini selama kurang lebih dua tahun,” kata AKBP Endang dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (18/12).

    Terhadap muncikari tersebut, polisi menetapkannya sebagai tersangka dengan jeratan pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

    Endang mengatakan NKS disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dan terancam pidana penjara paling lama 15 tahun.

    Sementara, dua korban perempuan yang berinisial NKT (40) dan NKM (26) merupakan warga  Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.

    Dari pemeriksaan polisi, dua korban itu terpaksa melakukan tindakan yang diminta tersangka dengan dalih kebutuhan ekonomi.

    Terungkapnya kasus tersebut, berawal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dapat menyediakan perempuan untuk diajak berhubungan seksual berbayar di wilayah Kecamatan Negara.

    Kemudian pada 17 November 2024 dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekitar pukul 15.30 WITA didapati di sebuah penginapan di Kecamatan Negara, ada dua orang perempuan yang telah dijual NKS. Petugas pun langsung mengamankan perempuan tersebut.

    Berdasarkan keterangan pelaku, muncikari itu menawarkan perempuan kepada pria hidung belang dengan tarif  bervariasi mulai dari Rp250.000 sampai Rp350.000.

    Kemudian, setelah sepakat pelaku menentukan tempat untuk bertemu di penginapan.

    “Dari hasil kegiatan tersebut yang bersangkutan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000 dan telah menjalani kegiatan ini selama kurang lebih dua tahun,” imbuhnya.

    Selain itu, dari pengakuan pelaku NKS mengaku mengajak kedua korban untuk bekerja dengannya dengan diiming-imingi bayaran sehingga kedua korban setuju atau sepakat untuk melakukan hubungan seks dengan tamu yang ditawarkan oleh pelaku.

    Dua korban mau menyetujui untuk melakukan hubungan seks tersebut karena keadaan ekonomi kedua korban yang kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Kemudian pelaku dan barang bukti beserta dia korban tersebut dibawa ke Polres Jembrana untuk proses penyidikan.

    “Untuk modusnya, dengan diiming-imingi uang tersangka mengajak kedua korban untuk bekerja dengannya yakni melayani tamu yang ingin melakukan hubungan seksual,” ujarnya.

    (kdf/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bos Tambang Ilegal di Sulut Ditahan Buntut Penganiayaan Anak

    Polisi Tangkap Pembuat Benang Jaringan Uang Palsu UIN Makassar di Wajo

    Makassar, CNN Indonesia

    Polisi menangkap satu pelaku jaringan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

    AA berperan sebagai pembuat dan penyuplai benang untuk proses pencetakan uang palsu.

    “Iya satu pelaku jaringan uang palsu di Gowa ditangkap di Wajo,” kata Kasat Reskrim Polres Wajo, Iptu Alvin Aji Kurniawan, Rabu (18/12).

    Alvin menerangkan bahwa dalam jaringan tersebut, AA memiliki peran sebagai penyuplai benang untuk proses pencetakan uang palsu di kampus UIN Makassar dengan mendapatkan imbalan Rp3 juta.

    “Dari keterangan tersangka, dia bekerja sebagai pembuat benang dalam uang, dengan bayaran Rp3 juta,” ungkapnya.

    Alvin mengatakan setelah berkoordinasi dengan Polres Gowa, pelaku ditangkap di di Kelurahan Anabanua, Kabupaten Wajo.

    “Peran AA dalam sindikat produksi uang palsu yakni membuat benang. Dengan benang tersebut, membuat uang yang dicetak seperti asli,” jelasnya.

    Saat ini, kata Alvin, pelaku telah diserahkan di Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pencetakan uang palsu tersebut.

    (mir/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kejati Geledah Kantor Dinas Kebudayaan DKI Terkait Program Rp150 M

    Kejati Geledah Kantor Dinas Kebudayaan DKI Terkait Program Rp150 M

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/12). Penggeledahan terkait dugaan penyimpangan anggaran kegiatan.

    Kasi Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan mengungkap pihaknya menemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan terhadap sejumlah kegiatan pada 2023 dengan nilai anggaran mencapai Rp150 miliar.

    Syahron mengatakan jumlah tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor PRINT- 5071/M.1/Fd.1/12/2024 tanggal 17 Desember 2024.

    “Penyidik bidang Pidana Khusus Kejati DKJ melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKJ yang bersumber dari anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKJ tahun anggaran 2023 dengan nilai kegiatan kurang lebih sebesar Rp150 miliar,” kata Syahron.

    Menurut Syahron, penggeledahan dilakukan sebagai pendalaman sejak pihaknya mulai mengumpulkan data sebulan sebelumnya sejak November.

    Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, Kejati telah menemukan dugaan tindak pidana dan karenanya kasus itu telah naik ke tahap penyidikan.

    Dugaan tindak pidana yang dimaksud berupa penyimpangan pada sejumlah kegiatan di Dinas Kebudayaan Jakarta untuk tahun anggaran 2023. Namun Syahron belum mengungkap kegiatan yang dimaksud.

    “Penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada 17 Desember 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya.

    Selain Kantor Dinas Kebudayaan, Syahron mengatakan penggeledahan juga dilakukan di empat lokasi berbeda.

    Rinciannya yakni Kantor EO GR-Pro di wilayah Jakarta Selatan dan tiga rumah tinggal, masing-masing dua rumah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan satu lainnya berlokasi di Matraman, Jakarta Timur.

    Dalam penggeledahan itu, ia mengatakan penyidik menyita laptop, ponsel, komputer untuk dilakukan analisis forensik.

    “Turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” tuturnya.

    (thr/chri)