Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • Warga Solo Mengadu ke DPR, Kasus Pemerkosaan Istri Mandek 7 Tahun

    Warga Solo Mengadu ke DPR, Kasus Pemerkosaan Istri Mandek 7 Tahun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Seorang warga Solo, Jawa Tengah, bernama Yudi Setiasno mengadu ke Komisi III DPR soal kasus pemerkosaan yang dialami anak dan istrinya. Kasus itu sudah dilaporkan ke Polres Solo pada 2017, tapi sampai sekarang tak ada kejelasan.

    Saat audiensi dengan anggota Komisi III, Yudi menjelaskan anak dan istrinya diperkosa salah satu penghuni kos-kosan tempat mereka tinggal. Namun, saat melaporkan kasus itu, polisi justru menuduhnya sebagai pelaku.

    Ia mengatakan bahkan sempat ditahan polisi selama tiga hari tanpa alasan yang jelas dengan kondisi memprihatinkan.

    “Saya dikurung enggak dikasih makan,” kata Yudi sambil menangis di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta Kamis (19/12).

    “Di mana Pak?” tanya Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

    “Di Polresta Surakarta di ruang penyidik, itu semuanya ada videonya disuruh pipis disuruh apa di ruangan itu,” jawab Yudi.

    Yudi juga mengklaim sempat diminta menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa mengetahui isinya. Ia tidak boleh membaca BAP itu.

    “Saya disuruh tanda tangan BAP yang enggak tahu, enggak boleh dibaca isinya maksudnya apa gitu,” ujar dia.

    Yudi mengaku sudah melaporkan kejadian ini kepada Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah. Namun, laporan itu tak digubris.

    “Saya sudah ke Hotman Paris, Pak Dedi, Ombudsman semua bahkan ke Propam Polda,” tuturnya.

    Komisi III kemudian mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya, meminta surat pengaduan korban segera ditindaklanjuti Polda Jawa Tengah.

    Komisi III juga meminta Polda Jawa Tengah dan Polres Surakarta menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik profesi terkait dugaan pelecehan oleh penyidik saat proses pemeriksaan korban.

    “Pertama, Komisi III meminta Kapolda Jawa Tengah untuk segera menindaklanjuti surat pengaduan nomor STB 391/10/2017 Reskrim tanggal 3 Oktober 2017 terkait kasus kekerasan seksual dengan korban saudari ADW dan anak KDY,” ujar Habiburokhman membacakan kesimpulan.

    “Komisi III DPR RI meminta Kapolda Jawa Tengah dan Kapolresta Surakarta menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oknum penyidik Polres Surakarta dalam penanganan kasus tersebut,” sambungnya.

    Komisi III juga merekomendasikan agar korban dalam kasus ini mendapatkan perlindungan dan pendampingan oleh LPSK. Komisi III akan memfasilitasi permohonan itu.

    (mab/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gerebek Kampung Boncos Palmerah, 31 Pengguna Sabu Ditangkap

    Gerebek Kampung Boncos Palmerah, 31 Pengguna Sabu Ditangkap

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepolisian menangkap 31 orang yang positif mengonsumsi narkoba jenis sabu di Kampung Narkoba Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis (19/12).

    “(Dari 32 orang yang diamankan) 31 orang terindikasi positif menggunakan narkoba,” ungkap Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Teuku Arsya Khadafi saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 21 gram narkotika jenis sabu, berbagai alat hisap (bong), empat senjata tajam jenis celurit, sebuah pistol korek api, alat timbang digital dan puluhan korek api.

    Hingga kini, para pelaku termasuk barang bukti yang diamankan dalam proses penyidikan oleh Kepolisian. “Para pelaku serta barang bukti telah diamankan untuk pendalaman lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Barat,” katanya.

    Arsya mengungkapkan bahwa penggerebekan Kampung Boncos itu juga dilakukan untuk mendukung mendukung Program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto.

    Razia atau penggerebekan seperti itu, kata Arsya, akan terus dilakukan secara berkala. “Harapan kami, Kampung Boncos ini ke depannya bisa berubah menjadi wilayah yang lebih positif,” katanya.

    (Antara/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Polisi Beber Aliran Uang Palsu Produksi UIN Makassar

    Polisi Beber Aliran Uang Palsu Produksi UIN Makassar

    Makassar, CNN Indonesia —

    Uang palsu yang diproduksi di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, diduga telah beredar di Makassar hingga Mamuju, Sulawesi Barat.

    Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan aliran uang palsu diedarkan mulanya oleh Mubin Nasir (40) di Kabupaten Gowa.

    “Dari MN beredar 150 juta, ada yang diberikan pada seseorang Rp1 juta, ada yang Rp500 ribu, ada yang Rp25 juta, ada Rp10 juta dan ada Rp8 juta,” kata Yudhiawan di Polres Gowa, Kamis (19/12).

    “22 November 2024 ini sudah mulai penyerahan uang palsu senilai Rp150 juta, juga ada menyerahkan uang palsu 250 juta dan terakhir ditangkap menyerahkan uang palsu 200 juta,” ungkapnya.

    Dalam proses pembuatan uang palsu tersebut, ada sekitar Rp40 juta uang palsu yang sempat dibakar akibat rusak saat proses dicetak.

    “Sudah kita ambil dan tangkap yang bersangkutan, ada dikembalikan untuk dibakar Rp17,5 juta,” ungkapnya.

    Seluruh bahan baku dan mesin untuk memproduksi uang palsu tersebut berasal China. Saat ini polisi telah menyita barang bukti sebanyak 98 item.

    “Uang palsu ini diperjualbelikan, perbandingannya satu banding dua. Jadi satu asli dua uang palsu,” katanya

    (mir/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pj Gubernur DKI Tunjuk Sekdisbud Gantikan Kadisbud Iwan Henry

    Pj Gubernur DKI Tunjuk Sekdisbud Gantikan Kadisbud Iwan Henry

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menunjuk Sekretaris Dinas Kebudayaan (Sekdisbud) untuk menggantikan Iwan Henry Wardhana, Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI yang tengah dinonaktifkan terkait kasus dugaan korupsi.

    Sekretaris Dinas Kebudayaan nantinya bertugas sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Kebudayaan.

    “Pelaksana harian (Plh)-nya Sekretaris Dinas (Kebudayaan), Insya Allah,” kata Teguh di Balaikota Jakarta, Kamis (20/12).

    Adapun Iwan Hendry mulai hari ini dinonaktifkan sementara dari jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

    Penonaktifan dilakukan seiring adanya dugaan korupsi di lingkup Dinas Kebudayaan terkait anggaran tahun 2023. Dugaan ini masih diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

    Alasan penonaktifan tersebut agar penyidikan yang masih dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dapat berlangsung dengan baik.

    Teguh mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan Kejati DKI.

    “Kami komitmen menghormati proses hukum dan kita siap bekerja sama untuk tindak lanjut dari dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan atas anggaran tahun 2023,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengakui adanya penggeledahan oleh Kejati DKI di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (18/12).

    Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi di lingkup Dinas Kebudayaan terkait anggaran tahun 2023.

    “Penggeledahan dilakukan di lantai 15, tepatnya di ruang Kepala Dinas, dan lantai 14 di ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan,” kata Budi.

    Dikatakan Budi, Pemprov DKI Jakarta telah menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.

    Kemudian, sambung dia, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mendalami dan melakukan investigasi terhadap kegiatan anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2023.

    Menurut Budi, dari hasil investigasi, terdapat beberapa dugaan terjadi kerugian daerah akibat ketidaksesuaian pada beberapa sampling kegiatan. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pun menghitung besaran kerugian daerah.

    (Antara/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Polda Metro Antisipasi Ancaman Teror saat Perayaan Nataru di Jakarta

    Polda Metro Antisipasi Ancaman Teror saat Perayaan Nataru di Jakarta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polda Metro Jaya mengantisipasi ancaman aksi teror saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Ini (antisipasi ancaman teror) di tiap-tiap wilayah di seluruh Indonesia, itu ada Satgas. Satgas ini yang dari Densus berkolaborasi dengan, kalau di tingkat Polda adalah Direktorat Kriminal Umum dengan Kamneg (Keamanan negara), itu selalu monitor,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto kepada wartawan, Kamis (19/12).

    Karyoto menerangkan pihaknya juga meminta peran serta masyarakat untuk melapor jika menemukan ada hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar mereka.

    “Bahwa masyarakat punya peran yang sangat penting. Ketika ada warga yang tiba-tiba tinggal di situ, tertutup, itulah peran Bhabinkamtibmas, Bhabinsa,” ucap Karyoto.

    “Kalau ada hal-hal yang aneh bisa dilaporkan. Sehingga kita yang punya kewajiban untuk mendeteksi dan lain-lain, bisa turun lebih cepat,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Karyoto juga meminta masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif selama perayaan Nataru.

    “Seperti tadi masyarakat juga paham bahwa mencari hiburan adalah hal yang mungkin perlu tapi juga tidak berlebihan. Kita harapkan tidak ada yang mabuk-mabukan, masuk ke tempat hiburan tidak ada yang membawa senjata tajam,” ujarnya.

    Polda Metro Jaya mengerahkan 4.357 personel gabungan diterjunkan mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Total 4.357 itu (personel) gabungan. Itu belum Satpol PP, Dinas Kesehatan, SAR , dan lain-lain,” kata Karyoto kepada wartawan, Kamis (18/12).

    Karyoto mengatakan ribuan personel pengamanan itu akan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal oleh umat Kristiani di berbagai gereja.

    Kemudian, ribuan personel itu juga akan langsung mengamankan momen pergantian tahun yang digelar di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Dan kelihatannya di tahun ini yang akan ramai nanti di TMII dan Ancol. Taman Kini artisnya lebih top dari pada Ancol, karena daya tarik pengunjung adalah artis,” ucap dia.

    (dis/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • DPP PKS Setuju dengan PKS Jakarta Usai Pramono Menang: Tak Ada Oposisi

    DPP PKS Setuju dengan PKS Jakarta Usai Pramono Menang: Tak Ada Oposisi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    DPP PKS menyetujui sikap DPW PKS Jakarta yang menyatakan telah mendukung pemerintahan Jakarta pimpinan Pramono Anung-Rano Karno untuk lima tahun ke depan.

    Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan Pilkada Jakarta 2024 telah selesai.

    Mabruri menyebut seluruh pihak harus berkolaborasi untuk membangun Jakarta.

    “Sudah benar ini Ustaz Khoirudin (Ketua DPW PKS Jakarta) Membangun Jakarta butuh kolaborasi. Pilkada sudah usai,” kata Mabruri saat dihubungi, Kamis (19/12).

    Ia juga menyatakan PKS siap mendukung program yang akan dijalankan oleh Pramono-Rano setelah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

    “Siap mendukung program yang baik dan bikin warga Jakarta makin bahagia,” tutur Mabruri.

    “Tidak ada oposisi di pemerintahan daerah Jakarta,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Khoirudin membantah akan menjadi oposisi bagi pemerintahan Pramono-Rano usai mereka dilantik.

    “Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin di hotel kawasan Dharmawangsa Jakarta Selatan, Rabu (18/12) seperti dikutip dari Antara.

    Tak hanya itu, Khoirudin juga menyatakan akan mendukung pemerintahan Jakarta yang akan dipimpin oleh Pramono-Rano.

    “Ya benar,” kata Khoirudin kepada CNNIndonesia.com ketika ditanyai apakah mereka akan mendukung pemerintahan di bawah Pramono-Rano ke depan.

    Dalam Pilkada Jakarta 2024 PKS bersebrangan dengan Pramono-Rano. Mereka mengusung Ridwan Kamil-Suswono bersama puluhan partai di KIM Plus.

    (mab/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Polisi Telusuri Keterlibatan Pengusaha Kasus Uang Palsu UIN Alauddin

    Polisi Telusuri Keterlibatan Pengusaha Kasus Uang Palsu UIN Alauddin

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polda Sulawesi Selatan menelusuri dugaan keterlibatan seorang pengusaha asal Makassar berinisial ASS yang disinyalir kuat turut memfasilitasi produksi uang palsu dari rumahnya di Kota Makassar hingga masuk ke dalam Kampus UIN Alauddin di Gowa, Sulawesi Selatan.

    “Awal pertama ditemukan (mesin pencetak uang) di Jalan Sunu Makassar, karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka membutuhkan alat yang lebih besar, tadinya menggunakan alat kecil,” kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono di Mapolres Kabupaten Gowa, Kamis (19/12).

    Menurut Yudhiawan, tingginya permintaan uang palsu membuat pelaku berinisial SAR mulai mencari tempat yang lebih aman dan mendukung kapasitas mesin besar guna menghasilkan upal lebih banyak. Bahkan produksi uang palsu dapat tembus masuk ke area kampus diduga bekerja sama dengan tersangka AI.

    Pelaku SAR telah mempengaruhi tersangka inisial AI yang menjabat Kepala Perpustakaan sekaligus dosen di Kampus II UIN Alauddin Makassar, Jalan Yasin Limpo, Samata, Kabupaten Gowa, Sulsel agar bisa memproduksi upal secara massal.

    Awalnya, tersangka AI mendapatkan sejumlah upal pecahan Rp100 ribu tersebut dari tersangka SAR yang dikenalnya melalui ASS. Upal tersebut di produksi sendiri SAR di rumahnya AAS, Jalan Sunu Makassar.

    Belakangan, AI diduga terpengaruh memberikan ruang bagi SAR untuk mencetak upal pada salah satu ruangan Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Samata tanpa sepengetahuan pihak Rektorat UIN Alauddin. Mesin cetak besar yang sudah di beli kemudian di bawa masuk ke dalam kampus pada awal September 2024.

    “Alat besar itu senilai Rp600 juta, dibeli di Surabaya namun di pesan dari China. Alat itu dimasukkan salah satu tersangka inisial AI ke dalam salah satu kampus di Gowa, menggunakan salah satu gedung yaitu perpustakaan tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari,” ungkap Yudhiawan.

    Masuknya mesin tersebut awal September 2024 untuk TKP kedua. Untuk TKP pertama itu di rumah ASS, Jalan Sunu, Kota Makassar.

    Dari hasil interogasi pertama, diakui tersangka mulai membuat upal dari Juni 2010 diduga atas suruhan ASS, kemudian dilanjutkan pada 2011 hingga 2012. ASS kala itu ingin maju sebagai kontestan calon wali kota Makassar.

    “Sudah sempat mencalonkan wali kota Makassar (ASS), namun tidak mendapatkan kursi (dukungan partai), kemudian sampai Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan pembuatan dan mempelajari lagi. Rencananya, pembuatan ini dari tahun 2022, kalau tahun 2010 itu masih taraf pengenalan,” ujarnya.

    Sedangkan tersangka AI juga sempat mengajukan diri maju bertarung di Pilkada serentak 2024 untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, hanya saja tidak mendapat respons dari partai politik.

    “Tapi alhamdulillah tidak jadi. Jadi, dana ini, uang yang dicetak akan dipakai untuk itu (serangan fajar), tapi tidak jadi, tidak ada partai yang mencalonkannya. Walaupun nanti, disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan, ternyata karena itu uang palsu, maka tidak jadi,” katanya membeberkan.

    Produksi upal dalam kampus

    Diduga tersangka dan jaringannya sudah mulai mendapatkan gambaran tentang memproduksi upal, kemudian membeli mesin cetak termasuk bahan pendukungnya untuk mencetak upal berskala besar. Selanjutnya mulai mempromosikan di WhatsApp Grup (WAG) setelah berhasil mencetak.

    “Pada Oktober 2022 sudah membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian, 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi, sekitar Juni sudah ketemu di antara mereka. Ada saling kerja sama di antara mereka untuk proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WhatsApp, jadi ditawarkan WA di grup,” katanya.

    Mantan Kapolrestabes Makassar ini bilang, pada September 2024, komunikasi dengan tersangka AI mulai berjalan selanjutnya mengangkut peralatan ke dalam kampus II UIN Alauddin guna mencetak uang palsu tersebut.

    “Sudah komunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan, untuk membuat uang palsu di TKP berikutnya (TKP 2). Ada juga yang sempat rusak, nilainya Rp40 juta uang kertas, telah di bakar semua,” ucapnya.

    Selanjutnya, pada Minggu 22 November 2024, produksi uang palsu ini berjalan mulus bahkan sudah berhasil dicetak banyak. Lalu di mulai penyerahan upal itu senilai Rp150 juta hingga Rp250 juta untuk diedarkan melalui jual beli. Sistemnya penjualnya, satu banding dua, atau 10 uang asli, 20 uang palsu.

    “Terakhir ditangkap menyerahkan uang palsu Rp200 juta, dan menghentikan aktivitas karena mereka sempat tahu polisi melakukan penyelidikan pada akhir November 2024,” tutur Yudhiawan.

    Tersangka lainnya, MN (honorer) yang menerima aliran dana upal ini, turut mengedarkannya setelah menerima dari AI senilai Rp150 juta, ada yang diberikan mulai Rp500 ribu, Rp1 juta, Rp8 juta hingga Rp25 juta dan ada pula dikembalikan untuk dibakar Rp17,5 juta. Meski demikian, barang bukti sudah diamankan beserta 17 pelakunya ditangkap.

    Dari 17 tersangka tersebut masing-masing berinisial, tambah Kapolres Gowa AKBP Reonald TS Simanjuntak, yaitu AI, NM, KA, IR, NS, JBP, AA, SAR, SU, AK, IL, SM, MS, SR, SW, MN, dan RM Selain itu, masih ada tiga orang yang masuk dalam daftar pencairan orang atau DPO.

    Pelakunya dari berbagai profesi masing-masing, dua pegawai Bank BUMN, satu pejabat sekaligus dosen UIN Alauddin, empat ASN, satu honorer, selebihnya pengusaha/wiraswasta, hingga juru masak.

    Dalam rilis pengungkapan kasus pembuatan dan peredaran uang palsu sebanyak 17 orang dijadikan tersangka dan tiga masuk DPO serta menyita sebanyak 98 jenis barang bukti termasuk Upal pecahan Rp100 ribu sebanyak 4.927 lembar sudah terpotong, serta 1.369 lembar kertas bergambar uang pecahan Rp100 ribu belum terpotong.

    (Antara/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dukung Visi Kota Global, Jakarta Torehkan 102 Kerja Sama Baru di 2024

    Dukung Visi Kota Global, Jakarta Torehkan 102 Kerja Sama Baru di 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sepanjang 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mencatatkan total 102 kerja sama dan kesepakatan, yang meliputi kolaborasi dalam negeri maupun luar negeri. Langkah ini menegaskan komitmen Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai kota global.

    Pada kegiatan Grand Design Kerja Sama Jakarta Tahun 2025-2045 bertajuk Jatidiri Nusantara Meretas Megapolis Global di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/12), Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengapresiasi pencapaian ini dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam transformasi Jakarta menjadi kota global.

    “Era sekarang adalah era kolaborasi. Dengan kepindahan ibu kota negara ke IKN, Jakarta akan naik kelas sebagai kota global yang diperhitungkan,” ujarnya.

    Dalam rangka mendukung visi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyusun Grand Design Kerja Sama 2025-2045, yang mengintegrasikan berbagai dokumen strategis seperti RPJMD dan RTRW. Grand Design ini diharapkan menjadi peta jalan untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi yang telah dibangun.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menambahkan salah satu manfaat dari kerja sama ini adalah peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta.

    Salah satu bentuknya antara lain, empat ASN telah dikirim ke New York untuk mempelajari pengelolaan kota. Ada juga yang dikirim ke Belanda untuk mempelajari penanggulangan banjir dan restorasi sungai.

    Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta telah menginisiasi kerja sama dengan 23 negara dalam konsep ‘sister city’, yang mencakup berbagai sektor strategis. Penambahan Provinsi Jeju, Korea Selatan, sebagai sister city baru-baru ini, menjadikan total 23 sister city yang dimiliki Jakarta, termasuk Paris, Tokyo, Bangkok, dan Jeddah.

    “Pada tahun 2024 kita menambah satu sister city lagi, yaitu Provinsi Jeju Island. Kerja sama ini telah mendapat persetujuan dari Kemendagri dan Kemenlu. Total pada tahun 2024, ada 23 kerja sama sister city yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Marulina.

    Di sektor pendidikan, Pemprov DKI bekerja sama dengan Hiroshima Global Academy (HIGA) di Jepang, dengan rencana mengirim empat siswa setiap tahunnya selama lima tahun ke depan. Kerja sama ini dirancang untuk membekali generasi muda Jakarta dengan wawasan global.

    Di bidang kesehatan, keberhasilan tercatat melalui program ‘Hospital Improvement for Green and Just Recovery’ bekerja sama dengan C40 Cities Finance Facility. Program ini berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca di 27 RSUD di Jakarta melalui penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi.

    Tidak hanya bertumpu pada kerja sama internasional, Pemprov DKI juga mempererat sinergi dengan 19 lembaga nasional dan daerah lainnya. Kolaborasi ini mencakup alokasi bantuan keuangan kepada delapan daerah sekitar Jakarta untuk penataan dokumen kependudukan, yang bertujuan mendukung pembangunan terpadu di wilayah aglomerasi.

    “Harapannya, kerja sama luar negeri ini dapat terus mendorong peningkatan ranking Jakarta sebagai kota global,” pungkas Marulina.

    Dengan 102 kerja sama yang telah dicapai, Jakarta menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Pemprov DKI optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif nyata, tidak hanya untuk Jakarta tetapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan.

    Dengan momentum ini, Jakarta siap melangkah lebih jauh, memperkuat posisinya sebagai kota kolaborasi yang tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga simbol inovasi dan kemajuan.

    (rir/rir)

  • Baliho Sentil Megawati Bertebaran, PDIP Siaga 1 Jelang Kongres

    Baliho Sentil Megawati Bertebaran, PDIP Siaga 1 Jelang Kongres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai jelang pelaksanaan Kongres V partai yang akan digelar pada 2025 mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy merespons sejumlah baliho yang bertebaran dan mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang diperpanjang sejak Juni lalu.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (19/12) malam.

    PDIP menduga ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengacak-acak ketua umum dan partainya. Dia menyebut saat ini kader marah dengan gerakan yang muncul di luar partai.

    Ronny mengingatkan PDIP merupakan partai yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Begitu pula dengan struktur kepengurusan baru yang diperpanjang dan telah disahkan lewat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024.

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” jelasnya.

    Ronny menjelaskan perpanjangan masa kepengurusan dan kepimpinan Megawati hingga 2025 juga telah sesuai Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Menurut dia, perpanjangan masa kepengurusan menjadi hak prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan lewat Kongres Partai dan Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.

    (thr/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Diperiksa Sebagai Saksi, Budi Arie Dicecar 18 Pertanyaan oleh Polisi

    Diperiksa Sebagai Saksi, Budi Arie Dicecar 18 Pertanyaan oleh Polisi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pihak kepolisian mengajukan 18 pertanyaan kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat menjalani pemeriksaan terkait judi online di Bareskrim Polri, Kamis (18/12).

    Budi Arie diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Budi Arie juga dimintai keterangan selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) era Joko Widodo periode tahun 2023-2024.

    “Dalam permintaan keterangan terhadap BAS, penyidik mengajukan 18 pertanyaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

    Ade Ary menerangkan proses permintaan keterangan terhadap Budi Arie ini dilakukan selama kurang lebih enam jam.

    “BAS tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 10.50 WIB dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan dimulai pada pukul 11.10 WIB dan berakhir pada pukul 17.13 WIB,” ucap dia.

    Sebelumnya, usai pemeriksaan Budi Arie menyampaikan selaku warga negara dirinya memiliki kewajiban untuk membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online.

    “Sebagai warga negara yang taat hukum saya berkewajiban untuk membantu pihak Kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi),” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri.

    “Persoalan pemberantasan judi online adalah persoalan kita bersama. Perlu konsistensi dan kebersamaan dalam upaya perlindungan masyarakat dari ancaman judi online,” tambah Budi yang kini menjabat Menteri Koperasi tersebut.

    Diketahui, kasus dugaan korupsi ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 12 Desember lalu. Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 25 saksi, 15 di antaranya adalah pegawai Komdigi.

    (dis/DAL)

    [Gambas:Video CNN]