Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • Pramono Kenang Gus Dur Minta Megawati Masak Nasi Goreng

    Pramono Kenang Gus Dur Minta Megawati Masak Nasi Goreng

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Politikus PDI Perjuangan sekaligus Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengenang hubungan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 1999 hingga setelahnya.

    Pram bercerita Gus Dur adalah orang yang meminta langsung Megawati menjadi calon wakil presiden untuk mendampinginya pada 1999.

    Ia menyambung cerita yang pernah disampaikan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar terkait pencalonan Gus Dur sebagai presiden pada 1999. Saat itu, Pram mengaku menyiapkan berkas Megawati.

    “Saya ditugaskan oleh almarhum Pak Taufik (Kiemas) dan Bu Mega untuk menyiapkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Khofifah pada waktu itu saya ingin menyambungkan puzzle-nya, bahwa itu benar. Sepenuhnya adalah arahan dan permintaan Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu,” kata Pramono saat Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) malam.

    Pram juga mengaku menjadi saksi pertemuan Gus Dur dan Megawati setelah adanya kondisi yang berseberangan.

    Saat itu, Pram menyampaikan pesan kepada Megawati bahwa Gus Dur ingin bertemu.

    “Gus Dur menyampaikan pengen ketemu Mba Mega dan pada waktu itu kemudian saya ke ibu. ‘Mba, Gus Dur pengen ketemu’. Terus kata Mba Mega coba kamu tanyakan apa yang jadi kepengen beliau,” kata Pramono.

    Pramono pun mengatakan bahwa Gus Dur ingin makan nasi goreng yang dibuat Megawati. Setelahnya, kedua tokoh itu bertemu.

    “Maka saya sampaikan ke Mbak Mega, Gus Dur pengen dimasakin nasi goreng yang dimasak oleh Mbak Mega sendiri dan saya menjadi saksi dimasak sendiri oleh ibu. Akhirnya bertemulah dengan Ibu Mega setelah sekian waktu Gus Dur tidak bertemu dengan Bu Mega,” kata Pramono.

    “Dan ini pertemuan Gus Dur menunjukkan begitu jembar hatinya Gus Dur, begitu luasnya Gus Dur,” imbuh dia.

    (yoa/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kantor DPRD Pekalongan Kebakaran

    Kantor DPRD Pekalongan Kebakaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Gedung DPRD Pekalongan terbakar pada Sabtu (21/12) sejak pukul 22.00 WIB. Upaya pemadaman saat ini masih dilakukan.

    Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso telah mengonfirmasi insiden ini.

    “Ya betul ada kebakaran terjadi di kantor DPRD Kabupaten Pekalongan malam ini,” kata Doni, Sabtu (21/12).

    Doni mengatakan penyebab kebakaran belum jelas tetapi petugas gabungan sedang berupaya melakukan pemadaman.

    Menurut laporan Detik Jateng, si jago api melalap sampai bagian dalam kantor DPRD yang merupakan ruangan fraksi.

    Pada pukul 23.25 WIB petugas gabungan berada di lokasi untuk memadamkan sejumlah titik api.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Yenny Wahid Sindir Polisi di Haul Gus Dur: Harusnya Melindungi Rakyat

    Yenny Wahid Sindir Polisi di Haul Gus Dur: Harusnya Melindungi Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyinggung sejumlah kasus melibatkan aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia kepolisian harus kembali ke fitrahnya sebagai pelindung masyarakat.

    Dalam Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) malam, Yenny awalnya menyinggung keputusan Gus Dur yang memisahkan Polri dari TNI.

    Ia mengatakan meski susah, Gus Dur berani mengambil tindakan itu untuk menegakkan demokrasi.

    “Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando, yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat,” kata Yenny.

    “Gus Dur, dengan visi jernihnya, tahu bahwa untuk negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas,” imbuh dia.

    Ia memuji TNI kini yang telah belajar dari masa lalu dan menerapkan disiplin untuk tidak cawe-cawe dalam politik. Bahkan, menurut dia, Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi.

    Namun, kata dia, fenomena sebaliknya terjadi di Polri. Ia menyinggung banyak kasus yang melibatkan aparat kepolisian.

    Mulai dari penembakan siswa SMK di Semarang hingga penembakan warga sipil di Kalimantan Tengah.

    “Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gamma Rizkynata, siswa SMK 4 Semarang, Budiman Arisandi warga Palangkaraya, Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Kasus-kasus abuse of power terjadi di depan mata kita,” katanya.

    Ia mengatakan Amnesti Internasional mencatat ada 116 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat polisi sepanjang 2024. 29 diantaranya adalah extra judicial killing atau pembunuhan diluar hukum.

    “Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan, ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan,” ujarnya.

    Yenny mengaku tidak setuju dengan wacana mengembalikan Polri di bawah TNI atau kementerian tertentu.

    Namun, kata dia, aparat kepolisian perlu diingatkan melakukan reformasi menyeluruh dalam lembaganya agar tidak lagi mudah menarik pelatuk pistol.

    “Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya: menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang,” katanya.

    (yoa/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • 18,4 Juta Warga Diprediksi Tinggalkan Jakarta Saat Libur Nataru

    18,4 Juta Warga Diprediksi Tinggalkan Jakarta Saat Libur Nataru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekitar 18,4 juta warga diperkirakan akan meninggalkan Jakarta pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Angka ini meningkat sebesar 12 persen dibandingkan pada 2023, yang mencatat sekitar 16,4 juta warga Jabodetabek melakukan perjalanan ke luar kota.

    “Perkiraan kami akan ada sekitar 18,4 juta masyarakat yang akan ke luar Jakarta untuk melakukan libur Natal atau tahun baru pada tahun ini,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12).

    Menurutnya, berdasarkan pemantauan di empat terminal utama dan tiga terminal bantuan di Jakarta, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan menunjukkan lonjakan signifikan.

    “Jika dilihat dari data, untuk di Terminal Kalideres ini terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar 52,27 persen,” ujarnya.

    “Kemudian secara keseluruhan, dari 7 terminal yang kami pantau, keberangkatan ke luar kota itu terjadi peningkatan penumpang sebesar 88,77 persen sampai posisi kemarin tanggal 20 Desember,” lanjutnya.

    Ia memprediksi puncak gelombang keberangkatan pemudik berikutnya akan terjadi pada Selasa, 24 Desember. Sementara itu, volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta hingga 20 Desember baru mengalami kenaikan sekitar 4,6 persen.

    “Jika kita mencermati volume lalu lintas yang ke luar Jakarta sampai posisi kemarin Itu peningkatannya baru sekitar 4,6 persen. Artinya, masih ada masyarakat yang menunggu untuk hari kejepit Jumat, minggu depan,” imbuhnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    (tim/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Yenny Wahid Sorot Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur

    Yenny Wahid Sorot Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyoroti rencana kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai Januari 2025.

    Yenny bercerita saat menjadi presiden, kebijakan yang diambil Gus Dur berpihak kepada rakyat kecil. Gus Dur, kata dia, tidak pernah menggunakan jabatan untuk memperkaya diri atau mempertahankan kekuasaan.

    Ia mengatakan hal itu seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama para pemimpin di Indonesia.

    “Semua yang beliau lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Hadirin sekalian, inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pemimpin kita hari ini,” kata Yenny saat Haul ke-15 Gus Dur yang digelar di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) malam.

    Ia mengatakan saat ini rakyat Indonesia dalam kesulitan. Harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun dan kelas menengah juga turun.

    Yenny menyoroti rencana kenaikan PPN 12 persen di tengah situasi tersebut.

    “Kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang. Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen, apakah ini bijak?” kata dia.

    Ia menyinggung kebijakan di negara lain. Yenny mengatakan Singapura memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Selain itu, Vietnam menurunkan pajak dan memperkecil jumlah pejabatnya.

    “Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini,” katanya.

    Pemerintah akan memberlakukan kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Rencana ini mendapat penolakan dari masyarakat luas.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kebijakan kenaikan PPH ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.

    (yoa/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Isi Pasal 55 KUHP yang Bisa Bahayakan Prabowo Jika Maafkan Koruptor

    Isi Pasal 55 KUHP yang Bisa Bahayakan Prabowo Jika Maafkan Koruptor

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ‘mengunci’ upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor.

    Niat Prabowo mengampuni tindak pidana korupsi, asal uang kerugian negara dikembalikan, dinilai bisa melanggar hukum. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan tindakan Prabowo sama saja ikut menyuburkan korupsi.

    “Korupsi itu kan dilarang, dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta, atau membiarkan korupsi, padahal dia bisa ini (melaporkan), lalu (malah) kerja sama. Padahal itu kompleks sekali, komplikasinya akan membuat semakin rusak lah bagi dunia hukum, sebab itu hati-hati lah,” pesan Mahfud ke Prabowo, dikutip dari detikcom, Sabtu (21/12).

    “Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang, itu (memaafkan koruptor) tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena Pasal 55, berarti ikut menyuburkan korupsi, ikut serta ya. Pasal 55 KUHP itu,” tegasnya.

    Lantas, bagaimana isi pasal 55 KUHP?

    Aturan yang berpotensi dilanggar Prabowo adalah KUHP lama, yakni Wetboek van Strafrecht (WvS). Pasal 55 beleid itu mengatur soal Penyertaan dalam Tindak Pidana.

    (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

    1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
    2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

    (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

    Namun, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra punya pendapat lain. Ia mengatakan apa yang diupayakan Presiden Prabowo itu tidak melanggar undang-undang.

    Yusril menyebut usul Prabowo untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan kerugian negara merupakan bagian dari amnesti.

    Ia lantas menyinggung adanya KUHP Nasional yang bakal diberlakukan awal 2026. Sang menko menegaskan apa yang disampaikan Prabowo untuk memaafkan koruptor menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman.

    “Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya,” kata Yusril dalam rilisnya, Kamis (19/12).

    “Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

    KUHP Nasional yang dimaksud Yusril adalah UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini adalah KUHP terbaru yang akan berlaku mulai 2026.

    Isi pasal 55 pada KUHP Nasional itu berbeda dengan produk hukum warisan Hindia Belanda. Sedangkan pidana penyertaan diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 2023.

    (skt/agt)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jadwal Pembatasan Kendaraan Puncak-Cipanas, Truk-Bus Dilarang Lewat

    Jadwal Pembatasan Kendaraan Puncak-Cipanas, Truk-Bus Dilarang Lewat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepolisian Resort Cianjur, Jawa Barat membatasi kendaraan besar melintas di jalur utama Puncak-Cianjur, selama libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru) guna mengantisipasi terjadinya macet total di sepanjang jalur tersebut.

    Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Anjar Maulana mengatakan pembatasan tersebut berlaku mulai tanggal 20-22, 24, 26-29 Desember, sedangkan pada malam pergantian tahun pembatasan diberlakukan untuk semua kendaraan mulai pukul 18.00 WIB.

    “Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya macet total di sepanjang jalur utama Puncak-Cianjur, sehingga kendaraan besar termasuk pengangkut barang akan dialihkan ke jalur Jonggol dan Sukabumi,” katanya di Cianjur Sabtu (21/12).

    Pembatasan kendaraan besar melintas diberlakukan mulai dari Tugu Lampu Gentur-By Pass Cianjur, sehingga petugas akan mengarahkan kendaraan besar termasuk bus ke jalur alternatif Sukabumi dan Jonggol.

    Sedangkan menjelang malam pergantian tahun tepatnya tanggal 31 Desember, seluruh kendaraan menuju kawasan Puncak-Cipanas akan ditutup mulai dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB, hanya pengendara dengan KTP lokal diperbolehkan melintas.

    “Bagi wisatawan yang hendak menghabiskan libur malam pergantian tahun sebelum penutupan masih dapat melintas, setelah penutupan akan diarahkan ke jalur alternatif karena jalur Puncak-Cipanas ditutup saat petang,” katanya.

    Untuk mengantisipasi terjadinya antrean selama libur panjang tahun baru, pihaknya menyiagakan tim pengurai di sejumlah titik rawan macet di sepanjang jalur utama Puncak-Cianjur, dimana petugas akan melakukan rekayasa arus guna mencairkan antrean.

    Termasuk mengarahkan pengendara ke sejumlah jalur alternatif yang terdapat di sepanjang jalur Cianjur-Puncak serta menerapkan sistem buka tutup satu arah ketika antrean mulai memanjang saat malam pergantian tahun.

    “Kami minta para pengendara mendengarkan anjuran petugas agar tidak terjebak macet, termasuk mematuhi aturan lalulintas agar dapat menikmati malam pergantian tahun dengan aman dan nyaman,” katanya.

    (Antara/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menag, Pramono hingga Veronica Tan Hadiri Haul ke-15 Gus Dur

    Menag, Pramono hingga Veronica Tan Hadiri Haul ke-15 Gus Dur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah tokoh menghadiri Haul ke-15 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang digelar di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) malam.

    Selain Keluarga Gus Dur, beberapa yang terlihat hadir adalah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan.

    Hadir juga Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa, Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Thalibin Musthofa Bisri alias Gus Mus dan Ketua KPU RI Afifuddin.

    Selain itu, ada juga eks Menko Polhukam Mahfud MD hingga Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.

    Adapun Haul ke-15 ini mengangkat tema Menajamkan Nurani untuk Membela yang Lemah.

    Ketua Panitia Haul ke-15 Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengatakan tema Haul ke-15 Gus Dur berkaitan erat dengan kondisi masyarakat yang terjadi hari ini.

    “Salah satu hal yang menjadi karakteristik Gus Dur adalah pembelaan khusus terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan,” ujar Yenni.

    Yenny mengatakan haul ini menyiratkan pesan kuat kepada masyarakat mengingat banyak masalah yang tengah dihadapi rakyat kecil dan mereka menghadapi masalah ini justru sendirian.

    “Banyak sekali terjadi tindakan intimidasi penganiayaan bahkan extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat kepolisian misalnya,” kata Yenny.

    (yoa/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bisa Kena Pasal 55 KUHP

    Bisa Kena Pasal 55 KUHP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Menkopolhukam Mahfud MD ikut berkomentar soal rencana Presiden Prabowo Subianto memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil korupsi ke negara.

    Ia mengatakan secara hukum formal yang ada sekarang ini, kebijakan itu berpotensi melanggar hukum.

    “Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena Pasal 55, berarti ikut menyuburkan korupsi, ikut serta, ya. Pasal 55 KUHP itu,” kata Mahfud kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12) seperti dikutip dari detik.com.

    Dia mengatakan korupsi itu dilarang. Apabila ada yang ikut serta atau membiarkan korupsi maka hal itu berdampak kerusakan terhadap jagat hukum. Mahfud berpesan untuk semua pihak agar berhati-hati berkaitan dengan hal tersebut.

    “Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta, atau membiarkan korupsi, padahal dia bisa ini (melaporkan), lalu kerja sama. Padahal itu kompleks sekali, komplikasinya akan membuat semakin rusak lah bagi dunia hukum, sebab itu hati-hati lah,” jelasnya.

    Mahfud mengatakan sebagai Presiden, Prabowo bisa mengatakan apa saja. Namun Mahfud mengingatkan agar tidak kelewat keliru mengenai hal itu.

    “Tapi Pak Prabowo bisa mengatakan apa saja karena dia Presiden yang terpilih, cuma kita juga harus mengingatkan agar tidak terlanjur salah, itu tugas kita,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan membuka peluang memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Hal tersebut ia katakan saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat,” kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12) kemarin.

    “Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” imbuh Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.

    “Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” ucapnya.

    (agt/agt)

  • Kubu MLB NU Minta Gus Ipul Mundur dari Sekjen PBNU

    Kubu MLB NU Minta Gus Ipul Mundur dari Sekjen PBNU

    Surabaya, CNN Indonesia —

    Presidium Penyelamat Organisasi dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) dan delegasi PWNU se-Indonesia disebut meminta Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk mundur dari posisinya.

    Hal itu merupakan salah satu hasil usulan yang muncul dalam forum Pra MLB NU yang sudah digelar di Surabaya hingga Jombang pada 17-21 Desember 2024.

    “Sebagai bentuk pesan moral Peserta Pra MLB dan Presidium PO & MLB NU peminta Drs H. Saifullah Yusuf, dikenal Gus Ipul, mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) PBNU,” kata Ketua Panitia Pelaksana Pra-MLB NU, Mas Maftuh melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12).

    Hal itu diminta peserta Pra MLB dan Presidium PO & MLB NU, agar Gus Ipul fokus ke tugasnya sebagai Menteri Sosial (Mensos) RI di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto. Hal itu juga demi intergritas organisasi NU.

    “Agar (Gus Ipul) fokus menjadi menteri sosial; sebagai komitmen profesionalitas, loyalitas kerja kabinet dan menjaga integritas organisasi,” ujarnya.

    Selain itu, forum Pra MLB juga telah menginventarisir nama-nama tokoh kiai calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan calon Ketua Umum PBNU baru, yang nantinya akan diusulkan dalam forum MLB.

    “AHWA yang diusulkan adalah Masyayikh AHWA di Muktamar ke-34 NU di Lampung minus Rais Aam saat ini, ditambah beberapa Masyayikh yang memenuhi kriteria AHWA dalam ART NU, terutama ‘Allamah, berwibawa dan memiliki keagungan akhlaq Sohibul Maqom,” kata dia.

    “Sementara untuk calon Ketua Umum, ada beberapa nama dari internal PBNU saat ini, serta beberapa Ketua PWNU & Kader NU yang berkualitas secara keilmuan dan teruji dari pengalaman berorganisasinya, kecuali Ketua Umum saat ini,” tambahnya.

    Namun, kata Maftuh, nama-nama itu tidak bisa mereka sebutkan sekarang, demi etika dan marwah Jam’iyyah, serta sepenuhnya jadi domain pilihan usulan PWNU-PCNU se-Indonesia serta PCI NU secara tertutup dalam MLB nanti.

    “Karenanya, nama-nama tersebut akan langsung disosialisasikan kepada PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCINU beserta penggalangan usulan dilaksanakannya MLB NU,” ucapnya.

    Sementara itu, waktu pelaksanaan MLB NU diusulkan paling cepat bulan Januari 2025, bertepatan dengan Harlah NU berdasar kalender Hijriyah maupun Masehi, dan selambat-lambatnya bulan Syawal 1446 Hijriah.

    Di sisi lain, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya sempat menolak pelaksanaan pra MLB NU. Bahkan, mereka meminta aparat kepolisian untuk mencegah dan membubarkan pelaksanaan ini yang akan digelar di Surabaya.

    Jajaran PCNU Surabaya yang dipimpin Ketua Masduki Toha pun mendatangi Polrestabes Surabaya. Mereka melakukan audiensi dengan kepolisian serta menyampaikan surat permohonan pencegahan kegiatan tersebut.

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya juga telah menegaskan mayoritas PWNU sepakat menolak rencana MLB yang dianggapnya tak memiliki urgensi apapun.

    Dalam Rakor di Surabaya, Sabtu (30/11) lalu para pengurus PWNU menyatakan komitmen menolak MLB untuk menjaga integritas organisasi.

    “PWNU-PWNU tadi mengatakan bahwa apapun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk soal MLB ini,” kata Gus Yahya.

    (frd/isn)

    [Gambas:Video CNN]