Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • Mantan Penyidik KPK Sebut Yasonna Saksi Kunci Kasus Harun Masiku

    Mantan Penyidik KPK Sebut Yasonna Saksi Kunci Kasus Harun Masiku

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menilai pencegahan ke luar negeri terhadap Yasonna Laoly sudah tepat. Yudi menyebut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah saksi kunci di kasus suap terkait dengan Harun Masiku.

    Yudi mengatakan Yasonna adalah saksi terakhir yang diperiksa sebelum KPK menetapkan status tersangka. Dengan demikian, pencekalan bisa dilakukan meskipun Yasonna hanya berstatus saksi saat ini.

    “Yasonna adalah saksi kunci dalam perkara ini sehingga harus dicekal yang merupakan kewenangan penyidik,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12).

    Yudi meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan segera menyampaikan pencekalan resmi kepada Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly. Lalu Imigrasi harus menyita paspor fisik dua orang itu hingga enam bulan ke depan.

    Yudi berkata keputusan pencekalan merupakan kewenangan penyidik KPK. Hal itu juga bisa diterapkan ke orang lain bila KPK menemukan sosok baru terkait kasus Harun Masiku.

    “Kasus ini, baik suap maupun perintangan penyidikan, bisa berkembang ke siapa pun, tergantung bukti yang didapatkan penyidik,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK melarang dua politisi PDIP, Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto, ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan setelah penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku.

    Hasto diduga terlibat dalam penyuapan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto juga dituding merintangi penyidikan dengan menyuruh Harun Masiku kabur dan merendam ponsel.

    PDIP bantah Yasonna terlibat

    Sementara itu PDI Perjuangan (PDIP) menyesalkan tindakan KPK  yang mengajukan pencegahan terhadap Yasonna Laoly ke luar negeri.

    Dilansir dari Antara, juru bicara PDIP Chico Hakim menegaskan bahwa Yasonna tidak terlihat dalam kasus tersebut.

    “Kami sangat menyayangkan hal ini. Karena tidak ada kejelasan dan keterlibatan Pak Yasonna. Juga sama sekali tidak dapat dijelaskan terkait dengan kasus yang sedang berlangsung ini,” kata Chico, Kamis (26/12).

    Ia berharap KPK menjunjung tinggi profesionalitas dalam mengusut kasus korupsi di Indonesia. Ia berharap tak ada upaya politisasi hukum terhadap kasus tersebut.

    Di sisi lain, Chico menegaskan PDIP sangat menghormati proses hukum yang dihadapi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto maupun pencekalan terhadap Yasonna Laoly.

    “Namun, kami tegaskan PDIP dan semua kadernya tentu menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,” tambah Chico.

    (dhf/sur)

    [Gambas:Video CNN]

  • MUI Desak Prabowo Tunda PPN 12 Persen

    MUI Desak Prabowo Tunda PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Presiden Prabowo Subianto menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Anwar berpendapat penerapan kebijakan itu tak tepat di saat kehidupan dunia usaha sedang lesu karena daya beli masyarakat sedang menurun. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru juga belum kuat.

    “Untuk kebaikan semua pihak, sebaiknya pemerintah menunda pelaksanaan kenaikan PPN 12 persen tersebut sampai keadaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat mendukung untuk itu,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12).

    Ia juga menagih janji Prabowo membuat kebijakan yang memberdayakan dan pro rakyat. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat menunaikan janji tersebut.

    Dia mengaku paham kenaikan PPN 12 persen sudah diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah justru akan melanggar konstitusi bila memaksakan kebijakan itu di tengah kondisi seperti saat ini.

    “Hal demikian jelas tidak sesuai dengan amanat konstitusi karena konstitusi mengharapkan semua tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan bagi terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.

    Pemerintah mengumumkan penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan era Presiden Joko Widoo lewat UU HPP.

    Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan PPN 12 persen berlaku kepada semua barang yang selama ini terkena PPN. Daftar itu meliputi barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat, mulai dari sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan video streaming seperti Netflix.

    Kenaikan PPN 12 persen memicu reaksi negatif di masyarakat. Warga menggelar demonstrasi hingga membuat petisi. Petisi berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” di situs change.org sudah ditandatangani 194.433 orang pagi ini.

    (dhf/sfr)

  • Yasonna Dicegah Keluar Negeri, PDIP Tuding Alasan Tak Jelas

    Yasonna Dicegah Keluar Negeri, PDIP Tuding Alasan Tak Jelas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PDIP mencibir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai dua kader mereka, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly, dicegah keluar negeri.

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyebut kebijakan itu mengada-ada. Dia menilai dugaan kriminalisasi oleh KPK semakin terbukti dengan pencekalan ini.

    “Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas,” ucap Guntur kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/12).

    Dia juga mempertanyakan penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto di kasus suap Harun Masiku. Menurutnya, alasan KPK tak masuk akal.

    Guntur heran kenapa KPK begitu agresif memproses kasus suap Harun Masiku. Padahal menurutnya, kasus ini tak menimbulkan kerugian negara yang besar.

    “Apakah KPK sedang menerima ‘orderan’ untuk menyerang PDI Perjuangan?” ucapnya.

    Guntur membandingkan agresivitas KPK di kasus Harun Masiku dengan dugaan korupsi keluarga Jokowi. Dia menilai kasus-kasus keluarga Jokowi justru berkaitan dengan kerugian negara yang cukup besar.

    “Seperti kasus Blok Medan yang sampai sekarang tidak ada beritanya. Atau laporan/pengaduan dugaan korupsi keluarga Jokowi yang sudah dilayangkan oleh Ubaidilah Badrun tidak ada berita sama sekali,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK mencegah dua kader PDIP keluar negeri. Mereka adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

    Hasto dicekal karena berstatus tersangka kasus suap Harun Masiku. Sementara itu, Yasonna dicekal karena dinilai berkaitan dengan kasus itu.

    “Keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut. Keputusan ini berlaku untuk enam bulan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12).

    (dhf/end)

  • 17 Warga Kebon Kalapa Sukabumi Keracunan Usai Makan Jamur, 1 Kritis

    17 Warga Kebon Kalapa Sukabumi Keracunan Usai Makan Jamur, 1 Kritis

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebanyak 17 warga Kampung Kebon Kalapa, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, keracunan usai menyantap jamur pada Selasa (24/12) malam. Tujuh orang di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit.

    “Tujuh warga dari 17 warga Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung, yang mengalami keracunan dilarikan ke RSUD Palabuhanratu untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya lemah,” kata Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Bantargadung, Syihabudin di Sukabumi, dilansir Antara, Rabu (25/12).

    Syihabudin menurutkan dari tujuh korban yang menjalani perawatan di rumah sakit, satu di antaranya dalam kondisi kritis. Sedangkan enam korban lainnya berangsur membaik.

    Kemudian, 10 korban lainnya menjalani rawat jalan dan kesehatannya mulai pulih. “Hanya masih lemas karena terlalu banyak kehilangan cairan tubuh,” katanya.

    Hingga kini petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi, Puskesmas Bantargadung, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bantargadung masih berada di lokasi untuk memantau perkembangan keracunan massal ini.

    Syihabudin menerangkan berdasarkan informasi, kejadian keracunan massal tersebut berawal dari seorang warga yang pulang dari kebun membawa banyak jamur dan dibagikan ke saudara serta tetangga.

    Jamur itu tumbuh di batang-batang pohon dan dedaunan yang mulai membusuk. Kemudian, warga yang dapat pembagian jamur itu langsung mengolahnya.

    Tidak berselang lama, mereka yang menyantap jamur itu merasakan badan panas, pusing, mual, hingga ada yang tidak sadarkan diri.

    “Petugas Kepolisian bersama Dinkes Kabupaten Sukabumi sudah mengambil sampel jamur yang dikonsumsi para korban. Warga Kampung Kebon Kalapa menyebut jamur tersebut Supa Laja,” ujar Syihabudin.

    Dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Palabuhanratu, Raditya Nugraha, mengatakan tujuh warga yang dirujuk ke rumah sakit mengalami gejala yang sama, yakni mual, muntah-muntah, panas-dingin, dan berkeringat. Satu di antaranya mengalami syok berat.

    “Seluruh korban sudah diberikan obat obat khusus untuk mempercepat pemulihan,” kata Raditya.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • PDIP Tuding Kasus Hasto Politis, Maruarar Ingatkan Hormati Hukum

    PDIP Tuding Kasus Hasto Politis, Maruarar Ingatkan Hormati Hukum

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan PDIP agar menghormati proses hukum yang menyeret Sekjen Hasto Kristiyanto di KPK.

    Hal tersebut disampaikan Ara merespons pernyataan PDIP yang menduga penetapan tersangka Hasto bernuansa politis.

    “Saya rasa kita hormati hukum,” ujar Ara di Jakarta, Rabu (25/12) malam.

    Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, Ara meminta agar semua pihak dapat menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

    “Ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan. Negara ini, panglimanya adalah hukum. Saya pikir itu yang harus kita kedepankan,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Ara mengatakan sayembara Rp8 miliar bagi siapapun yang bisa menemukan Harun Masiku juga masih berlaku. Hal itu sebelumnya ia sampaikan pada akhir November lalu.

    “Berlaku bagi yang bisa menangkap. Siapa yang bisa menangkap, masa negara sebesar ini menangkap Harun Masiku enggak bisa,” tuturnya.

    Diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ia juga jadi tersangka kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menuding adanya upaya kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Hasto lewat penetapan tersangka tersebut.

    Menurutnya, kasus suap Harun Masiku telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa sudah menyelesaikan masa hukuman. Ia menilai sejak persidangan hingga kasasi tak ada bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus suap Wahyu Setiawan.

    “Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024,” kata Ronny.

    (tfq/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamendagri Tinjau Dua Gereja di Bandung, Pastikan Natal Berjalan Damai

    Wamendagri Tinjau Dua Gereja di Bandung, Pastikan Natal Berjalan Damai

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau dua gereja di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (24/12). Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintahan menjamin perayaan Natal berjalan aman dan damai.

    Didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, Bima Arya menyempatkan diri meninjau dua gereja utama, yaitu Gereja Katolik Katedral Santo Petrus dan Naposo Huria Kristen Batak Protestan (NHKBP) Bandung Riau Martadinata.

    Kehadiran Bima Arya dan rombongan disambut hangat oleh jemaat di Gereja NHKBP Bandung Riau Martadinata.Bima tampak menyalami beberapa jemaat yang hadir.

    “Hari ini Bapak Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran Forkopimda bersama kepala daerah memastikan bahwa seluruh rangkaian ibadah Natal di seluruh Indonesia berjalan dengan aman, damai, dan tertib,” ujar Bima Arya.

    Bima menambahkan, Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kelancaran perayaan Natal. Prabowo, lanjut Bima, juga meminta semua pihak untuk turut serta mengawasi seluruh fasilitas publik, termasuk rumah ibadah selama prosesi ibadah Natal berlangsung.

    Dalam kesempatan itu, Bima juga menegaskan pentingnya semua lapirsan masyarakat merawat toleransi. Ia menekankan, perbedaan merupakan keniscayaan, tetapi keberagaman adalah sebuah keharusan.

    Bima juga berpesan agar perayaan Natal dapat menjadi spirit kebersamaan. Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, baik suka maupun duka.

    “Kami hadir di sini bersama Bapak Pj. Gubernur [Jabar], Pak Panglima, Pak Kapolda, Pimpinan DPRD, Kejaksaan, semua untuk memastikan semua berjalan dengan lancar, dan tentunya untuk menyampaikan Selamat Hari Natal,” ungkap Bima.

    Lebih lanjut Bima juga mengapresiasi persiapan semua pihak dalam menyambut Natal. Menurutnya, dalam pantauannya tersebut, pelaksanaan Natal berlangsung lancar dan damai.

    “Kami mengapresiasi kerja keras dari seluruh Forkopimda di seluruh Indonesia yang memastikan suasana damai, sehingga sampai hari ini, sampai malam ini, perayaan dan ibadah Natal berjalan dengan tertib di seluruh Indonesia,” tandasnya.

    (ory/ory)

  • Sopir Truk Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Bus SMP di Tol Pandaan

    Sopir Truk Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Bus SMP di Tol Pandaan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sopir truk pengangkut pakan ternak, Sigit Winarno (59), yang terlibat kecelakaan dengan bus pembawa SMP Islam Terpadu Darul Quran Mulia Putri Bogor ditetapkan sebagai tersangka/

    Kecelakaan itu terjadi di KM 77+200 A Tol Surabaya-Malang, Senin (23/12) sore.

    “Sopir truk atas nama Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka,” kata Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana di Crisis Center Pos Pelayanan Karanglo di Malang, Rabu (25/12).

    Putu Kholis menyampaikan Sigit ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan, olah TKP, dan gelar perkara.

    Ia menuturkan penyidik menemukan kesesuaian alat bukti dalam peristiwa kecelakaan itu, yakni terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan sopir truk.

    Dia menyebut, salah satu alat bukti yang memperkuat unsur kelalaian pada kecelakaan di KM 77-200 Tol Pandaan-Malang ialah dokumen riwayat pengecekan kondisi truk dalam rentang waktu Juli hingga Desember 2024.

    Dalam dokumen itu didapatkan bahwa kolom pemeriksaan mengenai temperatur dan radiator truk tidak terdapat check list pada bulan Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Sedangkan, untuk bulan Oktober pemeriksaan dilakukan pada bagian radiator saja.

    Kondisi itu, kata Putu, menjadi pemicu mesin truk mengalami kelebihan suhu atau overheat dan berhenti di bahu jalan Tol Pandaan-Malang di titik dengan kontur menanjak dan menikung dalam kondisi mesin masih menyala.

    “Overheat yang dialami truk dikarenakan adanya kebocoran bagian cooling system dan relevan dengan kondisi saat kejadian di 23 Desember 2024 (terjadinya kecelakaan di Tol Pandaan-Malang), kami menemukan juga adanya selang radiator terputus. Sistem pengereman bermasalah,” jelasnya.

    Meski begitu, lanjut polisi, kepolisian belum bisa menangkap tersangka. Sebab, Sigit masih menjalani perawatan akibat kecelakaan tersebut.

    “Belum dilakukan penahanan karena masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Prima Husada Singosari dengan pengawasan penyidik dari Satlantas Polres Malang,” kata Putu.

    “Saat ini masih pengawasan ketat bersama tim dokter dan permintaan keterangan yang bersangkutan belum utuh karena kami juga memprioritaskan yang bersangkutan agar cepat pulih untuk bisa kita lakukan pendalaman terhadap keterangan ini,” tambahnya.

    Sigit dijerat Pasal 310 ayat 1, 2, 3 dan 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

    Diberitakan, kecelakaan tragis melibatkan bus rombongan pelajar SMP Islam Terpadu Darul Quran Mulia Putri Bogor terjadi di KM 77+200 A Tol Surabaya-Malang, Senin (23/12) sekitar pukul 15.45 WIB.

    Insiden ini melibatkan Bus Tirto Agung yang membawa 48 orang, terdiri dari 40 pelajar, 6 pendamping, sopir, dan kernet, serta sebuah truk jenis wingbox.

    Kecelakaan ini mengakibatkan empat orang meninggal dunia, yaitu sopir bus Untung Subagio, kernet bus Ahmad Bahrur, salah satu pendamping Tri Subangkit Mulyana, dan pendamping lainnya Iyan Mariana.

    Selain korban meninggal, 10 orang mengalami luka berat. Sementara sisanya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Malang, termasuk sopir truk.

    (frd/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cerita Warga Terdampak Banjir Makassar Rayakan Natal di Pengungsian

    Cerita Warga Terdampak Banjir Makassar Rayakan Natal di Pengungsian

    Makassar, CNN Indonesia —

    Sejumlah warga di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan tetap merayakan Natal di tengah kepungan banjir yang merendam rumah warga sejak Sabtu (19/12).

    Salah satu warga, Dorkas (49) mengaku dirinya bersama keluarganya tidak banyak persiapan untuk menyambut Natal, akibat harus mengungsi setelah rumahnya terendam air.

    “Sedih rasanya merayakan Natal dengan kondisi begini,” kata Dorkas di lokasi pengungsian, Rabu (25/12).

    Dorkas menuturkan ia bahkan tidak lagi sempat pergi ke gereja untuk melakukan ibadah Natal, sehingga hanya suami dan anaknya yang pergi ibadah.

    “Saya tidak sempat ke gereja, cuma bapak sama anak, dua yang pergi. Jadi, ini rencana gantian sama bapaknya anak-anak, sebentar kalau bapaknya sudah pulang, lihat situasi air dulu,” ungkapnya.

    Menurut ibu empat orang anak ini, air yang merendam rumahnya sudah mulai surut, namun masih harus bersih-bersih dulu dan menunggu air betul-betul tidak naik lagi.

    “Di dalam rumah air sudah kering, cuman di dekat sumur masih terendam, masih ada airnya sedikit,” tuturnya.

    Setelah hampir sepekan banjir merendam rumah warga, kata Dorkas, ia tidak tidak sempat mempersiapkan kebutuhan Natal lainnya. Lantaran harus mengungsi akibat banjir. Sehingga merayakan Natal tahun ini dilakukan secara sederhana.

    “Yah, semua ini kita ambil hikmahnya, biar bagaimana, tetap kami rayakan natal, walaupun dalam keadaan begini, dibalik semua ini ada hikmahnya bagi kami,” pungkasnya.

    Sementara salah satu penanggung jawab posko pengungsi, Muhammad Sardi mengatakan bahwa di posko pengungsi Masjid Jabal Nur menampung pengungsi yang non-muslim.

    “Jadi betul, ada di pengungsian kami ini, utamanya di Masjid Jabal Nur ini, ada juga pengungsi non-muslim sementara merayakan Natal,” kata Sardi.

    Namun, kata Sardi warga yang merayakan Natal tidak dapat dilakukan di rumahnya, karena masih terendam banjir sehingga untuk sementara ini harus mengungsi.

    (mir/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kaprodi hingga Senior Tersangka Perundungan Dokter Aulia PPDS Undip

    Kaprodi hingga Senior Tersangka Perundungan Dokter Aulia PPDS Undip

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polda Jawa Tengah resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan bullying dan pemerasan terkait kematian mahasiswa PPDS Anestesi Undip Aulia Risma.

    Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menyebut penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara bersama Bareskrim Polri.

    “Ditkrimum Polda Jateng setelah melakukan gelar perkara yang dihadiri penyidik Polda Jateng dan Bareskrim Polri. Kemudian, menetapkan 3 tersangka dalam kasus PPDS ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/12).

    Artanto menjelaskan ketiga tersangka itu merupakan Kaprodi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip berinisial TEN. Kemudian Kepala Staf Medis Kependidikan Prodi Anestesiologi berinisial SM dan senior korban di Prodi Anestesiologi Undip berinisial YZA.

    “Inisialnya TEN selaku Kaprodi, SM selaku staf kependidikan dan YZA selaku enior mahasiswa,” jelasnya.

    Kendati demikian, ia mengatakan penyidik masih belum melakukan penahanan kepada ketiga tersangka. Hanya saja, ia tidak mengungkap alasan belum dilakukannya upaya paksa penahanan tersebut.

    Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 368 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 378 KUHP juncto Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

    Kasus dugaan bullying ini terkuak saat mahasiswi PPDS Anestesi Undip, dr Aulia Risma ditemukan meninggal di kosnya di Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu.

    Kematian dr Aulia Risma tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

    Kemenkes pun telah membekukan sementara PPDS Anestesi Undip. Menkes Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu mengatakan pencabutan pembekuan PPDS Anestesi Undip dilakukan setelah kasus dugaan bully tuntas.

    Kasus dugaan perundungan itu pun dilaporkan pihak keluarga almarhumah dr Aulia Risma ke Polda Jateng 4 September 2024.

    Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan kasus dugaan perundungan di lingkungan akademis PPDS Undip itu telah dinaikkan statusnya ke penyidikan sejak 7 Oktober 2024 lalu.

    Hingga Oktober, kata Artanto, penyidik sudah memeriksa 48 saksi, baik yang berasal dari doktor senior maupun junior di program pendidikan tersebut.

    Sebanyak 48 saksi itu berasal dari kakak kelas dan adik kelas korban almarhumah dr Aulia Risma, hingga pihak kampus.

    “Semua saksi ini yang berkaitan berhubungan dengan kasus perkara perundungan atau bullying tersebut. Ini sangat berkaitan. Baik senior, junior, maupun saksi ahli, maupun dari pihak instansi yang terkait dengan permasalahan ini semua,” kata Artanto.

    Artanto juga mengatakan dalam mengusut kasus tersebut, pihaknya mendalami soal pemerasan yang diduga terkait dengan perundungan di lingkungan akademis PPDS Anestesi Undip.

    (tfq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Polisi KYPS Ambon Wafat Usai Diperiksa Propam Terkait Kasus Aniaya

    Polisi KYPS Ambon Wafat Usai Diperiksa Propam Terkait Kasus Aniaya

    Ambon, CNN Indonesia —

    Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon (KPYS), Bripka Edy Wally meninggal dunia di RS Bhayangkara Polda Maluku, Rabu (25/12).

    Bripka Edy Wally meninggal usai menjalani pemeriksaan di Propam terkait kasus penganiayaan sopir anggota DPRD Maluku dari fraksi Golkar, Rizal Taufik Serang.

    “Iya meninggal, sakit asam lambung, meninggal tadi malam di RS Bhayangkara,”kata Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Janete Luhukay saat dikonfirmasi, Rabu (25/12).

    Jenazah anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Bripka Edy Wally dimakamkan secara militer di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Warasia, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku.

    Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Driyano Andry Ibrahim yang memimpin apel persada upacara pemakaman Bripka Edy Wally semoga darma bakti almarhum menjadi suri tauladan.

    Sebelumnya, usai diperiksa Propam, Bripka Edy sempat mengeluh kesakitan pada bagian dada kepada Aipda Tortet. Bripka Edy Wally lantas dibawa ke RS Bhayangkara dan sempat mendapatkan penanganan medis. Namun, Bripka Edy kemudian menghembuskan nafas terakhir pukul 00:46 WIT.

    Bripka Edy Wally dilaporkan naik pitam kepada Rizal Taufik Serang, sopir anggota DPRD Maluku dari fraksi Golkar di jalan Sam Ratulangi, Kota Ambon.

    Bripka Edy Wally memaki dan memukul kap mobil karena dituding menabraknya saat mengatur lalu lintas. Saat itu, Bripka Edy Wally mencabut kunci dan menarik pria yang merupakan sopir anggota DPRD Maluku dari fraksi Golkar keluar dari mobil.

    Keadaan semakin memanas, ketika rekan Bripka Edy Wally, Aipda Tortet membanting sang sopir hingga tersungkur ke aspal.

    Tak berhenti sampai di situ, anggota lainnya, Bripka Surkam Dewa pun datang dan memborgol sang sopir. Sang sopir Rizal Taufik Serang sempat memberikan perlawanan. Ia kemudian dibawa ke Polsek KPYS dengan kondisi tangan terborgol.

    Buntut kasus tersebut, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon AKP Aditya Bambang dicopot dari jabatannya.

    Dalam surat pencopotan itu, AKP Aditya Bambang dimutasi ke bagian Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Maluku sebagai Kasiminbarbuk Subditbarbuk.

    (sai/DAL)

    [Gambas:Video CNN]