Xcloud.id

Category: CNNindonesia.com Nasional

  • Jubir PDIP Sebut Hasto Bakal Ungkap Korupsi Petinggi Negara

    Jubir PDIP Sebut Hasto Bakal Ungkap Korupsi Petinggi Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto disebut akan membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

    Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli. Ia mengatakan bukti kasus dugaan korupsi itu disiapkan dalam sejumlah video.

    “Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi,” kata Guntur lewat unggahan di akun Instagram, Kamis (26/12) malam.

    Guntur mengatakan ia telah melihat sejumlah video tersebut. Menurutnya, video tersebut bisa menggemparkan jika dirilis karena tak sekadar asal menyebut nama-nama para petinggi negara di kasus korupsi tetapi juga disertai bukti-bukti.

    “Video ini kalau dirilis akan menggemparkan. Akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik. Dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan buktinya sungguh mencengangkan,” kata Guntur.

    “Saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada,” imbuhnya.

    KPK mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku pada Selasa (24/12).

    Penetapan Hasto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

    “Dengan uraian dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022,” Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK.

    (fby/agt)

  • Deret Nama Calon Ketua Umum Baru PBNU Versi Kubu MLB NU

    Deret Nama Calon Ketua Umum Baru PBNU Versi Kubu MLB NU

    Surabaya, CNN Indonesia —

    Presidium Penyelamat Organisasi dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) membeberkan sejumlah nama calon Ketua Umum PBNU baru yang bakal diusulkan dalam MLB NU nanti untuk menggantikan KH Yahya Cholil Staquf.

    Hal itu diungkapkan Ketua PO & MLB NU KH Abdusallam Shohib alias Gus Salam. Ia menyebut nama-nama ini adalah hasil pembahasan Pelaksanaan Pra MLB NU uang digelar di Surabaya-Jombang, 17-21 Desember 2024 lalu.

    “Ini merupakan usul dari peserta Pra MLB 17-21 Desember di Surabaya-Jombang,” kata Gus Salam kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/12).

    Dari daftar nama, ada dua tokoh yang berasal dari internal PBNU, tiga dari unsur Ketua PWNU, serta ada tiga tokoh lain yang berasal dari kader NU non-struktural.

    Dari internal PBNU ada KH ZM, KH RAZ. Kemudian dari jajaran Ketua PWNU ada KH AGR, KH JM dan KH AHM. Sedangkan dari kader NU non-struktural ialah KH AAK, KH MM dan KH YC.

    Selain nama calon Ketum, Gus Salam mengatakan, peserta Pra MLB juga telah mengusulkan nama-nama tokoh kiai calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

    Dari daftar nama yang didapat CNNIndonesia.com, terdapat 21 nama calon AHWA. Teridiri dari sembilan kiai yang menjadi AHWA di Muktamar ke-34 Lampung, dan 12 nama yang baru diusulkan.

    “AHWA yang diusulkan adalah Masyayikh AHWA di Muktamar ke-34 NU di Lampung minus Rais Aam saat ini, ditambah beberapa masyayikh yang memenuhi kriteria AHWA dalam ART NU, terutama ‘Allamah, berwibawa dan memiliki keagungan akhlaq Sohibul Maqom,” kata dia.

    Pelaksanaan MLB NU sendiri rencananya digelar paling cepat bulan Januari 2025, bertepatan dengan Harlah NU berdasar kalender Hijriyah maupun Masehi, dan selambat-lambatnya bulan Syawal 1446 Hijriah.

    Ada lima daerah yang diusulkan menjadi tempat penyelenggaraan MLB NU, yakni Surabaya, Bangkalan, Jombang, Semarang, Cirebon dan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY).

    Di sisi lain, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya sempat menolak pelaksanaan pra MLB NU. Bahkan, mereka meminta aparat kepolisian untuk mencegah dan membubarkan pelaksanaan ini yang akan digelar di Surabaya.

    Jajaran PCNU Surabaya yang dipimpin Ketua Masduki Toha pun mendatangi Polrestabes Surabaya. Mereka melakukan audiensi dengan kepolisian serta menyampaikan surat permohonan pencegahan kegiatan tersebut.

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya juga telah menegaskan mayoritas PWNU sepakat menolak rencana MLB yang dianggapnya tak memiliki urgensi apapun.

    Dalam Rakor di Surabaya, Sabtu (30/11) lalu para pengurus PWNU menyatakan komitmen menolak MLB untuk menjaga integritas organisasi.

    “PWNU-PWNU tadi mengatakan bahwa apapun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk soal MLB ini,” kata Gus Yahya.

    (frd/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kemenkum Belum Terbitkan SK PMI Kubu JK, Agung Laksono Buka Suara

    Kemenkum Belum Terbitkan SK PMI Kubu JK, Agung Laksono Buka Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono buka suara soal pemerintah hingga kini belum menerbitkan surat keputusan (SK) Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah pimpinan Jusuf Kalla atau JK.

    Agung mengaku bersyukur pemerintah hingga kini belum menerbitkan SK PMI kubu eks Wakil Presiden JK. Sebab, menurutnya selama ini ada salah kaprah bahwa surat yang dikeluarkan Kemenkum merupakan surat pengesahan.

    “Saya merasa bersyukur, pada akhirnya akan bisa terungkap kepengurusan PMI yang sesungguhnya. Karena banyak opini tidak benar yang muncul terkait surat jawaban dari Surat Menteri Hukum RI No: M.HH-A1-11, tgl 19 desember 2024, padahal itu bukan surat pengesahan,” kata Agung dalam keterangannya, Jumat (27/12).

    Dia kembali mengkritik gelaran Munas PMI XXII pada 8-10 Desember 2024. Menurutnya, Munas itu melanggar prosedur, termasuk penggunaan AD/ART PMI periode 2019-2024 yang tidak melalui mekanisme formal.

    “AD/ART PMI 2019-2024 memuat pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, yakni memperbolehkan masa jabatan Ketua Umum tanpa batas. Padahal, prinsip demokrasi seharusnya membatasi jabatan hanya dua periode,” kata Agung.

    Dia pun mengusulkan agar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas segera turun tangan untuk melakukan mediasi kedua belah pihak. Ia berharap mediasi ini dapat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan kronologi dan fakta penyelenggaraan Munas PMI XXII.

    “Mediasi ini penting agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik demi masa depan PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang kredibel,” kata Agung.

    Terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui pihaknya belum menerbitkan SK PMI kubu JK. Sejauh ini, pihaknya baru memberikan pengakuan.

    “Pemerintah sudah mengakui kepemimpinan Pak JK sebagai pengurus sah dari PMI, tapi Kementerian Hukum belum memberikan surat keputusan,” kata Supratman di kamtor Kemenkum, Jakarta, Jumat (27/12).

    Meski begitu, politikus Partai Gerindra itu mengatakan pihaknya akan segera menerbitkan surat tersebut. Saat ini, Kemenkum tengah memperbaiki fitur pendaftaran perkumpulan pada kegiatan publik.

    “Karena itu, Direktorat Jenderal AHU lewat Direktur Badan Usaha dan Direktur Perdata itu lagi mengembangkan bersama Direktur Teknik IT,” ujarnya.

    Sebelumnya, JK dan Agung Laksono sama-sama mengklaim berhak memimpin PMI. JK terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024.

    Sementara itu, Agung mengklaim didukung 20 persen pengurus PMI di berbagai daerah. Bahkan, ia telah mengumumkan struktur kepengurusan lebih dulu dari JK.

    (thr/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jokowi Blak-blakan soal ‘Pembredelan’ Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Jokowi Blak-blakan soal ‘Pembredelan’ Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan soal pembatalan pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta, pekan lalu.

    Jokowi mengaku baru mengetahui informasi batalnya pameran lukisan Yos Suprapto dari ajudannya, Syarif. Menurutnya, karya-karya Yos Suprapto merupakan bagian dari aspirasi politik seorang seniman.

    “Siang tadi saya baru dengar dari Mas Syarif (ajudan) mengenai itu. Menurut saya, mengenai itu kreativitas, seniman yang harus kita hargai dan juga bentuk sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan, yang harus kita hargai,” kata Jokowi dikutip Detikjateng, Jumat (27/12).

    Ia menekankan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang seharusnya menghargai karya seni. Jokowi juga mengaku tak mempermasalahkan jika salah satu lukisan Yos Suprapto dinilai mirip dengannya.

    “Ya harus kita hargai. Jadi kalau dipamerkan, ya kita kan apa, katanya negara demokrasi, he-he…. (Lukisan diduga mirip Bapak?) Saya kira nggak ada masalah,” ucapnya.

    Jokowi mengaku tidak mengetahui alasan lukisan Yos Suprapto gagal dipamerkan di Galeri Nasional. Ia pun kembali mengingatkan kreativitas seorang seniman yang harus dihormati.

    “Saya kan nggak tahu lukisan yang mana yang boleh dipamerkan, tapi saya kira itu bentuk kreativitas seniman yang harus kita hargai,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pembatalan mendadak pameran lukisan karya Yos Suprapto menjadi perbincangan di media sosial. Pembatalan itu dinilai sebagai aksi ‘pembredelan’ atas kritik para seniman terhadap pemerintah yang terdapat pada sejumlah karya lukisan Yos Suprapto.

    Foto: (Arsip Yos Suprapto)
    Salah satu lukisan Yos Suprapto yang disebut dilarang dipamerkan dalam Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional, Jakarta, pada Kamis (19/12/2024). (Arsip Yos Suprapto)

    Kekisruhan ini terkait dengan lima dari 30 karya lukisan yang menimbulkan perbedaan pandangan antara kurator dengan Yos Sudarso. Permintaan untuk menurunkan lima lukisan tersebut kemudian berbuah penarikan mundur Yos dari pameran.

    Pelukis Yos Suprapto mengatakan permasalahan bermula saat kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima dari 30 lukisan yang disiapkan untuk diturunkan. Lima lukisan itu berkaitan dengan sejumlah sosok yang akrab di masyarakat Indonesia.

    “Jadi sampai beberapa jam sebelum pameran, lima lukisan itu masih diminta untuk diturunkan. Padahal lukisan-lukisan tersebut merupakan narasi dari tema pameran,” kata Yos kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/12).

    “Lukisan-lukisan tersebut menjadi narasi latar belakang situasi dari tema kedaulatan pangan itu sendiri. Hal itu yang tidak bisa dibaca oleh kurator,” tuturnya. “Iya [narasinya jadi tidak utuh].”

    Ia menyatakan beberapa jam sebelum pameran dibuka, dirinya sudah rela menutup dua lukisan dengan kain hitam. Namun, ia diminta menurunkan tiga lukisan lagi yang pada akhirnya membuatnya bulat untuk menolak semua permintaan itu.

    Yos menyatakan jika kelima lukisan tersebut diturunkan, maka ia akan membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang seluruh lukisan pulang ke Yogyakarta.

    “Saya tidak mau berasumsi, tapi kurator seperti ada ketakutan-ketakutan terhadap politik praktis dan tindakan represif pemerintah. Toh Menteri Kebudayaan yang dijadwalkan hadir saja juga belum lihat lukisannya,” ucap Yos.

    “Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan,” kata Yos.

    Penjelasan Kurator

    Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran buka suara atas situasi yang terjadi di Galeri Nasional pada Kamis (19/12) dalam keterangan tertulis.

    Suwarno menyatakan terdapat dua karya yang ia anggap menggambarkan opini pribadi sang seniman terdapat praktik kekuasaan yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran, Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan.

    “Saya sampaikan kepada seniman bahwa karya tersebut tidak sejalan dengan tema kuratorial, dan berpotensi merusak fokus terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran,” kata Suwarno.

    “Menurut pendapat saya, dua karya tersebut ‘terdengar’ seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya,” imbuhnya.

    (pta/pta)

  • Viral Proposal Ormas di Bekasi Minta Sumbangan Tahun Baruan Rp44 Juta

    Viral Proposal Ormas di Bekasi Minta Sumbangan Tahun Baruan Rp44 Juta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebuah unggahan di media sosial viral memperlihatkan proposal salah satu ormas di Kota Bekasi yang membutuhkan anggaran sebesar Rp44 juta untuk merayakan malam tahun baru.

    Dalam proposal yang viral di media sosial tersebut, tertulis kebutuhan dana untuk membuat proposal mencapai Rp2 juta. Lalu, kebutuhan anggaran untuk tarian anak dan live dangdut Rp15 juta.

    Dalam proposal itu tertulis pula dana kebutuhan untuk keamanan sebesar Rp1 juta hingga biaya tak terduga sebesar Rp2 juta.

    Tampak pula cap salah satu ormas hingga tandatangan para petinggi ormas di kota tersebut membubuhi proposal tersebut.

    Menanggapi viralnya unggahan itu, Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Untung Riswaji mengaku belum mendapat laporan dari masyarakat terkait permintaan dana tahun baruan ormas tersebut.

    “Tidak ada laporan dari masyarakat ataupun warga maupun pengusaha,” kata Untung kepada wartawan, Jumat (27/12).

    Kendati demikian, Untung berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi atas surat yang tidak resmi dan beredar maupun unggahan yang viral di media sosial.

    Foto: Dok Istimewa
    Diduga Proposal Anggaran Pemuda Pancasila. Dok Istimewa

    Ia pun memastikan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat berkaitan dengan surat-surat yang tidak resmi dan meresahkan.

    “Apabila memang ada laporan, kami akan mengambil langkah antisipasi. Kami mengimbau warga dan pengusaha untuk mengabaikan surat-surat yang tidak jelas asal-usulnya dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian,” ujar dia.

    (mab/pta)

  • Peran Kejati Jatim Bangun Ekonomi Daerah Lewat Penegakan Hukum di 2024

    Peran Kejati Jatim Bangun Ekonomi Daerah Lewat Penegakan Hukum di 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati menjabarkan kontribusi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) pada perekonomian daerah tahun ini.

    Menurutnya, penegakan hukum bukanlah penghambat pembangunan ekonomi, tetapi justru menjadi motor penggerak yang akan mengarahkan proses pembangunan ekonomi yang adil dan beradab.

    “Penegakan hukum akan memastikan terwujudnya keadilan ekonomi, persaingan sehat, dan pemerataan pembangunan di segala bidang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/12).

    “Di Jawa Timur, keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar, menyelamatkan aset negara, dan mencegah kerugian ekonomi adalah bukti nyata bahwa penegakan hukum yang tegas dan berintegritas dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

    Mia mencontohkan satu kasus besar yang ditangani Kejati Jatim tahun ini adalah kasus peredaran cukai palsu yang merugikan negara dan masyarakat.

    Ia menjelaskan kasus ini melibatkan jaringan distribusi barang kena cukai (BKC) ilegal, khususnya rokok dan minuman beralkohol, yang menggunakan pita cukai palsu.

    “Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar, merugikan para pelaku usaha yang mematuhi peraturan,” ujarnya.

    Dalam mengungkap kasus ini, Mia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Bea Cukai dan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan.

    Lantas, dalam pengungkapan yang dilakukan di berbagai wilayah Jawa Timur, kejaksaan berhasil menyita sejumlah besar barang ilegal dan pita cukai palsu yang diproduksi untuk menghindari kewajiban pembayaran cukai yang sah.

    “Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa barang-barang yang menggunakan pita cukai palsu ini disalurkan ke pasar dengan harga yang jauh lebih murah, mengancam keberlanjutan industri yang sah,” tegas Mia.

    Selain memberantas rokok ilegal dan minumal beralkohol, Kejaksaan Tinggi Jatim berperan aktif mendorong kemajuan sektor pariwisata dan UMKM Jatim.

    Salah satu inisiatif penting Kejati Jatim adalah berpartisipasi dalam Jakarta Economic and Education Fair (JEEF) 2024, yang diselenggarakan di Atrium Grand City Surabaya pada tanggal 6-10 November 2024.

    “Sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah, termasuk di Jawa Timur, dan Kejaksaan berperan dalam memastikan bahwa UMKM dapat berkembang dengan cara yang sah dan adil, serta tidak terhambat oleh praktik ilegal atau ketidakpatuhan terhadap hukum,” pungkasnya.

    (pta/pta)

  • Puluhan Bangunan di Pamekasan Rusak Akibat Angin Kencang

    Puluhan Bangunan di Pamekasan Rusak Akibat Angin Kencang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekitar 22 unit bangunan berupa rumah, dapur, dan fasilitas umum di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, rusak akibat hujan deras yang disertai angin kencang dalam dua hari terakhir.

    Bangunan rusak itu tersebar di tiga desa di Kecamatan Galis, yakni Desa Ponteh, Konang dan Desa Galis.

    “Jumlah bangunan rusak akibat cuaca buruk berupa hujan deras yang disertai angin kencang ini, merupakan hasil pendataan yang kami lakukan hingga (Kamis) malam ini,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Achmad Zainullah, dikutip dari Antara, Jumat (27/12).

    Zainul menjelaskan 16 rumah rusak di Desa Konang, 2 rumah di Desa Ponteh, dan 3 rumah di Desa Galis.

    “Selain itu, satu bangunan berupa fasilitas umum yang juga dilaporkan mengalami kerusakan,” ucapnya.

    Selain merusak puluhan bangunan, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan banjir di beberapa lokasi. Di antaranya di Perumahan Nyalabu Indah dan di Proppo, Pamekasan.

    Namun, kata Zainul, banjir yang terjadi di dua lokasi berbeda itu hanya berupa genangan akibat luapan saluran air sehingga sudah surut.

    Zainul selanjutnya mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) cuaca buruk masih berpotensi terjadi di Kabupaten Pamekasan dan sejumlah kabupaten lain di Jawa Timur dalam beberapa hari ke depan.

    “Kami memang telah membentuk tim khusus penanganan bencana, tapi kewaspadaan oleh masyarakat harus ditingkatkan, demi untuk mengurangi risiko apabila terjadi bencana,” kata dia.

    Sementara itu, berdasarkan catatan BPBD Pemkab Pamekasan, jenis bencana alam yang sering terjadi di kabupaten ini berupa angin kencang, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Polisi Bekuk Pelaku TPPO PSK untuk Turis Asing Timur Tengah di Bogor

    Polisi Bekuk Pelaku TPPO PSK untuk Turis Asing Timur Tengah di Bogor

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polres Cianjur, Jawa Barat, menangkap sosok inisial DR yang menjadikan perempuan Cianjur jadi penjaja seks komersial (PSK) buat turis asing di kawasan Bogor.

    DR dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebelumnya DR menjadikan DS (25) perempuan warga Cianjur sebagai PSK buat turis asing di kawasan Bogor hingga akhirnya meninggal akibat overdosis.

    Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan pengungkapan kasus TPPO terhadap perempuan asal Cianjur itu dilakukan petugas setelah keluarga melapor terkait dengan kematian DR yang tidak wajar setelah mendapat pekerjaan dari pelaku DS.

    “Keluarga menerima kabar dari DR alias Dolken terkait dengan meninggalnya korban di rumah sakit di Bogor. Curiga atas kematian korban, keluarga membuat laporan ke Polres Cianjur,” kata Tono di Cianjur, Kamis (26/12).

    Petugas melakukan penyelidikan atas meninggalnya korban yang sebelumnya sempat melayani tamu warga negara asing dari Timur Tengah selama 2 hari.

    Hasil penyelidikan ditemukan DS juga dijadikan PSK oleh teman pelaku yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Cianjur. Dalam perkara ini, petugas terus mengembangkan penyidikan kasus TPPO ini.

    “Korban DS dijajakan kepada wisatawan asing asal Timur Tengah selama 2 hari dengan diiming-iming uang sebesar Rp400 ribu untuk setiap kali berhubungan badan. Namun, selang 2 hari korban meninggal dunia,” katanya.

    Kasatreskrim mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan penyebab overdosis korban karena penanganan kematiannya oleh Polres Bogor sehingga pihaknya masih fokus terkait dengan kasus TPPO yang dilaporkan pihak keluarga.

    “Tersangka DR dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp600 juta,” katanya.

    (Antara/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Catatan Akhir Tahun Komisi III DPR: Polri Paling Responsif

    Catatan Akhir Tahun Komisi III DPR: Polri Paling Responsif

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi III DPR menyampaikan laporan akhir tahun terkait hasil kerja dengan mitra kerja. Para mitra Komisi III yakni penegak hukum Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), hingga KPK.

    Berdasarkan laporan tersebut, Komisi III DPR menyatakan Polri sebagai lembaga yang paling responsif menindaklanjuti laporan.

    “Yang paling aktif merespons itu Polri. Jadi, Polri adalah mitra Komisi III DPR yang paling responsif menindaklanjuti aduan yang disampaikan masyarakat yang disampaikan ke Komisi IIII,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (27/12).

    Polri mendapat skor responsivitas 94 persen. Menurut Habib, dibandingkan mitra kerja yang lain, Polri paling cepat merespons aduan diterima Komisi III dari masyarakat.

    Kemudian, Kejaksaan Agung dengan skor responsivitas mencapai 89 persen, Komisi Yudisial 85 persen, PPATK 85 persen, Mahkamah Konstitusi 78 persen, KPK 65 persen, BNN 54 persen, dan MA 38 persen.

    Total ada delapan lembaga penegak hukum yang menjadi mitra Komisi III DPR. Dari jumlah tersebut, kata Habib, aduan terbanyak berasal atau terkait kinerja MA sebanyak 249 aduan (31,7 persen).

    Lalu, BNN sebanyak 113 laporan (24,1 persen), Kejaksaan 85 laporan (18,2 persen), Kepolisian 60 laporan (12,7 persen), KPK 23 laporan (4,9 persen), MK 18 laporan (3,8 persen), KY 13 laporan (2,7 persen), dan PPATK 8 laporan (1,9 persen).

    Habib menyatakan laporan yang disampaikan masyarakat itu umumnya menyangkut masalah profesionalisme aparat penegak hukum, pelayanan publik, hingga penyalahgunaan wewenang.

    Dalam laporan akhir tahun itu, Komisi III DPR turut memberikan catatan kepada KPK terutama menyangkut soal pengembalian aset negara dalam kasus korupsi. Komisi III meminta agar KPK mulai fokus pada pengembalian kerugian negara.

    “Komisi III DPR mencatat bahwa program pencegahan dan penindakan KPK telah berjalan baik namun perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi,” kata dia.

    (thr/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • JPPI Catat Kasus Kekerasan Sekolah-Pesantren di 2024 Tembus 573 Kasus

    JPPI Catat Kasus Kekerasan Sekolah-Pesantren di 2024 Tembus 573 Kasus

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat kasus kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan dasar hingga menengah mengalami peningkatan signifikan pada 2024.

    Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengungkap sebanyak 573 kasus kekerasan terjadi di lembaga pendidikan sepanjang 2024. Angka itu meningkat 100 persen dibanding 2023.

    “Tren kekerasan di dunia pendidikan terus mengalami lonjakan. Tahun 2020 terdapat 91 kasus, lalu naik menjadi 142 kasus di 2021, 194 kasus di 2022, 285 kasus di 2023, dan tahun 2024 terdapat 400 573 kasus,” kata Ubaid dalam keterangannya, Jumat (27/12).

    Ia menyebut mayoritas kekerasan tersebut terjadi di Pulau Jawa dengan Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan angka kekerasan paling banyak.

    Ubaid merinci sebanyak 81 kekerasan di lembaga pendidikan terjadi di Jawa Timur, diikuti Jawa Barat 56 kasus, Jawa Tengah 45 kasus, Banten 32 kasus, dan Jakarta 30 kasus.

    “Data menunjukkan, kasus kekerasan paling banyak terjadi di sekolah (sebanyak) 64%,” ujar dia.

    “Sementara di lembaga pendidikan berbasis agama ditemukan 36% kasus kekerasan, dengan rincian di madrasah 16% dan pesantren 20%,” sambungnya.

    Di sisi lain, Ubaid mencatat pelaku kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan didominasi oleh tenaga pendidik alias guru sebesar 43,9 persen.

    “Selain guru, ada juga peserta didik 13,6% tenaga kependidikan 2,5%, dan lainnya 39,8%. Mereka yang termasuk lainnya ini adalah petugas keamanan sekolah, orang tua, senior, geng sekolah, masyarakat, dan lain-lain,” ujar dia.

    “Meski guru dalam kasus kekerasan di sekolah banyak menjadi pelaku, tapi tak sedikit pula mereka yang menjadi korban,” sambungnya.

    Ia menyebut sebanyak 10,2 persen guru menjadi korban dari kekerasan di lembaga pendidikan yang dilakukan murid, hingga orang tua.

    (mab/isn)

    [Gambas:Video CNN]